*********Anda ingin pasang iklan di BintangEmpat.Com? hubungi kami 082225556952********* BintangEmpat.Com Diterbitkan Oleh: PT Raja Pos Intermedia

Anak Bupati Penembak Kontraktor Divonis Cuma 1,5 Bulan Bui Langsung Bebas

Majalengka – Anak Bupati Majalengka, Irfan Nuralam divonis bersalah oleh Majelis Hakim PN Kelas II Majalengka dalam sidang putusan kasus penganiayaan dan kelalaian di PN Kelas II Majalengka, Senin (30/12/2019).

Majelis hakim memvonis Irfan bersama dua rekannya Soleh Saputra dan Udin Samsudin hukuman 1 bulan 15 hari penjara dikurangi masa tahanan. Irfan dan kedua rekannya terbukti melanggar pasal alternatif 360 ayat 2 dari Pasal 170 ayat 1. Ketiganya terseret kasus ini setelah terjadi insiden penembakan terhadap seorang kontraktor asal Bandung, Panji Pamungkasandi.

Meski demikian vonis yang dijatuhkan hakim tak membuat Irfan harus mendekam di penjara alias bebas karena vonis sudah habis dipotong masa tahanan. INA sendiri ditahan pada Sabtu (16/11/2019).

Simpan Sabu Di Lampu Belakang Dibongkar Polisi

“Terdakwa telah terbukti dengan sah melakukan tindak pidana karena kealpaannya (kelalaian) sehingga menyebabkan sakit sementara terhadap. Dua, menjatuhkan hukuman penjara terhadap terdakwa 1 bulan 15 hari,” kata Hakim Ketua, Eti Koerniati saat membacakan putusan.

Vonis yang dijatuhkan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 2 bulan penjara dikurangimasa tahanan.

Selain hukuman penjara, majelis hakim juga menyita dan mencabut izin kepemilikan senjata atas nama Irfan Nuralam berupa senjata api jenis pistol NLXS X6SR yang menggunakan peluru karet berkaliber 9 mm untuk dimusnahkan serta membayar denda sebesar Rp4.500.

Amankan Tahun Baru Kapolres Jember Dikepung

Anak Bupati Penembak Kontraktor

Dalam pembacaan putusannya hakim ketua menjatuhkan vonis tersebut berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi. Serta terdakwa dianggap koooperatif dan sopan selama menjalani persidangan.

(*)

 

Petani Protes RHL Kapolres Jember Sidak Lokasi Hutan

 

“Tidak benar, setelah kita melakukan pengecekan,”

BintangEmpat.com, Jawa Timur – Kapolres Jember AKBP Alfian Nurrizal, S.H, S.I.K, M.Hum mengecek lahan lokasi program RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan) di Dusun Baban Barat Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Selasa (24/12/2019).

Lokasi lahan program RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan) yang saat ini dikerjakan oleh pihak Perum Pehutani KPH Jember saat ini warga masyarakat yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kopi Se – Kecamatan Silo melakukan protes dan menolak adanya progran RHL yang dilakukan oleh Perum Perhutani Jember.

Kapolres Jember beserta rombongan melakukan pengecekan lokasi program RHL Petak 1A1 RPH Curahtakir BKPH Ambulu.

AKBP Alfian Nurrizal, S.H, S.I.K, M.Hum, mengatakan, terkait program RHL disepakati untuk sebagian bibit tanaman akan diserahkan kepada Asosiasi Petani Kopi Se – Kecamatan Silo dan sebagian diserahkan kepada pihak LMDH Wana Kirti namun masih dalam pengawasan pihak Perhutani Jember.

“Terkait dengan tanaman dalam program RHL akan disesuaikan dengan kondisi lingkungan. Untuk hasil tanam akan diserahkan kepada masyarakat yang melakukan penanaman,” kata Kapolres.

Masih kata Kapolres, adanya isu bahwa tanaman yang ditanam dalam program RHL tersebut dapat merusak tanaman kopi milik warga, setelah dilakukan pengecekan hal tersebut tidaklah benar.

“Tidak benar, setelah kita melakukan pengecekan,” tandasnya.

Petani Protes RHL, Kapolres Jember Sidak Lokasi Hutan

Mediasi ini disaksikan oleh:

  1. AKBP Alfian Nurrizal, S.H, S.I.K, M.Hum (Kapolres Jember)
  2. Kompol Kusno (Pabin Perum Perhutani Jember)
  3. AKP Heri Wahyono, S.H (Kapolsek Sempolan)
  4. Iptu Dartok Darmawan, S.H (Kasat Intelkam Polres Jember)
  5. Sdr. Rukman Supriyatna (ADM Perum Perhutani Jember)
  6. Sdr. Siswono dan David Handoko (Anggota DPRD Kab. Jember)
  7. PJU Perum Perhutani KPH Jember
  8. Asper Mayang dan Asper Ambulu Perhutani Jember
  9. Sdr. Torimin al P. Lut (Ketua LMDH Wana Kirti Ds. Mulyorejo)
  10. Sdr. Jumain (Penasehat SEKTI Jember)
  11. Sdr. Assirudin al P. Linggar (Ketua Asosiasi Petani Kopi Kec. Silo)
  12. 8 orang anggota KLHK / Pendamping program RHL
  13. Lbk 50 orang anggota Asosiasi Petani Kopi Kec. Silo
  14. Lbk 100 orang anggota LMDH Wana Kirti Ds. Mulyorejo Kec. Silo.

(Hadi- Humas Polres Jember)

 

Cewek Seksi Mandi Sambil Naik Motor Gegerkan Kota Mojokerto

Jawa Timur – Beragam tingkah unik dan aneh pengendara sepeda motor sering kali menjadi perhatian pengguna media sosial. Mulai dari iseng mencoba hal baru, hingga menghilangkan kejenuhan saat berkendara menjadi alasan pemotor melakukan hal di luar logika.

Lihat YouTube kami Cewek Seksi Mandi

 

Seperti tiga video viral baru-baru ini, yang diduga terjadi di Mojokerto menunjukkan aksi mandi di atas motor sambil berkendara.

Dari rekaman ketiga video tersebut terlihat penumpang dibagian belakang membawa ember berisikan air di bagian tengah, lengkap dengan gayung. Saat pengendara sedang menjalankan kendaraannya, penumpang terlihat menyiram tubuhnya dengan air.

Tiga video viral tersebut diduga terjadi di Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto. Video pertama terlihat dikendarai dua orang pria telanjang dada diduga di jalan raya empunala Kota Mojokerto, video kedua juga dikendarai dua orang pria namun aksi itu diduga dilakukan di jalan raya Ahmad Yani Kota Mojokerto.

Baca: Idap Tumor Di Wajah Nenek Wagira Didatangi Polres Jember

Sedangkan pada video yang ketiga sebuah motor honda Scoopy warna putih dikendarai oleh dua orang wanita seksi. Dengan tertawa-tawa mereka mandi sambil terus memacu motornya melintasi jalan yang diduga berlokasi di jalan raya Jayanegara Kabupaten Mojokerto.

Menanggapi video viral tersebut, Kasat lantas Polresta Mojokerto, AKP Marita Dyah Anggraini membenarkan video viral tersebut berada di wilayah Mojokerto.

Dua Tahun Idap Tumor Ganas Kapolres Jember Ulurkan Tangan

“Benar di Mojokerto, kami akan segera bertindak mencari siapa pelaku yang sedang mandi diatas motor sambil berjalan tersebut,” kata Kasat lantas Polresta Mojokerto kepada wartawan, Jumat (13/12/2019).

Viral Video Remaja dan Dua Gadis Seksi Mandi Sambil Naik Motor di Mojokerto

Marita menilai aksi itu sangat membahayakan sehingga para pelaku itu akan dipanggil polisi untuk diminta keterangan dan akan diberikan sosialisasi.

Baca: Anggota TNI Bacok Polisi Di Pamekasan

“Kami akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar tidak akan melakukan hal tersebut. Meskipun mereka nanti akan terkenal, namun aksi mereka membahayakan pengendara lain,” tandasnya.

#deni lukmantara

Menhan Prabowo Unjuk Kekuatan

Foto: Menhan Prabowo Subianto.

Redaksi BintangEmpat.Com, Jakarta – Gaya Menhan Prabowo Subianto memamerkan persenjataan Indonesia luar biasa. Dandanannya santai. Bertopi koboi, safari coklat. Tapi, yang dipertontonkan ke publik dijamin bikin ngeri.

Di arena terbuka, Menhan memajang berbagai produk dan sistem industri pertahanan swasta nasional. Semuanya keren. Semuanya canggih.
Dari mulai kapal selam, pakaian prajurit, drone, misil, dan tank hingga kendaraan tempur buatan industri pertahanan dalam negeri, semua diperlihatkan ke publik.

Baca: Nenek 65 Tahun Diduga Diperkosa Kapolres Jember Turun Tangan

Semua dipajang saat pameran produk dan sistem pertahanan yang dikembangkan industri pertahanan swasta nasional di Kantor Kementerian Pertahanan, di Jakarta Pusat, Selasa lalu.

Tak ada satu pun ang terlihat ecek-ecek. Semua terlihat menakutkan.
Gaya Menhan Prabowo Subiatno terlihat seperti promosi. Tidak perlu teriak-teriak, dunia internasional langsung tahu kalau Indonesia punya banyak industri pertahanan yang keren.

Baca: Kepala Sekolah SMU Di Mojokerto Akui Siswinya Joget Sambil Mabuk

Kwalitasnta pun mumpuni.
Cerminannya bisa dilihat dari senjata produksi Pindad. Senjata produksi Pindad sukses mengantarkan Indonesia menjadi juara umum lomba tembak internasional Australian Army Skill at Arms Meeting (AASAM) dan ASEAN Armies Riffle Meet(AARM). Teknologinya dijamin paten. Sudah disesuaikan dengan generasi perkembangan kesenjataan masa kini.

Baca: Granat Meledak Di Monas Prabowo Pantau Investigasi

MU5 HPBT A1/A2 kaliber 5,56 mm,  MU2-TJS A1 kaliber 7.62 mm, dan MU1-JHP A1 kaliber 9 mm memiliki tingkat akurasi yang tinggi.
Prabowo pun bangga dengan kemampuan anak bangsa yang berhasil membuat produk dan sistem pertahanan nasional.

“Saya minta mereka datang untuk memamerkan kemampuan, sangat membanggakan. Kita sudah punya kemampuan-kemampuan yang sangat bagus,” kata Menhan Prabowo.

Baca: Kapolres Jember: Film Sang Prawira Cocok Buat Milenial

Prabowo mengaku telah mendapatkan tugas dari Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan peran industri pertahanan dalam negeri.

“Dalam pengadaan alutsista untuk kepentingan pertahanan kita. Selama ini saya dengan Wakil Menhan sedang keliling dan untuk mempercepat proses kita undang industri pertahanan swasta,” katanya. (*)

Kantor Pendopo Jenggawah Ambruk Timbun Pemuda

Foto: Kapolres Jember bopong pemuda yang tertimbun atap pendopo.

Redaksi BintangEmpat.Com, Jawa Timur – Selasa Siang (03/12/2019) Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Jember AKBP. Alfian Nurrizal, S.H, S.I.K, M.Hum mengunjungi lokasi ambruknya kantor pendopo Kecamatan Jenggawah yang masih dalam tahap proses pembangunan.

Ambruknya bangunan pendopo ini terjadi pagi hari tadi sekira pukul 08.30 Wib. Akibatnya, satu orang korban tertimpa atap kerangka galfalum yang roboh.

Baca: Remaja Mabok Dihukum Istigfar Berjamaah

Usai ditemukan ada korban tertimbun, Muhammad Hafid (26) Warga Kelurahan Jubung Kecamatan Sukorambi harus dilarikan ke Puskesmas Jenggawah untuk segera mendapat pertolongan dan perawatan intensif.

Didampingi Camat Jenggawah, Kapolsek Jenggawah dan Kasat Reskrim setelah
meninjau TKP (Red. Tempat Kejadian Perkara). Kapolres Jember langsung mendatangi puskesmas untuk melihat kondisi Korban.

Baca: Gedung SD Jamintoro Nyaris Roboh Kapolres Jember Pasang Tenda

Kepedulian sosial dan perhatian khusus diberikan kepada korban Muhammad Hafid. Bentuk rasa empati kemanusiaan AKBP. Alfian Nurrizal dilakukannya dengan membagikan santunan dan tali asih kepada pasien dan keluarganya.

Tak cukup hanya memberi. Sifat murah hati dan ringan tangannya juga Ia tunjukkan dengan ikut membantu mengangkat pasien yang sedang menjalani perawatan medis.

Baca: Polres Jember Bekuk Pencuri Spesialis Rumah Kosong

” Semoga bermanfaat dan dapat membantu meringankan beban keluarga korban yang tertimpa musibah,” tutur Alfian, pria yang mempunyai wajah keartisan ini.

Kantor Pendopo Jenggawah Ambruk

Sementara itu terkait laporan kejadian ambruknya rangka atap Kantor Kecamatan Jenggawah, pihaknya masih bekerja di TKP. ” Mohon waktu, Kami masih perlu perdalam penyelidikan, ” pungkasnya. (Redaksi)

Kapolres Minta Proyek, Kapolri: Laporkan Saya

Foto: Kapolri jenderal Idham Azis (kiri) berjabat-tangan dengan Mendagri Tito Karnavian.

Redaksi BintangEmpat.Com, Jakarta – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Idham Azis menyebut banyak kepala kepolisian resor (kapolres) yang meminta-minta proyek kepada pemerintah daerah (pemda).

Lihat Video Jokowi Berang

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Idham mengatakan para kapolres itu menghambat proses pembangunan di daerah. Padahal kata Idham kepolisian seharusnya ikut andil mengamankan pembangunan.

Baca Proyek Plengsengan Di Sampang Terkesan Asal Jadi

“Saya minta para kapolres tidak (jadi) bagian dari permasalahan yang ada di daerah. Karena juga bukan rahasia umum kapolres itu kalau dia minta proyek, nah ini bagian masalah, bagian konspirasi,” kata Idham di Rakornas Indonesia Maju di Sentul International Convention Center, Bogor, Rabu (13/11).

Idham memerintahkan bawahannya untuk berkomitmen mengamankan visi Jokowi. Ia mengatakan kapolres harus menjadi rekan pemerintah daerah dalam proses pembangunan.

Baca Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Dia menegaskan akan mencopot jajaran kepolisian yang menghalang-halangi upaya pemda melakukan pembangunan. Idham bahkan membuka diri jika ada kepala daerah yang melaporkan kapolres korup.

“Kalau dia (kapolres) begitu, silakan gubernur, wali kota, silakan hubungi saya, nanti saya carikan pemain cadangan. Yang paling penting menyongsong periode kedua Pak Presiden, mengamankan pembangunan sesuai track-nya,” pesan Idham.

Sorot Proyek Pembangunan Jalan ‘Asal Jadi’

Idham pun mengatakan pihaknya tak bisa sendirian menyukseskan pembangunan. Ia mengajak pemda dan TNI untuk sama-sama menjaga agenda pembangunan dari oknum aparat.

“Terutama masalah pencegahan, kita upaya semaksimal mungkin kerja sama agar proses pencegahan tidak terjadi pemborosan terhadap anggaran dan bisa kita lakukan,” ujarnya.

 

 

 

 

*(RED/CNNI)

Naas Kedua Anaknya Satu Tewas Satu Diamputasi Masih Dikebiri Oknum ASN

Foto: Ade Irma Harahap harus diamputasi salah satu kakinya di RSU Rantau Perapat.

Redaksi BintangEmpat.Com, Sumatera Utara – Sudah jatuh tertimpa tangga pula, inilah nasib yang dialami pasangan suami istri (pasutri) Gajah Harahap dan istrinya Masnun Siregar warga asal Desa Batang Baruhar Jae, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta).

Video Detik-detik Wiranto Ditusuk

Pasalnya kedua anaknya yaitu Ade Irma Harahap usia 17 tahun dan Fiqih Hamdani Harahap 16 tahun mengalami kecelakaan. Fiqih Hamdani Harahap tewas pada 8 Oktober 2019, pukul 16.40 wib di RSUD Gunung Tua, Kab Paluta dan Ade Irma Harahap harus diamputasi salah satu kakinya di RSU Rantau Perapat. Diketahui keduanya masih Mondok di Pondok Pesantren Kampung Banjir Darussalam.

Peristiwa kecelakaan itu terjadi di jalan nasional lintas G Tua- Kota Pinang Desa Huta Lombang kec Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara pada tanggal 08/10/2019 kemarin.

Baca RSUD Sibuhuan Peras Pasien

Gajah Harahap masih merasa merasa sedih dan terpukul dengan musibah itu, namun sangat disayangankan, ketika dia tertimpa musibah dana asuransi dari Jasa Raharja masih dikebiri oleh Jon Harahap mantan Sekretaris Desa Batang Baruhar Jae yang sekarang menjabat sebagai Staf di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Padang Lawas Utara.

“Saya kecewa atas tindakan oknum Pegawai Negeri Sipil yang mendampingi saya dalam mengurus pencairan Dana Jasa Raharja, karena si Jon diduga melakukan pungutan liar (pungli) sebanyak Rp.6.000.000, yang awalnya si Jon meminta Rp.10.000.000 kepada saya, namun saya meminta tolong untuk di kurangi akhirnya menjadi Rp.6.000.000, ” terang Gajah Harahap ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya, (16/10/2019).

Gajah Harahap berharap oknum PNS tersebut mengembalikan uangnya, karena dalam situasi ini Ade Irma masih di rawat di rumah sakit kakinya sudah di amputasi membutuhkan biaya perawatan.

Baca Honor Tenaga Medis Tidak Dibayar, RSUD Sibuhuan Lumpuh

Sungguh miris, ketika dikonfirmasi kepada Jon Harahap, dia menyangkal dan merasa difitnah, pasalnya uang tersebut diberikan kepada oknum Polisi.

“Saya difitnah bahwa uang Rp. 6.000.000 tidak saya berikan ke pihak kepolisian, padahal uang itu benar saya berikan ke salah Satu oknum Polisi, ” jawab Jon Harahap.

Menurut salah satu keluarga Gajah Harahap, Polsek Padang Bolak sudah mengembalikan uang kepada pihak sikorban dengan sebesar Rp. 3.000.000. Dan sisa uangnya tidak di ketahui dimana, setelah diambil dari rekening Gajah Harahap pada Jumat 11-10-2019.

“Pak jon menyuruhnya (Gajah) untuk mengambil uang ke mesin ATM sebesar Rp. 6.000.000 dan ayah Ade Irma Harahap diam terpaku menahan kesedihannya karena ia di perlakukan lagi seperti itu, ” ungkap salah satu kerabat Gajah Harahap.

*(Harahap Kuro Kuro).

 

Tabloid Tempo Dilaporkan

Foto: Tanda Terima Laporan dari Dewan Pers.

Jakarta – Tabloid Tempo dilaporkan ke Dewan Pers oleh Hanfi Fajri, Himpunan Advokat Peduli Demokrasi, (14/10/2019).

Menurut Hanfi, Bahwa pemberitaan Tabloid Tempo Edisi No. 6238, Tahun XX, Sabtu,3 Oktober 2019 yang diterbitkan setebal 32 halaman dengan judul besar di laporan utama “MAYORITAS PIMPINAN DPR TERAFILIASI DENGAN KORPORASI” yang mana didalamnya terdapat tulisan dalam bentuk laporan utama berupa opini penulis dengan mengaitkan serta menuduh beberapa Pimpinan Dewan dan Anggota Dewan terpilih terafiliasi atau kerjasama dengan korporasi yang memicu konflik kepentingan.

Hanfi melanjutkan, Selanjutnya opini penulis yang dimuat dalam pemberitaan edisi cetak edisi No. 6238 pada Paragraph 5 juga menuliskan “Syharul mengimbuhkan, Auriga juga menemukan nama-nama politikus lain yang terafiliasi dengan perusahaan. Satu diantaranya adalah anggota Fraksi PDI Perjuangan, Mochamad Herviano Widyatama, yang juga putra Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. “Dia memiliki sembilan perusahaan. Beberapa di antaranya bergerak di sektor tambang, “ kata Syahrul”.

Menurut Hanfi, Paragraph 6, “Nama Herviano pernah ramai disorot lantaran tersangkut dalam kasus “rekening gendut” kepolisian yang kemudian menjadikan ayahnya, Budi Gunawan, sebagai tersangka. Kasus itu mencuat pada 2015 saat Budi dicurigai Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki rekening senilai Rp 57 miliar. Budi kemudian menjelaskan bahwa dana itu milik Herviano yang mendapat pinjaman dari Pacific Blue International Limited, perusahaan investasi di Bandung.”

Bahwa pemberitaan yang dimuat oleh Teradu dalam Paragraph 5 dan Paragraph 6 dengan mengaitkan kasus Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, yang mana tulisan tersebut sangatlah mendeskreditkan DPR dan BIN sebagai Lembaga Negara dengan cara mengintimidasi dan menghakimi menggunakan tulisan dengan membuat kesimpulan kesalahan terhadap Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan dan Anggota DPR Mochamad Herviano Widyatama sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan/atau Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.

Selain itu  Hanfi juga menerangkan, Teradu menyajikan berita tidaklah lengkap, karena sejak tanggal 16 Februari 2015 Budi Gunawan bukanlah Tersangka berdasarkan Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. sehingga tidak lengkapnya berita tersebut menimbulkan Konflik Sosial dimasyarakat yang mana tindakan Teradu melanggar fungsi pers sebagai Kontrol Sosial.

Hanfi memaparkan, Teradu juga menuliskan Judul “Terafiliasi dengan Korporasi” dengan isi tulisan “Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat memiliki atau terafiliasi dengan banyak perusahaan. Hasil riset Yayasan Auriga Nusantara bersama Tempo menemukan 262 dari 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat terhubung dengan 1.016 korporasi. Keterkaitan itu dikhawatirkan bakal memicu konflik kepentingan.” Serta menampilkan ilustrasi Foto 4 (empat) Pimpinan DPR dan 3 (tiga) Anggota DPR yang disimpulkan oleh Teradu berdasarkan SUMBER: AURIGA NUSANTARA sebagai berikut: (terlampir)
1. PUAN MAHARANI (KETUA DPR)
• FRAKSI : PDIP PERJUANGAN
• JUMLAH PERUSAHAAN : 6
• SEKTOR USAHA : BELUM TERIDENTIFIKASI
• PEROLEHAN SUARA : 404.034
2. SUFMI DASCO AHMAD (WAKIL KETUA DPR)
• FRAKSI : PDIP PERJUANGAN
• JUMLAH PERUSAHAAN : 4
• SEKTOR USAHA : BELUM TERIDENTIFIKASI
• PEROLEHAN SUARA : 99.002
3. AZIS SYAMSUDIN (WAKIL KETUA DPR)
• FRAKSI : GOLKAR
• JUMLAH PERUSAHAAN : 3
• SEKTOR USAHA : TAMBANG
• PEROLEHAN SUARA : 104.042
4. RACHMAT GOBEL (WAKIL KETUA DPR)
• FRAKSI : NASDEM
• JUMLAH PERUSAHAAN : 48
• SEKTOR USAHA : SAWIT, ELEKTRONIK, BAHAN KIMIA
• PEROLEHAN SUARA : 146.067
5. MOCHAMAD HERVIANO (ANGGOTA DPR)
• FRAKSI : PDIP PERJUANGAN
• JUMLAH PERUSAHAAN : 9
• SEKTOR USAHA : TAMBANG
• PEROLEHAN SUARA : 113.099
6. MOHAMAD HEKAL (ANGGOTA DPR)
• FRAKSI : GERINDRA
• JUMLAH PERUSAHAAN : 47
• SEKTOR USAHA : TAMBANG
• PEROLEHAN SUARA : 86.337
7. ALEX NOERDIN (ANGGOTA DPR)
• FRAKSI : GOLKAR
• JUMLAH PERUSAHAAN : 8 (ATAS NAMA ISTRI DAN ANAK)
• SEKTOR USAHA : BELUM TERIDENTIFIKASI
• PEROLEHAN SUARA : 145.622

Bahwa sangatlah jelas Pemberitaan Teradu hanya bersumber pada AURIGA NUSANTARA secara Sepihak tanpa melakukan verifikasi kepada 4 (empat) Pimpinan DPR dan 3 (tiga) Anggota DPR Sebagai orang yang diberitakan dalam konten berita yang berjudul “MAYORITAS PIMPINAN DPR TERAFILIASI DENGAN KOORPORASI” sehingga beritanya bersifat berat sebelah dan sangatlah jelas memfitnah menyebarkan berita belum pasti kebenarannya sudah disimpulkan oleh Teradu tanpa chek and recheck kepada 4 (empat) Pimpinan DPR dan 3 (tiga) Anggota DPR serta Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan Sebagai Pihak yang diberitakan oleh Teradu.
Oleh karena sepihak atas pemberitaan tersebut sangatlah jelas tidak berimbang sehingga mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi 4 (empat) Pimpinan DPR dan 3 (tiga) Anggota DPR serta Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan atas tuduhan yang memfitnah Terafiliasi dengan Koorporasi melanggar Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan/atau Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.

Hanfi berharap, Maka berdasarkan hal-hal diatas, mohon kiranya Dewan Pers mengeluarkan Rekomendasi kepada Teradu atas TABLOID TEMPO EDISI NO. 6238, TAHUN XX, SABTU,3 OKTOBER 2019 melanggar Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan/atau Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik. Sehingga Teradu wajib menyampaikan permintaan maaf kepada PUAN MAHARANI (KETUA DPR), SUFMI DASCO AHMAD (WAKIL KETUA DPR), AZIS SYAMSUDIN (WAKIL KETUA DPR), 4. RACHMAT GOBEL (WAKIL KETUA DPR), MOCHAMAD HERVINO (ANGGOTA DPR), MOHAMAD HEKAL (ANGGOTA DPR), ALEX NOERDIN (ANGGOTA DPR), BUDI GUNAWAN (KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA), serta MASYARAKAT dan PEMBACA.

Selain itu, Hanfi meminta Teradu harus mengoreksi atas tulisan-tulisan yang merugikan pihak lain dengan menghormati Asas Praduga Tak Bersalah dalam menjalankan kebebasan pers yang dibatasi dengan Hak Asasi Manusia. *(RED)

 

Presiden Jokowi Terima Prabowo Di Istana, Prabowo Setuju Ibu Kota Dipindah

Foto: Presiden Jokowi Terima Prabowo di Istana Merdeka dan Bicarakan Banyak Hal.

Redaksi BintangEmpat.Com, Jakarta – Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto. Kedatangan Prabowo yang tiba sekira pukul 15.03 WIB langsung diterima oleh Presiden di ruang Jepara, Istana Merdeka.

Keduanya yang kompak mengenakan kemeja putih tampak berbincang akrab sebelum kemudian berjabat tangan.

Baca Menkopolhukam Wiranto Ditusuk, Hanum Rais Sebut ‘Setingan’

Selepas pertemuan yang berlangsung kurang lebih selama satu jam, Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto memberikan keterangan bersama. Presiden mengatakan bahwa keduanya intens membicarakan dan bertukar pandangan soal kondisi perekonomian global.

Lihat Detik-detik Wiranto Ditusuk, Lihat Videonya Dari Sudut Yang Jelas Dengan Slow Replay

“Karena kita tahu semuanya ekonomi global baru menurun. Kita tentu saja perlu sebuah stabilitas keamanan dan politik dan memerlukan persiapan-persiapan dalam rangka memayungi agar kita tidak terpengaruh oleh penurunan ekonomi global,” ujarnya.

Baca Pelaku Penusukan Wiranto Diduga Suami Istri, Ini Identitasnya

Selain itu, Kepala Negara mengungkapkan, gagasan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur juga menjadi salah satu pembicaraan keduanya. Presiden menyampaikan sejumlah alasan yang mendasari pemerintah untuk menggagas pemindahan ibu kota tersebut.

“Saya bercerita banyak kenapa pindah ke Kalimantan Timur. Alasannya ini, ini, ini. Kami sampaikan semuanya juga dengan Bapak Prabowo Subianto,” ucapnya.

Viral Ahok Jadi Dewan Pengawas KPK

Prabowo, yang turut berkesempatan menyampaikan keterangannya, mengatakan bahwa pihaknya mendukung gagasan pemindahan ibu kota sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden.

Kumpulan Video Wiranto Ditusuk

“Saya menyampaikan, saya mendukung gagasan ibu kota. Tentunya, beliau juga mengatakan, akan melalui kajian-kajian yang tepat dan sudah dilaksanakan banyak kajian. Jadi kita akan mendukung gagasan itu,” kata Prabowo.

Baca Novel Bamumin Dipanggil Polisi

Selain itu, Prabowo juga menyatakan bahwa pihaknya juga siap membantu pemerintah apabila dibutuhkan. Meskipun keduanya pernah berkompetisi pada pesta demokrasi yang lalu, Prabowo mengatakan bahwa hal itu bukan menjadi penghalang.

“Kita bertarung secara politik, begitu selesai kepentingan nasional yang utama saya berpendapat kita harus bersatu. Jadi saya sampaikan ke beliau, apabila kami diperlukan, kami siap untuk membantu,” tuturnya.

Baca Pusaran Buzzer Grup WhatsApp STM

Sehari sebelumnya, di tempat yang sama, Kepala Negara juga bertemu dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Keduanya juga membicarakan soal dinamika kebangsaan hingga perekonomian global.

Jakarta, 11 Oktober 2019
Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. Erlin Suastini.

*(Ax Arifin)

Menkopolhukam Wiranto Ditusuk, Hanum Rais Sebut ‘Setingan’

Foto: Menkopolhukam Wiranto dirawat.

Redaksi BintangEmpat.Com – Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Hanum Salsabiela Rais, membuat cuitan kontroversial mengenai insiden penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto.

Dalam cuitannya, putri Amien Rais menyebut ada pendapat yang menduga penusukan tersebut sebagai aksi yang sengaja dibuat alias rekayasa.

Terkait: Pelaku Penusukan Wiranto Diduga Suami Istri, Ini Identitasnya

Begini cuitnya, “Setingan agar dana deradikalisasi terus mengucur.

Dia caper. Krn tdk bakal dipakai lg

Play victim.mudah dibaca sbg plot

Diatas berbagai opini ygberedar terkait berita hits siang ini. Mgkn krn terlalu byk hoax-framing yg slama ini terjadi (disertai emotion)”  ditulis pada pukul 15.14 Wib 10 Oktober 2019 di Twitter for iPhone.

Gambar: Screenshot.

“Setting-an agar dana deradikalisasi terus mengucur. Dia caper (cari perhatian). Karena tidak bakal dipakai lagi,” tulis Hanum, pada unggahan pukul 15.14 WIB.

Hanum menyebut, insiden itu sebagai tindakan play victim. ” Mudah dibaca sebagai plot,” tambah dia.

Baca DPP PA 212 Kecam Aparat Atas Penangkapan Ustad Bernard

Menurut Hanum, kalimat-kalimat itu merupakan opini yang beredar di masyarakat mengenai berita penusukan yang dialami Wiranto.

“Tidak banyak yang benar-benar serius menanggapi. Mungkin karena terlalu banyak hoax-framing yang selama ini terjadi,” kata dia.

Kicauan itu ramai dibicarakan oleh warganet. Namun tak lama berselang, cuitan tersebut raib dari timeline Twitter Hanum Rais.

Baca Demo RKUHP Dua Mahasiswa Akhirnya Meninggal Dunia

Tapi rupanya, ada warganet yang telah menyunting posting itu dan mengunggah ulang ke Twitter. Dan, suntingan itu menjadi viral.Tak lama setelah menjadi sorotan, Hanum kembali berkicau. Dia membuat klarifikasi atas cuitan yang lenyap tersebut.

Meski begitu, cuitan ini sempat menghilang. Tapi, Hanum punya alasan mengapa cuitan itu menghilang.

” Kehapus,” ucap dia.

Baca Amien Rais: Kebijakan Jokowi Pro China, Oposisi Lebih Bermartabat

Hanum mengatakan, unggahan sebelumnya hanya ingin menyampaikan betapa masyarakat saat ini susah mengalami kebenaran yang harus dipercayai. ” Dan itu sangat mengkhawatirkan,” ucap dia.

Unggahan Hanum Rais tersebut sempat menjadi trending topic ke delapan dengan tagar #kehapus di Twitter. Banyak netizen menyayangkan dan bahkan mencibir Hanum Rais. (*).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*(Sumber Red/ DEMOKRASI.CO).

Pelaku Penusukan Wiranto Diduga Suami Istri, Ini Identitasnya

 

Redaksi BintangEmpat.Com, – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) wiranto tiba-tiba diserang seorang pria berjaket hitam. Pria itu menggunakan senjata tajam berupa pisau. Beruntung Wiranto tidak mengalami luka-luka.

Baca DPP PA 212 Kecam Aparat Atas Penangkapan Ustad Bernard

Peristiwa penyerangan itu terjadi di Alun-alun Menes, Pandeglang, Banten, Kamis (10/10). Wiranto ke Serang dalam rangka peresmian Gedung Kuliah Bersama di Universitas Mathla’ul Anwar yang beralamat di Kampung Cikaliung, Desa Sindanghayu, Kecamatan Saketi.

Baca Autobiografi Bernardus Doni Alias Abdul Jabbar Mantan Misionaris Katholik

Kejadian itu terjadi sangat cepat. Kejadian itu bermula saat Wiranto turun dari mobil dinasnya. Lalu tiba-tiba saja seorang pria mendekati Wiranto dan hendak menusuk dengan menggunakan pisau. Pengawal Wiranto dengan sigap menghalangi. Wiranto sempat terjatuh menghindari serangan itu.

Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo membenarkan peristiwa itu. Dia mengatakan, pelaku sudah berhasil diamankan pihak kepolisian.
“Ya mas pelaku sdh diamankan,” ungkap Dedi dilansir dari merdeka.com.

Viral Ahok Jadi Dewan Pengawas KPK

Kepolisian menduga pelaku penyerangan terhadap Menko Polhukam Wiranto terpapar jaringan ISIS. Pelaku menyerang dengan menggunakan senjata tajam.

“Pelaku diduga terpapar paham radikal ISIS. Tersangka tidak alami luka,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (10/10), dilansir dari CNN Indonesia.

Baca Demo RKUHP Dua Mahasiswa Akhirnya Meninggal Dunia

Dedi menambahkan, pelaku berinisial FD dan berasal dari Jawa Tengah. Saat ini polisi masih menyelidiki dan mencari informasi lengkap terhadap pelaku yang saat kejadian datang bersama istrinya.

“Pelaku dari Jawa Tengah. Inisial FD, laki-laki, masih dicari identitas,” ujar Dedi.

Dedi menuturkan usai menyerang Wiranto, pelaku juga menyerang Kapolsek Menes Kompol Daryanto.

Baca Pusaran Buzzer Grup WhatsApp STM

Wiranto diserang saat hendak mengunjungi peresmian gedung baru Mathla’ul Anwar, Pandeglang, Banten, pukul 11.55 WIB. Wiranto mengalami luka dan dibawa ke RSUD Pandeglang. Wiranto disebut mengalami luka tusuk di bagian perut.

Sementara itu Kapolsek Menes Kompol Daryanto turut menjadi korban penyerangan dan mengalami luka di bagian punggung.

Dia belum bisa memberikan banyak informasi mengenai peristiwa tersebut. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Menurut sumber yang didapat BintangEmpat.Com, pelaku adalah suami istri,

1. FITRI ANDRIANA BINTI SUNARTO, Brebes 05 mei 1998, Agama Islam alamat Ds, Sitanggai Kec. Karangan Kab. Brebes. (Untuk saat ini yang bersangkutan tinggal atau ngontrak di Kp. Sawah Ds/ Kec .Menes Kab. Pandeglang)

2. SYAHRIL ALAMSYAH alias ABU RARA, Medan, 24 – 08 – 1988, Jl. Syahrial VI No 104 LK, Ds, Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumatra Utara. (*)

Wiranto Menkopolhukam Ditusuk Pria Bawa Pisau Diduga Pelaku Terpapar Paham Radikal ISIS

 

Redaksi BintangEmpat.Com, – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) wiranto tiba-tiba diserang seorang pria berjaket hitam. Pria itu menggunakan senjata tajam berupa pisau. Beruntung Wiranto tidak mengalami luka-luka.

Baca DPP PA 212 Kecam Aparat Atas Penangkapan Ustad Bernard

Peristiwa penyerangan itu terjadi di Alun-alun Menes, Pandeglang, Banten, Kamis (10/10). Wiranto ke Serang dalam rangka peresmian Gedung Kuliah Bersama di Universitas Mathla’ul Anwar yang beralamat di Kampung Cikaliung, Desa Sindanghayu, Kecamatan Saketi.

Baca Autobiografi Bernardus Doni Alias Abdul Jabbar Mantan Misionaris Katholik

Kejadian itu terjadi sangat cepat. Kejadian itu bermula saat Wiranto turun dari mobil dinasnya. Lalu tiba-tiba saja seorang pria mendekati Wiranto dan hendak menusuk dengan menggunakan pisau. Pengawal Wiranto dengan sigap menghalangi. Wiranto sempat terjatuh menghindari serangan itu.

Kumpulan Video Wiranto Ditusuk

Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo membenarkan peristiwa itu. Dia mengatakan, pelaku sudah berhasil diamankan pihak kepolisian.
“Ya mas pelaku sdh diamankan,” ungkap Dedi dilansir dari merdeka.com.

Viral Ahok Jadi Dewan Pengawas KPK

Kepolisian menduga pelaku penyerangan terhadap Menko Polhukam Wiranto terpapar jaringan ISIS. Pelaku menyerang dengan menggunakan senjata tajam.

“Pelaku diduga terpapar paham radikal ISIS. Tersangka tidak alami luka,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (10/10), dilansir dari CNN Indonesia.

Baca Demo RKUHP Dua Mahasiswa Akhirnya Meninggal Dunia

Dedi menambahkan, pelaku berinisial FD dan berasal dari Jawa Tengah. Saat ini polisi masih menyelidiki dan mencari informasi lengkap terhadap pelaku yang saat kejadian datang bersama istrinya.

“Pelaku dari Jawa Tengah. Inisial FD, laki-laki, masih dicari identitas,” ujar Dedi.

Dedi menuturkan usai menyerang Wiranto, pelaku juga menyerang Kapolsek Menes Kompol Daryanto.

Baca Pusaran Buzzer Grup WhatsApp STM

Wiranto diserang saat hendak mengunjungi peresmian gedung baru Mathla’ul Anwar, Pandeglang, Banten, pukul 11.55 WIB. Wiranto mengalami luka dan dibawa ke RSUD Pandeglang. Wiranto disebut mengalami luka tusuk di bagian perut.

Sementara itu Kapolsek Menes Kompol Daryanto turut menjadi korban penyerangan dan mengalami luka di bagian punggung.

Presiden Jokowi Terima Prabowo Di Istana, Prabowo Setuju Ibu Kota Dipindah

Dia belum bisa memberikan banyak informasi mengenai peristiwa tersebut. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. (*)

Autobiografi Bernardus Doni Alias Abdul Jabbar Mantan Misionaris Katholik

 

Bernardus Doni (Ustadz Abdul Jabbar, Mantan Misionaris) : “Dulu Memurtadkan Umat Islam Dengan Berbagai Cara, Sekarang Meng-Islamkan Murtadin.”

Redaksi BintangEmpat.Com, NAMA saya Bernardus Doni, saya lahir di Malang-Jawa Timur 36 tahun yang lalu. Saya dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga Katholik Roma yang fanatik, eyang saya seorang romo Katholik, kakak sulung saya seorang biarawati.

Dari kecil saya sudah dididik dalam ajaran Katholik yang disiplinnya sangat luar biasa. Setiap hari Sabtu dan Minggu kami diharuskan untuk pergi ke gereja.

Pendidikan dasar dan menengah saya ikuti di sekolah Katholik di kota Ma­lang. Ketika sekolah di SMP Bromeus, Santo Borromeus, tidak semua pelajar beragama Katholik, ada juga yang ber­agama Islam.

Per­gaul­an lintas agama tersebut membuat saya ikut tertarik mengenal Islam. Ketika me­lanjutkan studi ke sekolah menengah atas yang masih berwarna Katholik, saya mulai diam-diam belajar agama Islam. Tapi sekadar ingin tahu.

Saat itu banyak orang mengira saya beragama Islam, karena saya juga bela­jar shalat dan ikut berpuasa, padahal saya masih seorang Katholik. Apalagi saya akan diorbitkan untuk menjadi mi­sionaris dengan tugas khusus meng­kristenkan sebanyak-banyaknya orang Islam.

Sebenarnya setiap pemeluk agama Kristen adalah misionaris. Mereka wajib mengemban amanat agung untuk setiap umat Kristiani sesuai dengan pesan di surat Matius pasal 24 ayat 19-20 yang target utamanya mencari domba-domba yang sesat. Pemeluk agama selain Kristen adalah domba-domba yang sesat dan harus dikembalikan ke jalan yang benar, yaitu menjadi pemeluk Kristen.

Mencari Kelemahan Islam

Setelah selesai SMA pada tahun 1996 saya berangkat ke Jakarta dan menemui seorang pendeta bernama Lexi. Untuk tahap awal saya akan diberi penugasan di mall-mall yang banyak remaja muslimnya, nanti saya dan be­berapa teman akan mengajak mereka bersenang-senang lalu dipengaruhi imannya. Kami juga diberi dana yang besar untuk membantu orang-orang yang menjadi target, menyenangkan hati mereka dengan memberi hadiah atau kalau kesulitan mereka kami pinjami uang.

Saya juga harus punya bekal, yaitu ilmu tentang keislaman, lalu saya diberi beasiswa untuk kuliah di jurusan bahasa Arab IKIP Jakarta (sekarang UNJ). Saya sangat bersemangat menerima penugas­an tersebut. Biasanya secara berkala ada evaluasi dari pendeta untuk para misionaris muda yang telah berhasil memurtadkan orang Islam.

Karena ini tugas rahasia, tidak ada orang yang tahu kegiatan saya, teman-teman kampus mengira saya orang Islam karena saya cepat menguasai bahasa Arab bahkan untuk tambahan penguasaan ilmu saya juga ikut kuliah di LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab).

Cara yang dilakukan oleh para mi­sionaris dalam mencapai tujuan mereka berpegang pada Matius 10 pasal 16 untuk mengembalikan domba-domba yang tersesat. Intinya, membolehkan cara apa pun untuk mengkristenkan orang lain.

Makanya, dalam misi ini, ada yang pakai hipnotis, ada yang menghamili wanita muslim lebih dulu, ada yang me­lalui bantuan, pokoknya dengan berba­gai cara. Saya juga pernah menjadi tim kreatif KKR (Kebaktian Kebangkitan Rohani) yang berisi testimoni orang-orang yang sakit lalu bisa sembuh karena menempuh jalan Yesus, mereka yang dulunya melarat bisa jadi sejahtera karena memilih jalan kebenaran Yesus, dan banyak lagi kesaksian yang mem­buat orang kagum.

Padahal semuanya itu adalah reka­yasa yang dilakukan oleh tim kreatif, kami mencari orang-orang yang mau bersaksi seperti itu lalu kami bayar. Pada intinya apa saja dilakukan untuk mem­berikan kesan yang menakjubkan.

Dilanda Keraguan

Kuliah yang saya jalani mengharus­kan saya untuk membaca banyak sekali buku literatur Islam. Tujuan semula, saya menguasai ilmu tentang Islam agar mudah meyakinkan orang yang akan saya murtadkan.

Tapi kenyataan berbeda jauh. Sema­kin saya mendalami Islam, semakin pula terbuka kedok dan kelemahan agama yang saya peluk. Di dalam Al-Qur’an sangat tegas sekali dinyatakan bahwa kafir mereka yang mengatakan Tuhan mempunyai anak. Banyak sekali hal yang menjadi pertanyaan saya yang dijawab tuntas oleh Al-Qur’an.

Mulailah saya mengalami kebim­bangan. Padahal waktu itu saya sudah benar-benar dipercaya baik oleh kalang­an gereja maupun kalangan Islam. Ma­lahan saya sempat berdakwah juga untuk kalangan Islam dan sempat aktif di partai politik berasaskan Islam.

Ternyata Islam telah memberikan ke­tenangan kepada saya. Islam bukan me­rupakan ajaran pasif, tapi mengajarkan pemeluknya agar kreatif, mengajarkan pemeluknya agar taat kepada perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya. Islam ternyata tidak seperti dulu saat di­ajarkan ketika saya Kristen bahwa ke­selamatan itu hanya ada dalam Kristen, pemeluk Islam itu bagian dari domba-domba sesat yang harus dikem­balikan kepada Kristen sebagai juru selamat. Islam agama yang sesat, Nabi Muham­mad adalah penulis Al-Qur’an, itu yang selalu dimasukkan ke dalam pikiran saya.

Ketika saya belajar Islam, ternyata jauh berbeda. Islam mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan manusia dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Berbahagialah orang yang sudah Islam sejak lahir dan harusnya mereka lebih fokus dalam memahami dan mendalami agama Islam.

Kalau saya tidak mengalami kebim­bang­an, ini sebenarnya aset yang sa­ngat bagus untuk menghancurkan Islam, tapi itulah cahaya Islam, tidak bisa saya hindari. Muncul pertanyaan pada diri saya, apakah akan mendua terus seperti ini ? Mengapa saya tidak bersikap saja dengan tegas ?

Pada tahun 1999, akhirnya saya mengambil sikap, mengakhiri petualang­an bersikap mendua itu. Di sebuah masjid di kawasan Klender saya meng­ikrarkan diri menjadi seorang muslim de­ngan mengucapkan kalimah syahadat. Saya mendapat nama baru Abdul Jabbar.

Kalau dulu saya berdakwah pura-pura, setelah menjadi muslim saya ber­dakwah dengan sungguh-sungguh un­tuk menegakkan kalimah Alloh SWT. Saya datangi para pastor, pendeta, dan teman-teman misionaris dulu, saya ajak mereka untuk berdiskusi. Saya telusuri mereka yang dulu pernah saya murtad­kan, ada sebagian yang mau kembali ke Islam, tapi sebagian tidak mau. Itu tentu semua bergantung kepada hidayah Alloh SWT. Alhamdulillah ibu dan ayah saya serta saudara semua sudah dapat hidayah, menjadi muslim.

Fokus dakwah saya adalah tempat-tempat yang dijadikan sasaran peng­kris­tenan, seperti Mentawai, Papua, daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Memang sasaran pengkristenan adalah penduduk yang bodoh dan miskin.

Setiap pemeluk Kristen yang patuh adalah misionaris, mereka pasti punya misi untuk mengembangkan agamanya. Kalau ada yang tidak melakukan misi Kristen, berarti dia tidak sungguh-sungguh beragama Kristen.

Begitu juga dalam Islam, ada perin­tah “Sampaikanlah walau satu ayat”, dan setiap muslim sebenarnya adalah dai.

Waspada

Sebagai mantan misionaris yang su­dah banyak memurtadkan orang, saya berpesan, Kristenisasi harus diwas­pa­dai, keberhasilan mereka dari waktu ke waktu sangat signifikan. Kita harus mem­benahi umat kita, jangan terpedaya.

Ini juga menjadi tugas berat kita ber­sama, karena banyak umat Islam yang tidak paham dengan agama mereka. Inilah yang menjadi target operasi me­reka, yaitu muslim yang miskin dan bodoh. Mereka menargetkan, tahun 2020 merupakan tahun masa panen. Perbandingan Islam dengan Kristen di Indonesia harus fifty-fifty.

Sejak tahun 1970 program itu di­canangkan, dan hasilnya semakin nyata. Semakin lama umat Islam semakin berkurang, gereja tumbuh di Indonesia 160%, sedang masjid hanya 30%. Se­cara persentase kita juga sudah berku­rang. Menurut majalah Time, Juli 2010, umat Islam di Indonesia tinggal 73%. Padahal, tahun 1970-an kita masih 95%.

Rasululloh SAW sebenarnya sudah mengingatkan bahwa kebodohan men­dekatkan seseorang pada kesesatan, sedangkan kemiskinan mendekatkan pada kekufuran. Kaum muslimin yang bodoh dan miskin itulah yang digarap dengan berbagai cara.

Daerah-daerah minus mereka bantu, dana mereka melimpah. Kalau ada ben­cana, mereka paling cepat tanggap, lalu menebar budi dan nanti mendapat sim­pati. Mereka menurunkan  laskar Kristus yang telah dilatih, lalu nantinya tinggal menuai panen.

Menjelang tahun 2020 daerah yang menjadi prioritas mereka adalah Jawa Barat dan Sumatera Barat. Kalau dua daerah ini sudah dikuasai, target 50%-50% akan dengan mudah menjadi kenyataan.

Kalau masih beranggapan itu seka­dar wacana, kita akan ketinggalan, dan bisa hancur, mereka sudah bisa berlari jauh. Cara penyusupan, cara berpura-pura seperti yang saya lakukan, di semua tempat mereka lakukan.

Umat Islam jangan bercerai berai, jangan terpecah-pecah, jangan terlalu sibuk dengan perbedaan yang furu’, sibuk dengan perbedaan yang ranting-ranting. Yang harus dikedepankan ada­lah persatuan. Mari kita benahi umat yang masih awam dengan agamanya, dan mari kita bersatu padu memben­dung pemurtadan.

Alhamdulillah saya telah Lulus S2 di Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta/UNJ dan sekarang saya aktif berdakwah dan bergabung diDewan Dakwah Islamiyyah Indonesia/DDII Bekasi dan Alhamdulillah di amanahkan menjadi Ketua 1 DDII Bekasi yang Ketua Umumnya adalah KH. Ahmad Salimin Dani, Lc, MA serta menjadi Ketua Umum KAMRA/Komite Advokasi untuk Muslim Rohingya- Arakan. [Muhammad Faisal, S.Pd, M.MPd, Aktivis Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat, Pengamat PAUDNI/Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal Informal, Alumnus S1 Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Prodi/Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, S2 Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (IMNI), Jakarta – Pasca Sarjana, konsentrasi Manajemen Pendidikan].(dm)

Subhanallah ..
Hanya orang yang mau berpikir yang akan mendapatkan hidayah.. (*).

 

 

 

 

Sumber : http://kezalimanmediamassa.blogspot.com/2014/02/bernardus-doni-ustadz-abdul-jabbar.html?m=1

Viral Ahok Jadi Dewan Pengawas KPK

 

 

Redaksi BintangEmpat.Com, Jakarta – Media sosial dihebohkan dengan beredar pesan pesan aplikasi WhatsApp yang memuat foto mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar,  dipilih sebagai Dewan Pengawas KPK.

Video Mantan Penasihat KPK

 

Foto itu disertai tulisan, “Selamat dan Sukses Kami Ucapkan atas Terpilihnya Basuki Tjahaja Purnama dan Antasari Azhar Sebagai Dewan Pengawas KPK. Musnahkan Kelompok Taliban di tubuh KPK Agar tidak dijadikan untuk kepentingan politik”.

Baca Novel Bamumin Dipanggil Polisi

Peneliti Indonesia Corruption Watch ( ICW) Kurnia Ramadhana menilai konten semacam itu merupakan informasi palsu atau hoaks.

Kurnia pun mengungkap sejumlah alasan kenapa informasi semacam itu patut disebut sebagai hoaks.

Baca Mahasiswa Tewas Enam Polisi Diperiksa Mabes Polri

“Banyak sekali hoaks yang beredar ya, di media sosial. Padahal UU KPK yang baru (hasil revisi) kan belum disahkan, dan belum bisa diterapkan,” kata Kurnia saat ditemui di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, Minggu (6/10/2019).

Hoaks Basuki Tjahaja Purnama dan Antasari sudah dipilih sebagai Dewan Pengawas KPK(NA (beredar di WhatsAppGroup)

Ketentuan Dewan Pengawas KPK memang baru dicantumkan setelah DPR dan pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Baca Puan Maharani Jadi Ketua DPR, Novel: Buat Saya Musibah

Pengesahan baru dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR pada 17 September 2019.

Saat ini, UU KPK hasil revisi baru saja dikembalikan Istana Kepresidenan ke DPR karena ada salah ketik.

Dengan demikian, informasi bahwa Ahok dan Antasari telah dipilih sebagai Dewan Pengawas KPK jelas hoaks.

“Maka dari itu harusnya tidak ada berita-berita yang mengatakan tentang adanya anggota dewan pengawas yang baru atau yang sudah dipilih,” ujar Kurnia.

Kurnia juga mempertanyakan muatan konten tersebut bahwa ada kelompok Taliban di KPK. Selama ini, Taliban dikenal sebagai kelompok berkuasa di Afghanistan yang memperlakukan ajaran radikal.

Baca Unjuk Rasa Mahasiswa Tolak Revisi UU Di DPRD Kalteng

“Pihak yang menuding isu Taliban dan lain-lain itu harusnya yang bersangkutan bisa menjelaskan Taliban seperti apa? Buktinya apa? Tudingan itu apakah ada pembuktian yang dilakukan?” kata Kurnia.

Ia menilai, isu-isu semacam itu dihembuskan pihak tertentu yang tidak suka dengan perkembangan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

Baca Demo RKUHP Dua Mahasiswa Akhirnya Meninggal Dunia

Kurnia juga memandang, isu itu tidak sehat karena menggeser perdebatan dari persoalan penyelamatan KPK yang lebih penting ke persoalan yang tidak substansial.

“Ini kan tidak baik ya untuk pencerdasan masyarakat. Kami berharap masyarakat selalu cek beberapa pemberitaan terkait tudingan kepada KPK. Banyak sekali media kredibel yang dijadikan rujukan untuk menilai apakah informasi narasi itu benar atau salah,” kata dia.

Baca Amin Rais Dan Habib Rizik Resmi Jadi Anggota Banser

“Jangan sampai terjebak pada narasi pihak tertentu yang memang tidak senang dengan KPK yang mengeluarkan pendapat yang tidak ada obyektivitasnya, hanya pendapat yang subyektif sehingga masyarakat justru dikaburkan pandangannya,” ujar Kurnia.

Ia meminta masyarakat tak terlibat dalam perdebatan isu yang tidak substansial dan validasinya diragukan. (*).

Baca Amien Rais: Kebijakan Jokowi Pro China, Oposisi Lebih Bermartabat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*(S: Indonesiakininews.com)

Novel Bamumin Dipanggil Polisi

 

Redaksi BintangEmpat.Com, Jakarta – Habib Novel Chaidir Hasan atau yang dikenal sebagai Novel Bamumin, bakal dipanggil Polda Metro Jaya, pada Kamis, 10 Oktober 2019 mendatang dengan surat pemanggilan, Nomor : S Pgl/9902 /X/RES.1 atas pelapor bernama Ninoy N. Karundeng dengan surat Laporan Polisi Nomor : LP/6280/X/2019/PMJ/Dit Reskrimum pada 01 Oktober Kemarin.

Video Ninoy

Novel dipanggil sebagai saksi dan diduga turut serta membantu pemukulan terhadap Ninoy pada 01 Oktober 2019 dini hari sekira pukul 03.00 Wib di masjid Al Falah, Pejompongan.

Terkait Viral Video Pegiat Media Sosial Diduga Diculik

Menurut Novel, tudingan Ninoy itu idak benar. “Inalillahi wa ina ilaihi rojiun.
Sungguh kita berduka atas matinya keadilan di Negeri ini, yang salah jadi benar, dan yang benar jadi salah,
Penyebar hoax dan kebencian dibela
Pembela negara, agama dan rakyat malah dikriminalisasi, ” terang Novel ketika dikonfirmasi bintangempat.com (6/10/2019).

Baca Mahasiswa Tewas Enam Polisi Diperiksa Mabes Polri

Novel membenarkan bahwa dirinya dipanggil Polisi. “Hari ini 6 oktober 2019, saya mendapatkan surat panggilan dari Polda Metro Jaya sebagai saksi atas kasusnya Ninoy Karundeng yang saya dapat keterang dari media yang saya baca, yang diduga Ninoy memprovokasi masyarakat dengan pengambilan berita, disertai kata-kata yang sangat provokatif dihadapan masa yang sedang berkumpul di depan masjid Alfalah untuk memberikan bantuan medis kepada masa yang sempat kena gas air mata di sekitaran atau disebrang Gedung DPR, ” tulis Novel dalam chat WhatsAppnya (WA).

Baca Dua Mahasiswa Tewas Polres Pasuruan Gelar Shalat Ghaib

Novel menyayangkan tudingan Ninoy, pasalnya pada saat terjadinya peritiwa itu, Novel tidak ada di TKP. “Dan lucunya, saya sama sekali tidak hadir dilokasi depan masjid bahkan di sekitaran luar manapun saya tidak ada, karena saya lagi bekerja mengurus klien saya, ketika itu bahkan info demo pun saya tidak dapat karena memang HP saya low batt dan saya setelah selesai bertemu klien saya langsung pulang kerumah, ” jelas Novel yang juga bekerja sebagai Advokat ini.

Novel melanjutkan, “Untuk itu saya akan hadir ke Polda Metro Jaya guna menjelaskan kejadian dan posisi sebenarnya kepada penyidik yang memeriksa keterangan dari saya dan saya sebagai penegak hukum akan taat hukum dan juga kepada masyarakat semua, saya tidak pernah menutup diri untuk membantu mereka semua yang perlu pendampingan, saya sebagai kuasa hukumnya juga berkonsultasi masalah hukum, untuk itu pihak kepolisian harus bekerja profesional berdasarkan bukti dan fakta yang falid bukan karena kepentingan politik atau unsur pesanan atau mendapat data yang hoax, yang tidak bisa dipertanggung-jawabkan, ” pungkas Novel. *Red.

 

 

Mahasiswa Tewas Enam Polisi Diperiksa Mabes Polri

DOK. Olah TKP di lokasi tewasnya mahasiswa Kendari karena tertembak. Foto: Sitti Harlina/detikcom.

 

Redaksi BintangEmpat.Com, Jakarta – Diketahui,  Randi, Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara  (Sultra), yang tewas akibat peluru yang menembus dari ketiak kirinya tembus ke dada kanannya, pada saat demo di DPRD Provinsi Sultra beberapa hari lalu, kini kasus dan prosesnya ditangani Mabes Polri.

Berita Terkait : Mahasiswa Randi Tewas Terkena Tembakan Peluru Senpi

Tim investigasi Polri mengungkap ada 6 anggota polisi yang membawa senjata api (senpi) saat demo mahasiswa di DPRD Sultra yang berujung ricuh. Keenam anggota polisi ini diperiksa Propam Polri terkait tewasnya mahasiswa karena tertembak.

Baca Pusaran Buzzer Grup WhatsApp STM

“Kami tetapkan enam anggota jadi terperiksa karena saat unras membawa senjata api,” ujar Kepala Biro Provost Divisi Propam Mabes Polri, Brigjen Hendro Pandowo, Kamis (3/10/2019).

Baca Amien Rais: Kebijakan Jokowi Pro China, Oposisi Lebih Bermartabat

Polisi itu membawa senjata laras pendek jenis SNW dan HS. Tim investigasi masih memeriksa keenam polisi dari Polda Sultra dan Polres Kendari. Keenam polisi itu berinisial DK, GM, MI, MA, H dan E.

Baca Puan Maharani Jadi Ketua DPR, Novel: Buat Saya Musibah

“Ini kita dalami kenapa senjata itu dibawa saat pengamanan unras, padahal sudah disampaikan kapolri untuk tidak bawa senjata,” katanya.

Tim Mabes Polri menelusuri penembak mahasiswa Universitas Halu Oleo, Kendari, Sultra. Randi dengan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan senjata saat pengamanan demo mahasiswa.

Baca Demo DPR Hari Ini, Jokowi: Jangan Rusuh

Dalam olah TKP di Jalan Abdullah Silondae, Kendari, polisi menemukan tiga buah selongsong peluru di saluran drainase di depan kantor Disnakertrans Sultra, Sabtu (28/9).

Randi tewas tertembak dalam demo berujung bentrok dengan polisi di depan gedung DPRD Sultra, Kendari, Kamis (26/9). Gabungan tim dokter forensik yang melakukan autopsi memastikan Randi tewas karena terkena tembakan senjata api.

Kapolres Lumajang Tabuh Genderang Perang

Ketua Tim Forensik dr Raja Alfatih Widya, yang melakukan autopsi, membenarkan lubang pada dada Randy akibat tembakan. “Tidak ada peluru lagi, tapi itu dipastikan dari senjata api,” ujar Raja, Jumat (27/9). (*).

Pusaran Buzzer Grup WhatsApp STM

Redaksi BintangEmpat.Com, Jakarta – Eko Kunthadi memutuskan menghapus twitnya tentang demo pelajar STM  pada 30 september kemarin. Dalam cuitan itu dilampirkan sejumlah tangkapan layar grup whatsapp STM.

“Anak-anak ditipu bandar. Digiring ke penjagalan untuk membakar Jakarta. Diperhadapkan dengan polisi. Mereka memang biadab!” cuit Eko.

Keputusan Eko menghapus twitnya itu lantaran ia meragukan kebenaran informasi baru saja ia posting. “Jangan terlalu dibesar-besarkan permasalahan ini. Saya hapus bukan karena salah tapi belum tahu kebenarannya. Di medsos biasa aja, jangan satu merasa suci. Jadi biasa aja,” kata Eko dilansir dari tirto.id, Selasa malam.

Baca Dewan Pers Kecam Pelaku Kekerasan Jurnalistik

Akun @OneMurtadha yang memposting hal serupa juga menghapus cuitannya. Twitnya begini :
“Twitter, please do your magic. Dicari bohir yang janjiin duit buat anak STM yang ikut demo. Anak-anak itu kini terlunta-lunta dengan kancut basah gak punya ongkos pulang.”

Bersama twit itu, ia juga menyertakan beberapa hasil tangkapan layar grup whatsapp STM yang sama dengan yang diposting Eko. Eko dan Murtadha memang sering dituding netizen sebagai buzzernya pemerintah. Tapi Eko tidak peduli.

“Kalau ada yang bilang saya buzzer pemerintah, ya biar saja. Tapi saya adalah buzzer untuk diri saya sendiri,” kata Eko.

Baca Puan Maharani Jadi Ketua DPR, Novel: Buat Saya Musibah

Bagian penting dari postingan keduanya adalah tangkapan layar percakapan grup Whatsapp pelajar STM. Di situ terlihat sejumlah nomor telepon para anggota grup. Nomor-nomor tersebut dicurigai oleh netizen sebagai nomor milik polisi.

“Ini buzzer istana gobloknya kebangetan. No di bawah kalau dicek pake Truecaller keluar nama plokis semua,” tulis akun Grimaldy Sinaga sambil melampirkan twit Murtadha One-sudah dihapus.

Viral Video Pegiat Media Sosial Diduga Diculik

Hasil Pelacakan True Caller

Untuk menguji cuitan netizen itu, menurut Tirto menggunakan dua aplikasi untuk mengecek nomor-nomor tersebut. Dua aplikasi yang dipakai adalah True Caller dan getcontact. Cara kerja aplikasi itu adalah mengumpulkan nomor telepon berdasarkan nama yang disimpan para pengguna aplikasi. Hasil pengecekan dari dua aplikasi itu sebagai berikut :

Nomor hanphone 081310499xxx diuji dengan True Caller muncul nama “Let Ilham Agis Polda Metro”. Di aplikasi Getcontact muncul dengan nama “Bang Agis Rena Polda”. Nomor tersebut menjadi anggota grup “Anak STM Kimak Bacot”. Dalam grup itu nomor itu sempat mengirimkan pesan, “Woy pada di mana gua naek gojek uangnya kurang ni.” Saat Tirto menghubungi, nomor tersebut tidak aktif.

Rusuh, Din Syamsuddin Pesan Kepada Pemerintah

Nomor 087840438xxx, dalam True Caller bernama “Bripda Eggy Septiadi”. Di aplikasi Getcontact bernama “Bripda Egi Pusdokkes Ops”, “39 Eggy Dokkes Mabes Polri” dan “Egy S”. Dalam percakapan itu, Eggy mengatakan “apalagi gua, keringet semua sampai basah ke kancut”.

Nomor 087887087xxx dalam aplikasi True Caller nomor tersebut bernama “isilop lagi nyamar jadi anak STM” namun dalam aplikasi Getcontact bernama “Daylen”.  

Dalam percakapan di grup STM tersebut nomor ini menggunakan nama “Dell Kur” dan sempat mengirim pesan, “Ngambil duitnya di mana bangsat? katanya mau dibagiin.”

Menariknya, dalam grup G30S STM Allbase ada yang bernama Raski Dwi dengan foto profil pada pukul 23.31 (30 September). Nama tersebut keluar setelah mencantumkan nomor 081314991xxx. Dalam aplikasi Getcontact orang-orang menyimpan nomor tersebut dengan nama “Mbs Raski Dwi Propam” dan “Dtn Raski Divpropam”.

Baca Syawaludin Bebas

Dalam grup tersebut, ia mengatakan “Duit mane nih kampret aus”. Namun menurut tirto mencoba mengecek lagi hari ini menggunakan Getcontact, foto profilnya dihapus dan menambahkan nama “Raski” dan “Rasky”.
Sementara itu, tim Merdeka.com semalam berhasil menghubungi salah satu nomor yang masuk dalam grup whatsapp mengatasnamakan anak STM.

Ketika disebut namanya, dia langsung menjawab “Siap”. Kami mencoba menanyakan situasi di DPR karena sejak sore demonstran berkumpul dan terjadi bentrok sampai dengan malam.
Saat disebut berdinas di salah satu kantor polisi Jakarta, pria itu membenarkan. Lantas, dia bertanya balik, ‘izin, ini dengan siapa?’. Setelah tahu dihubungi jurnalis, dia menjawab. “Saya tidak bisa kasih keterangan, silakan dengan yang lain.” Telepon pun selesai.

Baca Demo RKUHP Dua Mahasiswa Akhirnya Meninggal Dunia

Mantan Sekpri Petinggi Polri.

Selain melalui aplikasi, menurut Tirto juga mencocokkan sejumlah nomor yang ada di grup STM itu. Salah satu yang mencurigakan adalah nomor Kartu Halo 08111002xxx. Tirto mengecek melalui aplikasi pembayaran tagihan kartu halo dan terkonfirmasi nomor terdaftar atas nama Bambang Siregar dengan tagihan pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp 4,8 juta.

Berdasarkan data lain yang didapat Tirto, nomor tersebut adalah milik Bambang Haryanto Siregar, mantan sekretaris pribadi Komjen Pol Arief Sulistyanto. Nomor tersebut tercatat dalam dokumen pentinggi polri tahun 2013. Saat itu Arief masih menjabat sebagai Dirtipideksus Bareskrim Polri.

Baca Kontroversi Film The Santri

Bambang juga tercatat pernah menjadi saksi ahli kasus berita hoax percakapan Kapolri Drs. Tito Karnavian dengan Kapolda Jawa Barat Irjen Charlian soal Bom Panci di Pengadilan Negeri Bengkalis pada Mei 2017. Saat itu Bambang sebagai saksi ahli dari Tim Cyber Mabes Polri. 

Rekam jejak Bambang juga terlihat dalam kasus koruptor Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat pada tahun 2011. Saat itu, Bambang bertugas menyedot data dari ponsel milik Nazaruddin. 
Jejak digital Bambang juga tercatat dalam website jual beli mobil garasi.id. Dalam laman itu Bambang menjual mobil Chevrolet Captiva dan meninggalkan nomor telponnya di sana.

Tirto menghubungi nomor Bambang namun tidak aktif. 
Dalam aplikasi Getcontact nomor Bambang itu tercatat diberi nama “Bambang Siregar Cyber”, “Bambang Siregar Siber”, “Bambang Siregar Cyber Mabes” dan “Siregar Cyber Mabes Polri”. Nama-nama tersebut sesuai dengan identitas Bambang Haryanto Siregar.

Baca Mahasiswa Bergerak

Tanggapan Polisi

Sementara itu, Mabes Polri mengklaim isu polisi bergabung dalam grup WhatsApp siswa yang berdemo pada 30 September sebagai upaya “propaganda.”

“Kami paham betul yang ada di media sosial, sebagian besar adalah anonim. Narasi yang dibangun ialah propaganda,” ucap Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Selasa (1/10/2019).

Dedi menegaskan pihaknya akan menyelidiki nomor-nomor telepon yang ada di grup WA tersebut. Akan tetapi, Dedi enggan memastikan anggota Polri terlibat di dalam percakapan tersebut.

Baca Rezim Jokowi Bakal Didemo Sampai Tumbang, SBP: “Tolak Pelantikan Jokowi !!!”

“Belum bisa dipastikan. Kalau itu anggota polisi pun belum bisa dipastikan dan narasinya saya belum baca, (apakah) ada unsur pidana? Nanti jajaran multimedia (dari Polri) akan membuat literasi digital ke masyarakat agar masyarakat bisa cerdas menggunakan media sosial,” kata Dedi.

Sehari kemudian Polisi sudah menangkap tujuh orang yang berada di dalam grup tersebut. Namun tidak ada satu pun dari ketujuh orang tersebut bekerja sebagai polisi. Satu orang pembuat grup ditetap sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Tirto mengonfirmasi soal nomor milik Bambang Siregar yang teridentifikasi sebagai polisi. Namun Dedi tidak memberikan jawaban. Dedi hanya menjawab pertanyaan terkait langkah polisi apabila ada anggota yang benar terlibat dalam grup Whatsapp tersebut.

“Ga ada itu Mas, sudah saya tanyakan ke pak Rickynaldo. Saya belum dapat update lagi,” ujar Dedi. (*).

Dewan Pers Kecam Pelaku Kekerasan Jurnalistik

Foto: Situasi di flyover Slipi setelah polisi memukul mundur massa demonstrasi di DPR, Senin malam, 30 September 2019. TEMPO/Lani Diana.

Redaksi BintangEmpat.Com, Jakarta – Dewan Pers mengecam tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan yang meliput unjuk rasa oleh aparat keamanan selama kegiatan demonstrasi menolak pengesahan Rancangan KUHP, pada 24 September 2019 di beberapa kota.

Rusuh, Din Syamsuddin Pesan Kepada Pemerintah

“Prihatin dan mengecam serta mengutuk semua tindakan penghalangan, kekerasan, intimidasi dan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap wartawan yang sedang melakukan kegiatan jurnalistik,” kata Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun dalam keterangan tertulis, Rabu 2 Oktober 2019.

Baca Demo RKUHP Dua Mahasiswa Akhirnya Meninggal Dunia

Dewan Pers juga mendesak kepada semua pihak untuk tidak menghalangi, melakukan kekerasan, intimidasi dan penganiayaan kepada wartawan pada saat sedang melakukan kegiatan jurnalistik.

Juga mendesak POLRI menindak tegas aparat keamanan yang terlibat dalam penghalangan, kekerasan, intimidasi dan penganiayaan terhadap wartawan. “Untuk diproses hukum.”

Baca Kerusuhan Di Wamena Papua 16 Warga Sipil Tewas

Dewan Pers mendesak perusahaan pers agar selalu memperhatikan keselamatan jurnalis dengan menggunakan perangkat keselamatan ketika sedang meliput, terutama di wilayah yang berpontensi kerusuhan.

Baca Siswa SMP Tewas Dengan Luka Tembak

Wartawan yang mengalami kekerasan diminta segera membuat laporan kepada perusahaan pers dan kepolisian dalam waktu 24 jam. Perusahaan pers juga harus mendampingi wartawan korban kekerasan dalam membuat visum dan membuat pelaporan kepolisian dalam waktu 24 jam. “Dewan Pers akan melakukan kordinasi bersama POLRI berdasarkan MoU 2017,” ujar Hendry. (*).

Hari Ini Ribuan Buruh Bakal Kepung Gedung DPR MPR

Foto: Sejumlah Serikat buruh melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/8). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Redaksi BintangEmpat.Com, Jakarta – Rentetan demo di depan gedung DPR/MPR RI, Jakarta, berlanjut. Kali ini, buruh akan memadati kawasan di sekitar gedung parlemen, Rabu (2/10/2019). Jumlahnya diprediksi mencapai puluhan ribu dari pelbagai daerah Jabodetabek.

Baca Puan Maharani Jadi Ketua DPR, Novel: Buat Saya Musibah

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan buruh akan menyampaikan 3 tuntutan kepada pemerintah, di antaranya menolak rencana RUU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan khususnya untuk kelas 3, dan meminta revisi PP 78/2015 tentang pengupahan.

Baca AMM Geruduk Polres Lamongan

“Aksi buruh tetap dilaksanakan besok (Rabu), Jabodetabek dipusatkan di DPR. Dan ini aksi damai dan tidak disisipi sikap politik manapun. Tidak ada kaitan untuk menggagalkan pelantikan Presiden atau berhadapan dengan pemerintah yang sah,” kata Said Iqbal dilansir dari CNBC Indonesia melalui sambungan telepon, Selasa (1/10/2019).

Baca Syawaludin Bebas

Rencana unjuk rasa ini sebelumnya sudah disampaikan Iqbal pada awal September lalu. Ia berharap anggota DPR RI baru turut membantu buruh dalam menyuarakan tuntutan.

Video Mantan Penasihat KPK Tanggapi Demo

Demo digelar serentak di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Jogjakarta, Makassar, Batam, Medan, dan Banjarmasin. Jumlah peserta aksi yang bakal datang ke Jakarta diperkirakan sekitar 50.000-70.000 orang.

“Kita secara total 150.000 orang di 10 kota industri, ” kata Said Iqbal.

Baca Unjuk Rasa Mahasiswa Tolak Revisi UU Di DPRD Kalteng

Iqbal memastikan bahwa aksi buruh bakal berjalan damai. Ia juga meyakinkan demo tidak akan bernuansa politis.

Sebelumnya pada Senin lalu (30/9/2019), Said Iqbal dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nuwa Wea telah bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Baca Jokowi Disebut Minta Diajukan Hari Pelantikan

Pada kesempatan itu, mereka membahas hal seputar ketenagakerjaan, termasuk keberatan atas rencana perubahan Undang-Undang (UU) ketenagakerjaan dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. (*).

Puan Maharani Jadi Ketua DPR, Novel: Buat Saya Musibah

Foto: Novel Bamumin.

Redaksi BintangEmpat.Com, Jakarta – Penunjukan Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani sebagai Ketua DPR menuai respon dari beberapa tokoh nasional, seperti tokoh alumni PA 212, Novel Bamumin.

Video Mantan Penasehat KPK Tanggapi Demo RUU KPK

“Diangkatnya Puan Maharani menjadi ketua DPR mungkin ini wanita pertama memimpin DPR RI, buat saya musibah jika melihat trac-recordnya yang diduga terindikasi terlibat tersandung kasus korupsi E-KTP Setya Novanto, ” jelas Novel yang juga advokat AAB.

Baca Megawati Bertemu Perwakilan Partai Komunis China

Lanjut Novel, dia menduga kebijakan PDIP dianggap melemahkan KPK. “Jelas preseden buruk buat lembaga legislatif di Indonesia, sehingga harus tuntas kasus korupsi itu dan KPK harus berani memproses puan maharani apalagi jelas PDIP adalah paling keras menolak Perpu atas tolak revisi RUU KPK yang sangat melemahkan KPK.”

Baca Demo DPR Hari Ini, Jokowi: Jangan Rusuh

Novel merasa bahwa kebijakan PDIP tidak pro umat Islam. “Dan kita tahu PDIP ini partai yang oknumnya paling banyak dan terbesar korupsinya diantara partai-partai yang ada di Indonesia, serta kebijakannya tidak pro umat Islam serta terdepan dalam membela penista agama dan kriminalisasi ulama, serta penampungan segala kemunkaran termasuk komunis yang belum lama ini mengadakan hubungan diplomasi dengan partai komunis China dan terang terangan menampung anak pki seperti Ribka Tjiptaning Proletariyati yang pernah menjadi ketua komisi IX, ” terang Novel Bamumin.

Baca Syawaludin Bebas

“Dan masih banyak partainya Puan ini dengan trac record yang buruk buat umat islam sehingga bisa menimbulkan masalah buat bangsa dan negara ini, ” pungkas Novel Bamumin, (2/10/2019) ketika dikonfirmasi media ini. *Red.

 

 

Syawaludin Bebas

Foto: Syawaludin (lingkaran biru) dijemput di tahanan polda metro jaya oleh Ahmad Ardi SH dan Dwi Hariyadi SH.

Redaksi BintangEmpat.Com, Jakarta Kasus tragedi berdarah yang memakan nyawa 9 orang pada 21-22 Mei 2019, satu demi satu para pelaku sudah divonis oleh pengadilan negeri setempat.

Baca AAB Turun Gunung Tangani Puluhan Terdakwa Kasus 21-22 Mei

Salah satunya adalah Syawaludin Lubis di vonis 4 bulan 2 minggu di PN Jakarta Pusat dengan nomor perkara 852/PID.B/2019/PN JKT.PST, dengan didampingi oleh kuasa hukum dari AAB dan Korlabi.

Baca Jangan Lagi Sebut Terdakwa 21-22 Mei Sebagai Perusuh !

Syawaludin Lubis divonis di PN Jakpus pada hari Kamis, 26 september 2019 dan seperti biasa sidang yang didampingi oleh kuasa hukumnya, yaitu Novel Bamukmin SH dan Dharmahendra SH.

Baca Abdullah Hehamahua Dan Alumin PA 212 Laporkan Tregedi 22 Mei Serta Tewasnya Petugas KPPS Ke Komnas HAM

Dini Hari ini (1/10/2019) Syawaludin sudah bebas dan keluar dari tahanan Polda Metro Jaya didampingi oleh Salah satu JPU Novi dan Maidaris dan juga kuasa hukumnya Ardiansyah SH.

Baca Usut Tuntas Tragedi 22 Mei

Salah satu kuasa hukumnya Syalwalu din Lubis, Novel Bamumin membenarkan bahwa kliennya sudah bebas hari ini.

“Iya benar, Syawaluddin sudah bebas hari ini,” ujar Novel. *Red.

Malam Ini Puan Maharani Dilantik Jadi Ketua DPR

 

Redaksi BintangEmpat.Com, Jakarta – Pelantikan pimpinan DPR periode 2019-2024 akan digelar malam nanti. Puan Maharani dari PDIP dipastikan menjadi Ketua DPR.

“Nanti malam jam 19.00 WIB ada rapat paripurna untuk ambil sumpah janji Ketua DPR yang definitif. Puan Maharani ketuanya,” ujar Ketua DPR sementara, Abdul Wahab Dalimunthe, seusai rapat konsultasi bersama fraksi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019), dilansir dari detik.com.

Viral Video Pegiat Medsos Diduga Diculik

Dalam rapat konsultasi, fraksi-fraksi yang berhak mendapat kursi pimpinan DPR mengirimkan nama kadernya. Hanya PKB yang masih meminta waktu hingga pelantikan dilakukan.

Baca Demo DPR Hari Ini, Jokowi: Jangan Rusuh

“PKB belum. Jadi nanti satu jam lagi baru. Dia minta waktu satu jam lagi,” sebut Abdul.

Anggota DPR tertua di periode ini menyebut PKB belum memberi kisi-kisi siapa yang akan ditunjuk sebagai pimpinan DPR. Abdul juga mempersoalkan mengapa Muhaimin Iskandar yang merupakan anggota fraksi sekaligus Ketum PKB tak hadir di rapat konsultasi.

Baca Jokowi Disebut Minta Diajukan Hari Pelantikan

“Aturannya Muhaimin lah ya yang datang, ya kan,” kata Abdul.

Abdul lalu merinci 3 wakil ketua DPR yang sudah dipastikan oleh fraksi-fraksi yang mendapat jatah kursi pimpinan DPR. Untuk Golkar adalah Azis Syamsuddin, Gerindra adalah Sufmi Dasco Ahmad, dan NasDem adalah Rachmat Gobel.

Baca Demo RKUHP Dua Mahasiswa Akhirnya Meninggal Dunia

Pimpinan DPR itu akan dilantik oleh Mahkamah Agung. Total ada 1 ketua dan 4 wakil ketua DPR. (*)

Viral Video Pegiat Media Sosial Diduga Diculik

Redaksi BintangEmpat.Com, Jakarta –  Sebuah video yang menampilkan seorang pegiat media sosial (medsos) Ninoy Karundeng tengah diinterogasi beredar viral di media sosial. Dalam video itu Ninoy tampak babak belur. Video tersebut berdurasi 2 menit 45 detik.

Baca AMM Geruduk Polres Lamongan

Seorang rekan Ninoy Karundeng, Jack Lapian, membenarkan sosok dalam video itu adalah Ninoy Karundeng. Jack juga membenarkan saat ini Ninoy tidak diketahui keberadaannya.

“Iya, ini masih diselidiki, HP-nya masih off,” kata Jack, dikutip dari detikcom, Selasa (1/10/2019).

Baca Demo DPR Hari Ini, Jokowi: Jangan Rusuh

Belum diketahui bagaimana Ninoy sampai diculik dan dipersekusi. Namun Jack memastikan hingga siang ini Ninoy belum diketahui keberadaannya.

“Semoga saja dia selamat,” ujar Jack.

Dalam rekaman video yang tersebar di WhatsApp, Ninoy tampak berkaus warna hitam. Wajahnya penuh lebam, bibirnya pecah.

Ninoy kemudian tampak diinterogasi oleh seorang pria di sebuah ruangan yang tidak diketahui lokasinya. Dia ditanya tujuannya datang ke tempat tersebut untuk apa.

“Yang suruh datang ke sini siapa?” tanya pria tersebut.

“Saya bekerja di Jokowi App,” jawab Ninoy.

Baca Aksi Mujahid 212 Kapitra Malu, Ini Tanggapan Novel

Ninoy kembali ditanya tujuannya datang ke tempat tersebut. Ninoy lalu menyampaikan bahwa dia awalnya datang ke DPR untuk meliput demo.

“Kamu meliput demo di DPR, terus di dalam laptop kamu itu ada unsur-unsur kebencian yang diarahkan ke tokoh-tokoh yang sangat dekat dengan kita. Tujuannya apa?” cecar pria itu.

Ninoy lalu mengaku dirinya khilaf. Namun pria dalam video itu kurang puas, dia kemudian mencecarnya kembali dan menuduhnya sebagai buzzer.

Baca Jokowi Disebut Minta Diajukan Hari Pelantikan

“Berapa lama kamu jadi buzzer?, ” tanya pria itu.

“Sejak Bulan Juni, ” jawab Ninoy.

“Kamu bukannya khilaf, tapi itu memang sudah pekerjaan kalian, kalian tanpa kerja seperti itu tak akan makan dan memang dandangnya kalian, pancinya kalian di situ,” cecar pria itu.

Baca Gagalkan Pelantikan Presiden Bakal Berhadapan Dengan TNI

“Kamu muslim, kan? Kenapa kamu muslim tapi zalim kepada saudaramu sendiri? Tahu nggak hukumnya seorang muslim yang menghalalkan darah seorang muslim lainnya, maka halal pula darahnya ditumpahkan, tahu nggak?” sambung pria itu.

“Kamu dibayar berapa jadi seperti itu (buzzer), ” lanjut pria itu.

“Saya bekerja dibayar tiga juta dua ratus, ” jawab Ninoy. (*)

Video Pegiat Media Sosial Diduga Diculik

AMM Geruduk Polres Lamongan

 

Foto: Kapolres Lamongan tanda tangani tuntutan AMM.

Redaksi BintangEmpat.Com, Jawa Timur – Ratusan kader Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) geruduk Mapolres Lamongan diterima langsung oleh Kapolres Lamongan AKBP Feby DP Hutagalung, Senin (30/9/2019).

Demonstrasi Aksi Solidaritas ini mengambil start dari Gedung Dakwah PDM Lamongan Jl Lamongrejo. Masing-masing kader mengenakan pita hitam tanda duka cita. Kemudian mereka long march menuju ke Mapolres.

Baca Demo DPR Hari Ini, Jokowi: Jangan Rusuh

Aksi ini diikuti oleh seluruh komponen AMM yang terdiri dari Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Tapak Suci dan Hizbul Wathan.

Di halaman Mapolres para pimpinan Ortom itu bergiliran berorasi untuk menyampaikan tuntutan atas meninggalnya Muhammad Randi dan Yusuf Qardawi, kader IMM Sulawesi Tenggara akibat kekerasan polisi.

Baca Aksi Mujahid 212 Kapitra Malu, Ini Tanggapan Novel

Korlap Zainal Abidin menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Kapolres. “Kami Angkatan Muda Muhammadiyah Lamongan mengecam tindakan yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan pada Immawan Randi mahasiswa Universitas Halu Oleo Kendari,” kecamnya.

“Kami menyampaikan empat poin tuntutan, pertama kami mendesak agar kasus ini diusut tuntas demi tegaknya hukum dan keadilan. Kedua, kami mengutuk tindakan kriminalisasi aktivis,” tuntunya.

Baca Rusuh, Din Syamsuddin Pesan Kepada Pemerintah

“Ketiga, mendesak agar Kaporli meminta maaf kepada publik atas kejadian yang menewaskan Immawan Randi. Dan yang terakhir, jika tuntutan kami di atas tidak terpenuhi, maka Kapolri harus mundur,” pintanya tegas.

Dalam orasinya, wakil AMM menyesalkan dan mengutuk kekerasan yang dilakukan polisi ketika menghadapi demonstrasi mahasiswa. 

Mereka meminta Kapolres untuk mendesak Kapolri Tito Karnavian segera mengusut tuntas pelaku penembakan di Kendari dan meminta maaf kepada publik.
”Perilaku represif polisi telah merusak iklim demokrasi. Sebab demonstrasi menyampaikan pendapat merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi,” teriaknya.

Baca Demo RKUHP Dua Mahasiswa Akhirnya Meninggal Dunia

Setelah orasi, AMM memberikan kartu kuning kepada kepolisian sebagai simbol peringatan atas kejadian yang menimpa Randi dan Yusuf Qardawi, mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Sulawesi Tenggara.

Menanggapi aksi ini Kapolres AKBP Feby DP Hutagalung memastikan gugurnya mahasiswa di Kendari akan ditangani secara transparan oleh kepolisian.

Baca Suta Widhya: Kapolri Harus Teguhkan Promoter Bagi Personilnya

”Yakinlah tim independen yang melibatkan Kompolnas, bahkan Muhammadiyah Pusat telah bekerja untuk menyelidiki. Kita tunggu hasilnya,” ujarnya.

Setelah adzan Duhur, acara diakhiri dengan penyerahan tuntutan AMM yang ditandatangani perwakilan masing-masing Ortom kepada Kapolres. (*)

Demo DPR Hari Ini, Jokowi: Jangan Rusuh

 

Gambar: Screeshot Foto Massa menaiki kendaaraan untuk menuju Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (30/9/2019). Massa gabungan dari elemen mahasiswa dan pelajar mulai memenuhi akses menuju Gedung DPR untuk menyuarakan penolakan Rancangan Undang-Undang KUHP dan Revisi Undang-Undang KPK. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho).

 

Redaksi BintangEmpat.Com, Jakarta – Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama mahasiswa sejumlah perguruan tinggi lainnya akan kembali menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (30/9/2019) siang.

Aksi unjuk rasa akan kembali digelar di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan.
Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Sultan Rivandi mengatakan, tuntutan mahasiswa masih sama dengan aksi sebelumnya.
Namun, ada satu tuntutan tambahan yang akan mereka sampaikan.

Baca Aksi Mujahid 212 Kapitra Malu, Ini Tanggapan Novel

“(Tuntutan) masih sama, tapi ada tambahan soal kemanusiaan. Kami menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas korban-korban aksi,” ujar Sultan, dikutip dari Kompas.com, Senin pagi.

Sultan menyampaikan, ada sekitar 500 mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang akan mengikuti aksi unjuk rasa pada hari ini. Dema UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sudah berkoordinasi dengan badan eksekutif mahasiswa (BEM) perguruan tinggi lain soal aksi hari ini.

Baca Dua Mahasiswa Tewas Polres Pasuruan Gelar Shalat Ghaib

“(Demonstrasi) sama di DPR juga. (Mahasiswa UIN Jakarta) sekitar 500 orang, titik kumpul di kampus,” kata Sultan.

Presiden Mahasiswa Trisakti Dinno Ardiansyah sebelumnya mengatakan, Aliansi BEM Seluruh Indonesia akan melanjutkan aksi demo di depan Gedung DPR pada Senin ini. Aksi demo tersebut bertepatan dengan rapat paripurna terakhir anggota DPR periode ini.

Untuk itu, mahasiswa akan mengawal dan tetap menyampaikan penolakan terhadap RKHUP dan revisi UU KPK.

Baca Rusuh, Din Syamsuddin Pesan Kepada Pemerintah

“Tuntutan kami sama kayak kemarin iya, kita menolak RUU bermasalah dan kita tetap menolak UU KPK yang telah disahkan,” ujar Dinno, Sabtu lalu.

Dinno berharap, aksi demo di depan Gedung DPR itu nantinya dapat memberikan tekanan psikologi bagi pemerintah dan DPR agar segera mengambil keputusan Perppu untuk mencabut UU KPK.

Terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak masalah mahasiswa kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak UU KPK baru dan sejumlah tuntutan lainnya. Jokowi meminta peserta aksi tidak bertindak rusuh.

Baca Gagalkan Pelantikan Presiden Bakal Berhadapan Dengan TNI

“Nggak apa, konstitusi kita kan memberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Yang paling penting jangan rusuh, jangan anarkis, sehingga menimbulkan kerugian,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9/2019), dikutip dari detik.com.

Dia berharap tak ada kericuhan yang terjadi hingga membuat kerusakan fasilitas umum. Jokowi mengatakan pihaknya sangat mendengar aspirasi yang disampaikan mahasiswa.

Baca Rezim Jokowi Bakal Didemo Sampai Tumbang, SBP: “Tolak Pelantikan Jokowi !!!”

“Jangan sampai ada yang merusak fasilitas-fasilitas umum. Yang penting itu,” ujar Jokowi.

“Kita mendengar kok, sangat mendengar. Bukan mendengar, tapi sangat mendengar,” sambungnya.

Pada hari ini, mahasiswa rencananya kembali menggelar demo di DPR. Selain itu ada juga demonstrasi mahasiswa yang digelar di Kendari, Malang, Makassar, hingga Banjarmasin.

Seperti di Makassar, mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo. Mahasiswa menyuarakan penolakan sejumlah RUU termasuk menolak UU KPK hasil revisi.Mahasiswa juga kembali beraksi di Kalimantan Selatan. Tuntutan mereka masih sama, yaitu meminta Jokowi mencabut UU KPK yang baru.

Baca Demo RKUHP Dua Mahasiswa Akhirnya Meninggal Dunia

Aksi mahasiswa ini digelar di gedung DPRD Kalsel, Jl Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Senin (30/9), dimulai sejak pukul 10.00 WIB. Massa mahasiswa duduk di jalan hingga mengakibatkan jalan utama di Kota Banjarmasin itu ditutup. (*)

 

 

 

Aksi Mujahid 212 Kapitra Malu, Ini Tanggapan Novel

Foto: Kapitra Ampera

Redaksi BintangEmpat.Com, Jakarta – Tokoh Alumni 212, Kapitra Ampera mengatakan, Aksi Mujahid 212 yang berlangsung di depan Istana Merdeka pada Sabtu kemarin, terkesan seperti melampiaskan dendam lama pascakekalahan Pilpres 2019.
Sebab, demonstrasi tersebut menyuarakan tuntutan yang bermacam-macam, mulai dari pembatalan sejumlah Rancangan Undang-undang (RUU), turunkan Jokowi, sampai bicara soal khilafah.

Orasi Emak-emak Getarkan Aksi M 212

“Saya lihat, memang sudah enggak jelas nih. 212 kok jadi latah. Tidak substantif. Kesannya, kok ada dendam lama. Harusnya kan, yang disuarakan itu RUU yang masih berkolerasi dengan tuntutan mahasiswa,” kata Kapitra, dikutip dari vivanews, Minggu 29 September 2019.

Baca Jokowi Disebut Minta Diajukan Hari Pelantikan
Mantan pengacara Habib Rizieq Shihab ini mengatakan, tidak semua hal bisa diminta pertanggungjawabannya pada Presiden Jokowi. Misalnya saja, soal kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

“Masak, hutan kebakaran Jokowi juga yang tanggung jawab? Apa kerja yang lain dong? Kalau dijadikan dasar untuk menggulingkan Jokowi, enggak relevan lah,” katanya.
Soal spanduk ‘TAP MPR RI No 6/Tahun 2000’ yang dibawa pendemo, Kapitra juga merasa malu dan tertampar. Dia menilai, demonstrasi itu tidak ada substansinya dengan tuntutan mahasiswa.

Baca Dua Mahasiswa Tewas Polres Pasuruan Gelar Shalat Ghaib

“Ditambah lagi, dengan spanduk itu. Saya ini mujahid asli 212, jadi malu, tertampar saya. Enggak jelas agendanya apa, tetapi ada hiddenagenda, ada agenda terselubung,” ujarnya.

“Saya pikir, ini hanya cari perhatian saja, dan saya yakin itu bukan mujahid 212 yang sesungguhnya,” lanjutnya.

Orasi Aksi M 212 Selamatkan NKRI

https://youtu.be/PQ0w8kiXjdU

Kapitra juga menilai, aksi Mujahid 212 sudah mempolitisasi agama. “Dibawa ke jalan, sumpah-sumpah. Kapan ya, agama Islam diajarin seperti ini? Saya enggak pernah itu diajari seperti itu. Gerakan ini justru memperburuk image (Islam),” ujarnya.

Massa aksi ‘Mujahid 212 Selamatkan NKRI’ berdoa supaya Presiden Joko Widodo rela mundur dari jabatannya sebagai kepala negara. Doa dipanjatkan di akhir aksi yang diselenggarakan di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, serta dipimpin Muhammad Al Khaththath.

Rusuh, Din Syamsuddin Pesan Kepada Pemerintah

Doa Al Khaththath dijawab dengan seruan ‘Aamiin’ dari massa yang jumlahnya ribuan. Menurut Al Khaththath, rakyat juga sudah tidak suka dengan Jokowi yang memimpin sejak 2014.

Foto: Novel Bamumin.

 

Sanggahan

Menurut Ketua Media Center PA 212 dan Tokoh PA 212, Novel Bamumin menanggapi penyataan Kapitra, begini isinya

“Jadi Kapitra harus menjelaskan dimana bikin malunya karena kami sudah berjilid-jilid membuat aksi melawan kedzoliman, dari sebelum pilkada sampai pilpres yang permasalahan itu tidak selesai satupun, justru malah menjadi besar permasalahan yang akan menjadi bom waktu, yang Indonesia dijurang kehancuran dengan pertikaian anak bangsa, ditambah meruncing, sebagian sudah meledak oleh kecurangan TSMB yang memakan korban petugas KPPS kurang lebih 700 wafat, diduga tak wajar,  juga 10 orang korban tragedi berdarah di depan bawaslu bahkan 4 anak dibawah umur wafat.”

Baca Demo RKUHP Dua Mahasiswa Akhirnya Meninggal Dunia

“Dan kerusuhan makar di Papua, dan saat ini mahasiswa dan pelajar turun aksi sampai mereka juga menjadi korban nyawa dan pembantaian di Wamena, maka jelas kami terus akan turun, dari sebelum ada gejolak mahasiswa sampai mahasiswa serta pelajar pun turun.”

“Dan pelajar pun paham bobroknya kepemimpinan saat ini yang jelas gagal dan mereka murni meneriakan jokowi harus turun, dan mahasiswa sejati berjuang tuntas dan iklas yaitu mereka alumni 212 dengan teriakan revolusi dan Jokowi turun
Sedang oknum mahasiswa yang diduga bayaran jelas hanya turun untuk kepentingan kelompok tertentu yang malah menuduh aksi mujahid 212 menunggangi aksi mereka.”

Baca Rezim Jokowi Bakal Didemo Sampai Tumbang, SBP: “Tolak Pelantikan Jokowi !!!”

“Adapun mungkin yang disebut malu adalah masalah spanduk tertulis TAP MPR RI No 6/Tahun 2000 itu adalah kesalahan cetak dan hal yang lumrah, namun yang sangat fatal memalukan adalah seorang profesor dengan segudang pengalaman dan jabatan seperti Mahfud Md pun tak luput dari kesalahan penyebutan tahunnya dan sangat viral itu tentang TAP MPR RI No 6/Tahun 2000, padahal tahun 2001 apalagi seorang Presiden bahwa Kabupaten Kendari itu berada di Sulawesi Tengah, sangat memalukan.”

“Dan Kapitra telah menyebar fitnah, gerakan ini adalah mempolitisi agama adalah salah besar karena gerakan ini murni yang diawali dari pembelaan terhadap Alquran, yang masih jauh dari pilkada.”

Baca OKTOBER 2019 PRABOWO-SANDI DILANTIK

“Katanya Kapitra alumni 212 kok ga tau sih gerakan kita dari awal masalah apa?”

“Dan masalah penistaan agama malah bertambah parah lebih dari 20 kasus tidak diproses satu pun bahkan ulama yang dikriminalisasi, katanya Kapitra bisa pulangkan Habib Rizieq malah Kapitra yang tenggelam dalam politik mungkar.”

*(Sanggahan ini ditulis oleh Novel Bamumin ke Redaksi BintangEmpat.Com pada 29/9/2019).

 

Jokowi Disebut Minta Diajukan Hari Pelantikan

‌Redaksi BintangEmpat.Com, Jakarta – Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menyebut Presiden Joko Widodo memiliki keinginan untuk memajukan pelantikan sehari lebih cepat. Seperti diketahui pelantikan Presiden dan Wakil Presiden diagendakan pada 20 Oktober 2019.

Video Orasi Emak-emak Getarkan Aksi Mujahid 212

“Pak Jokowi sudah mengusulkan agar bisa maju sehari,” ujar Budi saat saat dikonfirmasi, Sabtu (28/9).

Baca Dua Mahasiswa Tewas Polres Pasuruan Gelar Shalat Ghaib

Usulan dan keinginan itu, kata Budi, disampaikan Jokowi saat bersilaturahim dengan sejumlah pegiat Projo di Istana, Jumat (27/9). Namun demikian, Budi memastikan tak ada alasan khusus yang disertakan Jokowi dalam keinginannya tersebut.

“Gak ada, cuma ingin cari hari yang lebih baik saja. Hari sabtu,” kata Budi menegaskan.

Baca Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto Dipanggil Puspomal

Budi menyebut akan ada berbagai acara yang akan menyambut prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden tersebut. Sejumlah acara akan digelar oleh berbagai elemen, menyambut presiden terpilih pilihan rakyat di Pilpres 2019.

Orasi Aksi 212 Mujahid Selamatkan NKRI

https://youtu.be/PQ0w8kiXjdU

Menurut CNNIndonesia.com masih terus mendapatkan konfirmasi dari pihak istana. Stafsus Presiden, Adita Irawati belum merespons terkait kabar usulan Jokowi tersebut.

Baca Demo RKUHP Dua Mahasiswa Akhirnya Meninggal Dunia

Sejumlah persiapan pengamanan telah disiapkan aparat jelang pelantikan.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan semua pihak yang hendak menggagalkan pelantikan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Pemilu 2019 akan berhadapan dengan TNI. Menurutnya, peringatan itu juga berlaku kepada semua pihak yang bertindak anarki.

Baca Rezim Jokowi Bakal Didemo Sampai Tumbang, SBP: “Tolak Pelantikan Jokowi !!!”

“Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, cara-cara yang kurang baik, termasuk ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pemilu akan berhadapan dengan TNI,” ujar Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9).

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengklaim kelompok yang menunggangi aksi unjuk rasa mahasiswa menolak RKUHP dan sejumlah RUU di Gedung DPR/MPR, Jakarta, bukan untuk mengoreksi kebijakan pemerintah. 

Baca Berdasarkan UUD 1945 Jokowi Tidak Boleh Dilantik

Menurutnya, kelompok itu ingin menduduki DPR/MPR agar Joko Widodo dan Ma’ruf Amin tidak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden oleh DPR periode 2019-2024.

“Kelompok yang mengambil alih mahasiswa itu bukan murni lagi untuk mengoreksi kebijakan pemerintah, tapi telah cukup bukti mereka ingin menduduki DPR dan MPR agar DPR tidak dapat melaksanakan tugasnya, dalam arti DPR tidak dapat dilantik,” ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (26/9). (*).

Baca Pungli Di Samsat Pacitan

KGP : Firli Bahuri Wajib Bongkar Korupsi Transjakarta

Foto: Kgp

Redaksi BintangEmpat.Com, Hingga hari ini Front Pribumi mengherani mengapa hanya dua orang pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta yang dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung pada kasus pengadaan bus Transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) yang berkarat dan jadi bangkai di luar Jakarta.

Baca Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto Dipanggil Puspomal

“Pengadaan barang dan jasa di atas Rp 1 triliun pasti diketahui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau minimalis diketahui oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Mana mungkin proses tender sebesar itu tidak diketahui Jokowi dan Ahok?” Tanya Presiden Front Pribumi Ki Gendeng Pamungkas, Sabtu (28/9) di rumahnya, Bogor.

Baca KGP: “Cina Sengkek Taipan 9 Naga Diduga Bakar Hutan”

Korupsi yang ditangani KPK ini tidak menyentuh Jokowi yang kemudian menjadi Presiden tahun Oktober 2014, dan lengsernya Ahok tahun 2017 digantikan oleh Anies.

VIDEO Aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI

Apakah KPK yang sekarang akan dipimpin oleh Irjen Pol. Firli Bahuri akan membuka kasus korupsi moda angkutan Trans Jakarta? Itu semua tergantung desakan masyarakat.

Baca Mahasiswa Randi Tewas Terkena Tembakan Peluru Senpi

Menurut Ki Gendeng Pamungkas pengadaan bus Transjakarta dan BKTB masih meninggalkan misteri kelam. Program unggulan ibu kota Jakarta ini sekarang sudah ditiban oleh masuknya bus-bus berkualitas sekelas Volvo bukan bus – bus buatan Cina yang kualitas kurang bagus.

Baca Demo RKUHP Dua Mahasiswa Akhirnya Meninggal Dunia

“Saya lihat Jokowi-Ahok waktu itu membiarkan proses tender berjalan tidak normal, ini merupakan pembiaran perbuatan melanggar hukum. Bayangkan saja, pengadaan bus tergesa – gesa dengan jumlah bus yang sangat banyak. Bayangkan saja untuk tahun 2013-2014, Jokowi-Ahok ngorder hingga 1.000 unit dan BKTB 3.000 unit. Proses pengadaan bus yang mendesak terlihat tidak sempurna sehingga terjadi penyalahgunaan anggaran, ” jelas Ki Gendeng.

Baca Kapolri Copot Tiga Kapolda

Menurut catatan anggaran pengadaan bus itu 2 persen dari total Rp. 50,1 triliun APBD DKI 2013, atau sekitar Rp. 1 triliun lebih. Untuk itu KGP minta Kejagung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru nantinya menyidik lebih dalam kasus tersebut.

Baca Pungli Di Samsat Pacitan

“Untuk kasus korupsi yang nilainya lebih dari Rp 1 triliun tidak mungkin hanya dilakukan pejabat eselon III atau Eselon II. Jadi, agen tunggal pemegang merek (ATPM) dan makelar proyek ditengarai sebagai tim sukses Jokowi waktu 2014 juga harus diperiksa. Irjen Pol Firli Bahuri sanggup lakukan itu, ”  terang KGP.

“Masyarakat berharap Firli Bahuri Wajib Bongkar Korupsi Transjakarta,” pungkas KGP.

*Hans.

Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto Dipanggil Puspomal

 

Redaksi BintangEmpat.Com, Jakarta – TNI Angkatan Laut (AL) angkat bicara mengenai pemanggilan mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto oleh Pusat Polisi Militer AL (Puspomal) Jumat (27/9/2019). TNI AL menegaskan panggilan terhadap Slamet hanya ingin melakukan klarifikasi.

Baca Gagalkan Pelantikan Presiden Bakal Berhadapan Dengan TNI

Kadispen AL Laksma TNI Mohamad Zaenal menuturkan, dalam panggilan klarifikasi tersebut Puspomal ingin melakukan dialog terkait dugaan keterlibatan Slamet dalam aksi massa mahasiswa di sekitar Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada 25-26 September 2019.

Baca Mayjen Soenarko Makar Boleh Potong Leher Saya

“Sebagai langkah persuasif untuk memediasi dan berdialog, berkaitan dengan kegiatan aksinya dalam menyampaikan aspirasi bersama mahasiswa di depan pintu gerbang Mabes TNI, Cilangkap,” ujar Zaenal, Jumat (27/9/2019).

Baca Polemik Penangkapan Mayjen (Purn) Soenarko Atas Kepemilikan Senjata Ilegal

Pada aksi tersebut Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto yang pernah menjabat sebagai petinggi di lingkungan TNI AL, terlihat mendukung aksi damai mahasiswa dengan menggunakan atribut topi dengan logo TNI AL berbintang empat.

Baca Rezim Jokowi Bakal Didemo Sampai Tumbang, SBP: “Tolak Pelantikan Jokowi !!!”

Sebelumnya, beredar surat panggilan klarifikasi terhadap mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dari Pusat Polisi Militer AL (Puspomal) Jumat (27/9/2019). Pemanggilan terhadap Slamet untuk berdialog mengenai kehadirannya dalam aksi mahasiswa di depan Mabes TNI, Cilangkap, 24-25 September 2019.

Baca Demo RKUHP Dua Mahasiswa Akhirnya Meninggal Dunia

Surat bernomor R/555/IX/2019 tertanggal 26 September 2019 itu ditandatangani Komandan Puspomal Laksamana Pertama TNI Nazali Lempo. Surat itu berupa panggilan klarifikasi.

Video Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto Dipanggil Puspomal

Surat menyatakan dua poin utama. Pertama, dasar pemanggilan yaitu berdasarkan laporan informasi Satlak Puspomal Nomor LI.01/IX/2019 tertanggal 25 September tentang aksi demonstrasi mahasiswa di depan pintu utama Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Kedua, terkait hal itu, Puspomal memanggil Slamet.

Baca Mahasiswa Randi Tewas Terkena Tembakan Peluru Senpi

“Sehubungan dasar di atas, bersama ini dimohon kehadiran Laksamana (Purn) Slamet Soebijanto di kantor Puspomal, Jalan Boulevard BGR No 9 Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, pada Jumat, 27 September 2019 pukul 09.00 WIB untuk memberikan klarifikasi terkait tujuan dan keberadaan Bapak dalam demonstrasi tersebut,” bunyi surat itu, dikutip Kamis (26/9/2019).

Baca OKTOBER 2019 PRABOWO-SANDI DILANTIK

Slamet menjadi sorotan setelah terlihat dalam demonstrasi massa yang mengaku mahasiswa dekat Mabes TNI, Cilangkap, pada Rabu, 25 September 2019. Alumnus AAL 1973 ini diketahui pernah mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden 2009-2014 silam. (*)

Baca Hasil Autopsi Harun Tewas Karena Peluru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*(Sumber)

Gagalkan Pelantikan Presiden Bakal Berhadapan Dengan TNI

Foto: Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (mengangkat tangan kanan).

Video Panglima TNI

Redaksi BintangEmpat.Com, Jakarta – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa siapa pun yang ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024 akan berhadapan dengan TNI. Adapun pelantikan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin akan dilakukan pada 20 Oktober 2019.

Baca Kapolri Copot Tiga Kapolda

Dia mengatakan bahwa tugas TNI adalah menjaga keutuhan dan keselamatan bangsa, sehingga demokrasi dan konstitusi bisa ditegakkan. Jadi siapa pun yang melakukan tindakan anarkis dan melawan konstitusi akan menghadapi TNI.

Video Aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI

“Siapa pun yang melakukan tindakan anarkistis inkonstitusional, cara-cara kurang baik termasuk ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih berhadapan dengan TNI,” kata dia di Jakarta, Jumat, 27 September 2019.

Baca Surat Terbuka Bocorkan Internal KPK

Seperti diketahui, demo mahasiswa pada Selasa, 24 September 2019 lalu berakhir ricuh. Jatuh korban luka serta perusakan dan pembakaran sejumlah fasilitas milik pemerintah dan umum. Diduga aksi unjuk rasa mahasiswa kemarin ditunggangi oleh perusuh yang ingin membatalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

Baca Demo RKUHP Dua Mahasiswa Akhirnya Meninggal Dunia

Menko Polhukam Wiranto sebelumnya bilang bahwa demo mahasiswa pada 24 September 2019 kemarin diambil alih oleh perusuh. Mereka punya tujuan untuk menduduki Gedung DPR/MPR, sehingga anggota parlemen tak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.

Baca Pungli Di Samsat Pacitan

Massa perusuh itu ingin menggagalkan pelantikan anggota DPR, presiden dan wakil presiden periode lima tahun ke depan.
“DPR tidak dapat dilantik, tujuan akhirnya menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih,” ujar Wiranto.

Baca Mahasiswa Randi Tewas Terkena Tembakan Peluru Senpi

Adapun pengambilan sumpah janji anggota DPD dan DPR terpilih periode 2019-2014 akan dilakukan pada 1 Oktober 2019. Sementara pelantikan Joko Widodo sebagai presiden dan Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden lima tahun ke depan pada 20 Oktober 2019 mendatang.

Baca Kapolres Lumajang Tabuh Genderang Perang

Soal penanganan aksi demo, Hadi menuturkan bahwa TNI sebatas membantu Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun untuk mengantisipasi, dia sudah menyebar jajarannya ke enam titik. (*)

Baca Juga:

Rezim Jokowi Bakal Didemo Sampai Tumbang, SBP: “Tolak Pelantikan Jokowi !!!”

OKTOBER 2019 PRABOWO-SANDI DILANTIK

Baca Mahasiswa Bergerak

Berdasarkan UUD 1945 Jokowi Tidak Boleh Dilantik

Sri Bintang Pamungkas Bakal Jatuhkan Jokowi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*(Sumber)

Kapolri Copot Tiga Kapolda

Foto: Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Video: Aksi Mujahid 212 Bakal Digelar

 

Redaksi BintangEmpat.Com, Jakarta – Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencopot Kapolda Sultra, Riau, dan Papua. Polri menyatakan mutasi merupakan hal yang biasa.

Baca Surat Terbuka Bocorkan Internal KPK

“Mutasi ini adalah hal yang alami dalam organisasi Polri sebagai tour of duty and tour of area, penyegaran, promosi dan dalam rangka peningkatan performa kinerja organisasi menuju SDM unggul dan promoter,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (27/9/2019).

Baca Kapolres Lumajang Tabuh Genderang Perang

Mutasi itu tertuang dalam surat telegram Kapolri Nomor: ST/2569/IX/KEP/2019 ter tanggal Jumat (27/9/2019). Surat itu ditandatangani AS SDM Kapolri Irjen Eko Indra Heri S.

Baca Demo RKUHP Dua Mahasiswa Akhirnya Meninggal Dunia

Kapolda Papua Irjen Rudolf A Rodja dimutasi jadi Analisa Kebijakan Utama Bidang Sabhara Baharkam Polri. Posisinya diganti oleh Irjen Paulus Waterpau.

Baca Suta Widhya: Kapolri Harus Teguhkan Promoter Bagi Personilnya

Kapolda Riau Irjen Widodo Eko Prihastopo dimutasi jadi Pati Baintelkam, penugasan di BIN. Posisinya akan diganti oleh Irjen Agung Setya Imam Effendi.

Baca Mahasiswa Randi Tewas Terkena Tembakan Peluru Senpi

Selain itu, Kapolda Sultra Brigjen Irianto dimutasi jadi Irwil III Itwasum Polri. Kapolda Sultra akan dijabat Brigjen Merdisyam. (*).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*(Sumber)

Surat Terbuka Bocorkan Internal KPK

Redaksi BintangEmpat.Com – Beredar Surat Terbuka berupa file dalam bentuk pdf di WhatsApp (WA). File ini dikirim ke WA BintangEmpat.Com, sebagai hak tolak maka kami sembunyikan identitasnya, begini isinya:

SURAT TERBUKA
Kepada,
Yth :
1. Kawan-Kawan Mahasiswa;
2. Akademisi;
3. Para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat;
4. Sahabat pers.
Di Seluruh Indonesia.

Assalamu’alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh, yang saya hormati kawan-kawan Mahasiswa, Akademisi, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat. Sebelumnya saya sampaikan bahwa saya adalah pegawai KPK yang kurang lebih telah 10 tahun mengabdi di KPK.

Dinamika situasi akhir-akhir ini membuat saya pribadi sangat sedih dan prihatin.
Demonstrasi yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan segala dampak dan akibatnya membuat situasi semakin sulit.
Saya hanya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara semua, bagaimana kondisi di internal KPK,
yang mungkin selama ini publik belum ketahui,
1. Penghasilan Pegawai KPK.
Penghasilan pegawai KPK khususnya penyelidik dan Penyidik berkisar antara Rp. 25 juta s/d Rp. 45 juta dalam satu bulan. Selain itu ada fasilitas asuransi yang memiliki benefit cukup baik untuk pegawai maupun keluarganya sampai dengan anak yang ketiga. Jumlah penghasilan tersebut juga didapatkan oleh fungsional lainnya (diluar penyelidik dan
penyidik) yang memiliki tingkat jabatan setara dengan penyelidik dan penyidik.

2. Wadah Pegawai KPK.
Wadah Pegawai KPK adalah sebuah wadah yang memiliki fungsi sama seperti serikat pekerja pada perusahaan swasta. Fungsi dari Wadah Pegawai KPK adalah menjembatani pegawai dengan Komisi jika terdapat permasalahan antara pegawai dengan Komisi.
Wadah Pegawai KPK memiliki power begitu luar biasa, dan bahkan pimpinan KPK sama sekali tidak memiliki keberanian untuk berseberangan dengan Wadah Pegawai. Sebagai salah satu
contoh, kegiatan Wadah Pegawai dapat dimasukan ke dalam timesheet (lembar kerja)
sebagai salah satu bentuk tugas yang dibiayai oleh negara.

3. Kewenangan Penyidik dan Penyelidik serta Pengaduan Masyarakat di KPK.
Kewenangan Penyidik dan Penyelidik di KPK sangat luar biasa. Banyak sekali keistimewaan
yang dimiliki oleh Penyidik dan Penyelidik KPK. Di KPK, Penyidik memiliki kewenangan yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun (meskipun itu Pimpinan KPK). Penyidik dan Penyelidik memiliki kekuatan untuk menentukan siapa yang akan dinaikkan menjadi tersangka lebih dulu atau belakangan. Mekanisme ekspose perkara dengan pimpinan sifatnya adalah bottom
up (artinya berdasarkan usulan dari Penyidik atau Penyelidik). Apakah publik mengetahui jika ada banyak pengaduan yang tidak ditindaklanjuti sampai dengan hari ini? Jawabnya sebenarnya ada. Sebagai contoh laporan dugaan tindak pidana korupsi yang melaporkan ANIS BASWEDAN sesuai tanda bukti penerimaan laporan/informasi dugaan tindak pidana korupsi dengan nomor agenda: 2017-03-000049 dan nomor informasi : 89464, tanggal 9 Maret 2017, dan masih banyak lagi laporan lainnya yang sampai sekarang belum ditindak lanjuti. Selain itu contoh lain yang harus diketahui oleh publik bahwa saat ini (Alm) FUAD AMRIN IMRON (Mantan Bupati Bangkalan) masih berstatus sebagai tersangka sesuai Surat Perintah Penyidikan dengan nomor: Sprin.Dik/97/DIK.00/01/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019. Apakah terhadap (Alm) FUAD AMRIN IMRON akan selamanya menjadi Tersangka, jika proses penyidikannya tidak dihentikan. Pertanyaan besarnya bagaimana KPK akan menghentikannya ?, sementara KPK tidak boleh menghentikan Penyidikan.

Kondisi-kondisi di atas saya sampaikan sebagai gambaran, supaya publik mengetahui bagaimana kesejahteraan dan kewenangan yang sebenarnya dimiliki oleh pegawai KPK.
Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan kepada publik tentang kegelisahan yang luar biasa dirasakan oleh saya dan kawan-kawan saya pegawai KPK lainnya. Dengan adanya revisi Undang-Undang KPK, ada kekhawatiran saya dan kawan-kawan sesama pegawai KPK bahwa
akan berdampak merubah kesejahteraan dan kewenangan yang saat ini dimiliki oleh pegawai KPK seperti yang saya gambarkan di atas. Jika saya pribadi bisa protes, tentu saya akan protes. Hanya saja saya paham bahwa membuat UU adalah kewenangan DPR bersama-sama dengan Pemerintah, sehingga saya tidak mungkin bisa melakukan protes atas hal tersebut. Sikap saya tersebut berbeda
dengan kawan kawan saya, terutama mereka yang aktif dalam organisasi Wadah Pegawai. Mereka lebih memilih untuk tetap memperjuangkan hal tersebut meskipun harus berhadapan dengan DPR dan Pemerintah. Ketika cara yang dilakukan oleh kawan-kawan saya adalah cara yang wajar dan konstitusional, maka saya akan sangat mendukung dan akan berjuang bersama dengan mereka.

Tetapi, kenyataannya kawan-kawan saya lebih memilih untuk berjuang dengan cara mencari
dukungan ke semua universitas, akademisi, dan beberapa tokoh-tokoh nasional dan bahkan turun langsung bersama-sama untuk demonstrasi. Kekecewaan saya semakin bertambah ketika melihat dampak dari gerakan mereka yang tidak sedikit mengakibatkan korban berjatuhan. Seperti sama￾sama kita melihat berapa banyak kawan-kawan mahasiswa, pelajar yang terluka dan dirawat dirumah sakit akibat demonstrasi yang terjadi akhir-akhir ini.

Belum lagi berapa banyak masyarakat
yang terganggu kegiatan usahanya karena gerakan demonstrasi yang terjadi diberbagai tempat. Kondisi dan dampak inilah yang kemudian membuat saya berani untuk mengungkapkan semua ini.

Saya pribadi tidak rela jika perjuangan untuk mempertahankan pendapatan dan
kewenangan saya sebagai pegawai KPK harus dilakukan dengan mengorbankan kawan-kawan mahasiswa, pelajar dan masyarakat.
Saat ini, demontrasi sudah mulai mereda. Upaya-upaya yang dilakukan oleh kawan-kawan saya yang tergabung dalam WP seperti tidak menunjukan hasil yang diharapkan oleh mereka.

Perasaan gelisah dan kecewa mulai mereka rasakan, tapi sama sekali mereka tidak merasa bersalah sudah mengakibatkan dampak yang luar biasa diluar sana. Ada seorang ibu yang sampai sekarang harus menunggu anaknya di rumah sakit karena terluka akibat demontrasi kemarin, dan ada juga yang mungkin saat ini belum kembali kerumah, dan bahkan ada juga yang meninggal dunia, dan lain sebagainya.

Ternyata unjuk rasa yang terjadi dibeberapa daerah tidak cukup kuat menggoyahkan
pendirian Presiden untuk mengeluarkan Perppu terkait pembatalan revisi UU KPK (sebagaimana tujuan dari gerakan yang dilakukan oleh kawan-kawan saya).

Kondisi ini membuat kawan-kawan
saya kehabisan akal, sehingga mereka berkolaborasi dengan mayoritas pimpinan (Komisioner) untuk segera menaikan calon tersangka terutama yang berasal dari pemerintahan (menteri) dan dari
legeslatif (DPR). Saat ini Pimpinan mulai meminta penyidik yang menangani perkara-perkara yang didalamnya ada keterlibatan Menteri dan Anggota DPR untuk segera dilakukan ekspose ke Pimpinan
(Kondisi ini tidak biasa), karena biasanya untuk ekspose adalah bottom up (usulan dari penyidik atau penyelidik).

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar tercipta opini di masyarakat bahwa
pemerintah dan DPR itu korup, sehingga masyarakat akan percaya bahwa Revisi UU KPK dilakukan oleh Pemerintah dan DPR dalam rangka melindungi tindakan korup Pemerintah dan DPR, dengan
begitu publik akan semakin bereaksi dan demonstrasi akan semakin meluas.

Selain itu, apakah publik mengetahui, bahwa beberapa kali kesempatan yang lalu Pak
Bambang Widjojanto datang ke KPK dan melakukan pertemuan terbatas dengan beberapa pegawai KPK.

Di dalam pertemuan tersebut ada beberapa pegawai yang sebenarnya tidak sejalan dengan cara perjuangan yang dilakukan oleh Pak Bambang dan kawan-kawan saya, dan terhadap pegawai tersebut disampaikan “kalau kamu tidak mau ikut perjuangan kami, berarti kamu mendukung rezim saat ini”.

Pernyataan ini tentu sangatlah tidak pantas terucap dalam upaya memperjuangkan posisi
sebagai pegawai KPK yang saat ini terancam dengan adanya Revisi UU KPK.

Oleh karena itu saya mengajak kawan-kawan saya sesama pegawai KPK dan seluruh elemen
masyarakat (mahasiswa, pelajar, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh nasional), untuk sama￾sama merenung, apakah semua tindakan yang dilakukan kemaren itu sudah benar?, apakah benar bahwa KPK itu tidak memerlukan perubahan UU?, khusus untuk kawan-kawan saya Pegawai KPK
(Khususnya para pengurus Wadah Pegawai) apakah harus kawan-kawan mengorbankan kawan￾kawan mahasiswa jika hanya sekedar untuk mempertahankan apa yang saat ini kita nikmati (kesejahteraan dan kewenangan) ?, apakah kawan-kawan WP ada yang terluka dari demonstrasi kemaren ?, yang terluka dan sakit adalah kawan-kawan kita mahasiswa. Apa yang mereka dapatkan
dari itu semua ?, sadarkah kita (sebagai pegawai KPK) bahwa kita sudah mengakibatkan kerusakan di mana-mana.

Sekali lagi saya mengajak kita semua, MARI KITA HENTIKAN SEMUA INI, karena semua
ini hanya akan berdampak negatif bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

Tulisan ini saya buat untuk mencerahkan semua pihak. Untuk lebih meyakinkan semuanya saya akan sampaikan beberapa bukti pada lampiran. Jika tidak percaya terkait bukti tersebut silahkan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait di internal KPK. Tulisan ini bukan untuk menjatuhkan siapapun, tetapi saya harap tulisan ini dapat menjadi renungan kita bersama.

Jakarta, 26 September 2019
TTD
Pegawai KPK
(tidak mungkin saya sebutkan nama saya).

 

 

Keterangan foto-foto dibawah ini adalah screenshot

 

*Redaksi

 

Kapolres Lumajang Tabuh Genderang Perang

 

 

Foto: Dari kiri Kapolres Lumajang AKBP DR Muhammad Arsal Sahban SH SIK MM MH, Muhammad Al Mat Knik dan Hasran, Kasatreskrim dan Katim Cobra.

Redaksi BintangEmpat.Com, Jawa Timur – Aksi begal yang menyebabkan meninggalnya warga jember di Randuagung, membuat Kapolres Lumajang sangat geram. Menyikapi kejadian tersebut, Polres Lumajang mengerahkan seluruh kekuatannya yakni Tim Cobra Polres Lumajang dan 1.000 personil Polri, TNI dan SKD (Satgas Keamanan Desa) untuk memburu seluruh pelaku begal di Lumajang.

Kejamnya PT Q-NET Perdaya Pemuda Difabilitas

Upayah ini Berhasil mengungkap pelaku begal dan curanmor yang telah melakukan aksi di 20 TKP berbeda. Salah satu aksi begalnya dilakukan di Desa Merakan Kec. Padang terhadap korban berinisial “S” (42th) warga Desa Merakan.

Bongkar Pungli Di Samsat Pacitan

Tersangka atas nama Muhammad Al Mat Knik (31th) berhasil ditangkap dan diamankan saat berada dirumahnya di Desa Jenggrong Kec Ranuyoso Kab Lumajang (25/09).

Aksi begal yang dilakukan mat di Kec. Kunir dengan cara memepet kendaraan korban inisial S dan langsung merampas kunci yang masih menancap di Motor. Mat juga mengacungkan clurit kepada korban, yang menyebabkan korban ketakutan sehingga menyerahkan kendaraannya.

Lihat Youtubenya, Kapolres Lumajang Tabuh Perang

kemudian tersangka lari ke Jenggrong dan menjual barang bukti kepada seseorang yang masih menjadi DPO Tim Cobra.

Kapolres Lumajang AKBP DR Muhammad Arsal Sahban SH SIK MM MH menjelaskan “Saya tabuh genderang perang untuk menumpas begal dilumajang. 1.000 personil saya terjunkan untuk memburu para pelaku begal di seluruh wilayah Lumajang,” ungkap Arsal yang merupakan putra asli makassar,(27/09/2019).

Baca People Power 

“Para pelaku begal sangatlah meresahkan masyarakat, dimana susah payah masyarakat mengumpulkan uang untuk membeli kendaraan, malah dicuri dengan mudahnya. Bahkan tidak sedikit yang terluka parah hingga meregang nyawa. Oleh karena itu untuk begal tidak ada ampun dimata saya. Akan saya habiskan para pelaku begal di Lumajang, ” tegas Arsal dengan geram.

Sorot Mahasiswa Randi Tewas Terkena Tembakan Peluru Senpi

Kapolsek Ranuyoso Iptu Ari SH menambahkan “Berdasarkan instruksi Kapolres, saya bersama Tim Cobra dan rekan TNI serta SKD berhasil menangkap pelaku begal, yang telah melakukan aksinya di 20 TKP berbeda. Ini merupakan langkah nyata sebagai jawaban dari Kapolres untuk memberantas begal di Lumajang, ” terang Ari.

Baca Demo RKUHP Dua Mahasiswa Akhirnya Meninggal Dunia

Senada dengan Katim Cobra, Akp Hasran, “Dalam pemberantasan Begal, Polres lumajang memasukkan dalam prioritas operasi sikat semeru 2019. Pelaku begal di Randuagung yang menewaskan seorang warga Jember juga menjadi prioritas dan masih dalam pengejaran oleh Tim Cobra Polres Lumajang, ” pungkas Hasran, Kasatreskrim dan Katim Cobra. *Red.

Demo RKUHP Dua Mahasiswa Akhirnya Meninggal Dunia

Gambar: Randi Dan Yusuf

Tonton Video Randi Mahasiswa Yang Tewas Terkena Tembakan

Redaksi BintangEmpat.Com, Sulawesi Tenggara (Sultra) – Muhammad Yusuf Kardawi, salah satu mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) yang kritis dan sempat menjalani operasi di Rumah Sakit (RS) Bahtramas, akhirnya wafat.

Berita Terkait Mahasiswa Randi Tewas Terkena Tembakan Peluru Senpi

Mahasiswa Jurusan D3 Tehnik Sipil Fakultas Tehnik UHO dilarikan ke RS Bahtramas karena mengalami luka serius di bagian kepala. Korban sempat mendapat penanganan serius di ruang operasi.

Berita Terkait Demo Tolak RKUHP Satu Mahasiswa Tewas Tertembak

Namun, nyawa Muhammad Yusuf Kardawi tak tertolong pada Jumat (27/9/2019) sekira pukul 05.00 Wita, Muhammad Yusuf Kardawi menghembuskan nafas terkahir.

OKTOBER 2019 PRABOWO-SANDI DILANTIK

Dilansir dari detiksultra.com, kerabat dan mahasiswa lainnya tengah berdatangan di ruang jenazah RS Bahtramas.

Baca Demo Bawaslu Enam Tewas

Suasana hening haru, para kerabat almarhum mencoba menahan tangis mereka.
Muhammad Yusuf Kardawi merupakan salah satu korban luka-luka pada aksi unjuk rasa menolak Revisi Undang – undang (RUU) KPK dan RUU KUHP di depan Gedung DPRD Provinsi Sultra, yang berujung bentrok, Kamis kemarin.

Baca Hasil Autopsi Harun Tewas Karena Peluru

Wafatnya M Yusuf Kardawi menambah daftar korban tewas dalam demontrasi kemarin jadi 2 orang, yakni Randi, mahasiswa Fakultas Perikanan dan M Yusuf Kardawi, mahasiswa Fakultas Tehnik UHO. (*).

Baca Tragedi 22 Mei Delapan Orang Tewas

 

 

Mahasiswa Randi Tewas Terkena Tembakan Peluru Senpi

Gambar: Randi.

“Ditembak dari ketiak kiri keluar ke dada kanannya.”

Redaksi BintangEmpat.Com, Sulawesi Tenggara (Sultra) – Gabungan tim dokter forensik telah mengautopsi jenazah Randi (21), mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) yang tewas pasca bentrokan dengan polisi. Tim dokter memastikan Randi tewas karena terkena tembakan senjata api.

Berita Terkait Demo Tolak RKUHP Satu Mahasiswa Tewas Tertembak

Ketua Tim Forensik dr Raja Alfatih Widya, yang melakukan autopsi, membenarkan lubang pada dada Randy akibat tembakan.

Tonton Video Yutube kami, Detik-detik Randi Tewas Tertembak

“Tidak ada peluru lagi, tapi itu dipastikan dari senjata api,” terang Raja, Jumat (27/9/2019).

“Bagaimana hasil autopsinya?” tanya wartawan kepada Raja.

“Iya dia ditembak dari ketiak kiri keluar ke dada kanannya,” ucap Raja.

Baca Mahasiswa Bergerak

Dijelaskan, peluru itu ditembakkan dan mengenai ketiak kiri kemudian keluar dari dada kanan. “Tidak bisa dibilang kedalaman, karena ini melalui jalur panjang melewati paru-paru dan juga pembuluh darah,” jelasnya.

Tanah Diserobot Perusahaan Kelapa Sawit, Masyarakat Tagih Janji Jokowi Cabut Konsesinya

Ia juga mengatakan lubang akibat tembakan di ketiak kiri berdiameter 0,9 cm, sedangkan pada dada sebelah kanan berdiameter 2,1 cm. Untuk hasil autopsi, saat ini masih dirampungkan dan belum diserahkan.

Sorot Demo RKUHP Dua Mahasiswa Akhirnya Meninggal Dunia

“Belum diserahkan, ada proses dulu, ada konseptornya, baru kita serahkan,” pungkasnya.

Demo Tuntut Karhutla Riau Ricuh, Mahasiswa: Kapolda Riau Gagal

Terpisah, menurut Kapolda Sultra Brigjen Iriyanto membenarkan peluru yang ditembakkan ke Randi berjenis peluru tajam.

“Betul itu tembakan, peluru tajam,” kata Iriyanto saat jumpa pers di Mapolda Sultra, Jumat (27/9/2019).

Rezim Jokowi Bakal Didemo Sampai Tumbang, SBP: “Tolak Pelantikan Jokowi !!!”

Namun, terkait senjata apa yang digunakan, ia sama sekali tidak bisa memastikannya. Tapi Iriyanto memastikan seluruh anggotanya yang melakukan pengamanan sama sekali tidak dibekali senjata. “Sesuai arahan Kapolri, dalam melakukan pengamanan, jangankan peluru tajam, peluru karet saja kami tidak diizinkan,” ujarnya.

Utusan Presiden China Senang Bertemu Jokowi

Ia juga menambahkan Randi ditemukan dengan jarak 600-700 meter dari gedung DPRD Sultra.

Randi menjadi korban tembak seusai bentrok dengan polisi. Ia sempat dilarikan di RS Ismoyo tapi, selang sekitar 15 menit, nyawanya tidak dapat ditolong. (*).

Sorot Demo RKUHP Dua Mahasiswa Akhirnya Meninggal Dunia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*(Sumber detik)

Demo Tolak RKUHP Satu Mahasiswa Tewas Tertembak

Redaksi BintangEmpat.Com, Sulawesi Tenggara – Demonstrasi menolak RKUHP dan revisi UU KPK di Kota Kendari berlangsung ricuh. Satu mahasiswa tewas.

Video Detik-detik Mahasiswa Tewas Tertembak

Seorang mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari Sulawesi Tenggara meninggal tertembak peluru yang diduga berasal dari tembakan aparat kepolisian setempat.

Baca Mahasiswa Bergerak

Korban meninggal bernama Randi mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UHO.
Randi tewas tertembak saat bentrokan terjadi di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Kamis (26/9/2019).

Bongkar Pungli Di Samsat Pacitan

Salah satu rekan korban, Ariani, membenarkan bahwa korban adalah Randi. Kesaksian mahasiswa lain yang tidak ingin diketahui identitasnya mengatakan Randi terkena tembakan di perempatan sekitar perempatan MTQ.
“Iya, temanku ini. Randi anak Fakultas Pertanian UHO,” ujar Ariani di RS Ismoyo.

Kerusuhan Di Wamena Papua 16 Warga Sipil Tewas

Menurut keterangan Kepala Ombudsman RI Mastri Susilo, Randi dilarikan ke Rumah Sakit Dr R Ismoyo (Korem) pukul 15.30 WITA dalam keadaan hidup. Lantaran, peluru bersarang di dada sebelah kanan, akhirnya nyawa Randi tak dapat diselamatkan.

Sri Bintang Pamungkas Bakal Jatuhkan Jokowi

“Lima belas menit setelah dirawat, tepatnya 15.45 langsung dinyatakan meninggal dunia. Kami tidak tahu dari jurusan mana anak inu karena informasinya simpang siur. Pelurunya juga belum kami ketahui, ini akan kami selidiki,” ungkap Mastri seperti diberitakan media daring lokal.

Kejamnya PT Q-NET Perdaya Pemuda Difabilitas

Mastri mengemukakan insiden tersebut diduga akibat kesalahan prosedur dari kepolisian. Untuk saat ini, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Irwasda Polda Sultra untuk menyelidiki pelaku penembakan.

Menurut Danrem 143 Haluoleo Kolonel Inf Yustinus Nono Yulianto mengatakan membenarkan mahasiswa itu telah meninggal ketika dibawa ke rumah sakit. Dia mengatakan luka korban berada di dada sebelah kanan.

Utusan Presiden China Senang Bertemu Jokowi

“Masuk di rumah sakit sudah dalam kondisi meninggal. Saya belum bisa memastikan [penyebab meninggal]  karena harus melalui proses otopsi duulu,” kata Yustinus kepada wartawan. Randi dibawa ke Rumah Sakit Korem Kendari sekitar 16.18 WITA oleh sejumlah temannya.

Tanpa Masker Jokowi Tinjau Karhutla Riau

Warga asal Desa Lakarinta Kabupaten Muna ini sempat mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Korem Kendari. Nyawanya tak tertolong karena peluru menembus di dada kanan.

Demo Tuntut Karhutla Riau Ricuh, Mahasiswa: Kapolda Riau Gagal

Selain korban meninggal (Randi) , salah satu mahasiswa Teknik UHO Kendari bernama La Ode Yusuf Kardawi mengalami kritis setelah kepalanya dihantam oleh aparat. Kini, Yusuf dirujuk ke Rumah Sakit Bahteramas Kendari. Ia mengalami luka parah bagian kepala dan tidak sadarkan diri.

Gelar Putera Reformasi Untuk Jokowi, Ini Kata Haris Azhar Dan Ali Ngabalin

Awalnya aksi berjalan normal diselingi dengan orasi. Mahasiswa meneriakkan tuntutan RKUHP tidak disahkan oleh DPR. Berbagai spanduk bernada protes dan kecaman terhadap RKUHP dan buruknya kinerja Pemerintah dan DPR.

Relawan Jokowi Konsultasi Soal Sampul Pinokio

Untuk diketahui, ribuan mahasiswa se-Kota Kendari mengepung gedung DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Kamis siang. Massa aksi melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Sultra menuntut pencabutan UU KPK dan mempertahankan UU KPK sebelumnya, menolak RKHUP serta menolak RUU Pertanahan.

Rezim Jokowi Bakal Didemo Sampai Tumbang, SBP: “Tolak Pelantikan Jokowi !!!”

Dalam aksi tersebut, massa melakukan pelemparan ke arah gedung DPRD Sultra dengan batu dan kayu. Kepolisian melakukan tembakan gas air mata ke arah masa aksi. Akibat unjuk rasa tersebut, arus lalulintas di daerah MTQ Kota Kendari terganggu. Banyak pengendara langsung mencari jalan alternatif lain. (*).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*(Dari berbagai sumber)

Kerusuhan Di Wamena Papua 16 Warga Sipil Tewas

Redaksi BintangEmpat.Com, Papua – Kerusuhan terjadi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Senin (23/9/2019).
Kerusuhan tersebut tak hanya merusak bangunan dan fasilitas umum.

Bongkar Pungli Di Samsat Pacitan

Kerusuhan dan bentrokan yang terjadi ternyata juga mengakibatkan korban jiwa.
Komandan Kodim 1702 Jayawijaya Letkol Inf Candra Diyanto mengatakan, terdapat 16 orang warga sipil yang tewas dalam kerusuhan.
Sementara, 65 orang lainnya menderita luka-luka.

Baca Kejamnya PT Q-NET Perdaya Pemuda Difabilitas

“Untuk korban, 65 orang luka, 16 meninggal, itu sipil semua. Aparat sementara tidak ada korban,” ujar Candra Diyanto dilansir dari Kompas.com, Senin.

Namun, Candra belum bisa menjelaskan secara rinci penyebab korban tewas.
Saat ini, ia memastikan bahwa situasi mulai kondusif.
Namun, seluruh aparat masih dalam posisi siaga.

Kapolres : Kobarkan Semangat Tim Cobra, Ayo Kita Lawan Balik Kejahatan

“Aparat stand by 24 jam, semua objek vital kita amankan. Secara umum untuk di kota kondusif, namun kita antisipasi ada aksi susulan,” kata Candra.

Sebelumnya, demonstran bersikap anarkistis hingga membakar rumah warga, kantor pemerintah, PLN, dan beberapa kios masyarakat.

 

Baca Kapolda Gagal Tangani Karhutla Bakal Dicopot
Unjuk rasa yang berujung kerusuhan itu diduga dipicu oleh perkataan bernada rasial seorang guru terhadap siswanya di Wamena.

Hal itu membuat siswa marah hingga kemudian kabar itu meluas dan memicu aksi unjuk rasa pelajar di Kota Wamena.

Aparat kepolisian dan TNI berusaha memukul mundur siswa demonstran.
Hal itu berlangsung sekitar 4 jam.
Namun, siswa demonstran tetap bertahan dan semakin membuat kerusuhan
Menurut Kontributor Kompas.com di Wamena, John Roy Purba, suara tembakan terdengar di mana-mana selama 3 jam.

Tanpa Masker Jokowi Tinjau Karhutla Riau

John Roy menyebutkan, sebagian warga panik karena kehilangan anggota keluarga.
Selain itu, semua warga di kota itu sudah mengungsi ke kantor polisi dan Kodim.
Massa yang berunjuk rasa berusaha merangsek masuk ke pusat bisnis Wamena.
Namun, mereka segera dihadang aparat kepolisian.

Wamena merupakan ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.
Kota ini merupakan satu-satunya yang terbesar di pegunungan tengah Papua.

Tanah Diserobot Perusahaan Kelapa Sawit, Masyarakat Tagih Janji Jokowi Cabut Konsesinya

Di Wamena juga terdapat pusat bisnis, sehingga ketika terjadi kerusuhan, kawasan itu dijaga ketat aparat kepolisian.

Presiden Joko Widodo pernah dua kali mengunjungi Kota Wamena, yakni pada 28 Desember 2014 saat membicarakan persoalan-persoalan yang ada di daerah itu. (*)

Kejamnya PT Q-NET Perdaya Pemuda Difabilitas

foto: Slamet, jadi Korban Kejamnya PT Q-NET .

Redaksi BintangEmpat.Com, Jawa Timur –  (23/09/2019) Baru-baru ini, sebuah akun Facebook bernama @Achmad Cbbtrenggalek Fauzi mengirimkan sebuah video kedalam grup Facebook ‘Sahabat MAS’.

Video PT Q-Net Perdaya Pemuda Difabilitas 

https://youtu.be/I6glzrEERto

Video tersebut berisi sebuah konten yang menceritakan seorang difabel asal Kabupaten Trenggalek yang ternyata pernah menjadi korban Q-NET.

Modus Penipuan QNet Dibongkar Polres Lumajang, Korbannya Jual Harta Benda Sampai Hutang Rentenir

Diketahui, korban bernama Slamet yang berasal dari Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek. Dalam video tersebut, korban mengatakan pertama kali ikut bisnis Q-NET pada tahun 2015 lantaran ikut seseorang yang menawarkan nya bisnis dalam bentuk sales. Slamet yang mulai tertarik pun dijanjikan untuk datang ke seminar pada hari Minggu ke daerah yang bernama Karangan.

Bongkar Pungli Di Samsat Pacitan

Dalam presentasi tersebut, Slamet mulai tertarik berkecimpung dalam bisnis Q-NET lantaran melihat uang yang ia katakan sangat ‘ora umum’.

Tim Cobra Ungkap Modus QNet

‘Ora umum’ yang dimaksud disini adalah para motivator yang memberikan presentasi sesekali menyebarkan uang kepada para calon korban tersebut.

Seusai mengikuti seminar yang pertama tersebut, dirinya mengatakan selama 3 minggu tak pulang ke rumah lantaran berpindah pindah mengikuti seminar yang sama namun di kota yang berbeda beda. Dirinya pun akhirnya memantapkan diri untuk pulang ke rumah untuk meminta uang kepada orang tua sebagai persyaratan masuk kedalam bisnis tersebut.

People Power Bongkar Q-Net

Orang tua Slamet yang tak memiliki tabungan pun tak merestui niat sang anak tersebut. Slamet pun akhirnya marah dan melawan orang tuanya hingga akhirnya berani menjual sawah milik orang tuanya. Meskipun sawah tersebut terjual lebih dari 100 juta Rupiah, namun Slamet hanya mengambil 8 Juta Rupiah saja untuk biaya pendaftaran.

Setelah bergabung dengan Q-NET, kakak Slamet yang berada di Hongkong menelfon Slamet dan mengatakan bahwa sang adik telah ditipu oleh Q-NET. Slamet yang bingung dengan kata-kata sang kakak menanyakan balik maksud dari pernyataan tersebut. Akhirnya sang kakak mengatakan bahwa perusahaan tersebut juga telah melakukan penipuan di negara dimana kakaknya bekerja.

People Power Bongkar Modus Q-NET Bupati Turun Jalan

Slamet mengatakan dirinya menyetorkan uang sebanyak 8 juta Rupiah secara kontan kepada seseorang yang telah mengajaknya dulu untuk bergabung. Seusai memberikan uang tersebut, Slamet mengatakan mendapatkan berbagai macam produk yakni Kalung dan juga piringan yang terbuat dari kaca yang disebut Cakra kesehatan.

Setelah mendapatkan produk tersebut, Slamet mendapat tugas untuk mencari calon anggota baru untuk bergabung dengan bisnis tersebut. Namun sayang, dirinya tak pernah mendapatkan anggota baru, dan bahkan harus mengeluarkan biaya sendiri untuk keperluan lain-lain. Keperluan lain lain yang dimaksud Slamet adalah fasilitas transportasi maupun biaya makan untuk calon anggota yang akan diajak Slamet untuk bergabung.

Tipu Daya Q-NET Bidik Mahasiswa

Slamet mengatakan dirinya juga tak bisa mengambil uang yang telah disetor tersebut, meskipun hanya diambil separuhnya saja. Dirinya ingat pada saat memberikan tanda tangan seusai menyetorkan uang, ia tak membaca isi dan peraturan bisnis tersebut. Yang ada dalam benak kepalanya hanyalah tahun depan ia dapat mengantarkan kedua orang tuanya ke tanah suci Mekkah. Ia juga sangat yakin dengan cepat akan sukses dan mendapatkan uang yang sangat banyak.

Bahkan dirinya mengatakan ada teman nya yang menghabiskan sawah di dua tempat yang berbeda lantaran terjerumus dalam bisnis tersebut. Hal tersebut terjadi lantaran teman dari Slamet ikut 16 slot (1 slot senilai 8 juta Rupiah).

Jagad Maya Geger Q-Net Bisnis Model Piramida

Slamet menjelaskan dirinya berhenti dari bisnis tersebut lantaran dirinya sadar setelah sampai di berbagai kota seperti Kediri, Tulungagung, Trenggalek dan Blitar namun tak mendapatkan hasil sama sekali. Dirinya tak pernah berhasil mengajak seorangpun untuk bergabung kedalam bisnis tersebut.

Bahkan dirinya pernah dimarahi oleh seorang teman nya yang akan diajak untuk bergabung lantaran sudah mengetahui bahwa bisnis tersebut hanyalah bisnis penipuan. Sang teman sempat mengatakan kepada Slamet “Kowe iki arep njegorne koncone nang njero segoro. La aku iki yowes tau diajak bisnis koyok ngene (kamu ini mau memasukan temanmu kedalam lautan. Saya sudah pernah diajak ikut bisnis seperti ini)”

Di akhir video, Slamet berpesan kepada mereka yang belum bergabung dalam Q-NET untuk tidak bergabung lantaran bisnis tersebut hanyalah kedok penipuan dan dirinya adalah buktinya. Dirinya tak pernah merasakan kesuksesan seperti yang dikatakan dalam motivator seminar Q-NET. Ia berharap tidak ada lagi korban berjatuhan seperti dirinya.

Slamet adalah potret kecil korban dari keganasan Q-NET. Setiap orang selalu memiliki sebuah harapan dan impian, termasuk mimpi untuk merubah nasib dan kesuksesan, walaupun terkadang tidak sesuai keadaan dan kenyataan. Hati hati dan waspada segala bentuk bujukan dan rayuan serta iming-iming yang menggiurkan sebelum kemudian menyesal.

Dalam pernyataan nya, Kapolres Lumajang AKBP DR Muhammad Arsal Sahban SH,SIK, MH, MM yang juga merupakan putra daerah asli Makassar sangat menyayangkan dengan penipuan berkedok bisnis tersebut. “Mereka sangat tidak manusiawi, dimana kebanyakan mereka menipu para calon anggotanya yang memiliki latar belakang pendidikan yang kurang maupun perekonomian yang bisa dikatakan pas-pasan. Bahkan yang terbaru, ada sebuah akun Facebook yang mengirimkan video melalui Facebook grup ‘Sahabat MAS’ dimana video tersebut berisi Q-NET pernah menipu difabel asal Kabupaten Trenggalek. Mereka yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari orang normal, malah dengan keji diperdaya, hal ini sangat menyayat hati kita semua” terang pria yang menyelesaikan S3 di Universitas Padjajaran Bandung tersebut. *Red.

KGP: “Cina Sengkek Taipan 9 Naga Diduga Bakar Hutan”

Keterangan Foto: Ki Gendeng Pamungkas.

Redaksi BintangEmpat.Com, Jakarta – Kebayangkah anda dengan janji Presiden yang akan Copot Kapolda dan Pangdam bila tidak mampu menangani Karhutla di mana pun? Ternyata janji tidak ditepati. Kebakaran tetap merebak dimana-mana, dan janji tinggal janji.

Bongkar Pungli Di Samsat Pacitan

“Kenapa takut ? Gimana gak takut karena di perusahaan pembakar hutan ada Taliban. Siapa Taliban ? Taliban adalah para bromocorah politik yang bermain di lingkaran KLH. Dan istana juga sama di KPK yang dimaksud Taliban adalah bromocorah politik para makelar politik dan kasus. ” Kata Presiden Front Pribumi Ki Gendeng Pamungkas (KGP), Sabtu (21/9) sore di Bogor.

Elite Partai Komunis China Bertemu Prabowo

Menurut KGP yang sering mondar-mandir mendikte KPK dan nangkring di istana itu adalah orangnya itu itu saja. Mereka bisa disebut _markus_ alias makelar kasus. Mereka lebih jahat daripada teroris dan bandar narkoba karena berdaya rusak cukup tinggi.

Baca Kapolda Gagal Tangani Karhutla Bakal Dicopot

“Jadi, kalau ada pihak yang mengatakan taliban di KPK dan nyasar ke Novel itu salah besar ! Ini semua karena ada indikasi krabat Jokowi diduga ikut bermain di masalah pajak dan ada anak manis terduga korupsi di daerah yang sekian triliun dari partai top negeri ini, ” ujar KGP.

Baca Tanah Diserobot Perusahaan Kelapa Sawit, Masyarakat Tagih Janji Jokowi Cabut Konsesinya

“Belum lagi menteri agama yang sudah disebut terima duit suap dari jual beli jabatan…jadi prinsipnya di KPK tidak ada Taliban, namun yang ada bromocorah politik yang merangkap makelar kasus!” tegas KGP.

Yang dikatakan KGP mendekati kebenaran. Tetapi anehnya, tindakan hukum hanya menyentuh pelaku di lapangan. Tidak pernah hukum menyentuh siapa dalang kebakaran hutan yang sebenarnya. KGP menduga pelaku kebakaran hutan adalah oknum cina sengkek ST.

Utusan Presiden China Senang Bertemu Jokowi

KGP berharap bila jadi ada periode kedua pemerintahan Jokowi hendaknya ia lebih bijak menghadapi kritik. Tanah-tanah yang dikuasai cina dirampas untuk negara.

Prabowo Yang Hilang

“Rasanya kita tidak lupa dengan pernyataan konglomerat cina sengkek ST, bahwa Indonesia hanya Bapak Angkat dan Cina Ayah kandung. Kini masyarakat luas kembali dikagetkan video berdurasi 0.46 menit yang menunjukkan arogansi PT RAPP milik ST yang diduga oleh masyarakat dituding selama 19 tahun menjadi biang kerok kebakaran hutan di Bumi Lancang Kuning? Masyarakat tentu menunggu tindakan tegas Presiden Jokowi. Lebih parah lagi jutaan hektar lahan yang dikuasai oknum cina sengkek ini diduga akan dibayar ganti rugi oleh negara 19,666 triliun untuk Ibukota baru. Dari mana cina sengkek punya tanah HGU sebanyak itu? Ini konspirasi super jahat bila negara keluarkan ganti rugi tanah pada cina sengkek tersebut, ” tutup KGP. (Hans).

Elite Partai Komunis China Bertemu Prabowo

 

Redaksi BintangEmpat.Com, Jakarta – Penasihat hubungan luar negeri Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping, Song Tao, menemui sejumlah tokoh politik dalam lawatannya ke Indonesia. Setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Tao juga bertemu dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

Tanah Diserobot Perusahaan Kelapa Sawit, Masyarakat Tagih Janji Jokowi Cabut Konsesinya

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon lewat unggahannya di akun Twitter. Fadli menyebutkan, Tao bertemu dengan Prabowo di Jl Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (20/9/ dilansir dari detikcom) malam.

Utusan Presiden China Senang Bertemu Jokowi

Prabowo mengenakan beskap saat menerima kedatangan Tao. Elite Gerindra, seperti Fadli ataupun Sugiono, hadir dalam acara tersebut.

“Tadi malam mendampingi Pak Prabowo menerima Menteri Luar Negeri China HE Mr Song Tao dan Duta Besar China untuk Indonesia HE Mr Xiao Qian di Rumah Kartanegara,” kata Fadli, Sabtu (21/9/2019).

Bongkar Pungli Di Samsat Pacitan

Pada Jumat (20/9) pagi, Tao, yang merupakan elite Partai Komunis China, bertemu dengan Jokowi dan menyampaikan salam dari Xi Jinping. Pertemuan dengan Jokowi membahas kerja sama antara Indonesia dan China di bidang perdagangan.

Megawati Bertemu Perwakilan Partai Komunis China

“Secara khusus bidang perdagangan, presiden berharap impor Tiongkok CPO ditingkatkan dan juga berbagai komoditas lain seperti buah-buahan dan akuatik,” kata Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir.

Prabowo Yang Hilang

Tao juga bertemu dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam kesempatan terpisah. (*)

 

Modus Pungli Uang Karpet

 

Pungutan Iuran (Pungli) Dengan Alasan Uang Konsumsi dan Beli Karpet

Redaksi BintangEmpat.Com, Jawa Timur, (20/9/2019) – Tudingan Kades Bawon terhadap Joni Pendamping PKH terbantahkan oleh penjelasan yang disampaikan baik oleh Joni maupun juga oleh warga penerima bantuan dalam Program Keluarga Harapan.

Terbukti tidak benar informasi yang disampaikan kepada Bara JP pada Minggu tanggal 15 September 2019 yang lalu terkait adanya dugaan data ganda.

Bongkar Pungli Di Samsat Pacitan

Pada pertemuan yang diadakan di kantor desa Karang Geger kecamatan Pajarakan kabupaten Probolinggo, Kades Bawon tidak dapat membuktikan pernyataannya yang pernah disampaikannya kepada Bara JP, bahwa diduga ada KPM yang memiliki dua kartu ATM, dan yang satu dipegang Pendamping PKH, kemudian kartu ATM yang diambil tersebut diganti dengan uang Rp 200 ribu.

Pada kesempatan itu dihadiri 20 orang warga desa Karang Geger yang notabene adalah penerima bantuan PKH atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pungli Kepala Sekolah SMANSA Pabojul Diperiksa

Acara yang dimulai pukul 9.00 WIB tersebut juga dihadiri dua orang Pendamping PKH, dan disaksikan oleh Pengurus Ormas Bara JP serta Wartawan.

Seorang wanita setengah baya mengatakan,
“Karena anak saya sudah tidak sekolah lagi, maka dari itu saya berinisiatif mengembalikan kartu ke pak Joni.”, kata Maimunah.

Pungli Berkedok Sampul Raport

Joni memulai pembahasan dengan memaparkan semua kegiatan yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan.

Terkait tudingan Kartu ATM yang diganti dengan uang Rp 200 ribu, Joni menerangkan “Memang kartu ATM ada dua, kartu ATM PKH dan kartu ATM BPNT. Kartunya mirip memang sama persis, cuma fungsinya berbeda. Yang satu dibuat PKH bisa tarik tunai dan yang satunya digesek untuk BPNT, beras. Dan kartu yang dikembalikan itu atas inisiatif KPM sendiri, atas kesadaran merasa telah mampu dan merasa tidak berhak menerima bantuan.”, paparnya.

Tidak Bayar Pungli Paguyuban Dua Siswi SD Tidak Dinaikan Kelas

Terkait pungutan iuran, Joni mengatakan “Tidak ada dana yang masuk ke Pendamping. Silahkan dicek. Yang jelas, saya Pendamping tidak pernah mengintruksikan penarikan iuran.”, katanya.

Joni menambahkan “Terkait data, berasal dari BDT, bukan masalah ekonominya tapi masalah kategori balita, ibu hamil dan lansia.”, imbuhnya.

Seorang ketua kelompok PKH mengatakan “Memang ada iuran untuk konsumsi, ada yang lima ribu, sepuluh ribu, lima belas ribu, ada yang dua puluh lima ribu, seikhlasnya, nantinya akan dikumpulkan dan setelah rapat akan diserahkan ke pak Abil. Tapi cuma sebatas rencana, ndak jadi.”, ucapnya.

Kapolri Gerakan Tim Saber Pungli Di Pusat Sampai Daerah

Pendamping PKH desa Karang Geger, Abil membenarkan,
“Saya punya rencana, setiap kelompok punya uang kas, ketika ada yang meninggal dunia bisa bersilaturahim, juga untuk beli karpet rencananya. Karena situasi tidak mengijinkan, kemudian saya gagalkan.”, kata Abil.

Adapun pertemuan tersebut diadakan guna mendapatkan pencerahan supaya tidak beredar isue-isue negatif di masyarakat. Sekaligus poin-poin dari sesi tanya-jawab tersebut bisa menjadi bahan evaluasi untuk ke depannya kebaikan-kebaikan Pemerintah sepenuhnya dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

Kepada Pendamping PKH, Kepala Desa Karang Geger berharap agar semua ketua kelompok PKH di desanya dievaluasi.
“Begini pak Joni, saya minta tolong, semua ketua kelompok ini (ketua kelompok PKH desa Karang Geger) direformasi.”, ujar Bawon. *Tim

Kapolda Gagal Tangani Karhutla Bakal Dicopot

 

Redaksi BintangEmpat.Com, Kalimantan Tengah – Mabes Polri kabarnya akan mengaudit enam Kapolda dan Kapolres yang akan dicopot jabatannya oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang tak menunjukan kinerja baik dalam menangani dan menanggulangi masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dibeberapa wilayah yang terdampak.

Baca Kapolri Gerakan Tim Saber Pungli Di Pusat Sampai Daerah

Informasi yang berhasil dihimpun oleh wartawan bintangempat.com dari beberapa media yang beredar bahwa pihak Mabes Polri saat ini sedang melakukan pengamatan dan akan mengevaluasi hasil kerja para kepala satuan wilayah (kasatwil), dan akan menerapkan sanksi pencopotan jabatan.

BONGKAR Pungli Di Samsat Pacitan

Dikatakan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal, bahwa Sanksi itu akan diberikan kepada kasatwil yang dinilai tidak memberi banyak kontribusi dalam upaya penegakan hukum dan pemadaman api, sanksi itu akan diberlakukan hingga level kapolsek.

Baca Pakde Karwo Mangkir KPK Bakal Panggil Ulang

“Sedang dianalisa, berproses sekarang. Sedang diamati oleh pimpinan dan akan dievaluasi,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal, Jumat (20/9/2019).

“Pak Kapolri sudah menyampaikan beberapa pesan yang tegas aparat dari kapolda sampai kapolsek kalau tidak berbuat banyak, akan out,” ujarnya.

Bacal Wali Kota Surabaya Janji Buka Kembali Lokalisasi Dolly

Kabarnya Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo juga menjelaskan tim pengawas internal sudah bekerja mulai pekan ini. Mereka melakukan audit dan asesmen di enam Polda di daerah yang berdampak.

Sebagaimana yang telah diberitakan bahwa Polri sudah membentuk tim pengawas internal dari Itwasum dan Propam. Minggu ini sudah bekerja untuk melakukan audit dan asesmen dengan sasaran polres dan polda di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Indikator kinerja para kasatwil adalah dari sisi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan strategi mitigasi.

Tanah Diserobot Perusahaan Kelapa Sawit, Masyarakat Tagih Janji Jokowi Cabut Konsesinya

“Apabila nanti ditemukan langkah-langkah yang tidak efektif, apalagi lalai, dapat dimutasikan,” ucapnya. Namun bila dianggap berhasil, maka kasatwil akan diganjar penghargaan. “Ada langkah-langkah straregis yang optimal maka akan diberikan reward,” pungkasnya.

(Misnato).

Tanah Diserobot Perusahaan Kelapa Sawit, Masyarakat Tagih Janji Jokowi Cabut Konsesinya

 

Dua buah Surat Keterangan / Bukti Hak Menurut Adat a/n Salman Bin Yani (Alm) orang tua Misnato

Redaksi BintangEmpat.Com, – Kalimantan Tengah – Misnato 54 tahun salah seorang warga kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kelahiran Desa Pamalian, Kecamatan Kota Besi, di Kabupaten dan Provinsi yang sama, mengeluh dan merasa geram terhadap kebiadapan Oknum Manajemen Perusahaan Besar Swasta (PBS) kelapa sawit PT. Tunas Agro Subur Kencana-III (PT.Task-III) Best Group, mereka menggusur, merusak, merampas, dan menguasai lahan atau kebun rotan milik keluarganya tanpa ada ganti rugi, yang sebelumnya penuh berisi tanaman budidaya rotan diratakan dengan alat berat, saat ini sudah ditanami kebun kelapa sawit.

Sorot Pungli Di Samsat Pacitan

Misnanto merasakan dampak dari kebiadapan perusahaan nakal ini menghilangkan mata pencaharian keluarganya sejak tahun 2010 hingga sekarang, (21/9/2019).

Sebagaimana telah diketahui bahwa sengketa ini sudah dimediasikan sampai tingkat kecamatan, pihak terkait, saksi sebatas, Kepala Desa Tokoh masyarakat yang mengetahui asal susul dan riwayat kepemilikan tanah/kebun tersebut dihadirkan baik saat mediasi di aula kecamatan maupun sampai cek lapangan disaksikan unsur Muspika Kecamatan Kota Besi pihak perusahaan maupun pihak pemeilik lahan/kebun.

Hasil Kesimpulan Natulen Rapat di Kecamatan Kota Besi.

 

Alhasil dari keputusan mediasi tersebut sudah tertuang dalam Natulen Rapat yang dibuat Pemerintah Kecamatan Kota Besi tertanggal 10 September 2013 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Unsur Muspika Kecamatan Kota Besi secara kasat mata sesuai dengan bukti kepemilikan sdr. Misnato yang ada, dikuatkan dengan beberapa keterangan saksi sebatas dan cek lapangan berpendapat bahwa Lahan tersebut adalah benar milik Misnato.

2. Unsur Muspika menyarankan agar kedua belah pihak bisa menyelesaikan permasalahan ini secara arif dan bijaksana (Kekeluargaan) dengan cara Pihak PT.Task-3 mengundang sdr. Misnato untuk bernegosiasi.
Sampai saat ini menurut Misnato keputusan mediasi tersebut tidak pernah direalisasikan pihak manajemen PT. Task-III, putusan tersebut seakan dilecehkan oleh pihak perusahaan , yang seolah-olah kebal hukum dan merasa punya beking kuat dibelakangnya jangankan pihak perusahaan mengundang Misnato ke perusahaan untuk bernegosiasi, Misnato datang sendiri keperusahaan itu pun tidak pernah ditemuai dan manajemejemen yang berkompeten selalu menghindar.

“ Untung saya masih bisa sabar, masih mengahargai hukum sebagai panglima, namun sabar itu mungkin ada batasnya mudah-mudahan saya selalu sabar,” ujarnya.

“ Saya akan menyurati presiden langsung, terkait dengan permasalahan ini bukan nilainya yang saya permasalahakan namun perbuatan mereka yang saya sesalkan, seakan-akan mereka punya power kuat dibelakanya, kebal hukum menindas rakyat kecil semaunya, disamping itu pula akan saya laporkan semua pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan nakal ini, diantaranya merusak dan menutup fungsi sungai Pamalian dengan membuat jalan perkebunan yang jelas-jelas perbuatan melawan hukum, ” Katanya.

“Saya minta komitmen dan ketegasan Presiden Joko Widodo yang telah gamblang mengatakan, akan mencabut izin konsesi yang dipegang perusahaan swasta, maupun perusahaan BUMN, jika tidak menyerahkan lahan masyarakat yang masuk kedalam wilayah konsesi tersebut,” pintanya.

“Joko W sudah mengingatkan agar perusahaan tersebuat baik perusahaan swasta maupun BUMN penerima konsesi agar menyerahkan lahan masyarakat bila wilayah desa / kampong masuk dalam konsesi-nya,” imbuhnya.

“Joko W juga menyatakan kerap mendapat keluhan dari masyarakat, saat menyerahkan sertifikat tanah maupun ketika berkunjung kedaerah terkait sengketa lahan baik dengan swasta, BUMN maupun pemerintah,” urainya.

Misnanto menirukan, “Konsesi yang diberikan kepada swasta maupun kepada BUMN kalau ditengahnya itu ada desa, ada kampung yang sudah bertahun-tahun hidup disitu, kemudian mereka malah menjadi bagian dari konsesi itu, siapapun pemilik konsesi itu berikan,” ujar Joko W, yang ditirukan Misnato.

“Berikan kepada masyarakat, kampung, desa kepastian hukum saya sampaikan, kalau yang diberikan konsesi sulit-sulit cabut konsesinya, saya perintahkan ini,” tegas Jokowi yang ditirukan Misnanto. (TIM).

 

Utusan Presiden China Senang Bertemu Jokowi

 

Redaksi BintangEmpat.Com, Bogor – Presiden Joko Widodo menerima utusan Presiden China Xi Jinping di Istana Bogor pada Jumat (20/9/2019). Utusan yang hadir yakni Penasihat Hubungan Luar Negeri Presiden Presiden Xi Jinping, Song Tao. Dia didampingi dua orang dari delegasi Partai Komunis China.

Baca Megawati Bertemu Perwakilan Partai Komunis China

Membuka pertemuan, Presiden Jokowi mengucapkan selamat datang kepada Tao di Indonesia. “Yang Mulia selamat datang dan senang sekali pernah bertemu di 2016,” kata Jokowi.

Sementara itu, Tao juga mengungkapkan kegembiraannya dapat kembali bertemu Presiden Jokowi. Ia juga menyampaikan salam dari Xi Jinping untuk Jokowi.
“Presiden Jokowi, terima kasih untuk meluangkan waktu untuk bertemu saya, dan delegasi Partai Komunis Tiongkok. Saya gembira sekali kedua kalinya bertemu dengan Yang Mulia dan sudah tiga tahun berlalu,” ujarnya.

SOROT Pungli Di Samsat Pacitan

Tao pun memuji ekonomi Indonesia yang menurut dia berkembang dengan baik.Ia juga memuji pembangunan infrastruktur yang digenjot Jokowi meski menyoroti masalah kelistrikan yang belum rampung.

“Saya mendengar bahwa jalan Tol Trans-Jawa yang pertama hampir mau rampung. Dan masalah listrik juga mau diselesaikan,” ucap Tao.

Zulkifli Polisikan Amien Rais

“Sebagai sahabat baik untuk Indonesia saya benar-benar merasa sangat bahagia untuk Indonesia,” kata dia.

Song Tao juga turut mengucapkan selamat kepada Jokowi yang terpilih kembali untuk memimpin Indonesia dua periode. Ia berharap di bawah kepemimpinan Jokowi Indonesia terus mengalami kemajuan.

Setelah itu, pertemuan berlangsung secara tertutup dari awak media. Dalam pertemuan ini, Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir. (*).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*(Sumber Kompas.com).

Megawati Bertemu Perwakilan Partai Komunis China

 

Redaksi BintangEmpat.Com, Jakarta – Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri bertemu Kepala Polit Biro Hubungan Internasional Partai Komunis China (Head of International Department Communist Party of China) Song Tao, di Hotel Mandarin, Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Baca Zulkifli Polisikan Amien Rais

Song Tao pagi tadi juga menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor.
“Ini sebagai sebuah kelanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan Bapak Presiden Jokowi. Maka hubungan antara partai dengan partai sebagaimana menjadi tradisi PDI Perjuangan kami kembangkan termasuk dengan CPC (Communist Party of China) ini,” ujar Sekjen PDI-P Hasto Kristianto usai pertemuan.

SOROT Pungli Di Samsat Pacitan

Hasto menambahkan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membangun kerja sama antara PDI-P dengan Partai Komunis China di bidang diplomasi internasional.Hal tersebut juga akan membantu Pemerintah Indonesia jika nantinya berdiplomasi dengan Pemerintah China.

“Pada kesempatan itu Yang Mulia Song Tao juga mengundang Ibu Megawati Soekarnoputri untuk menghadiri pada bulan November 2019, pertemuan dengan seluruh partai politik pemerintah di Asia,” ujar Hasto.

People Power

“Jadi ada 10 partai politik yang akan diundang dan untuk berdiskusi bersama membahas tentang kerja sama strategis dan saling tukar pikiran di antara para pimpinan partai tersebut,” lanjut dia. (*)

 

 

 

 

 

 

 

*(Sumber Kompas.com).

Zulkifli Polisikan Amien Rais

Foto Zulkifli: “Amien Rais Memalsukan Dokumen Negara Lewat Lahirnya UUD RI Th. 2002 Hasil Amandemen Keempat.”

Redaksi BintangEmpat.Com, Jakarta – Menurut Zulkifli keberadaan MPR RI saat ini telah melanggar hak Rakyat yang telah dirumuskan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 18 Agustus 1945. Apa saja itu gerangan kiranya?

“Yaitu saat Amien Rais sebagai Ketua MPR periode 1999 – 2004 tengah mendegradasi Lembaga Tertinggi Negara, setelah amandemen keempat kalinya Thn 2002 MPR turun menjadi Lembaga Tinggi Negara. Sehingga sejajar dengan Presiden dan DPR, ” kata dokter Zulkifli, Jumat (20/9) siang di Jakarta.

BACA: Pungli Di Samsat Pacitan

Menurut aktivis konstitusi yang telah membacakan PETISI KEBANGSAAN, Minggu (18/8) seusai Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia ke 74 ini apa yang dilakukan Amien Rais merupakan _Pelanggaran Berat_ terhadap Ketetapan Rakyat Indonesia/ PPKI karena MPR TIDAK PUNYA HAK mengangkat dan memberhentikan Presiden dan juga tidak ada lagi GBHN.

Zulkifli akhirnya Selasa (17/9) melaporkan bekas Ketua MPR RI Prof. Amien Rais ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta dengan tuduhan kepada Amien Rais cukup serius, yakni diduga melakukan pemalsuan UUD 1945.

Zulkifli yang mengatakan pemalsuan UUD 1945 yang dilakukan Amien Rais dilakukan sekira pada 10 Agustus 2002.  Menurutnya, Prof. DR. Amien Rais dkk dalam kapasitasnya sebagai pimpinan MPR RI periode 1999-2004, bertempat di gedung MPR-DPR Senayan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, dengan sengaja membuat Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan menyebut Perubahan UUD 1945 tersebut dengan nama Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Prabowo Yang Hilang

“Seolah-olah Perubahan UUD 1945 tersebut adalah UUD 1945 yang ditetapkan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959,” sambungnya.

Sejalan dengan Zulkifli, Ketua Presidium Ikatan Polisi Mitra Masyarakat Indonesia (IPMMI) Suta Widhya SH berpandangan bahwa meski ada ketentuan di pasal 3 dan pasal 37 UUD 1945 yang asli untuk memberikan kewenangan kepada MPR RI untuk melakukan perubahan dan menetapkan UUD namun bukan Perubahan UUD 1945 total seluruh batang tubuh UUD 1945 asli seperti yang terjadi saat ini.

Pemerintah Tutup Mata Jalan Nasional Rusak, Warga Turun Tangan

“Artinya, jika MPR RI melakukan perubahan terhadap UUD, maka selayaknya ditetapkan saja dengan nama UUD yang baru, bukan nama sama (UUD 1945). Pemberian nama yang sama antara UUD 1945 asli dengan Perubahan UUD 1945 ini sejalan dengan unsur delik pemalsuan yang diatur dalam pasal 263 KUHP,” Kata Suta.

Apa yang dilakukan oleh Zulkifli dengan mendatangi Bareskrim Mabes Polri pada hari Selasa (17/9) sebelumnya merupakan hak warga negara. Suta berharap pengaduan serupa dilakukan banyak orang. Semakin banyak Pelapor semakin bagus, menurut Suta. *(Redaksi/ Hans).

Prabowo Yang Hilang

Redaksi BintangEmpat.Com, – Sampai saat ini para pendukung Prabowo nampak masih sabar dan percaya menunggu hasil positif manuver politik yang sedang dimainkan. Prasangka baik masih cukup kuat.

Lumajang Gaungkan People Power

Meskipun langkah “zigzag” nya kadang mengkhawatirkan. Pertemuan dengan Jokowi di Lebak Bulus, bermesra politik dengan Megawati, bersepakat dengan Hendropriyono, entah agenda apalagi yang akan dibuat.

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka

Dukungan besar pada Prabowo dilihat dari sisi lain adalah  keinginan agar Presiden bukan Jokowi. Rakyat, sekurangnya pendukung,  berharap Prabowo dapat menumbangkan Jokowi yang dinilai mengabaikan atau membahayakan kepentingan rakyat dan bangsa. Ada prediksi Pemerintahan Jokowi sudah dan akan terus amburadul. Dukungan besar untuk Prabowo merupakan perlawanan dan harapan bagi perubahan.

Sorot Pungli Di Samsat Pacitan

Ketika Prabowo dikalahkan  oleh KPU dan MK secara kontroversial rakyat pendukung tetap solid membela dengan berbagai upaya dan kemampuan. KPU dan MK dikritisi tajam sebagai bagian dari “kecurangan politik”. Prabowo adalah simbol ketegaran dan pemimpin yang diharapkan rakyat. Ketika pemimpin “digugurkan” seperti Habib Riziq, Kivlan Zein, Bahtiar Nasir, Eggi Sudjana, dan lainnya, Prabowo masih berdiri tegar.

Oknum ‘Nakal’ Mengatasnamakan Aktifis Pemerhati Anak

Rakyat mulai merasa kehilangan Prabowo sejak “manuver rangkulan” dengan lawan hingga saat rakyat berteriak dan berjuang terhadap ketidakadilan dan keanehan Pemerintahan Jokowi. Kenaikan iuran BPJS, rencana pindah Ibukota, mobil Cina Esemka, kerusuhan Papua, revisi UU KPK, hingga kebakaran hutan rasanya tak ada penampilan dan teriakan Prabowo yang menyegarkan hati rakyat.

Rezim Jokowi Bakal Didemo Sampai Tumbang, SBP: “Tolak Pelantikan Jokowi !!!”

Meski sebagian pendukung masih “wait an see” dengan langkah yang ditempuh namun sebagian lagi mulai khawatir dan berfikiran buruk. Jangan jangan Prabowo hanya sedang bermanuver untuk partai yang dipimpinnya saja. Tidak berjuang untuk kepentingan rakyat banyak. Jangan jangan ia sedang “bermain” hanya sekedar jabatan Menteri, Pimpinan MPR/DPR,  jabatan di BUMN, atau posisi lainnya. Sementara rakyat ditinggalkan atau tertinggal.

Relawan Jokowi Konsultasi Soal Sampul Pinokio

Langkah kritis pada Pemerintah distop sementara.Jika yang terakhir ini yang terjadi maka wajar jika rakyat pendukung kecewa. Merasa dikhianati dan telah merasa kehilangan “pemimpin” lagi.

Prabowo memang bukan “ayam jago” tetapi “ayam sayur”. Para aktivis memikirkan apa dan bagaimana langkah juang “tanpa Prabowo” ke depan. Prabowo tak jauh beda dengan rezim. Dapat begitu asumsinya.
Sulit mencari pemimpin yang tahan banting yang menurut pepatah Belanda kuno  “leiden is lijden” (memimpin itu menderita).

Demo Tuntut Karhutla Riau Ricuh, Mahasiswa: Kapolda Riau Gagal

Pemimpin kini lebih banyak berfikir dan bekerja untuk kepentingan pendek dan berhitung untung rugi. Berkorban jiwa dan harta menjadi barang langka. Menjadi penakut dan ambivalen. Lebih suka pada pencitraan dan penghargaan.
M. Rizal Fadillah
Pemerhati Politik (rmol) (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*(Sumber Eramuslim).

People Power Bongkar Q-Net

 

 

RIBUAN MASYARAKAT TURUN KE JALAN DUKUNG KAPOLRES TUNTASKAN KEJAHATAN BISNIS SKEMA PIRAMIDA OLEH QNET

Video Lumajang Gaungkan People Power 

Redaksi BintangEmpat.Com, Jawa Timur – Lumajang (18/09/2019). Tiga ribu lebih masyarakat Lumajang Turun ke jalan dukung kapolres AKBP DR Muhammad Arsal Sahban SH SIK MM MH Tuntaskan kejahatan bisnis Skema piramida Qnet. puluhan korban bisnis skema piramida Qnet dari masyarakat lumajang ikut hadir dalam aksi dukungan terhadap Kapolres Lumajang serta tim Cobra untuk menuntaskan kasus tersebut.

People Power Bongkar Modus Q-NET Bupati Turun Jalan

kita ketahui bahwa ratusan ribu korban qnet tersebar di seluruh Indonesia seperti Aceh, Medan, Riau, Pekan Baru, sebagian besar Provinsi Kalimantan Barat, Jogjakarta, Solo, Kediri, Trenggalek, Sulawesi Tenggara dan kota-kota lainnya di indonesia.

People Power Tolak Qnet dan dukung Polres Lumajang Bongkar Q-Net

korban rata-rata adalah orang kecil dan diiming iming kekayaan secara instan dengan doktrin UGD yaitu Utang, Gadai, Dol (jual) sehingga banyak diantara mereka yang menjual Sapi, motor, sawah, perhiasan sampai banyak yang berhutang, akibatnya banyak diantara mereka yang terlilit hutang.

Bantuan PKH Tidak Tepat Sasaran Kades Tempeli Rumah Stiker ‘Miskin’

keberanian Kapolres Lumajang menangkap salah satu orang penting di Qnet mendapat apresiasi dari masyarakat Indonesia karena korban-korban yang berjatuhan di mana-mana.

Kapolres Lumajang AKBP DR Muhammad Arsal Sahban SH SIK MM MH mengungkapkan ”kejahatan bisnis Skema piramida sudah lama dilarang di Negara-negara maju seperti contohnya di Inggris, mereka sudah membuat aturan yang bernama pyramid scheme selling regulation yang dikeluarkan pada tahun 1937. Singapura, Amerika dan negara-negara maju lainnya, umumnya telah melarang karena sangat berbahaya dan rentan digunakan sebagai sarana money games, ” terangnya.

Kontroversi Film The Santri

“Di Indonesia sendiri, aturan terkait Bisnis Skema Piramida diatur dalam undang-undang perdagangan no 7 pada tahun 2014 yang melarang bisnis dengan skema piramida. Bisnis dengan skema piramida akan sangat rentan disusupi money game seperti yang dilakukan oleh Qnet, ” imbuhnya.

Berdasarkan UUD 1945 Jokowi Tidak Boleh Dilantik

“Berdasarkan teori, yang diuntungkan hanya 13% sedangkan 87% pasti akan rugi. untuk itulah model bisnis Skema piramida ini dilarang di Indonesia bahkan di dunia, ” tegas pria yang menyelesaikan S3 di Universitas Padjajaran tahun 2010 di kota Bandung tersebut jurusan hukum bisnis.

Bupati Lumajang M Thoriqul Hak atau biasa disapa cak Thoriq yang ikut angkat bicara juga mengatakan “Saya akan ada untuk Kapolres yang sedang menangani kasus besar terkait bisnis dengan Skema piramida yang dilakukan oleh Qnet. Saya tidak terima jika warga saya menjadi korban. Banyak masyarakat saya yang menjual sapi satu-satunya, menjual sawah satu-satunya, menjual motor satu-satunya bahkan ada yang meminjam kesana sini akibat dicuci otaknya. Kami ada untuk Kapolres, apabila usul ditolak dan kritik dilarang maka hanya ada satu kata LAWAN” tegas Thoriq. (Redaksi).

People Power Bongkar Modus Q-NET Bupati Turun Jalan

BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUMAJANG JUGA IKUT TURUN KE JALAN MENDUKUNG KAPOLRES AKBP ARSAL SAHBAN

Redaksi BintangEmpat.Com, Jawa Timur – Ada hal unik dalam aksi people power siang tadi, Rabu, 18 September 2019, dalam mendukung Kapolres Lumajang AKBP DR Muhammad Arsal Sahban SH, SIK, MH, MM untuk penuntasan kasus Q-NET yang menjalankan bisnis dengan skema piramida.

Tampak Bupati Lumajang Toriqul Haq bersama ribuan massa memberikan orasi serta dukungan kepada Kapolres dan jajaran tim Cobra Polres Lumajang.

Modus Penipuan QNet Dibongkar Polres Lumajang, Korbannya Jual Harta Benda Sampai Hutang Rentenir

Toriqul yang naik keatas truk yang telah dipasangi pengeras suara membakar semangat para pendemo dengan nada penuh semangat. “Kita semua berkumpul disini bukan karena sebab saudara-saudara. Kita semua mendukung Kapolres Lumajang untuk membongkar kejahatan bisnis skema piramida dengan bekedok bisnis PT Q-NET. Sudah banyak contoh korban PT tersebut dari berbagai wilayah Indonesia seperti dari Aceh, Riau, Kalimantan Barat, Jogjakarta serta dari kota kita ini. Saya Bupati Lumajang dan seluruh masyarakat Lumajang akan terus di belakang Kapolres Lumajang. Saya ingatkan sekali lagi, Pak Kapolres tidak sendirian” ujar Bupati Lumajang.

Tim Cobra Ungkap Modus QNet

Selain itu, Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati menyatakan dukungan penuh terhadap Kapolres Lumajang dalam penuntasan kasus Q-NET. “Warga Lumajang tidak akan pernah mundur mendukung Kapolres Lumajang. Kita semua tahu, PT Q-NET yang menjalankan bisnisnya dengen cara skema piramida adalah bisnis terhadap masyarakat Indonesia. Kita semua akan menyuarakan dan melawan modus perampokan kepada masyarakat ini dengan berbagai cara termasuk melalui media social. Saya yakin dengan kekuatan masyarakat serta seizing Allah Subhanahu Wata’ala, keadilan berada di pihak kita, ” tegas wakil bupati tersebut.

Tipu Daya Q-NET Bidik Mahasiswa

Selain Bupati dan Wakil Bupati Lumajang, terlihat pula H Ahmad Saifudin, dari Fraksi PKB selaku Ketua DPRD Kabupaten Lumajang serta beberapa anggota DPRD Kabupaten Lumajang yang lain, yang secara bergantian menyuarakan aspirasi dari atas truk yang membawa pengeras suara tersebut. (Redaksi).

 

 

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka

Menpora Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka. (ANTARA FOTO/Andika Wahyu).

 

Redaksi BintangEmpat.Com, Jakarta, Dilansir dari CNN Indonesia – KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi (IMR) sebagai tersangka kasus suap pemberian dana hibah KONI.

Sorot Pungli Di Samsat Pacitan

“IMR, Menteri Pemuda dan Olahraga dan NIU, sebagai tersangka,” ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/9).

Baca: Demo Tuntut Karhutla Riau Ricuh, Mahasiswa: Kapolda Riau Gagal

Imam Nahrawi sendiri sudah disebut-sebut dalam persidangan kasus suap tersebut. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (12/9), hakim menjelaskan KONI mengajukan proposal.

Baca Juga: Pemda Tutup Mata Penghuni Lapas Overkapasitas Hingga 300%

Namun, proposal itu tidak disetujui oleh Deputi IV Kemenpora, Mulyana dan tim verifikasi. Hal itu karena dana itu digunakan di tahun 2019, sementara proposal diajukan di tahun yang sama.

Viral Relawan Jokowi Konsultasi Soal Sampul Pinokio

Mulyana dan staf Kemenpora Adhi Purnomo akhirnya memerintahkan Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy untuk berkomunikasi dengan asisten pribadi Menpora Imam Nahrawi, Miftahul Ulum. Hal itu bertujuan untuk mempercepat proses pencairan dana hibah. (*).

Video KPK Tetapkan Menpora Tersangka

Jangan lupa subscribe, like and share

Demo Tuntut Karhutla Riau Ricuh, Mahasiswa: Kapolda Riau Gagal

Foto: Mahasiswa demo di depan Mapolda Riau berlangsung ricuh. (Haidir).

Redaksi BintangEmpat.Com, Riau – Mahasiswa menggelar aksi demo di Mapolda Riau meminta pemerintah daerah dan pusat segera memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Aksi demo ini berlangsung ricuh.

SOROT Pungli Di Samsat Pacitan

Aksi demo ini digelar mahasiswa dari tiga kampus besar, yakni Universitas Riau, Universitas Abdu Rab, dan Universitas Politeknik Caltex Riau. Mereka menggeruduk Mapolda Riau di Jl Sudirman, Selasa (17/9/2019), sore pukul 17.00 WIB.

Kehadiran mahasiswa ini terkait karhutla yang tak kunjung teratasi. Mereka mendesak agar Kapolda Riau dicopot.

Baca Tanpa Masker Jokowi Tinjau Karhutla Riau

“Sudah 23 tahun lamanya Riau punya tiga musim. Ada musim hujan, musim kemarau, dan musim asap. Kapolda Riau gagal menangani karhutla,” teriak mahasiswa dalam orasinya.

Kedatangan mahasiswa ini sempat terjadi aksi dorong mendorong dengan aparat. Tidak jelas entah apa pemicunya, petugas menyemprotkan gas air mata.

Pemda Tutup Mata Penghuni Lapas Overkapasitas Hingga 300%

Mahasiswa pun menjauh dari pagar Mapolda Riau. Namun mereka tetap bertahan di sekitar Mapolda Riau. Arus lalu lintas di kawasan ini terpaksa dialihkan.

Video Demo Tuntut Karhutla Berakhir Ricuh

Gelombang demo lainnya juga ada di Kantor Gubernur Riau yang posisinya berhadapan dengan Mapolda Riau. Mahasiswa di Kantor Gubernur Riau menuntut hal yang sama. Mereka menilai Gubernur Riau, Syamsuar gagal menangani masalah karhutla. (*).

 

 

 

 

 

 

 

*(Sumber Redaksi).

 

 

Tanpa Masker Jokowi Tinjau Karhutla Riau

Foto: Presiden Joko Widodo meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Kota Pekanbaru, 17 September 2019. Foto: Laily Rachev – Biro Pers Sekretariat Presiden.

Video Demo Tuntut Karhutla Ricuh

Redaksi BintangEmpat.Com, Riau – Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Kota Pekanbaru, Riau. Tanpa menggunakan masker, Jokowi beserta sejumlah pejabat tampak berdiri di atas lahan gambut yang sudah terbakar habis.

Baca Demo Tuntut Karhutla Riau Ricuh, Mahasiswa: Kapolda Riau Gagal

Jokowi meminta komitmen dari seluruh pihak untuk mencegah terjadinya Karhutla. Menurut dia, komitmen pencegahan ini amat penting. “Pencegahan itu lebih efektif. Pencegahan itu tidak membutuhkan biaya banyak. Lebih efektif. Tapi kalau sudah kejadian seperti yang kita lihat sekarang ini, sudah kerja yang luar biasa (sulitnya),” ujarnya dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Selasa, 17 September 2019.

Saat meninjau, Jokowi menyempatkan bertanya sejumlah hal kepada beberapa aparat yang bertugas memadamkan kebakaran. Menurut mereka, api yang telah membesar membuat penanganan membutuhkan waktu yang cukup lama.
“Saya tanya tadi TNI dan Polri yang ada di sini sudah berapa hari (bertugas). Sudah lebih dari satu bulan. Lebih dari satu bulan,” kata Jokowi.

Sorot Pungli Di Samsat Pacitan

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, pemerintah melalui Polri, akan menindak pihak-pihak yang terbukti melanggar hingga menyebabkan terjadinya karhutla. “Kalau kita lihat luasannya (lahan) besar sekali. Ini terorganisasi. Nanti coba ditanyakan Pak Kapolri penanganannya secara detail,” tuturnya.

Ke-depan, Jokowi berharap agar masing-masing pihak menjalankan komitmen pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar peristiwa yang terjadi saat ini tak terulang kembali. “Perlu kita ingatkan agar pencegahan oleh desa, camat, bupati, babinsa, babinkamtibmas, polsek, koramil adalah yang pertama harus dikerjakan. Kalau sudah kejadian akan sulit,” kata mantan Wali Kota Solo itu. (*).

 

 

 

 

 

 

 

 

*(Sumber Redaksi)

 

Relawan Jokowi Konsultasi Soal Sampul Pinokio

 

Foto: Ketua Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, melaporkan Majalah Tempo ke Dewan Pers, Jakarta, 16 September 2019. Tempo/Friski Riana.
Foto: Ketua Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, melaporkan Majalah Tempo ke Dewan Pers, Jakarta, 16 September 2019. Tempo/Friski Riana.

 

Redaksi BintangEmpat.Com, Jakarta – Relawan Jokowi Mania berkonsultasi dengan Dewan Pers terkait sampul Majalah Tempo edisi pekan ini. Sampul bergambar Presiden Jokowi dan bayangan Pinokio itu dianggap mem-framming seakan-akan Jokowi pembohong.

Video Jokowi Tanggapi KPK

Ketua Relawan Joman Immanuel Ebenezer, juga mempermasalahkan konten berita Majalah Tempo. Menurut dia, isi berita seolah-olah menunjukkan Jokowi tak berpihak pada pemberantasan korupsi dan ingin melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca Rezim Jokowi Bakal Didemo Sampai Tumbang, SBP: “Tolak Pelantikan Jokowi !!!”

Karena itu, Immanuel dan para relawan menuntut pihak Tempo untuk menarik edisi tersebut. Ia juga meminta Tempo melakukan klarifikasi, dan meminta maaf.

Redaktur Eksekutif Majalah Tempo, Setri Yasra, mengatakan bahwa sampul Majalah Tempo edisi 16-22 September 2019 bukan menggambarkan Presiden Joko Widodo sebagai pinokio. “Tempo tidak pernah menghina kepala negara sebagaimana dituduhkan. Tempo tidak menggambarkan Presiden sebagai pinokio. Yang tergambar adalah bayangan pinokio,” kata Setri dalam pesan tertulisnya, Senin, 16 September 2019.

Baca Berdasarkan UUD 1945 Jokowi Tidak Boleh Dilantik

Setri menjelaskan, sesuai amanat UU Nomor 40 Tahun 1999, Majalah Tempo memberikan perhatian pada dinamika dalam masyarakat perihal revisi UU KPK.

Ia mengatakan, sampul Majalah Tempo dengan judul Janji Tinggal Janji itu merupakan metafora atas dinamika tersebut, yaitu tudingan sejumlah pegiat antikorupsi bahwa Presiden ingkar janji dalam penguatan KPK.

Mantap Pemprov DKI Beri Diskon Pajak 50 Persen

“Tempo telah memuat penjelasan dalam Presiden dalam bentukbwawancara,” katanya.
Menurut Setri, Redaksi Tempo meyakini bahwa Jokowi memahami peran jurnalisme di dalam masyarakat, dan menganggap kritik sebagai bagian penting dalam pemerintahannya. (*)

 

 

 

 

 

 

 

*Sumber Redaksi

Kontroversi Film The Santri

Foto: (dok.trailer ‘The Santri’).

 

Redaksi BintangEmpat.Com, Jakarta – Film The Santri, yang disutradarai Livi Zheng, menuai kontroversi. Film inisiasi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini mendapat reaksi penolakan dari Habib Hanif Alathas, menantu Imam Besar Front Pembela Islam Habib M Rizieq SHihab.

Film The Santri

Penolakan Hanif muncul pada poster yang beredar, Minggu, 15/9/19. Juru Bicara FPI yang juga Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif telah mengonfirmasi bahwa FSI dan Hanif memang menolak penayangan film The Santri.

Sedangkan Sekretaris Umum DPP FPI Munarman juga mengirim poster penolakan yang diutarakan Luthi Bashori. Luthfi merupakan pengasuh Pesantren Ribath Al Murtadla Al Islami Singosari, Malang, Jawa Timur.

SOROT Pungli Di Samsat Pacitan

Luthfi meminta kepada para santri dan jamaahnya agar tidak menonoton film The Santri yang akan tayang pada Oktober mendatang. Dia menyampaikan imbauan itu lantaran menilai film The Santri tidak sesuai dengan syariat Islam serta tidak mengandung tradisi pesantren ahlussunah wal jamaah.

“Karena film ini tidak mendidik. Cenderung liberal. Ada akting pacaran, campur aduk laki perempuan dan membawa tumpeng ke gereja,” tutur Luthfi.

Oknum ‘Nakal’ Mengatasnamakan Aktifis Pemerhati Anak

Menurut rencana, film The Santri sedianya bakal ditayangkan di bioskop pada awal Oktober mendatang. Menurut laman nu.or.id, The Santri merupakan film yang diinisasi PBNU melalui NU Channel yang bekerja sama dengan sutradara Livi Zheng dan Ken Zheng serta Penata musik Purwacaraka.

Senada dengan Novel Bamumin, Ketua Media Center PA 212 mengecam film tersebut, “Kami dari PA 212 menyerukan kepada umat Islam untuk tolak film the santri yang disutradarai oleh Livi Zheng, yang jelas sutradara film ini sangat tidak paham tentang Islam, apalagi tentang santri karena memang bukan orang yang beragama Islam, yang lebih memprihatinkan lagi dengan berpakaian tidak santun bertandang ke tempat dimana wadah para ulama berkumpul dan bersebelahan kepada seorang yang mengatasnamakan Ulama, yang seharusnya oknum kiyai ini sangat menjaga akhlaq dan menjungjung tinggi syariat, kalau syariat saja sudah dikesampingkan apalagi cuma akhlaq, ” tutur Novel.

Baca: Tak Terima Penembakan Aparat, Keluarga Korban Tuntut Keadilan

Novel melanjutkan dalam chat WhatsApp nya, “Jadi jelas kenapa film ini harus ditolak, karena diproduksi oleh NU Struktural yang oknum pengurusnya sudah sesat dan isi film itu jelas pasti sesat mengikuti paham SPILIS karna mencampur adukan agama (Pluralisme), yang paham sesat ini sudah di fatwakan MUI pada tahun 2005 dengan ketetapan no 7, bahwa SPILIS adalah bukan ajaran Islam, ” jelas Novel.

Novel menambahkan, “Juga dalam film The Santri ini sangat fatal karena atas nama santri melakukan khalwat berduaan insan berlain jenis yang sangat bertolak belakang dengan Islam, apalagi santri yang jelas wajib terpisah antara santriwan dan santriwati, sehingga film ini adalah kesesatan atas nama agama, lebih berbahaya dari teroris dan film porno, ” imbuhnya.

Baca Proyek Siluman Resahkan Warga, Pemkab Tutup Mata

“Dan kami meminta agar SAS mengundurkan diri dari pimpinan NU serta meminta maaf kepada umat Islam atas kesesatannya yang juga sudah sering membuat gaduh dan memecah belah umat Islam, bahkan pernah menjadi terlapor yang diduga memfitnah kelompok Islam demi kepentingan politik mungkar untuk membela kelompok penista agama, ” jelas Novel.

“Dan kami juga meminta kepada Polri untuk segera memproses hukum SAS karena sudah terlapor atas kasus yang diduga ujaran kebencian dan fitnah, dengan begitu SAS ini bisa berhenti melakukan kegaduhan demi kegaduhan serta terjaganya kesatuan negara indonesia ini, ” pungkas Novel dalam chat WA-nya ketika dikonfirmasi, (16/9/2019). *(Red).

Rezim Jokowi Bakal Didemo Sampai Tumbang

 

SBP: “Tolak Pelantikan Jokowi !!!”

BJP: “Kami Demo Hingga Tumbang Rezim Ini.”

Redaksi BintangEmpat.Com, Jakarta – Aksi rutin dan berseri yang digagas oleh aktivis betawi Jalih Pitoeng di gedung DPR MPR Jl. Gatot Soebroto Jakarta Pusat tetap dilaksanakan walau nampak tidak banyak yang hadir karena diterpa isu pembatalan dan upaya penggembosan.

Aktivis Betawi, Jalih Pitoeng selaku penggagas konsep perjuangan rakyat DPR RI duduki DPR, MPR secara berseri ini mengatakan akan tetap istiqomah, konsisten dan konsekwen hingga rezim ini berakhir pada masa priode pemerintahannya.

SOROT Pungli Di Samsat Pacitan

“Ini merupakan aksi kedua kami dari DPR RI (Dewan Persaudaraan Relawan dan Rakyat Indonesia) yang mengusung tema Gerakan Rakyat Menolak. Dan hari ini ada dua aksi yaitu juga sedang berlangsung di Mabes Polri. Kami terus berkoordinasi dengan para pihak yang menggelar aksi disana terutama kepada Ketua Umum FPI yaitu KH. Shabri Lubis. Karena tuntutan aksi disana juga merupakan bagian dari tuntutan kami disini. Adapun yang kami tolak adalah beberapa kebijakan dan rencana serta rancangan undang-undang yang berpotensi merugikan rakyat, ” kata Jalih Pitoeng dalam orasinya di depan gedung DPR MPR, Jum’at (13/9/2019) siang.

Video Sri Bintang Pamungkas

“Disamping itu kami juga menyampaikan beberapa tuntutan. Terutama meminta pertanggung jawaban Presiden Joko Widodo selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan terhadap Peristiwa Berdarah Tragedi Kemanusiaan dimana 9 tunas bangsa meregang nyawa dan meninggalnya 622 petugas KPPS secara hampir bersamaan. Termasuk pristiwa yang sedang mendera ketua umum FPI KH. Shabri Lubis yang kemarin berdar kabar akan dipanggil oleh pihak kepolisian sebagai saksi dugaan tindakan Makar, ” sambung Jalih Pitoeng.

Proyek Siluman Resahkan Warga, Pemkab Tutup Mata

“Orang-orang, relawan dan para politisi boleh saja sibuk dengan istilah koalisi atau oposisi serta terbuai oleh isu-isu yang sengaja dikembangkan untuk melupakan peristiwa tragis tersebut. Tapi saya Bang Jalih Pitoeng serta seluruh rekan-rekan pejuang keadilan yang tergabung dalam DPR RI akan tetap istiqomah melakukan unjuk rasa tiap hari Jum’at disini sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap perjuangan menegakan kebenaran. Ini soal nyawa anak manusia. Jadi jangan kita lupa dan terbuai hanya karena sibuk mengatur posisi menteri, mencari letak kursi digedung ini serta berbagai kepentingan pribadi, kelompok dan golongan tapi melupakan nyawa yang hilang. Takbir!!!,” tegas Jalih Pitoeng disambut teriakan Allahu Akbar.

Sementara, Sri Bintang Pamungkas, yang hadir dalam gelaran aksi yang mengusung tema “Gerakan Rakyat Menolak” mengatakan dengan singkat,

“Tolak Pelantikan Jokowi !!!”

Kata tokoh oposisi yang sejak era kepemimpinan Soeharto selalu lantang menyuarakan kritikan terhadap penguasa.

“Sudah terlalu banyak persoalan bangsa yang bikin rakyat susah sebagaimana tadi sudah di sampaikan oleh bang Pitoeng. Tapi sesungguhnya kuncinya adalah bahwa Jokowi sudah jangan jadi presiden lagi. Setuju…???” Kata SBP panggilan populer Sri Bintang Pamungkas disambut teriakan setuju dari para peserta aksi.

Ketum FPI Dipanggil Polisi

“Jokowi enggak ngerti maunya rakyat. Rakyat tidak menginginkan pemindahan ibukota. Rakyat hanya ingin agar Jokowi jangan jadi presiden lagi. Lima tahun saja sudah kacau negeri ini dibuatnya. Rakyat sengsara dibuatnya, ” pungkas SBP.

Dalam sambutan penutup, Jalih Pitoeng juga mengajak seluruh elemen masyarakat yang masih mencintai keadilan untuk bergabung atau menggelar acara yang sama dimasing-masing daerah.

“Dalam kesempatan ini, saya berharap dan memohon kepada seluruh anak bangsa, seluruh elemen masyarakat, rakyat serta umat yang masih mencintai negeri ini demi tegaknya keadilan sebagai salah satu dasar dan tujuan serta cita-cita luhur kemerdekaan bangsa ini yang tersimpul dalam pancasila serta termaktub pada UUD 1945 sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara, untuk bergabung disini dan atau melakukan aksi yang sama di daerah masing-masing, ” ajak Jalih penuh harap.

“Tak seorangpun yang bisa melarang kita untuk menyampaikan pendapat seperti ini. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa bapak-bapak serta adik-adik kepolisian faham betul akan hal itu. Karena mereka dididik di PTIK dengan menggabiskan milyaran rupiah uang rakyat untuk menjadi polisi yang memegah teguh sumpah TRIBRATA yang kemudian saat ini mengembangkan sesuai kemajuan tekhnologi yang dikenal PROMOTER, ” jelas Jalih Pitoeng seraya berteriak bersama para peserta aksi, hidup polisi…!!!

Berdasarkan UUD 1945 Jokowi Tidak Boleh Dilantik

“Jadi jika ada upaya-upaya penggembosan, intimidasi, pencegahan dan atau pelarangan maka sesungguhnya merekalah teroris yang sesungguhnya. Merekalah yang tidak PANCASILAIS. Mereka lah yang selalu berteriak merdeka, Pancasila, NKRI harga mati, namun tidak mampu memaknai essensi dari sebuah proklamasi. Mohon maaf saya mengistilahkan hal ini adalah disorientasi PROKLAMASI. TNI dan POLRI tidak akan melarang kita. Karena apa…? Karena, Jokowi boleh berhenti. Rezimpun terus berganti. Tapi TNI dan POLRI akan selalu bersama rakyat dalam pelukan ibu pertiwi, ” pungkas Jalih Pitoeng yang biasa dipanggil BJP. *(Hans).

Dari Kasus Gayus Tambunan Hingga Ajudan Presiden, Firli Terpilih Ketua KPK

 

Ini Rekam Jejak Firli Bahuri, dari Kasus Gayus Tambunan hingga Ajudan SBY, Kini Ketua Terpilih KPK

Redaksi BintangEmpat.Com, Dilansir dari TRIBUN MEDAN.com – Hasil voting Komisi III DPR RI memunculkan nama Irjen Firli Bahuri sebagai peraih suara terbanyak. Atas hasil itu, Komisi III DPR pun menetapkan Irjen Firli Bahuri sebagai ketua terpilih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, Jumat (13/9/2019) dini hari.

Irjen Firli Bahuri yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan, akan memimpin komisi antirasuah bersama empat komisioner KPK baru lainnya yakni Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango dan Lili Pintouli Siregar. Terpilihnya Firli sebagai Ketua KPK menuai pro dan kontra.

Sorot Pungli Di Samsat Pacitan

Inilah sepak terjang Firli Bahuri dari awal karier hingga kini ditetapkan sebagai Ketua KPK.

Karier di Kepolisian
Firli Bahuri lahir di Prabumulih, Sumatera Selatan, pada 7 November 1963.
Ia pertama kali menjadi anggota Polri sebagai lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1990.

Firli kemudian masuk di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tahun 1997.
Pada 2001, Firli menjabat Kapolres Persiapan Lampung Timur.

Pada 2004, dia kemudian menempuh Sekolah Pimpinan Menengah (Sespimen).
Kariernya berlanjut dengan ditarik ke Polda Metro Jaya menjadi Kasat III Ditreskrimum pada 2005-2006.

Selanjutnya dua kali berturut-turut menjadi Kapolres, yakni Kapolres Kebumen dan Kapolres Brebes pada 2008 saat pangkatnya masih AKBP.

Kariernya semakin moncer ketika ditarik ke ibu kota menjadi Wakapolres Metro Jakarta Pusat, tahun 2009 lalu.

Kepercayaan terus mengalir pada Firli.
Ia didapuk menjadi ajudan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2010.

Keluar dari Istana, Firli lantas memegang jabatan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Jateng tahun 2011.
Firli kembali ke Istana dan kali ini menjadi ajudan Wapres RI tahun 2012, saat itu Boediono.

Dengan pangkat komisaris besar, membawanya Firli menjabat Wakapolda Banten tahun 2014.

Firli juga sempat mendapat promosi Brigjen saat dimutasi jadi Karo Dalops Sops Polri pada 2016.

VIDEO JOKOWI DAN KPK

Setelah itu, bintang satu (Brigjen) berada di pundaknya kala menjabat Wakapolda Jawa Tengah pada 2016.

Berturut-turut, mulai 2017, Firli Bahuri menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat untuk menggantikan pejabat sebelumnya Brigjen Pol Umar Septono.
Usai menjabat Kapolda NTB, Firli berkarier di Gedung KPK.

Ia dilantik pimpinan KPK sebagai Deputi Penindakan KPK pada 6 April 2018.
Saat di KPK, Firli masih berpangkat Brigjen, pada April 2018 lalu.

Tak berselang lama, kenaikan pangkat pun diterimanya menjadi bintang dua (Irjen).
Diangkatnya Firli sebagai Deputi Penindakan KPK pun sempat mengundang tanya.

Sebab, Firli merupakan bekas ajudan mantan Wakil Presiden Boediono yang sempat tersandung beberapa kasus dugaan korupsi.
Selama kurang lebih setahun di KPK, Firli kemudian ditarik kembali ke Polri pada 20 Juni 2019.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menjelaskan, penarikan itu dilakukan lantaran Firli Bahuri telah mendapat jabatan baru di Korps Bhayangkara.
Ternyata, Firli didapuk menjadi Kapolda Sumatera Selatan, jabatan yang ia emban hingga saat ini.

Kasus Korupsi yang Pernah Ditangani
Penyidik Polri ini pernah membongkar kasus mafia pajak dengan tersangka Gayus Tambunan.

Saat itu, Firli masih berpangkat AKBP dan tergabung dalam tim independen Polri yang mengungkap kasus mafia pajak tersebut.

Kala menjadi Kapolda NTB ini pun memimpin Polda NTB sedang menyelesaikan kasus dugaan korupsi perekrutan CPNS K2 Dompu dengan tersangka Bupati Dompu H Bambang Yasin (HBY).

Sepanjang jenjang kariernya, ia telah mengungkap ratusan kasus korupsi baik di Jawa Tengah, Banten, maupun Jakarta.

Kontroversi
Sosok Firli Bahuri tak lepas dari kontroversi.
Setelah terpilih sebagai Ketua KPK, ia mendapat penolakan dari pegawai KPK.

Di KPK, Firli Bahuri juga disebut melakukan pelanggaran etik berat.
Sebelum Firli terpilih sebagai ketua, KPK sempat menyatakan Firli Bahuri telah melakukan pelanggaran etik berat.

Hal itu disampaikan oleh penasihat KPK Muhammad Tsani Annafari setelah melakukan musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai KPK.
“Musyawarah itu perlu kami sampaikan hasilnya adalah kami dengan suara bulat menyepakati dipenuhi cukup bukti ada pelanggaran berat,” kata Tsani dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (11/9/2019) dikutip dari Kompas.com.

Ada tiga peristiwa yang membuat Firli dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat.
Pertama, KPK mencatat Firli bertemu mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang (TGB) di NTB pada 12 hingga 13 Mei 2018 lalu.

Lalu yang kedua, KPK mencatat Firli pernah menjemput secara langsung seorang saksi yang akan diperiksa di lobi KPK pada 8 Agustus 2018.

Terakhir, KPK mencatat Firli pernah bertatap muka dengan petinggi partai politik di sebuah hotel di Jakarta pada 1 November 2018.

Selain catatan tersebut, Tsani mengatakan, KPK memiliki bukti-bukti pelanggaran etik Firli berupa foto serta video yang diperoleh dari para saksi.

Kendati demikian, Tsani tidak mau menunjukkan bukti-bukti tersebut.
“Karena ini kasus etik, pembuktiannya pun kita lebih ke arah materil. Substansi video itu tanpa harus Anda saksikan sudah kita kuatkan di sini,” ujar Tsani. (*)

BACA JUGA:

Proyek Siluman Resahkan Warga, Pemkab Tutup Mata

Mabes Polri Digereduk Korlabi

Ketum FPI Dipanggil Polisi

Jatuhkan Jokowi, Sri Bintang Bakal Diperiksa Polisi

Berdasarkan UUD 1945 Jokowi Tidak Boleh Dilantik

 

 

Proyek Siluman Resahkan Warga, Pemkab Tutup Mata

Redaksi BintangEmpat.com, Sumatera Utara – Proyek siluman pembangunan saluran irigasi Batangilung Bondar Gunung Manaon (BGM) terbengkalai, para petani resah, lokasi tepat di areal persawahan Desa Sababangunan, Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Paluta.

Menurut keterangan dari masyarakat adanya proyek yang terbengkalai di areal persawahan Desa Sababangunan terkesan diabaikan.

Sorot: Oknum Para Kejaksaan Negeri Paluta Kepergok

Tim investigasi media ini Pada 13-09-2019 untuk melaksanakan investigasi dan melihat secara Langsung. Setelah ke lokasi benar adanya proyek yang ditinggalkan begitu saja dengan kondisi yang sangat memprihatinkan.

SOROT JUGA : Pungli Di Samsat Pacitan

Dari keterangan warga yang saat itu ada dilokasi mengatakan, “Sebelum adanya proyek ini, aliran air masih bisa mengalir walaupun tidak begitu lancar, namun setelah adanya proyek dengan kondisi begini, aliran air benar-benar terputus, hingga sampai saat ini kami tidak bisa menanam padi lagi, ” ucap seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya.

Dengan waktu yang sama, juga dijumpai seorang ibu bernama Rm Harahap, menceritakan bahwa proyek ini uda cukup lama ditinggal. “Bukan hanya aliran air yang terputus, namun badan jalan dari Sababangunan menuju desa Gunung Manaon juga terputus untuk kendaran roda dua, semua hasil panen kebun kami harus dipikul untuk melewati aliran air dan jalan yang terputus ini, ” keluhnya.

BACA: Angel Hamil Kades Lecari Dipolisikan

Menurut dari salah satu sumber PPL PALUTA yang saat itu dihubungi melalui telepon yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, “Bahwa kelompok tani yang resah akibat terputusnya aliran air ini antara lain, di desa kecamatan portibi Poktan desa Gunung manaon 1 Saba Jae, Saba Julu, Makmur, Hasambi, Khasambi dengan luas baku 180 ha, desa Sipirok yaitu Poktan Batang Pane, Rimni Tahi, Sipirok Tani, total luas 90 ha. Untuk kecamatan Padang Bolak, desa Sababangunan dengan 3 POKTAN, yaitu GARUGUR, SUKAMAKMUR, KENARI dengan total 155 hektar.

Para petani ini sangat resah akibat gagalnya proyek ini, dan berharap kepada pemerintah supaya segera membangunnya kembali, juga kepada penegak hukum supaya mengaudit dan mengusut tuntas masalah proyek ini.

Soleh Hasibuan pengawas saluran Irigasi Batangilung yang saat dihubungi melalui telpon selukarnya mengatakan, “Proyek ini terkendala karena belum ada dana. ”

*(Harahap Kuro Kuro).

Mabes Polri Digeruduk Korlabi

 

Tahlil dan doa untuk alm Bj Habibi dipimpin oleh Hb Idrus Alhabsi.

Redaksi, Jakarta – Hari ini tepatnya Jum’at (13/9/2019), bada sholat Jum’at di Masjid Alazhar, alumni 212 turun dengan aksi damai kembali longmarch ke depan Mabes Polri jln. Trunojoyo, Jakarta Selatan.

Aksi damai ini di pimpin oleh Korlab, Damai Hari Lubis, Wakorlap 1 Ust Subhan dan wakorlap 2 Novel Bamukmin.

Baca: Angel Hamil Kades Lecari Dipolisikan

Sedangkan yang menyelenggarakn aksi damai ini adalah Korlabi (Kordinator Pelaporan Bela Islam) yang diketuai oleh Damai hari lubis, serta Sekjen korlabi Novel Bamukmin.

Adapun agenda yang dijalankan tadi sore adalah tahlil, zikir dan sholawat untuk almarhun Prof Bj Habibi, juga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan membaca Pancasila dipimpin oleh ust Haris dan dilanjutkan dengan Sholat Asar berjamaah.

Tampak delegasi yang bertatap muka dengan Kabid Humas Mabes Polri . Dari kiri Damai hari lubis , Ust Maman , Ust Eka Jaya , H Basir , Nurdiyati Akma , Hb Idrus , Ust Joban serta Ust Abd kadir..

Menurut Novel Bamumin, “Pada aksi damai kali ini tuntutannya adalah polisi segera memproses hukum para pemberontak/ perusuh Papua yang juga telah mengibarkan Bendera Bintang Kejora, serta usut persekusi bendera tauhid yang dilakukan oleh oknun aparat kepolisian, serta stop kriminalisasi ulama yang saat ini mengarah kepada ulama kami yaitu KH Ahmad Sobri Lubis selaku ketum FPI dan juga usut tuntas tragedi berdarah 21-22 mei 2019, ” pinta Novel.

BACA: Ketum FPI Dipanggil Polisi

Delegasi 12 orang dari perwakilan ormas serta elemen keumatan yaitu:
1. Ust slamet maarif ketum PA 212
2. Hb idrus alhabsi ketua LDF FPI
3. Ust Abd Kadir, Dpp Fpi
4. Kh Sahid Joban Lc bidang dakwah DPP FPI
5. Jawara 411
6. Ust Maman, Panglima LPI
7. Damai Hari lubis, Korlap
8. Dr Nurdiati Akma
9. Ust Eka Jaya dari Bang Japar
10. Ust Basyir dari Brigade 212.

Sholat Ashar berjamaah dipimpin oleh Ust Haris Ubaidilah.

Novel melanjutkan, “Alhamdulillah diterima di dalam gedung mabes polri dan disambut baik oleh Polisi, ” ujarnya.

Video Jokowi Tidak Setuju KPK

Peserta aksi ini kurang lebih diikuti seribuan orang termasuk Emak-emak militan.
Aksi membubar diri persis pukul 16.00 Wib, sesuai jadwal yang sudah ditentukan. (*).

 

 

Ketum FPI Dipanggil Polisi

 

Redaksi, Jakarta – Press Release- Terhadap pemberitaan yang tersebar di Media, terkait pemanggilan Ustad Shobri Lubis yang dihubung-hubungkan dengan proses perkara Eggi Sudajana, SH. MHum (ES)
Melalui tulisan ini, resmi saya nyatakan melalui press release ini, selaku Pengacara ES, menggunakan hak klarifikasi kepada Media untuk diketahui publik, agar tidak menimbulkan fitnah oleh karena praktek divide et empera atau pecah belah atau adu domba oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan memang menginginkannya.

S O R O T : Pungli Di Samsat Pacitan

Selanjutnya saya sampaikan untuk dan atas nama klien.

I. Bahwa sepengetahuan saya, saat saya dampingi selaku Ketua Tim Hukum BES dihadapan penyidik Polda Metro Jaya:

1. Di BAP klien saya ES tidak pernah sebut nama Ustadz Shobri Lubis dan faktanya pun tidak tertulis namanya pada BAP.

2. Klien saya tidak pernah tanda tangani BAP.

3. Setelah saya konfirmasi malam ini dengan ES ( klien ) terkait tgl 17 April 2019 waktu di Kertanegara,Jakarta, ES menyatakan baik secara lisan ( by phone ) maupun tertulis, bahwa : “Saat pidato people power, Ustadz Sobri, memang tidak ada di TKP. ”

II. Bahwa peristiwa sebenarnya secara fakta hukum adalah:

1. Logikanya bagaimana mungkin Ustad Shobri Lubis jadi saksi a quo in cassu ( terkait kasus ES ?)

2. Kesimpulan :

– ES TIDAK BERSALAH karena kasus tanggal 17 April 2019 beliau hanya ingin Ganti Presiden melalui Pilpres (saat pemilu pilpres dan klien selaku anggota badan pemenangan salah satu pasangan capres-cawapres 2019), itu Legal Konstitusional bukan MAKAR.

– Ustad SOBRI lebih tidak salah lagi, karena tidak hadir di lokasi Kasus 17 April 2019.

BACA: Jatuhkan Jokowi, Sri Bintang Bakal Diperiksa Polisi

Demikian, mudah-mudahan pers release ini bisa membantu menjernihkan hal yang fakta terjadi terkait pemanggilan oleh penyidik Polda kepada Ustad Shobri Lubis, kemarin Hari Rabu 11 Sept 2019, yang marak beritanya di media seolah dikait-kaitkan dengan proses hukum ES.

Tangerang Selatan, 12 September 2019.

Kuasa Hukum ES, Damai Hari Lubis, SH.,MH. Ditulis oleh Novel Bamumin dikirim ke WhatsApp Redaksi BintangEmpat.Com.

BACA: Angel Hamil Kades Lecari Dipolisikan

Sebelumnya Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Ahmad Sobri Lubis. Sobri diperiksa sebagai terlapor dalam kasus dugaan makar bersama Eggi Sudjana.

“Iya terlapor,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada wartawan, Rabu (11/9/2019).

BACA: Relawan Prabowo-Sandi Dibebaskan Meski Bersalah

Argo menerangkan, kasus itu dilaporkan oleh Suriyanto ke Bareskrim Polri pada tanggal 19 April 2019 lalu. Ada sejumlah nama yang dilaporkan oleh Suriyanto saat itu, di antaranya Sobri dan juga Eggi Sudjana.”Pelapor itu melaporkan beberapa nama, salah satunya ada Pak Eggi, ada Sobri,” jelas Argo.

Argo mengatakan bahwa pemanggilan terhadap Sobri adalah untuk mengklarifikasi atas laporan tersebut. Sobri dapat menggunakan kesempatan itu untuk memberikan penjelasan kepada polisi atas laporan tersebut.

BACA: BJ Habibie Meninggal Dunia

Dalam surat panggilan bernomor SPgl/9325/IX/2019/Ditreskrimum, Sobri bakal diperiksa sebagai saksi untuk laporan yang dibuat oleh Suriyanto. Laporan itu teregister dengan nomor laporan LP/B/0391/V/2019/Bareskrim tanggal 19 April 2019.

Laporan itu terkait dugaan tindak pidana kejahatan makar dan atau menyiarkan berita atau menyiarkan kabar yang tidak pasti sebagaimana dimaksud pasal 107 KUHP dan atau pasal 110 KUHP Jo pasal 87 KUHP dan atau pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Laporan itu terkait dugaan tindak pidana kejahatan makar dan atau menyiarkan berita atau menyiarkan kabar yang tidak pasti sebagaimana dimaksud pasal 107 KUHP dan atau pasal 110 KUHP Jo pasal 87 KUHP dan atau pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Peristiwa yang dilaporkan itu terjadi pada 17 April lalu di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dihubungi terpisah, kuasa hukum FPI Sugito Atmo Pawiro membenarkan pemanggilan terhadap Sobri. Namun, ia menyebut bahwa Sobri tak bisa memenuhi panggilan itu.

“Beliau sekarang masih di Aceh kegiatan safari dakwah, itu kan baru panggilan perdana sebagai saksi, dia baru pulang hari Jumat,” tutur Sugito.

Sugito pun mengaku tak tahu alasan Sobri diperiksa sebagai saksi. Ia juga mengaku perihal laporan tersebut. Apalagi, Sugito mengklaim bahwa Sobri tak berada di Kertanegara pada 17 April lalu.

“Saya enggak tahu sebagai saksi siapa, masih simpang siur juga masalahnya,” ujarnya. (*).

 

 

*Red.

 

Berdasarkan UUD 1945 Jokowi Tidak Boleh Dilantik

 

Mochamad Toha
Mochamad Toha.

“Berdasarkan UUD 1945 Jokowi Tidak Boleh Dilantik”

Redaksi BintangEmpat.Com, Opini ini ditulis oleh: Mochamad Toha.

Rangkaian pertemuan Ketum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo, dilanjutkan pertemuan Prabowo – Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Prabowo – mantan Kepala BIN AM Hendropriyono, perlu dicermati.

Kabarnya, setelah bertemu dengan Hendro, Prabowo juga akan bertemu dengan Ketum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Adakah pembicaraan yang sangat penting dalam pertemuan-pertemuan tersebut? Sudah pasti ada!
Baik Jokowi, Megawati, maupun Hendro dan SBY, sebenarnya sudah tahu, meski paslon 01 Joko Widodo – Ma’ruf Amin dinyatakan sebagai pemenang Pilpres, 17 April 2019, namun ternyata berdasarkan UUD 1945 mereka tidak bisa dilantik.

BACA: Bayar Bunga Bank Rp 250 Milyar Sebulan Bulog Terancam Bangkrut

Kalau Jokowi – Ma’ruf tetap dilantik, maka MPR justru melanggar konstitusi (pasal 6A UUD 1945 itu). Karena, kedudukan UUD 1945 ditempatkan di posisi tertinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

Artinya, kalau ada aturan perundang-udangan yang bertentangan dengan UUD 1945, maka bisa dinyatakan batal demi hukum. Secara hukum, MPR wajib patuh pada UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

BACA: Jatuhkan Jokowi, Sri Bintang Bakal Diperiksa Polisi

Semua UU, Peraturan, Keppres, dan Kepmen wajib patuhi UUD 1945. Yang bertentangan dengan isi UUD 1945, harus dibatalkan atau gagal demi hukum. Inilah yang dibahas saat pertemuan Prabowo dengan Megawati, Hendro, dan SBY nantinya.

Para elit politik sudah tahu jika Jokowi tak bisa dilantik MPR, karena PKPU tentang Pilpres melawan UUD 1945. DPR terpilih juga tak bisa mengubah UUD 1945 dengan amandemen, karena perubahan hanya berlaku untuk Pilpres 2024. Bukan 2019!

BACA: Angel Hamil Kades Lecari Dipolisikan

Jadi, Jokowi – Ma’ruf terancam gagal dilantik sebagai Presiden – Wapres RI periode 2019-2024. Meski menang secara yuridis formal, secara politis Jokowi – Ma’ruf bisa saja gagal dilantik oleh MPR, sesuai pasal 6A UUD 1945.
Menang pada Pilpres 2019 lalu, tapi tak otomatis bisa dilantik. Sesuai pasal 6A UUD 1945, mengharuskan agar pemenang pilpres harus menang di 50% wilayah provinsi dan tidak boleh ada suara di wilayah provinsi yang di bawah 20 persen.

Paslon 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno tidak menang secara nasional (menurut KPU), tapi keduanya menang di 26 provinsi, tidak ada perolehan suara di bawah 20 persen. Dengan demikian maka Prabowo menang 2 poin versi UUD 1945, Jokowi menang hanya 1 poin.

BACA: Ijin Dari Bapeten Belum Kelar Direktur RSUD Jadi Tersangka

Solusinya: Pertama, MPR harus bersidang untuk melantik Prabowo – Sandi, bukan melantik Jokowi – Ma’ruf. Kalau MPR ngotot melantik Jokowi, itu melanggar UUD 1945. Lagi pula kalau Jokowi – Ma’ruf dilantik, maka ada 26 provinsi yang kecewa.
Kedua, pemilihan ulang. Banyak rakyat tidak mau pilpres ulang karena mereka yakin bahwa pemenang pilpres adalah Prabowo – Sandi. Jadi, tidak ada alternatif lain kecuali MPR harus melantik Prabowo – Sandi sebagai Presiden dan Wapres RI 2019-2024.
Perlu dicatat, UUD 1945 hanya bisa diubah melalui amandemen dalam Sidang Umum MPR, bukan melalui sidang MK atau keputusan KPU yang memenangkan Jokowi – Ma’ruf. Kalau ada putusan yang bertentangan dengan isi UUD 1945, maka batal demi hukum.

BACA: Mujahid 212 Bakal Gelar Aksi Didepan Mabes Polri

Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 menyatakan, paslon Presiden dan Wapres yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi Presiden dan Wapres.

Dalam pasal tersebut ada tiga syarat dalam memenangkan Pilpres, yakni memperoleh suara lebih dari 50 persen, memenangkan suara setengah dari jumlah provinsi (17 provinsi) dan terakhir, di 17 provinsi lainnya kalah minimal suara 20 persen.
“Jangan lupa masalah itu sudah diputus MK tahun 2014. MK memutuskan kalau pasangan capres hanya dua, maka yang berlaku adalah suara terbanyak, tanpa memperhatikan sebaran pemilih lagi,” kata Yusril Izha Mahendra, mantan penasehat hukum Jokowi – Ma’ruf.

BACA: Pemuda NTB Tewas Dikeroyok Oknum Polisi

Pada 2014, MK berpendapat pasal 6A ayat (3) UUD 1945 tidak berlaku ketika hanya terdapat dua pasangan calon sehingga pasangan yang mendapat suara lebih dari 50 persen, tidak perlu lagi menggunakan aturan tentang sebaran.
Menurutnya, kalau ada lebih dari dua pasangan, maka jika belum ada salah satu pasangan yang memperoleh suara seperti ketentuan di pasal 6 UUD 1945, maka pasangan tersebut belum otomatis menang. Maka ada putaran kedua.

Yusril menambahkan, pada putaran kedua, ketentuan itu tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah yang mendapat suara terbanyak. “Begitu juga jika pasangan sejak awal memang hanya dua, maka yang berlaku adalah suara terbanyak,” kata Yusril.

BACA: Kakak Kandung Ustaz Felix Siauw Masuk Islam

Namun, yang dilupakan Yusril adalah bahwa Jokowi – Ma’ruf tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal 6A ayat (3) tersebut. Jokowi – Ma’ruf hanya menang di 8 provinsi, tidak sampai separuh dari jumlah provinsi (17 provinsi).
Sedangkan Prabowo – Sandi menang di 26 provinsi, tidak ada perolehan suara di bawah 20 persen. Sehingga, keduanya telah memenuhi syarat sesuai pasal 6A ayat (3) UUD 1945 itu. Inilah dasar hukumnya mengapa Jokowi – Ma’ruf tidak bisa dilantik.
Berikut bunyi lengkap Pasal 6A UUD 1945:
(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

BACA: Esemka Bukan Mobil Nasional

Coba simak, dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, secara implisit dapat dikatakan Jokowi – Ma’ruf belum bisa dinyatakan sebagai pemenang karena belum “setengah jumlah provinsi”.

Karena tak bisa dilantik, maka Prabowo – Sandi yang memenuhi syarat itulah yang harus dilantik MPR. Prabowo – Sandi menang di lebih dari setengah jumlah provinsi, yakni tepatnya 26 provinsi dengan suara lebih dari 20 persen suara.

BACA: Kursi Yang Kalian Rebutkan Ada Darah Segar Harun Al Rasyid

Jokowi – Ma’ruf sendiri  masih ada beberapa provinsi yang perolehan suaranya kurang dari 20 persen. Makanya, kalau Jokowi sangat ingin bertemu Prabowo itu tidak lain maksudnya adalah untuk mendapatkan legitimasi Prabowo secara politis.
Perlu dicatat, jika Prabowo memberi jalan pada Jokowi – Ma’ruf untuk dilantik di MPR, justru mantan Danjen Kopassus ini bisa dianggap telah melanggar UUD 1945. Karena itulah, dia harus bisa menerima keputusan MPR atas dirinya.

Bersama Sandi, Prabowo dilantik MPR sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024. Ini juga perlu dicatat bahwa MK tidak berhak untuk mengubah UUD 1945. Catat! UUD 1945, bukan UU! Kedudukan MK tidak boleh di atas UUD 1945.

BACA: OKTOBER 2019 PRABOWO-SANDI DILANTIK

MK itu tak berwenang mengganti atau memasukkan norma baru ke dalam materi muatan (ayat, pasal dan/atau bagian) UU yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa salah satu wewenang MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

BACA: Warga Papua Datangi Markas FPI Kota Malang
Demikian yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Jadi, jika ada putusan MK yang bertentangan dengan UUD 1945 maka dinyatakan batal demi hukum! Dan semua pihak harus menerima dan menghormati itu! (*)

*(Opini ini ditulis oleh: Mochamad Toha).

 

Bayar Bunga Bank Rp 250 Milyar Sebulan Bulog Terancam Bangkrut

 

 

Redaksi BintangEmpat.Com, Jakarta – Masalah penyaluran beras sejahtera yang sebelumnya dilakukan Perum Bulog dan dipindahkan ke Kementerian Sosial dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), masih menyisakan masalah.

Bulog menilai kebijakan tersebut menjadi “musibah”. Karena sebelumnya anggaran rastra sejak 2010 dikelola oleh Bulog. Sedangkan mulai tahun ini, anggaran rastra yang dikonversi menjadi BPNT dikelola Kemensos.

Masalahnya, Bulog diberi penugasan menyerap beras hasil petani dalam jumlah yang besar. Biasanya, anggaran rastra dipakai seluruhnya untuk membeli hasil serapan Bulog ke masyarakat miskin.

Namun, hal itu tak dapat lagi dilakukan. Sebab dalam penyediaan stok beras di tingkat pedagang, tak ada kewajiban untuk menyerap beras Bulog, alias swasta juga dapat menyuplai.

Alhasil uang yang sudah dipakai Bulog membeli beras petani terancam tak bisa kembali. Hal itu bahkan dinilai bisa membuat Bulog bangkrut.
“Ini kalau Bulog tidak diberikan peluang, maka Bulog akan kolaps dan nanti akan hilang karena akan dinyatakan rugi besar,” ucap Direktur Utama Bulog, Budi Waseso, dalam Rapat Gabungan di Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin (9/9).

Berikut 3 fakta mengenai kisruh dana BPNT antara Perum Bulog vs Kemensos yang dilansir dari kumparan:

1. Bulog Tanggung Bunga Utang Besar

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, menyebut pihaknya kini harus menyiapkan uang sebesar Rp 14-16 miliar per hari, atau Rp 240-250 miliar per bulan untuk membayar bunga pinjaman bank untuk menyerap bahan pangan hasil petani.
“Ada penugasan untuk menyerap bahan pokok, itu uangnya dari pinjaman semua. Hari ini tiap hari kami siapkan anggaran Rp 14-16 miliar untuk bayar bunga dan operasional, sebulan Rp 240-250 miliar untuk bunga saja, belum pokok pinjaman,” kata Buwas.
Saat disinggung mengenai jumlah pinjaman dan bunga yang harus dibayar Bulog, dia mengaku tak hafal. Namun, menurut Buwas, hal tersebut memberatkan Bulog lantaran kini bantuan beras miskin (raskin) dialihkan jadi BPNT yang dananya dikelola Kemensos.
Dia mengaku meski Presiden Joko Widodo menyebut Bulog akan menjadi penyalur tetap beras untuk program BPNT, tetapi hal itu belum terealisasi sepenuhnya. Buwas berharap, Kemensos dapat menunaikan perintah Jokowi.
“Tapi di lapangan sampai saat ini dari pihak ketiga masih belum ikhlas diserahkan ke Bulog. Kita terus berusaha dan bertempur,” kata Buwas.

 

2. Bulog Sempat Dapat Angin Segar

Saat bertemu di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, pada Kamis (4/7), Menteri Sosial Agus Gumiwang berjanji memberikan prioritas bagi Perum Bulog sebagai penyalur beras dalam program BPNT, yaitu lebih dari 70 persen.
“Untuk menyelamatkan stok beras Bulog yang berlimpah saat ini, khusus 2019 Perum Bulog dapat ditunjuk langsung sebagai Manajer Penyediaan untuk program BPNT,” ujar Agus di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Kamis (4/7).
Sementara di Gedung DPR pada Senin (9/9), Buwas mengaku rencana Mensos itu belum seluruhnya terealisasi. Dia menargetkan pada tahun ini dapat menyalurkan beras Bulog untuk BPNT sebanyak 700 ribu ton.
“Nah sekarang kita disuruh bersaing, tidak boleh dimonopoli Bulog. Itu kan (BPNT) program pemerintah, dan kualitas beras Bulog kita jaga betul,” katanya.

3. Anggaran Bulog Rp 20,8 Triliun Pindah ke Kemensos

Pada tahun ini, Kemensos menerima Rp 20,8 triliun dari APBN untuk menjalankan program BPNT. Sebelumnya, anggaran itu dialokasikan ke Bulog untuk program rastra.
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso sempat meminta dukungan ke DPR agar anggaran itu bisa kembali ke Bulog.
“Mohon dukungan agar alokasi pada Kemensos untuk dapat mengakomodir kegiatan bansos rastra sesuai usulan Bulog melalui mekanisme rastra, bukan BPNT,” kata Buwas, sapaan akrabnya dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi IV DPR, Jakarta, Kamis (20/6).
Buwas menyebut, penyimpanan stok yang besar akibat tak tersalurkan berpotensi menurunkan mutu beras dan meningkatkan biaya pengelolaan. Dia pun meminta agar pemerintah juga menerbitkan kebijakan penyaluran beras rutin untuk Bulog.
“Potensi kami rugi sangat besar bila kami tidak mendapatkan kegiatan supply. Hari ini kami mohon dukungan agar segera terealisasi. Anggota kami di lapangan mulai resah,” tegas Buwas. (*).

Jatuhkan Jokowi, Sri Bintang Bakal Diperiksa Polisi

 

 

 

Redaksi BintangEmpat.Com, Jakarta – Aktivis gaek Sri Bintang Pamungkas akan dipanggil penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan ujaran kebencian.

Sri Bintang dilaporkan oleh Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) buntut ajakan untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2019.

Berita Terkait: Sri Bintang Pamungkas Bakal Jatuhkan Jokowi

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, rencana penggilan dijadwalkan pada hari Rabu (11/9/2019).

Sementara, pihak pelapor telah dimintakan keterangannya.
“Rencananya (Sri Bintang dipanggil) pada Rabu tanggal 11 September,” kata Argo saat dikonfirmasi, Senin (9/9/2019).

BACA: Ijin Dari Bapeten Belum Kelar Direktur RSUD Jadi Tersangka

Sementara itu, Sri Bintang mengakui ia belum menerima surat pemanggilan dari polisi.
“Saya tidak tahu. Kalau benar dipanggil, suratnya sampai hari ini, panggilan adalah untuk Kamis, harus selang tiga hari. Hari inibelum ada surat,” kata Sri Bintang.

Laporan kepada polisi itu dibuat oleh Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI). Mereka melaporkan Sri Bintang pada Rabu (4/9/2019) sore.

BACA: Angel Hamil Kades Lecari Dipolisikan

Ketua Umum PITI Ipong Hembing Putra mengatakan, merasa keberatan atas seruan yang dibuat oleh Sri Bintang.
Ipong mengatakan, dalam video yang tersebar di media sosial, Sri Bintang mengajak untuk menggagalkan pelantikan Jokowi – Maruf Amin pada 20 Oktober 2019.

Laporan itu teregister dalam nomor LP TBL/5572/IX/2019/PMJ/Dit. Reskrimsus dengan terlapor bernama Ipong Wijaya Kusuma dan terlapor Sri Bintang Pamungkas. Pasal yang disangkakan yakni Pasal 28 ayat 2 junto Pasal 45 ayat (2) UU RI nomor 19/2016 tentang ITE atau Pasal 160 KUHP.  (*)

Angel Hamil Kades Lecari Dipolisikan

Angel tunjukkan alat tes kehamilan.

Redaksi, Jawa Timur – Bukan gretak sambal, Angel serius melaporkan Busro, gara-gara tak kunjung menepati janji menikahi. Busro yang menjabat Kepala Desa (Kades) Lecari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Ia dituduh menghamili Angel (19), wanita asal Blitar, (10/9/2019).

Ibu Hamil Duel Dengan Jambret Kapolres Beri Penghargaan

 

Didampingi sejumlah rekannya, Angel melapor ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Pasuruan. Ia meminta agar Kades Lecari bertanggung jawab atas perbuatan yang mengakibatkannya hamil diluar nikah. “Saya minta pertanggung jawaban dari pak kades,” kata Angel kepada penyidik.

Ia menceritakan, perkenalannya dengan Busro diawali melalui pesan Whatsapp. Percakapan di medsos ini akhirnya makin intens dan dilanjutkan dengan ajakan untuk bertemu langsung pada 23 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB.

BACA: Eksekusi PT KAI Dianggap Brutal

“Saya dibujuk dan dirayu. Saya dijanjikan mau dinikahi dan dikasih uang. Ya akhirnya saya mau diajak berhubungan badan. Tapi sekarang saya hamil, dia tidak mau bertanggung jawab dan menghilang,” jelas Angel yang bekerja di sebuah salon kecantikan di Sidoarjo.

Ia memilih melaporkan kades Lecari ke polisi karena janji manisnya tidak pernah ditepati. Bahkan sejak ia menceritakan kehamilannya, Angel kesulitan menghubunginya.

BACA:  Oknum Polisi Hobi Selingkuhi Istri Orang Digerebek

“Uang yang dijanjikan Rp 1,5 juta hanya diberikan Rp 750.000. Dia baru memberikan setelah saya tagih terus,” ungkapnya.

Sementara itu, Kanit PPA Satreskrim Polres Pasuruan Ipda Sunarti mengaku menerima laporan pengaduan korban. Dalam waktu dekat ini, ia akan melakukan klarifikasi dari terlapor. “Pengaduan korban sudah kami terima dan segera ditindak lanjuti,” kata Ipda Sunarti.

Busro Kades Lecari klarifikasi ke Camat Sukorejo.

Sementara itu, Kades Lecari, Busro, menepis tuduhan bahwa ia telah menghamili seorang perempuan. Namun ia mengaku kenal dan pernah berhubungan badan dengan Angel di sebuah villa di kawasan Tretes Kecamatan Prigen.

BACA: Heboh Pasangan ASN Pasuruan Selingkuh Digerebek Suaminya

“Dia yang pertama kali telepon dan mengajak bertemu. Dia mengaku mendapat nomer telepon saya dari seorang temannya,” kata Busro yang memberikan klarifikasi di hadapan Muspika Sukorejo, dikutip dari Jatimtimes.com, (9/9/2019).

Dari pertemuan tersebut, keduanya bersepakat melanjutkan hubungan perkenalannya dengan bercengkerama di sebuah vila. Angel yang memperkenalkan diri sebagai purel juga bercerita tentang beban kehidupan keluarga yang harus ditanggungnya.

BACA: Polres Sampang Gagal Ungkap Penyerangan Kantor Media

Sekitar satu jam kemudian, lanjut Busro, keduanya berpisah. Tentu saja ia juga telah memberikan sejumlah uang ratusan ribu kepada Angel sebagi tips kebersamaannya.

“Seminggu kemudian, ia mengirim foto alat tes kehamilan. Ia mengaku hamil dan meminta uang untuk menggugurkan kandungannya,” jelas Busro.

Belum ada kata sepakat atas keputusan Angel, Busro mengajak untuk bertemu kembali. Namun Angel sudah tidak bisa dihubungi dan malah memberikan pernyataan ke media.

“Tidak masuk akal kalau saya menghamilinya,” tepis Busro.

Angel Hamil Kades Lecari Dipolisikan

Camat Sukorejo, Diano Vela Feri Santoso, mengaku prihatin atas peristiwa tersebut. Namun sebagai pembina wilayah, ia harus mengklarifikasi persoalan yang terjadi di jajarannya.
“Kami ingin mengetahui persoalan yang sebenarnya untuk segera dicarikan solusi,” kata Camat Diano. (*)

Ijin Dari Bapeten Belum Kelar Direktur RSUD Jadi Tersangka

Keterangan foto: Plh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe Agnes Br Tarigan dan beberapa staf dan tenaga medis saat memberikan keterangan kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (4/9/2019).

 

Redaksi, Sumatera Utara – Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai pidatonya sering menegur instansi agar surat perijinan yang berhubungan dengan pelayanan publik dipermudah, namun tidak bagi Bapeten.

Kepolisian Polisi Daerah Sumatera Utara (Poldasu) menetapkan Direktur RSUD Kabanjahe, dr Arjuna Wijaya, tersangka karena tidak memiliki izin operasional Radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe dari Badan Pengawasan Tenaga Nuklir (BAPETEN) Pusat.

BACA: RSUD Sibuhuan Peras Pasien

Hingga saat ini Poldasu masih menyegel salah satu ruangan radiologi di RSU Kabanjahe.

Kelalaian pihak manajement RSU Kabanjahe milik Pemkab Karo, diduga faktor penyebab tak keluarnya izin pengoperasian instalasi radiologi dan akhirnya bergulir ke ranah hukum. Polda Sumut telah melimpahkan berkas ke Kejari Kabupaten Karo, Senin (2/9).

Pelimpahan berkas dari Polda Sumut ke Kejaksaan Negeri Karo dibenarkan oleh Kasintel Kejaksaan Karo, Arif Kadarman SH MH saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Rabu (4/9).

BACA: Sorot Pelayanan Buruk RSUD Sibuhuan, Nyawa Pasien Terancam

“Benar kami telah menerima limpahan berkas dari Poldasu tahap II terkait kasus izin operasional radiologi RSU Kabanjahe. Dalam hal ini Poldasu telah menetapkan Dirut RSU Kabanjahe sebagai tersangka, terkait kasus ini jenis kasus tindak pidana umum dan saat ini yang menangani kasus tersebut adalah Kasipidum. Untuk lebih jelasnya langsung saja besok tanyakan ke Kasipidum, karena hari ini beliau berhalangan hadir,” jelasnya.

Lambannya proses penerbitan izin operasional instalasi radiologi, Bupati Karo Terkelin Brahmana SH menyayangkan hal itu. Ditetapkannya tersangka Direktur RSU Kabanjahe oleh pihak Polda Sumut, hanya karena masalah surat izin radiologi yang tak kunjung terbit dan akan dikenakan denda.

BACA: Penggelapan Dana Honor RSUD Sibuhuan

Untuk mengetahui secara pasti duduk persoalannya, Bupati Karo selanjutnya mengarahkan wartawan menanyakan langsung kepada Plh Direktur RSU Kabanjahe, Agnes Br Tarigan yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha, apa sebenarnya kendala yang dihadapi sehingga persoalan pengurusan izin operasional radiologi sudah sekian tahun tak bisa diterbitkan. “Coba kalian tanyakan saja langsung agar kita tahu pasti di mana kendala mereka, ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena kita ketahui, bahwa fasilitas radiologi menyangkut kepentingan umum,” tegas Terkelin Brahmana SH di ruang kerjanya, Rabu (4/9) petang.

Plh Direktur RSU Kabanjahe, Agnes br Tarigan mengakui kelalaian mengurus izin operasional radiologi ke Bapeten dan hingga saat ini tidak bisa digunakan alat tersebut. “Kami juga telah dimintai keterangan dari penyidik Poldasu terkait hal itu,” katanya.

BACA: RSUD Sibuhuan Lumpuh, Managemen Bentrok Dan Pasien Terlantar

Ia menjelaskan, pihaknya mengajukan permohonan izin operasional alat itu ke Bapeten pada tahun 2018. “Pada Agustus 2018 ada beberapa poin administrasi dari pihak Bapeten tidak dapat dipenuhi,” ungkapnya.

Karena itu katanya, persoalan ini telah menyangkut hukum dan pihak Bapeten meminta setelah tuntas proses persidangan agar pihak RSU Kabanjahe memenuhi berkas administrasi lainnya.

Kasus tersebut menarik perhatian publik, menurut Leo salah satu warga di Sumatera Utara ini berkomentar. “Mohon diperhatikan, karena RSUD Kaban Jahe ini adalah milik pemerintah yang melayani semua lapisan masyarakat dan hanya ada 1 pesawat sinar-X yang dimiliki, bisa jadi akan ada korban nyawa dan amuk massa, ” pesan Leo. (*).

Adv.

 

‘Jajan’ Di Villa Tretes, Kades Dituding Hamili ABG

 

Redaksi, Jawa Timur – Busro, Seorang oknum Kepala Desa (Kades) Lecari, Kecamatan Sukorejo, Pasuruan, dituding melakukan hubungan intim diluar nikah, dengan Angel (red=Anjel) Anak Baru Gede (ABG) hingga hamil. Hubungan terlarang (intim) tersebut dilakukan di Villa Tretes kawasan Prigen sejak bulan Agustus 2019.

BACA: Relawan Prabowo-Sandi Dibebaskan Meski Bersalah

Dalam modusnya oknum Kades itu mengajak jalan-jalan ABG ke kawasan Tretes dengan mengiming-iming membelikan perhiasan dan memberi uang Rp 1,5 juta, kemudian diajak masuk ke dalam villa. Bujuk rayuan gombal tersebut akhirnya masuk ke benak hati sang ABG, yang akrab dengan nama samaran Angel.

Menurut Angel, ABG asal Blitar ini telah disetubuhi oleh Kades di Kecamatan Sukorejo berinisial Br (Busro) hingga hamil. Perempuan 19 tahun ini awalnya kenal Kades sekitar petengahan Agustus 2019.

BACA: Oknum Kades Di Pasuruan Hamili ABG

“Di hari berikutnya saya diajak ketemuan dengan diiming-iming dibelikan perhiasan. Berikutnya diajak jalan-jalan dan tiba-tiba mengarah ke kawasan Tretes. Di situ saya diajak ke dalam kamar villa dan lagi-lagi di iming-iming uang senilai Rp 1,5 juta asal menuruti kemaunya. Dari situ saya dipaksa dan disetubuhi olehnya,” ungkap Angel, Jum’at (6/9/2019).

Lanjutnya Angel, hingga beberapa hari ini perutnya mengalami mual dan muntah.

“Setelah saya cek dengan alat tespek ternyata positif hamil. Terus terang saya kesal dan meminta kepala desa untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya. Namun Br tidak mau bertanggung jawab dan selalu menghindar dari saya. Kami punya bukti percakapan sewaktu saya telpon dengan Br dan ia meminta kekeluargaan, namun sampai saat ini tidak ada ujungnya,” pungkasnya.

Klarifikasi Busro, Kades Lecari

 

Kades Lecari saat klarifikasi di hadapan Muspika Sukorejo
Kades Lecari saat klarifikasi dihadapan Muspika Sukorejo.

Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Ibarat pepatah, nasib apes dialami Busro, Kepala Desa (Kades) Lecari, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.

Maksud hati menghibur diri, ia malah ketiban sial dituduh menghamili Angel, ABG 19 tahun, seorang perempuan asal Blitar. Bahkan perempuan yang diketahui sebagai purel ini berencana melaporkan Kades Lecari ke polisi.

BACA: Papua Memanas, Satu Anggota TNI Tewas Terkena Panah

Sementara itu, Kades Lecari, Busro, menepis tuduhan bahwa ia telah menghamili seorang perempuan. Namun ia mengaku kenal dan pernah berhubungan badan dengan Angel di sebuah villa di kawasan Tretes Kecamatan Prigen.

“Dia yang pertama kali telepon dan mengajak bertemu. Dia mengaku mendapat nomer telepon saya dari seorang temannya,” kata Busro yang memberikan klarifikasi di hadapan Muspika Sukorejo, dikutip dari Jatimtimes.com, (9/9/2019).

Dari pertemuan tersebut, keduanya bersepakat melanjutkan hubungan perkenalannya dengan bercengkerama di sebuah vila. Angel yang memperkenalkan diri sebagai purel juga bercerita tentang beban kehidupan keluarga yang harus ditanggungnya.

Sekitar satu jam kemudian, lanjut Busro, keduanya berpisah. Tentu saja ia juga telah memberikan sejumlah uang ratusan ribu kepada Angel sebagi tips kebersamaannya.

“Seminggu kemudian, ia mengirim foto alat tes kehamilan. Ia mengaku hamil dan meminta uang untuk menggugurkan kandungannya,” jelas Busro.

BACA: Cettar.. Bayar Pajak Kendaraan Cukup Datang Ke Indomaret

Belum ada kata sepakat atas keputusan Angel, Busro mengajak untuk bertemu kembali. Namun Angel sudah tidak bisa dihubungi dan malah memberikan pernyataan ke media.

“Tidak masuk akal kalau saya menghamilinya,” tepis Busro.

Camat Sukorejo, Diano Vela Feri Santoso, mengaku prihatin atas peristiwa tersebut. Namun sebagai pembina wilayah, ia harus mengklarifikasi persoalan yang terjadi di jajarannya.

“Kami ingin mengetahui persoalan yang sebenarnya untuk segera dicarikan solusi,” kata Camat Diano. (*)

 

*Red.

Mencetak Aparat Hukum Yang Qur’ani

 

Redaksi, Bogor –  Selasa (10/9) pagi berlangsung Lomba MTQ antar aparat penegak hukum Sekota Bogor memperebutkan Piala Walikota Bogor dengan tema “Melalui MTQ kita mewujudkan aparat penegak hukum dan forum Komunikasi Pimpinan Daerah ( (Forkopimda)
Menjadi sosok generasi qur’ani yang amanah. Polisi, tentara, kejaksaan, Imigrasi, pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.

“Acara MTQ untuk kali pertama ini berlangsung di ruang serba guna Lembaga Pemasyarakatan Paledang, Bogor,” Kata Kepala Lapas Paledang Teguh Wibowo BcIP SH MSi dalam sambutannya.

Hadir Drs Ade Syarief Hidayat, Sekda Kota Bogor mewakili Walikota Bogor yang tidak bisa hadir karena ada agenda lain.

“Andai aparat hukum berdasarkan Al qur’an niscaya keadilan akan tegak seadil-adilnya. Untuk itulah lomba MTQ pertama untuk aparat penegak hukum dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ini diharapkan terus berlangsung tidak hanya kali pertama ini saja, tapi hendaknya berlangsung bergiliran tempatnya.

Ade juga berharap tema ini hendaknya mampu meningkatkan iman kita. Karena andai hati, ucapan dan perbuatan yang selaras akan terlihat sebagai sosok insan kamil.

Adapun juri yang akan menilai setiap peserta yang diberi waktu 7 menit adalah H. Imanudin yang bertugas sebagai Wakil Ketua PN Kota bogor, H. MUH. Abdul Gani berasal dari Dompet Dhuafa, dan Badru Kamal MSi dari Kemenag Kota Bogor.

Deden Yusuf dari Pemkot BOGOR mendapat kesempatan pertama membaca Al imran ayat 101. Susanto membacakan Surah A nisa ayat 1. Dan peserta ketiga dari Lapas Paledang membawakan Surat Al-Imran.

Demikian seterusnya hingga sepuluh peserta yang hadir sebagai peserta mendapatkan kesempatan membacakan kalam Illahi. *(Hans).

Pungli Di Samsat Pacitan

 

 

Redaksi, Jawa Timur – Masih saja terdengar isu miring di Samsat Pacitan, menurut penelusuran Tim Investigasi BintangEmpat.Com pada bulan Mei 2019 sampai sekarang, didapat informasi dari masyarakat atau wajib pajak (wp).

Masyarakat memberikan informasi bahwa ada dugaan praktek pungutan liar (Pungli) di Samsat Pacitan.

“Untuk Fee kendaraan baru roda dua (R2) Rp 128.000, dan untuk Roda empat (R4) Rp 140.000, ” ujar masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya.

BACA JUGA: Cettar.. Bayar Pajak Kendaraan Cukup Datang Ke Indomaret

Tidak hanya itu, ada dugaan pungli terkait buka blokir jual dan persyaratan tanpa KTP yang dinominalkan dengan kisaran ratusan ribu rupiah.

“Silahkan dicek mas, buka blokir jual dinominalkan oleh oknum-oknum dengan kisaran ratusan ribu, kan paling gampang ngecek ini, tinggal buka komputer, terus cari nama WP yang dibuka blokirnya, ” terang masyarakat lainnya kepada tim investigasi media ini yang juga mewanti-wanti jangan sampai namanya disebut.

Menanggapi informasi itu, kami mencoba konfirmasi kepada Ismianto Adi, Administrator Pelaksana (Adpel) yang sekarang menjadi Pengelola Data Pelayanan Perpajakan (PDPP). Namun sayangnya konfirmasi kami ke WhatsAppnya hanya dibaca saja, pada senin (9/9/2019) dan terkesan diabaikan.

Dari kiri, Khofifah Indar Parawansa (jilbab pink) ketika diwawancarai Siwa (Baju biru)

 

Padahal Gubernur Jawa timur, Khofifah Indar Parawansa, ketika menjabat awal, mengajak silaturahmi pimpinan redaksi dari berbagai media yang meliputi media cetak, tv dan online se-Jawa timur, bertempat di gedung negara Grahadi jalan Gubernur Suryo, No.07 Surabaya Jawa timur, pada bulan lalu.

“Ini adalah langkah awal kami untuk menggandeng seluruh jurnalis dari berbagai media, baik dari cetak, tv ataupun online. Mata dan telinga Pemprov sangat terbatas tetapi mata dan telinga jurnalis sangat tajam, maka dari itu tidak ada salah nya jika kita bergandengan tangan,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar parawansa.

Dari kiri, Siwa berjabat tangan dengan Purnomo Sidi.

 

Sebelumnya juga, Kabid Pajak Pemprov Jawa Timur, Purnomo Sidi juga berang jika melihat para Adpel yang malas bekerja, tidak mengikuti arahan dari pimpinan. Purnomo Sidi pun mengingatkan para Adpel. “Jika ada Adpel yang melakukan pungli laporkan pada kami, akan kami beri sangsi tegas, ” ucapnya pada bulan lalu di kantor Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur, ketika ditemui Pimpinan Redaksi media ini.

Hadi yang akrab disapa Siwa ini yang juga Pimpinan Redaksi BintangEmpat.Com buka suara. “Jika Adpel sudah tidak bersemangat kerja atau memperkaya diri, maka sudah sepantasnya dijadikan staff biasa dan jika terbukti melakukan pungli maka sangsi tegas harus diberikan, ” terang pria kelahiran Lamongan ini.

“Masyarakat sudah mengakui bahwa pelayanan Samsat sejatim memang bagus,mudah dan cepat. Namun hanya karena ulah Adpel seperti itu maka akan menjadi rusak Samsat itu,” puji Siwa, pria yang mempunyai rambut gondrong ini.

Lanjut Siwa, “Jika sehari ada 200 kendaraan unit baru, maka tinggal menjumlahkan saja, maka akan didapat jumlah yang fantastis hampir tembus satu milyar, ” Siwa mengandaikan.

“Belum lagi buka blokir, tinggal mengalikan saja,” pungkas Siwa ketika dikonfirmasi melalui selulernya.

*(Tim).

 

Relawan Prabowo-Sandi Dibebaskan Meski Bersalah

 

 

Redaksi, Jakarta – Pimpinan Garuda Emas di Nusa Tenggara Barat (NTB), Rendy Bugis Petta Lolo dibebaskan esok hari, Selasa (10/9/2019) lantaran divonis 3 bulan 20 hari.

BACA: Mujahid 212 Bakal Gelar Aksi Didepan Mabes Polri

Hukuman pidana tahanan itu sudah dipenuhi oleh Rendy selama ditahan hingga akhirnya menjalani sidang.
“Nah 3 bulan 2 harinya besok sehingga besok terdakwa pun harus sudah dikeluarin,” ujar Julianto, salah satu kuasa hukum terdakwa kerusuhan 21-22 Mei, usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/9/2019), dilansir dari kompas.com.

BACA: ACTA Akan Judicial Review RKUHP Apabila Disahkan

Ia mengatakan, untuk bebas pihak terdakwa hanya tinggal mengurus administrasi.

Menurut dia, putusan hakim dinilai obyektif. Sebab, kliennya memang berada di lokasi kerusuhan kala itu.
Adapun Rendy merupakan salah satu pendukung Prabowo-Sandiaga. Garuda Emas, organisasi yang diikutinya, adalah organisasi relawan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 itu.

BACA: Sri Bintang Pamungkas Bakal Jatuhkan Jokowi

Selain Rendy, ada pula enam terdakwa lainnya yakni Abdurrais Ishak, Jumawal, Zulkadri Purnama Yuda, Vivi Andrian, Syamsul Huda, dan Yoga Firdaus dibebaskan besok.

Rendy dan terdakwa lainnya dinyatakan bersalah atas kasus dugaan melawan kuasa umum yang sedang menjalankan tugasnya.

Sebab, Rendy dan terdakwa lainnya masih berada di lokasi kerusuhan meski aparat kepolisian telah mengimbau untuk keluar dari lokasi tersebut.

BACA: Oknum Kades Di Pasuruan Hamili ABG

Senada dengan Hamid Jafar yang juga kuasa hukum dari mereka, dia mengatakan, “Selain Rendy, ada pula enam terdakwa lainnya yakni Abdurrais Ishak, Jumawal, Zulkadri Purnama Yuda, Vivi Andrian, Syamsul Huda, dan Yoga Firdaus dibebaskan besok, ” pungkas Hamid ketika dikonfirmasi melaluinWhatsApp-nya.

*Red.

Mujahid 212 Bakal Gelar Aksi Didepan Mabes Polri

Novel Bamumin, peserta dari PA 212.

 

 

Redaksi, Jakarta – Umat islam khususnya mujahid 212 akan kembali menggelar aksi bela islam, kali ini dalam tema tegakan keadilan yang rencananya akan digelar pada hari Jum’at tanggal 13 September 2019 di depan Mabes Polri jalan Truno Joyo, Jakarta, pada pukul 13.00 Wib dengan diawali sholat Jum’at di Masjud Alzhar.

BACA: ACTA Akan Judicial Review RKUHP Apabila Disahkan

Aksi tegakan keadilan ini dipimpin oleh Damai Hari Lubis sebagai Korlap, Waakorlap 1: Dedi Suhardadi dan Wakorlap 2: Novel Bamumin.

Adapun tujuan aksi tersebut, menurut Novel Bamumin, “Aksi ini ntuk Mabes Polri menegakan keadilan dengan kasus-kasus kriminalisasi yang membelit para ulama, tokoh dan aktivis yang sampai saat ini walau sudah selesainya pesta politik namun mereka para pejuang penegakan keadilan masih terbelit kasus kriminalisasi, salah satunya yaitu AY mujahid cyber yang menyuarakan kebenaran, yang ditangkap di Bogor, justru proses persidangannya di Kupang NTT, ” terang Novel, (10/9/2019).

BACA: Sri Bintang Pamungkas Bakal Jatuhkan Jokowi

Novel menambahkan, “Karena salah satunya menyinggung produksi miras besar-besaran yang diproduksi di NTT, yang justru promosi perdananya langsung oleh gubernur NTT, Viktor Laiskodat dan akan dipasarkan di negara Indonesia, yang justru mayoritas penduduknya adalah muslim,  sehingga jelas proses persidangan di Kupang sangat tidak wajar dan diduga kuat ada permainan para aparat hukum dengan gubernur NTT. ”

BACA: Pemuda NTB Tewas Dikeroyok Oknum Polisi

“Dalam aksi Jumat nanti juga kita akan memprotes atas aparat yabg telah mempersekusi Bendera Tauhid pada saat ada parade Tauhid di Semarang, yang jelas perbuatan ini melanggar dasar negara yaitu pancasila serta juga melanggar hukum yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian, ” jelas Novel. *Red.

 

 

Pemuda NTB Tewas Dikeroyok Oknum Polisi

 

 

Redaksi, Nusa Tenggara Barat – Seorang pemuda bernama Zainal Abidin (29) warga Paokmotong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, diduga tewas dikeroyok polisi saat hendak mengambil motor miliknya yang ditilang di Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Timur.

BACA: Sri Bintang Pamungkas Bakal Jatuhkan Jokowi

Kejadian pada Kamis, 5 September 2019 itu bermula saat korban terlibat cekcok dengan petugas di Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Timur saat mengambil motornya yang ditilang polisi. Menurut informasi, Zainal Abidin sempat menggigit jari telunjuk kanan seorang polisi bernama Nuzul Huzaen.

BACA: Oknum Polisi Hobi Selingkuhi Istri Orang Digerebek

Akibatnya polisi memukul korban. Bahkan beberapa rekan polisi lainnya turut memukul korban. Tidak sampai di situ, saat korban digelandang ke ruang penyidik Reskrim Polres Lombok Timur, polisi juga mengeroyok korban karena tahu bahwa Zainal memukul polisi.

BACA: Hindari Razia Polisi Pria Mistirius Tinggalkan Mobilnya

Heri, keluarga korban, mengungkapkan saat korban diperiksa penyidik, dia sempat dikeroyok sehingga beberapa saat kemudian korban jatuh lemas dan dilarikan ke rumah sakit.

BACA: polisiMiris, Polisi Tewas Ditembak Polisi

Sesaat kemudian korban meninggal dunia.
“Tapi sampai di ruang penyidik, begitu tahu kasusnya adalah memukul polisi, banyak polisi yang ikut mengeroyok dia,” ujar Heri di Lombok, NTB pada Minggu, 8 September 2019.

BACA: Polisi Di Madura Edar Sabu Dipecat

Media sosial juga digegerkan dengan foto Zainal Abidin sesaat sebelum meninggal. Terlihat luka lebam di mata kanannya dan dibagian wajahnya.

BACA: ‘Omong Kosong’ Kebijakan Pemkab Lumajang

Heri membenarkan kondisi korban yang mengenaskan. Dia mengatakan saat memandikan jenazah korban, banyak luka dan lebam akibat dipukul di tubuh korban.

BACA: Anggota Polisi Tembak Anggota TNI

“Saat mandikan jenazah itu banyak sekali luka. Lebam di mata kanan, di telinga bengkak, sampai kaki biru kayaknya ditendang,” katanya.

 

Dalih Polisi

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Purnama mengatakan pihak keluarga dan polisi telah berdamai dan sepakat tidak meneruskan kasus ini ke jalur hukum. Pihak kepolisian juga telah memberikan santunan kepada orangtua korban yang kabarnya berjumlah Rp. 32,5 juta.

BACA: Kapolsek Beri Miras Ke Mahasiswa Papua Dicopot

Mengenai kasus tersebut, Kabid mengatakan bahwa pada awalnya korban datang ke Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Lombok Timur untuk menanyakan sepeda motor miliknya yang ditilang.
“Akan tetapi Zainal Abidin bertanya dengan nada keras dan langsung memukul dan menggigit tangan tepatnya jari telunjuk sebelah kanan anggota Patwal tersebut.

BACA: Kalapas Dicopot Karena Hafalan Al Quran, Suta: Al Quran Jangan Dipolitisir

Kemudian korban sebagai anggota Polri langsung meringkus dan berhasil menghentikan aksi pelaku sehingga pelaku berhasil diamankan,” ujarnya.

BACA: Tangkap Pembacok Bacabup Jabat Ketua Senat

Purnama menjelaskan, pelaku diamankan dan dibawa anggota Satlantas ke Satuan Reskrim Polres Lombok Timur untuk dimintai keterangan.
“Pada saat pelaku dimintai keterangan oleh anggota Satuan Reskrim Lombok Timur, tiba-tiba pelaku tidak sadarkan diri dan terjatuh dari tempat duduknya,” katanya.

BACA: Duel Oknum TNI Dengan Polisi Di Madura

Menurutnya, berdasarkan keterangan pihak keluarga korban, bahwa korban sebelumnya memiliki riwayat penyakit kejiwaan dan sering mengkonsumsi obat. Tewasnya korban versi polisi akibat penyakit tersebut.

Masyarakat Geram

Netizen mengutuk aksi brutal yang dilakukan oknum polisi menganiaya korban. Mereka mengeluhkan polisi yang selama ini sering mengimbau masyarakat agar tidak main hakim sendiri justru bertindak anarkistis dan main hakim sendiri.

BACA: polisiViral Perkelahian Antara Oknum TNI Vs Oknum Polisi

Sementara Ketua LSM Kasta NTB, Muhanan, dengan tegas mengecam aksi brutal tersebut. Dia mendesak Kapolda NTB untuk memproses hukum oknum yang bertanggung jawab atas kematian Zainal Abidin.
“Kami meminta Kapolda NTB agar memproses hukum oknum-oknum tersebut baik secara kedinasan maupun melalui KUHP,” kata Muhanan.

BACA: Kunjungan Gubernur Ditolak Mahasiswa Papua

Muhanan mengatakan, penganiayaan merupakan kejahatan yang bukan merupakan delik aduan, sehingga meskipun telah berdamai dengan keluarga korban namun proses hukum harus tetap berlanjut.
“Perdamaian boleh dilakukan tapi tidak menghapus perbuatan yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut,” ujarnya. (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*(Red/policeline)

Sri Bintang Pamungkas Bakal Jatuhkan Jokowi

Tak Kapok Dipolisikan, SBP akan Aksi Revolusi Jatuhkan Jokowi di DPR

Redaksi, Jakarta – Heboh, meski telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya, aktivis kawakan Sri Bintang Pamungkas (SBP) akan menggelar aksi besar-besaran dengan tujuan revolusi untuk menggagalkan pelantikan presiden terpilih pada Pilpres 2019.

BACA: Kakak Kandung Ustaz Felix Siauw Masuk Islam

SBP mengaku, tujuannya bukan hanya untuk menjatuhkan rezim Jokowi, melain berharap agar konstitusi dikembalikan ke UUD 1945 yang asli. Selain itu SBP mengaku akan mencabut mandat Jokowi dan membentuk pemerintahan yang baru.

BACA: Esemka Bukan Mobil Nasional

“Tetapi itu kan suatu usaha, satu penyampaian pendapat, dan kami berusahan mewujudkan itu. Bahwa kemudian hasilnya apa kita nggak tahu persis butuh waktu. Tetapi maksud saya sebelum tanggal 20 itu memang kita bermaksud untuk menolak pelantikan itu,” ucap Sri Bintang Pamungkas kepada wartawan saat ditemui di Rumah Kedaulatan Rakyat di Jalan Guntur Nomor 49, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (6/9), dilansir dari Eramuslim.com.

BACA: Oknum Kades Di Pasuruan Hamili ABG

SBP menambahkan, ia akan turun ke jalan untuk aksi di depan Gedung DPR/MPR pada Rabu (11/9) besok.

BACA: Ungkapan Orang Asli Papua Tentang NKRI

“Kami dengan Front Revolusi Indonesia (FRI) tidak bergerak sendiri. Bersama rakyat kita melihat memang rakyat menghendaki itu. Oleh karena itu kita maju untuk memimpin. Jadi, didasarkan keinginan rakyat bukan pribadi,” jelasnya.

BACA: Tak Terima Dicemarkan Namanya Elza Syarief Lapor Nikita Mirzani Ke Dewan Pers

Namun, SBP menegaskan, aksi nantinya bukan untuk menjatuhkan kepemerintahan yang sah. Melainkan berusaha untuk menjatuhkan presiden terpilih pada Pilpres 2019 kemarin.

BACA: Bahas Papua Prabowo Temui Mantan Kepala BIN

“Kalau Presiden jatuh, rezim jatuh. Tetapi begini, yang saya (ingin) jatuhkan adalah Jokowi yang belum jadi presiden. Dia itu calon presiden terpilih,” tegasnya. (*).

Video Kakak Felix Siauw Masuk Islam

 

 

 

 

*Red.

Kakak Kandung Ustaz Felix Siauw Masuk Islam

 

Redaksi, Jakarta – Kakak kandung Ustaz Felix Siauw, Freddy Siauw baru saja mengucap syahadat. Alhasil Freddy Siauw pun kini resmi menjadi seorang mualaf.

Simak VIDEO nya

Ditemani sang adik, Ustaz Felix Siauw, Freddy Siauw tampak menghadiri kajian musawarah yang diselenggarakan hari ini, Sabtu (7/9/2019).

BACA: Empat Mujahid Keluar Dari Rutan Salemba

Kala kajian tersebut berlangsung, Ustaz Adi Hidayat yang menjadi pembicara dalam kajian tersebut pun mengabarkan berita bahagia.

Yakni soal niatan dari kakak kandung Ustaz Felix Siauw ingin masuk agama Islam. Mengetahui niatan tersebut, Ustaz Adi Hidayat pun langsung mempersilahkan Freddy Siauw untuk menghampirinya.

BACA: Warga Papua Datangi Markas FPI Kota Malang

Didampingi Ustaz Felix Siauw, Freddy Siauw yang saat itu mengenakan kaus berwarna putih pun langsung menuju ke Ustaz Adi Hidayat.

Sebelum mengucap syahadat, Ustaz Adi Hidayat terlebih dahulu bertanya soal tiga hal kepada Freddy Siauw. Satu di antaranya adalah soal alasan Freddy Siauw masuk islam.

BACA: Ungkapan Orang Asli Papua Tentang NKRI

Dilansir dari TribunnewsBogor.com dari laman Youtube vertizonetv, Ustaz Adi Hidayat menjelaskan bahwa tidak ada yang boleh memaksa siapapun untuk masuk islam. Baik itu dengan cara halus maupun cara yang kasar.
Karenanya, Ustaz Adi Hidayat pun bertanya terlebih dahulu apakah Freddy Siauw ingin masuk islam karena dipaksa atau tidak.

Mendengar pertanyaan itu, Freddy Siauw pun dengan mantap menjawabnya.
“Tidak boleh memaksa siapapun masuk islam. Baik itu yang halus paksaannya seperti mengiming. Harus murni dari pribadinya. Apalagi dengan paksaan kasar, dengan ancaman,” ucap Ustaz Adi Hidayat.

BACA: Oknum Kades Di Pasuruan Hamili ABG

“Saya ingin pastikan mas Freddy, ada yang mengajak atau memaksa masuk ?” tanya Ustaz Adi Hidayat.
“Enggak ada,” jawab Freddy Siauw.
“Ustaz Felix janjikan sesuatu ?” tanya Ustaz Adi Hidayat lagi.
“Enggak ada,” imbuh Freddy Siauw.
Selepas bertanya, Ustaz Adi Hidayat pun langsung membimbing Freddy Siauw untuk bersyahadat.

Sambil terus ditemani Ustaz Felix Siauw, Freddy Siauw lantas mengikuti ucapan syahadat dengan khidmat.
“Ashhadu alla ilaha illah wa ash hadu anna muhammadan rasulullah,”
“Saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah dan dipertuhankan kecuali hanya Allah dan saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir,” pungkas Freddy Siauw. (*)

 

 

 

 

 

 

*Red.

 

Oknum Kades Di Pasuruan Hamili ABG

 

 

Redaksi, Jawa Timur – Seorang oknum Kepala Desa (Kades) dengan inisial Br, di Kecamatan Sukorejo, Pasuruan, dituding melakukan hubungan intim diluar nikah, dengan gadis Anak Baru Gede (ABG) hingga hamil. Hubungan terlarang (intim) tersebut dilakukan di villa tretes kawasan Prigen sejak bulan Agustus 2019.

BACA: Kakek 60 Tahun Cabuli Gadis 8 Tahun

Dalam modusnya oknum Kades itu mengajak jalan-jalan ABG ke kawasan Tretes dengan mengiming-iming membelikan perhiasan dan memberi uang Rp 1,5 juta, kemudian diajak masuk ke dalam villa. Bujuk rayuan gombal tersebut akhirnya masuk ke benak hati sang ABG, yang akrab dengan nama samaran Enjel.

BACA: Bejat, Kakek Cabuli Gadis Dibawah Umur

Menurut Enjel asal warga Blitar telah di setubuhi oleh Kades di Kecamatan Sukorejo berinisial Br hingga hamil. Perempuan 19 tahun ini awalnya kenal Kades sekitar petengahan Agustus 2019.

“Di hari berikutnya saya diajak ketemuan dengan diiming-iming dibelikan perhiasan. Berikutnya diajak jalan-jalan dan tiba-tiba mengarah ke kawasan Tretes. Di situ saya diajak ke dalam kamar villa dan lagi-lagi di iming-iming uang senilai Rp 1,5 juta asal menuruti kemaunya. Dari situ saya dipaksa dan disetubuhi olehnya,” ungkap Enjel, Jum’at (6/9/2019).

BACA: Biadab, Penjual Pentol Cabuli 3 Bocah SD Madura

Lanjutnya Enjel, hingga beberapa hari ini perutnya mengalami mual dan muntah. “Setelah saya cek dengan alat tespek ternyata positif hamil. Terus terang saya kesal dan meminta kepala desa untuk mempertanggung jawabkan perbuatanya. Namun Br tidak mau bertanggung jawab dan selalu menghindar dari saya. Kami punya bukti percakapan sewaktu saya telpon dengan Br dan ia meminta kekeluargaan, namun sampai saat ini tidak ada ujungnya,” pungkasnya.

BACA: Ngaku Bujang, Gadis Dibawah Umur Diperkosa Hingga Melahirkan

Mendapati tudingan tersebut, Br belum dapat diklarifikasi kebenarannya. (*).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*(potretkota).

 

Empat Mujahid Keluar Dari Rutan Salemba

 

Redaksi, Jakarta – Dengan didampingi oleh Advokat dari BHF (Badan Hukum Fron ) dan BAT (Badan Anti Teror) hari ini (7/9/2019) para korban Tragedi 21-22 Mei pulang dari Rutan Salemba setelah mendapat Vonis dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

BACA: Esemka Bukan Mobil Nasional

Berikut nama-nama yang keluar hari ini:

1. Asnawi als Awi
2. Matnur
3. Elfinas
4. Riyan

Menurut Aziz Yanuar SH MH MM Ketua BHF yabg didampingi oleh Novel Bamukmin selaku Kuasa Hukum para Mujahid 21-22, dia nenuturkan, “Para advokat dalam membela mujahid 22-22 sudah mulai membuahkan hasil dengan para mujahid sudah mendapatkan vonis ringan, ” ujar Aziz.

BACA: Ungkapan Orang Asli Papua Tentang NKRI

Sementara klien BHF yang sudah di Vonis, Andi Kurniawan als Bron harus menjalani sisa masa tahanannya selama sekitar 20 hari kedepan.

Dari kiri Dharma, Syawaluddin Lubis dan Novel Bamumin.

Sementara Novel Bamukmin dan Dharma yang mendampingi kliennya yang bernama Syawaludin Lubis, mujahid 21-22 masih menjalani proses sidang lanjutan pada selasa pekan depan tanggal 10 Sepetember 2019 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *(Red).

 

Esemka Bukan Mobil Nasional

 

Redaksi, Jawa Tengah – Presiden Direktur PT Solo Manufaktur Kreasi (Esemka), Eddy Wirajaya, angkat bicara soal isu mobil Esemka akan dijadikan mobil nasional.

BACA: Ungkapan Orang Asli Papua Tentang NKRI

Eddy menegaskan, Esemka murni perusahaan swasta. “Kami adalah perusahaan swasta nasional yang 100 persen dimiliki swasta dan kami bukan mobil nasional seperti yang dipahami orang selama ini. Lebih tepatnya mobil buatan Indonesia karya anak bangsa sendiri,” ujar Eddy.

BACA: Tak Terima Dicemarkan Namanya Elza Syarief Lapor Nikita Mirzani Ke Dewan Pers

Hal ini ia sampaikan saat acara peluncuran mobil dan fasilitas produksi Esemka di PT Solo Manufaktur Kreasi, Jl Raya Demangan Km 3,5 Sambi-Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (6/9/2019).
Eddy berharap perusahaannya bisa merintis industri otomotif nasional. Selain itu, ia berharap anak-anak lulusan SMK diberdayakan.

BACA: Bahas Papua Prabowo Temui Mantan Kepala BIN

“Kita mengikuti setiap aturan yang ditetapkan dalam industri ini. Kami berharap dengan diresmikannya fasilitas ini bisa merintis industri otomotif nasional sekaligus langkah maju dalam rangka meningkatkan SDM yang menjadi SDM unggul dengan pemberdayaan adik-adik SMK yang kami seleksi untuk terlibat dalam proses ini,” ujar Eddy.

BACA: Veronica Koman Diburu Interpol

“Adik-adik ini adalah anak bangsa yang ingin membuktikan mereka mampu berkarya bagi nusa dan bangsa,” imbuhnya.

Turut hadir dalam acara ini yakni Presiden Joko Widodo, Menperin Airlangga Hartarto, Menhub Budi Karya Sumadi, Jaksa Agung HM Prasetyo, dan eks Ketum PKPI AM Hendropriyono. (*).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*(rancah.com).

Ungkapan Orang Asli Papua Tentang NKRI

 

UNGKAPAN HATI JHON KOGOYA
ORANG ASLI PAPUA (OAP)
TENTANG PAPUA & NKRI

Saya tidak bisa memaksa siapa pun harus sependapat dengan saya, maka silahkan masing-masing berjalan sesuai dengan pendapat dan pikirannya.

Tapi saya hanya mau menyampaikan alasan kenapa saya sebagai Orang Asli Papua (OAP) memilih setia kepada NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), terserah sebagian kecil OAP menganggap saya penghianat. Tapi ini beberapa alasan saya yang sangat mendasar:

1. Sejak Saya dilahirkan ke Bumi tidak pernah merasa terjajah oleh siapa pun, kebetulan saya lahir bukan masa penjajahan Belanda maupun Jepang. Saya bebas kemana saja di seluruh pelosok Indonesia tanpa gangguan apa pun.

2. Saya tidak pernah diperlakukan Diskriminasi Oleh Sodara-sodara saya suku mana pun. Bahkan Saya melihat banyak Saudara OAP yang menikah dengan Suku lain selain Papua.

BACA: Warga Papua Datangi Markas FPI Kota Malang

3. Tidak ada satu pun Hak yang dimiliki Oleh WNI lain selain Papua yang tidak dimiliki oleh OAP dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebaliknya banyak hak khusus yangg dimiliki OAP yang tidak dimiliki oleh WNI lain. Saya sudah jalan ke hampir seluruh Wilayah NKRI. Di sana Orang Papua tidak disebut pendatang, tapi di Papua ada istilah pendatang dan Pribumi.

BACA: Bahas Papua Prabowo Temui Mantan Kepala BIN

4. Di Papua saya melihat jarang sekali OAP yang punya kios, jarang yang bisa bertani secara moderen atau jadi Nelayan besar, jadi tukang seperti Sodara-sodara Saya WNI yang lain. Artinya Kalau Papua pisah dari NKRI maka Papua akan mundur 2 abad ke belakang. Kelas papua hanya kelas jual Pinang. Karena itu Saya mau mendorong Sodara-sodara Saya Papua agar mau belajar yang baik, bekerja keras sehingga seluruh OAP dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik.

5. Saya sudah pernah jalan-jalan ke berapa Negara Tetangga Wilayah Malenesia, Saya belum pernah menemukan Negara manapun di Wilayah Malenesia yang lebih maju dan lebih sejahtera dari pada Papua. Bahkan Hampir seluruh kebutuhan dasar Warga PNG dipasok dari Papua. Karena Sodara kita di Malenesia sana dikuasai oleh orang Asing.

BACA: Kunjungan Gubernur Ditolak Mahasiswa Papua

6. Demikian pula Hampir hampir seluruh kebutuhan dasar Papua di kirim dari Provinsi lain. Sehingga kalau Papua pisah dari NKRI maka seluruh kebutuhan pokok Papua akan diimpor dari luar, betapa menderitanya Papua kalo itu terjadi apalagi kalau kita di Embargo.

7. Fakta sejarah membuktikan bahwa Papua tidak pernah berdiri sendiri dalam suatu pemerintahan sendiri. Tidak pernah ada kerajaan Papua. Tapi hanya kelicikan penjajah Belanda-lah yang membayar sekelompok pengkhianat diberikan Bendera Bintang Kejora dan lagu Hai Tanahku Papua yang dianggap sebagai lagu kebangsaan. Semua simbol-simbol Negara boneka tersebut murni buatan dan Ciptaan Belanda, bukan karya, buatan atau ciptaan anak Papua sendiri. Jadi dimana kebanggan dan kehormatan Papua ?

BACA: Veronica Koman Diburu Interpol

8. NKRI selalu dituduh melakukan pelanggaran HAM dan Genocide terhadap Orang Papua, tapi kenyataannya sejak dahulu Nenek moyang kita OAP hingga jaman modern sekarang selalu perang suku, hanya karena persoalan kecil kita saling bunuh dan saling makan sesama Saudara, entah sudah berapa ribu jatuh korban karena perang suku. Justru NKRI lah melalui aparat keamanannya berusaha mendamaikan kita dan mengajarkan peradaban.

9. Di dalam hukum dan pemerintahan Orang Papua tidak dibedakan dengan suku lain. Banyak OAP yg jadi menteri, banyak yang jadi Jenderal, bahkan seluruh Gubernur dan Bupati/walikota semuanya OAP. Saya Optimis bahwa suatu saatPresiden RI adalah OAP apabila kita mau belajar keras mengisi kemampuan dan Wawasan kita.

BACA: Ada Kelompok Terafiliasi ISIS Di Papua

10. Saya sangat cinta dan bangga kepada Papua, tetapi saya lebih Bangga sebagai bagian dari NKRI. Karena apabila Saya hanya menjadi Papua maka Saya sangat kerdil. Tetapi apabila saya NKRI saya kaya. Saya bisa memiliki Pulau Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Sumatera dan lain-lain. Dan Saya punya Saudara ribuan Suku serta bemacam-macam Agama di Indonesia. Karena NKRI dibentuk bukan atas dasar Ras, agama, Suku bangsa dll. Tapi NKRI dibentuk atas dasar Bhineka Tunggal Ika (Berbeda-beda tetapi tetap satu).

SALAM PERSATUAN DARI JHON KOGOYA.

Sumber: @AnginGunung.

 

*(Redaksi).

 

 

Tak Terima Dicemarkan Namanya Elza Syarief Lapor Nikita Mirzani Ke Dewan Pers

 

 

Redaksi, Jakarta – Merasa Dicemarkan Namanya, Elza Syarief Lapor ke Dewan Pers Terkait Viral Penghinaan Yang dilakukan oleh Nikita Mirzani_

Tidak hanya melapor ke Mabes Polri, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Menkoinfo, Jumat (6/9) siang Elza Syarief SH mendatangi Dewan Pers. Kedatangan Elza Syarief didampingi oleh 14 orang dari Advokat Bangsa Indonesia (ABI), anggota Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI) dan anggota dari organisasi advokat lainnya.

SOROT: Veronica Koman Diburu Interpol

“Izinkan saya menyampaikan pengaduan secara detail, bagaimana perilaku yang di luar kepatutan dari kru INews yang mana segmentasi program acaranya ditangani oleh Host acara Hotman Paris Hutapea. Saya sudah merasakan keganjilan perlakuan yang diterimanya, mulai dari menunggu waktu on air, sampai dingin nya AC ruangan tunggu yang dirasakan membuat saya kedinginan. Padahal biasanya tahan dingin. ” Ungkap Elza membuka pengaduan.

Terlihat Elza begitu terharu saat menyampaikan laporannya. Sesekali nada suaranya seakan menahan isak tangis. Tapi ia kuasa sekali menjaga ritme emosi dirinya. Beberapa kali ia mengusap titik air matanya.

“Tim Dewan Pers yang menerima adalah bidang pengaduan. Kami dalam seminggu ini para advokat telah kali yang kedua mendampingi Elza Syarief, yaitu ke Mabes Polri yang pertama, dan ini hari ke Dewan Pers atas perilaku Nikita Mirzani yang merusak nama baik pengacara senior tersebut.” Jelas Ketua Umum ABI Rudy Silfa SH saat keluar Ruang Rapat.

Menurut Rudy, kedatangan pihak pelapor kali ini adalah menyampaikan terkait pemberitaan di sejumlah media sosial yang sangat menyudutkan kliennya. Untuk itu ia berharap laporan lisan ini hari akan dilanjutkan lebih lengkap secara tertulis pada Senin pagi.

Bahas Papua Prabowo Temui Mantan Kepala BIN

 

Redaksi, Jakarta – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono pada Kamis (5/9/2019).

Mengutip dari Kompas.com, Prabowo mengatakan ia dan Hendropriyono bertukar pandangan mengenai masalah di Papua.
Ia berharap semua pihak ikut menyejukkan suasana dan tidak saling menyalahkan.

SOROT: Ada Kelompok Terafiliasi ISIS Di Papua

“Saya saling tukar pandangan tapi intinya kita sebagai bangsa harus kompak, harus sejuk, saling bantu, jangan saling mencari kesalahan,” ujar Prabowo setelah bertemu Hendropriyono di kawasan Senayan, Jakarta.

“Mari kita bersama-sama atasi semua masalah, saya yakin tidak benar kalau ada yang mau memecah belah saudara kita di Papua. Papua bagian integral dari NKRI,” lanjut dia.

SOROT: Veronica Koman Diburu Interpol

Tak hanya itu, Prabowo juga mengatakan semua komponen bangsa harus bersatu kompak mendukung pemerintah Indonesia.

“Yang saya serukan adalah kita harus kompak mendukung pemerintah.”
“Soal kedaulatan tidak ada perbedaan pandangan, kita semua bersatu,” tandasnya. (*).

 

*Redaksi.

 

Ada Kelompok Terafiliasi ISIS Di Papua

 

 

Redaksi, Jakarta – Ada kelompok terafiliasi ISIS di Papua. Yakni kelompok pemberontak bersenjata, kelompok pemberontak politik, dan kelompok klandestin atau rahasia.

SOROT: Veronica Koman Diburu Interpol

“Perlu kami jelaskan kelompok di Papua ini ada tiga kelompok, yaitu kelompok pemberontak bersenjata, kelompok pemberontak politik dan kelompok pemberontak klandestin,” jelas dia, dikutip dari kompas.com, (5/9/2019).

Ryamizard pun mengatakan TNI dan Polri harus selalu siap bersinergi untuk mempertahankan NKRI serta bijak menghadapi kelompok-kelompok. (*)

 

*Redaksi.

Veronica Koman Diburu Interpol

 

Redaksi, Jakarta –  Pengacara Hak Asasi Manusia (HAM) Veronica Koman telah ditetapkan sebagai tersangka kerusuhan di Papua.
Ia dianggap telah memprovokasi massa di Papua melalui unggahannya di media sosial.

Mengutip dari Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, mengatakan interpol saat ini sedang melacak Veronica Koman yang berada di luar negeri.

SOROT: Ada Kelompok Terafiliasi ISIS Di Papua

“Polda Jawa Timur, menetapkan (tersangka) terhadap Veronica Koman, WNI kelahiran Medan, kuasa hukum pemimpin nasional Papua Barat (PNPB) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP).”

“Ini sekarang sedang diburu oleh interpol, karena berada di luar negeri. Tapi sudah tersangka,” terang Wiranto saat konferensi pers di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

BACA: Bahas Papua Prabowo Temui Mantan Kepala BIN

Lebih lanjut, Wiranto memastikan polisi memiliki bukti-bukti kuat terkait provokasi Veronica Koman karena telah viral di berbagai media sosial.
“Saya kira sudah viral toh, apa yang diucapkan sebagai provokasi-provokasi, menghasut untuk terus melaksanakan perlawanan, melaksanakan demonstrasi anarkis,” kata Wiranto.

“Dia disangkakan pasal 160 KUHP serta undang-undang ITE tentang penyebaran informasi bermuatan SARA,” lanjut dia. (*)

 

*Redaksi.

Pekerjaan Menara BTS Berlanjut, Segel Satpol PP Kota Tangerang Ompong

 

 

 

KOPI, Tangerang – Walaupun telah disegel Satpol PP Kota Tangerang, namun penggerjaan pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) tetap dilanjutkan oleh pemilik proyek.

Menara BTS yang berlokasi di dekat Gudang Bulog Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten itu dinilai melangar Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 32 tahun 2017, pasal 17 tentang Penataan Menara Komunikasi, bahwa setiap pembangunan menara komunikasi wajib memiliki IMB yang diterbitkan Dinas Penataan Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Kabid Gakumda Satpol PP, Kaonang, bersama tim, beberapa waktu lalu didampinggi Seksi Pengendalian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Anne, dan staf pelaksana dari Dinas Perijinan, Ahmad Ripai, akhirnya mendatangi lokasi pembangunan dan menempelkan segel, tanda pembangunan harus dihentikan.

Pihak Pemkot Tangerang mengharapkan agar pembangunan tower BTS bisa dilanjutkan setelah semua perijinan diselesaikan.

Saat awak media menelusuri perihal menara BTS tersebut, pada Rabu, 28 Agustus 2019, ditemukan fakta bahwa pekerjaan pembangunan menara masih berlanjut. Tempelan segel masih tertempel di tempatnya. Namun, para pekerja tetap melanjutkan tugasnya, terus saja menyelesaikan pekerjaan pembangunan BTS tersebut. Segel Satpol PP terkesan ompong tidak digubris.

Menurut salah satu pekerja, ia mengaku hanya menjalankan perintah dari atasan atau pemilik menara BTS tersebut. “Saya hanya disuruh oleh Nur, bagian dari kantor menara BTS. Pak Nur juga ingin proses pembangunan menara BTS ini cepat selesai. Saya hanya memplester temboknya saja,” tutur pekerja yang tidak ingin disebutkan namanya.

Di tempat terpisah, Nur menyampaikan kepada media ini bahwa dirinya tidak punya urusan dengan persoalan ijin mendirikan bangunan untuk BTS tersebut. “Saya tidak punya urusan dengan izin, saya punya urusan dengan nasib perut tukang. Soal izin tanya ke yang berwewenang ya,” kilah Nur kepada pewarta melalui pesan WhatsApp-nya.

Lebih lanjut, Nur pun menyampaikan pesannya agar Pemda dapat sesegera mungkin menerbitkan IMB bagi menara tersebut, “Saran saya, agar Pemda dan pihak perusahan cepat memproses perizinannya. Tolong masukan beritanya ke MetroTV atau TVOne, atau media TV lainnya. Semua selesai kalau sudah diangkat di media nasional,” pungkas Nur. (BJO/Red)

Diskusi Publik “Membangun Model Politik Hukum Bersyariah Dalam Paradigma Negara Hukum Pancasila”

 

RESUME DISKUSI PUBLIK HRS CENTER
“MEMBANGUN MODEL POLITIK HUKUM BERSYARIAH
DALAM PARADIGMA NEGARA HUKUM PANCASILA”

Ditulis oleh: Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. melalui Novel Bamumin, (Tokoh PA 212).

Diskusi Publik “Membangun Model Politik Hukum Bersyariah Dalam Paradigma
Negara Hukum Pancasila”,

dilangsungkan pada acara Milad I HRS Center, Selasa 3 September
2019 Hotel Balairung, Jakarta.

Pemateri adalah para Mahasiswa Pascasarjana Doktor Ilmu
Hukum (PDIH) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Nicholay Aprilindo, S.H., M.H.,
M.M., Habiburokhman, S.H., M.H., dan Bob Hasan, S.H., M.H. Dengan moderator Dr. H.
Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H., selaku Direktur HRS Center dan juga Alumni PDIH
UNS.

Pembicara pertama Nicholay Aprilindo, menyampaikan materinya tentang
“Membangun Model Hukum Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Presiden Dengan
Pendekatan Hukum Progresif”. Judul ini merupakan rencana penelitian disertasi pada PDIH
UNS. Disampaikan, bahwa terjadinya pelanggaran yang bersifat “Terstuktur, Sistemik dan
Masif” (TSM) pada Pemilu Presiden (Pilpres) lebih menunjuk pada adanya ‘perbuatan curang’
(fraud) yang menjadikan pasangan calon tertentu dalam ‘posisi dominan’. Posisi dominan
terjadi, sebab adanya tindakan yang terstruktur dan sistemik. Perbuatan terstruktur dilakukan
secara ‘bersama-sama’ atau ‘penyertaan’.

Kecurangan terstruktur dapat berupa pemusatan atau
penguasaan berbagai sumberdaya baik secara ‘vertikal’ maupun ‘horizontal’ atau dari ‘hulu’
hingga ‘hilir’ (upstream – downstream). Adapun perbuatan sistemik adalah adanya
‘perjumpaan kehendak’ (meeting of mind) dan dapat dipastikan adanya kesengajaan yang
bercorak ‘dengan maksud’ (als oogmerk).

Perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya
‘perencanaan’ dan ‘pemukatan jahat’ terlebih dahulu. Jadi, kedua hal inilah yang meyebabkan
terjadinya posisi dominan dan tentunya menjadikannya tidak memiliki saingan yang berarti.

Penguasaan sumber daya tersebut adalah bersifat ‘ilegal’ atau ‘melawan hukum’. Tindakan
persaingan curang secara terstuktur dan sistematis berkorelasi dengan perolehan suara yang
demikian ‘masif’.

Posisi dominan inilah yang menjadikan pasangan calon tertentu memperoleh
suara siqnifikan guna pemenangannya. Kecurangan posisi dominan telah mencederai asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pada akhirnya keterpilihannya tidak memiliki
legitimasi dan menghianati kedaulatan rakyat. Menurutnya dalam upaya penyelesaian
perselisihan hasil Pemilu, khususnya Pilpres diperlukan pendekatan progresif dengan adanya
suatu pengadilan khusus, yakni Pengadilan Pemilu. Keberlakuan posisi dominan dan akibat
yang masif menjadi ‘parameter’ dalam pembuktian persaingan curang Pemilu Presiden pada
Pengadilan Pemilu. Pendekatan ‘kualitatif’ harus tetap dilakukan, selain pendekatan
‘kuantitatif’.

Pembicara kedua Habiburokhman, menyampaikan materinya tentang “Membangun
Model Hukum Pidana yang Berkepastian dan Berkeadilan Berdasarkan Doktrin
Dualisme”. Judul ini merupakan rencana penelitian disertasi pada PDIH UNS. Disampaikan,
bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elekronik (ITE), khususnya tentang ujaran kebencian pada Pasal 28 ayat (2) demikian ‘bias’ dan cenderung ‘subjektif’ dalam
penerapannya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.

Menurutnya,
dalam berbagai kesempatan melakukan advokasi/pembelaan terhadap para aktivis dan Alim
Ulama yang ‘terjerat’ kasus ‘ujaran kebencian’ lebih ‘dipaksakan’ pemenuhan unsurnya. Hal
ini terjadi, sebab selama ini model yang dianut dalam hukum pidana adalah berdasarkan asas
‘monoistik’, yang menggabungkan antara ‘perbuatan pidana’ (actus reus) dengan ‘kesalahan’
(mens rea). Padahal asas monoistik ini telah usang dan tidak sesuai dengan perkembangan
zaman.

Dalam banyak kasus, pemenuhan unsur ‘kesengajaan’ (kesalahan) sebagai unsur
subjektif dilakukan dengan pendekatan subjektif pula oleh para aparat penegak hukum. Dengan
lain perkataan, pemenuhan unsur kesalahan tersebut bersifat formalitas belaka.

Konstruksi
‘pertanggungjawaban pidana’ telah menempatkan faktor kesalahan sebagai faktor penentu
pertanggungjawaban pidana. Jadi, kesalahan merupakan dasar pemidanaan atau yang
menimbulkan hak untuk memidana. Oleh karena itu, tidak dapat dibenarkan pemenuhan unsur
kesalahan secara subjektif, kesalahan harus diobjektifkan dalam surat dakwaan Penuntut
Umum. Oleh karena itu, menurutnya, diperlukan suatu model ‘dualistik’ dalam membangun
‘sistem hukum pidana’.

Model ini memisahkan antara perbuatan dengan kesalahan. Dalam
rangka pembaharuan KUHP Nasional, sudah selayaknya pengaturan perihal pemisahan
dimaksud dirumuskan secara jelas.

Penerimaan doktrin dualisme merupakan suatu kebutuhan
yang harus mendapatkan validitasnya.
Pembicara ketiga Bob Hasan, menyampaikan materinya tentang “Membangun Model
Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Membangun Sistem
Hukum Nasional Di Era Global”.

Judul ini merupakan rencana penelitian disertasi pada
PDIH UNS. Disampaikan, bahwa penempatan Pancasila sebagai ‘sumber dari segala sumber
hukum negara’ adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila
sebagai ‘dasar’ dan ‘ideologi’ negara serta sekaligus ‘filosofis’ bangsa dan Negara. Oleh karena
itu, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-
nilai yang terkandung dalam Pancasila. Di era globalisasi saat ini telah terjadi banyak
penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila.

Hal ini dapat dilihat dari berbagai peraturan
perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Pancasila, seperti Undang-Undang Migas,
Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Sumber Daya Air, dan Undang-Undang
Ketenagalistrikan.

Kondisi ini terjadi tidak lepas dari kepentingan ‘oligarki kapitalistik’ yang
menganut ideologi ‘liberalisme’, sehingga mampu menggeser ‘kedaulatan rakyat’ di bidang
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945. Tegasnya, dalam proses
pembangunan hukum nasional, Pancasila sebagai ‘cita hukum’ belum menjadi acuan
pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya yang terkait dengan bidang ekonomi.
Selain itu, juga terjadi penyimpangan dalam memaknai Pancasila sebagai dasar Negara.

Pancasila bukan sebagai ‘pilar Negara’, sebagaimana sering disampaikan dengan ‘4 Pilar
Kebangsaan’, yakni; Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka
Tunggal Ika. Sebagai dasar Negara, kedudukan Pancasila sebagai ‘Staatsfundamentalnorm’.

Pancasila harus dijadikan sebagai ‘paradigma’- yakni kerangka berpikir, sumber nilai, dan
orientasi arah – dalam pembangunan hukum, termasuk semua upaya pembaruannya. Jika dikaji lebih mendalam, Negara Hukum Pancasila merupakan perwujudan teori hukum ‘transendental’
yaitu teori hukum yang di dasarkan atas nilai-nilai ke-Tuhan-an. Dalam rangka membangun
hukum Pancasila, maka diperlukan model revitalisasi terhadap Pancasila sebagai sumber segala
sumber hukum Negara.

Ketiga pembicara juga menegaskan bahwa dalam upaya membangun model politik
hukum guna mewujudkan “tujuan dan cita-cita nasional” yakni menuju “masyarakat adil dan
makmur” memerlukan suatu model yakni dengan mengambil nilai-nilai ‘maslahat’ dari ‘syariat
Islam’. Syariat Islam bersifat ‘fundamental’ dan ‘universal’, mencakup semua bidang/aspek
kehidupan. Syariat Islam penuh dengan kemaslahatan (kemanfaatan). Di sisi lain, dalam ‘cita
hukum’ menganut asas ‘kepastian’, ‘keadilan’ dan ‘kemanfaatan’. “Politik hukum bersyariah”
adalah mempertemukan antara nilai-nilai kemanfaatan Syariat Islam dengan tujuan dan cita-
cita nasional sebagaimana dimaksudkan oleh ‘the founding fathers’.

Politik hukum bersyariah
dimaksudkan agar terwujud ‘sistem hukum’, baik menyangkut ‘substansi’ peraturan
perundang-undangan (substance), ‘struktur kelembagaan’ (structure) dan ‘budaya hukum’
(culture), yang menjamin keterpaduan antara Islam sebagai agama yang “rahmatan lil alamin”
dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam Islam, kebhinekaan adalah ‘sunnatullah’ yang harus dijaga dan dirawat guna persatuan
Indonesia melalui ‘ukhuwah Islamiyah’, ‘wathoniyah dan ‘insaniyah’.

Dalam banyak kajian
ilmiah, Syariat Islam telah diakui sebagai sumber hukum. Secara ‘legal prosedural’ Syariat
Islam dapat menjadi hukum Negara, sebab Indonesia bukan ‘Negara sekularistik’, melainkan
‘Negara simbiotik’, ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, “Negara berdasar atas
Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Demikian resume hasil diskusi publik ini disampaikan untuk disebarluaskan, semoga
bermanfaat.
Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.

*(Nov).

Proyek Milyaran yang Digugat Kontraktor Diduga Milik Adik Bupati Bireuen

Redaksi, ACEH/BIREUEN – Salah satu proyek milyaran di Kabupaten Bireuen diduga kuat adalah milik Muklis, adik kandung Bupati Saifannur. Hal itu diungkapkan beberapa sumber kepada media ini, antara lain dari pihak rekanan maupun dari staf dinas PUPR Kabupaten Bireuen.

Proyek miliaran tersebut adalah Pembangunan Jalan Pulo Drien Ie Rhop Timu, Kecamatan Simpang Mamplam (Otsus). Dana proyek itu bersumber dari APBD tahun 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4,6 miliar, tepatnya Rp.4.621.080.000. Proyek pengerjaan jalan tersebut saat ini sudah mulai dikerjakan.

BACA: Modus Penipuan QNet Dibongkar Polres Lumajang, Korbannya Jual Harta Benda Sampai Hutang Rentenir

Seperti diketahui, proyek milyaran itu adalah salah satu kegiatan yang saat ini menjadi gugatan pihak kontraktor ke PTUN Banda Aceh. Kontraktor menduga pemenangan proyek tersebut penuh rekayasa kongkalikong antara pejabat dengan pihak tertentu yang ingin melahap semua proyek di Kabupaten Bireuen.

Melalui PTUN, kontraktor ingin mendapatkan kepastian, apakah pemenangan proyek dimaksud memang dimenangkan secara fair oleh pihak rekanan yang merupakan adik Bupati Bireuen, ataukah ada indikasi permainan, kongkalikong yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur sehingga proyek itu hanya bisa dikuasai dan dimenangkan oleh pihak-pihak tertentu?

Terkait hal itu, Muklis membantah. Bahkan adik Bupati Saifannur tersebut mengaku tidak tahu mengenai proyek itu dengan dalih yang menang bukan perusahaannya. “Saya tidak ada urusan dengan proyek itu, karena itu bukan proyek saya,” katanya kepada media ini melalui telepon seluler. Rabu (4/9/2019) malam.

BACA: Sumbangan Dana Siluman Kecamatan Maron

Saat disinggung terkait adanya kongkalikong, dilakukan secara sistematis dan terstruktur, Muklis menyebutkan hal itu sudah seperti pemilu. “Biasanya sistematis dan terstruktur itu di Undang-Undang Pemilu, kalage bak pemilu,” ungkap Mukhlis dengan nada ketawa.

Menurut Muklis, di saat dirinya ada kegiatan, selalu disangkutpautkan karena keluarga Bupati, adik Bupati. Namun baginya hal itu biasa.

“Padahal tidak ada urusan apapun dengan itu, saya ini main proyek bukan pada masa Bupati Saifannur, sudah lama saya menjadi kontraktor. Bahkan pekerjaan saya lebih besar, lebih banyak di saat bukan Bupati Saifannur, namun dikaitkan karena adik Bupati, keluarga Bupati. Itu tidak ada urusan. Saya profesional. Alat berat saya lengkap, kantor jelas,” tegas Mukhlis.

“Saya jadi kontraktor tahun 2000, Bupati Saifannur baru kemaren. Jadi, jangan dikait-kaitkanlah,” tutup Mukhlis.

BACA: Jangan Lagi Menyebut Terdakwa 21-22 Mei Sebagai Perusuh !

Sebagaimana banyak diketahui, ada 3 proyek yang digugat oleh 3 kontraktor ke PTUN Banda Aceh. Ketiga proyek itu adalah, pertama, Rehabilitasi Daerah Irigasi Krueng Meusagob, Kecamatan Simpang Mamplam dengan sumber anggaran APBD tahun 2019 dengan pagu anggaran Rp.1,740.000.000 yang dimenangkan oleh CV. Ratana Kontruksi.

Proyek kedua, Peningkatan Saluran Pembuangan Daerah Irigasi Peuraden, Kecamatan Juli-Lancok, dan Kecamatan Kuala tahap II, yang bersumber dari dana APBD tahun 2019 dengan pagu anggaran Rp.4.912.500.000 dimenangkan oleh CV. Mega Karya.

Sedangkan yang ketiga adalah kegiatan proyek Pengadaan Pembangunan Jalan Pulo Drien Ie Rhop Timu Kecamatan Simpang Mamplam (Otsus) sumber dana APBD tahun 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.621.080.000 dimenangkan oleh CV. Alif Perkasa.

Pokja PUPR I Bireuen digugat oleh 3 kontraktor ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, karena diduga adanya permainan dan kongkalikong pihak berwenang untuk memenangkan pihak-pihak tertentu yang ingin melahap semua proyek di Kabupaten Bireuen. Menurut keterangan dari salah satu pihak rekanan menyebutkan, mereka melakukan gugatan terhadap Pokja PUPT I tahun 2019 karena atas kesewenang-wenangnya menggugurkan perusahaannya.

Para kontraktor akan melawan terhadap para birokrat yang mengatur semua kegiatan lelang untuk memenangkan pihak-pihak tertentu yang ingin melahap semua proyek di Bireuen.

BACA: KPK, Tangkap Ahmad Bastian!

Kontraktor di Bireuen mengaku, selama 2 tahun ini sudah apatis dengan proses lelang yang ada. Artinya tidak mungkin bisa menang karena kongkalikong antara pejabat dan peserta yang akan dimenangkan, sudah sistematis dan terstruktur.

Hal senada juga diungkapkan pihak rekanan CV. Ernora Zuriba. Dasar mereka menggugat karena jawaban sanggah tidak berpedoman kepada dokumen pemilihan sebagai aturan main dari lelang tersebut, hanya cari-cari alasan untuk menjawab.

Menurut mereka, PTUN adalah langkah terakhir bagi para kontraktor untuk mencari keadilan. Gugatan atas dugaan monopoli proyek oleh pihak tertentu telah didaftarkan oleh para rekanan ke PTUN Banda Aceh. (Fauzan/Red)

Modus Penipuan QNet Dibongkar Polres Lumajang, Korbannya Jual Harta Benda Sampai Hutang Rentenir

 

Para korban QNet
Para korban QNet

Redaksi, Jawa Timur – POLRES LUMAJANG (05/09/2019). Ramainya di media sosial tentang dukungan netizen tentang pengungkapan bisnis Q-Net, akhirnya mengakibatkan MK (pria, 48 th) warga Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ditangkap Tim Cobra Polres Lumajang. Ia sendiri merupakan salah satu orang penting dalam bisnis Q-Net. Bahkan banyak ditemukan video di youtube dengan konten ajakan si MK, dimana ajakan tersebut mengiming-iming pasti menjadi orang kaya.

BACA: Tim Cobra Ungkap Modus QNet

Ternyata yang terjadi adalah sebaliknya, banyak korbannya terpengaruh ingin kaya, tapi malah buntung. Bahkan Ada yang sampai menjual sawah, menjual sapi bahkan ada pula yang sampai harus berhutang kepada rentenir.

Video Korban QNET

Salah satu korban, Muhammad Deni (pria, 19 th) warga Desa Tanggung Kecamatan Padang yang menceritakan disana mereka hanya makan nasi dan garam. “Disana saya hanya dikasih makan nasi sama garam pak. Kami selalu diawasi sama senior, makanya pada malam hari saya lompat melalui jendela bersama teman saya. Karena tidak punya uang, saya naik truk hingga Lumajang,” ungkap Deni.

BACA: Modus Investasi Bodong Umi Salmah Dibongkar Polres Lumajang

Lain lagi yang dialami oleh Sariono (pria, 54 th) warga Desa Kalisemut kecamatan Padang. Dirinya sampai meminjam uang ke rentenir agar sang anak yang bernama Taufik (pria, 18 th) bisa ikut bisnis di Q-Net. “Saya sampai pinjem ke rentenir pak, ini demi anak saya yang katanya bisa membuat anak saya kaya. Sekarang saya dikejar sama rentenir, sampai sekarang ternyata anak saya juga nggak kaya,” ujarnya.

BACA: ‘Omong Kosong’ Kebijakan Pemkab Lumajang

Serupa pula dengan Zainul (pria, 19 th) warga Desa Kalisemut Kecamatan Padang sampai menjual sapi milik orang tuanya agar bisa bergabung di Q-Net. “Ya gimana pak, saya pengen punya kerja. Ya terpaksa saya jual sapi milik bapak dirumah. Sekarang saya bingung pak harus gimana, uang saya hilang,” katanya.

BACA: Hindari Razia Polisi Pria Mistirius Tinggalkan Mobilnya

Dalam pernyataannya, Kapolres Lumajang AKBP DR Muhammad Arsal Sahban SH, SIK, MH, MM mengatakan “Mereka di cuci otak sedemikian rupa sehingga meyakini bahwa mereka akan sukses di kemudian hari dengan di iming-imingi akan memiliki mobil mewah bahkan rumah mewah hanya dalam tempo singkat. Tanpa disadari mereka terperangkap dalam satu bisnis money game dan ikut terlibat dalam menipu teman-temannya. Bahkan mereka juga berani memaksa orang tuanya mengirim sejumlah uang, meskipun mereka sadar uang tersebut sangat sulit didapatkan oleh orang tuanya. Banyak dari mereka yang menjual sapi, menjual sawah, motor bahkan meminjam uang ke rentenir,” terang Arsal. *(Red/Has).

 

Hindari Razia Polisi Pria Mistirius Tinggalkan Mobilnya

 

 

Redaksi, Jawa Timur – POLRES LUMAJANG (Kamis, 5 September 2019). Tercatat sejak tanggal 29 Agustus hingga 11 September 2019, Polri menggelar Operasi Patuh 2019 di seluruh wilayah Indonesia. Pun tak terkecuali dengan Sat Lantas Polres Lumajang, yang hari ini (5/9) juga menggelar Operasi Patuh Semeru pada hari ke 8.

SOROT: Modus Penipuan QNet Dibongkar Polres Lumajang, Korbannya Jual Harta Benda Sampai Hutang Rentenir

Namun ada sedikit insiden saat Polres Lumajang mengadakan razia di depan Polsek Sukodono pagi tadi, dimana ada salah satu pengguna jalan yang menggunakan kendaraan roda empat berusaha kabur dari razia tersebut.

Gelagat aneh memang telah terlihat oleh petugas sejak dari kejauhan, dimana sang pengendara seperti ingin memutar balik mobilnya. Benar saja, saat diberi arahan untuk menepi sejenak sang pengendara malah kabur dan hampir menabrak petugas.

BACA: ‘Omong Kosong’ Kebijakan Pemkab Lumajang

Tim Cobra yang juga ikut dalam razia inipun tak tinggal diam, dengan langsung menggejar mobil tersebut. Sempat kehilangan jejak, petugas akhirnya dapat menemukan mobil tersebut setelah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang dengan melihat CCTV yang terpasang di sudut Kota Lumajang.

Diketahui, mobil jenis Daihatsu Ayla dengan Nomor Polisi B 1807 FIN berbelok ke arah Hotel Lumajang. Saat diperiksa di halaman hotel tersebut, ternyata mobil yang dicari memang benar terparkir di tempat tersebut dengan keadaan tanpa sang pemilik serta mobil tak terkunci. Saat digeledah oleh Tim Cobra, mobil tersebut tak membawa barang yang mencurigakan, hanya ditemukan 3 buah dokumen atas nama Herman Plani dan 2 buah helm di bagasi belakang.

BACA: Sumbangan Dana Siluman Kecamatan Maron

Dalam pernyataan nya, Kapolres Lumajang AKBP DR Muhammad Arsal Sahban SH, SIK, MH, MM menerangkan ada berbagai kemungkinan terhadap pengendara mobil tersebut.

“Saya akan mempelajari kasus ini, dimana pelaku tiba-tiba kabur dan meninggalkan mobilnya begitu saja di areal parkir hotel. Pasti ada yang tak beres, sebab bumper depan mobil seperti barusan mengalami kecelakaan. Saya tak berani berspekulasi, karena bisa saja mobil ini adalah hasil kejahatan atau barusan mengalami tabrak lari. Yang jelas kami telah mengantongi identitas pemilik mobil serta ciri ciri pengendara mobil berkat cctv yang ada di sekitar lokasi, ” terang Arsal.

Selain itu, Kasat Lantas Polres Lumajang AKP I Gede Putu Atma Giri SH yang juga memimpin operasi tersebut mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menelusuri rekam jejak mobil tersebut.

“Setelah saya kroscek nomor rangka dan nomor mesin, ternyata pemilik yang tertera adalah sama dengan dokumen yang kami temukan yakni milik Herman Plani warga Kota Bekasi. Untuk selanjutnya mobil ini akan kami derek dan kami amankan di Samsat Polres Lumajang, ” ungkap Giri. *(Red/Has).

‘Omong Kosong’ Kebijakan Pemkab Lumajang

 

 

1 September, Truck Pasir Lewat Jalan Tambang, ‘Omong Kosong’

Redaksi, Jawa Timur – Lumajang,
Pernyataan Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Kepala Bakesbangpol Lumajang, Drs. Basuni, diakhir bulan Agustus 2019 lalu, yang menyatakan bahwa mulai tertanggal 1 September 2019 semua armada pengangkut hasil tambang Desa Jugosari Kecamatan Candipuro sampai Desa Bago Kecamatan Pasirian harus melalui jalan alternatif tambang dan tarikan Portal dilakukan satu titik melalui pengelola perawatan jalan tambang sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah).

BACA: Modus Investasi Bodong Umi Salmah Dibongkar Polres Lumajang

Namun pada kenyataannya hingga saat ini, (kemarin, red), Kamis (5/9/2019), Armada bermuatan hasil tambang pasir dan batuan, tetap saja melewati jalan-jalan desa sepanjang Desa Gondoruso, Desa Bades, dan Desa Pasirian. Tentu saja kejadian ini menjadi penilaian negatif bagi masyarakat terhadap pemerintahan Kabupaten Lumajang, yang dianggap kebijakannya hanya bualan belaka karena realisasi dari kebijakan tersebut tidak disertai upaya tegas dari pemerintah untuk mewujudkan kebijakannya.

BACA: Modus Penipuan QNet Dibongkar Polres Lumajang, Korbannya Jual Harta Benda Sampai Hutang Rentenir

“Katanya mulai tanggal 1 September 2019, truck pasir sudah tidak boleh melaui jalan desa, namun kenyataannya sampai saat ini truck bermuatan pasir masih saja lewat jalan desa, ” ujar Junaedi, salah seorang warga desa Kalibendo Kecamatan Pasirian yang juga sebagai Kasi Pemerintahan Desa Kalibendo, Kamis (5/9/2019).

Selain jalan desa yang semakin tambah rusak, debu dan getaran lalu lalang kendaraan bermuatan tambang juga sangat meresahkan warga sekitar, disisi lain, masih menurut Junaedi, tidak adanya perhatian dari pemerintah kabupaten Lumajang untuk melakukan perbaikan ataupun melakukan pengalihan lajur Armada tambang ke jalan Khusus tambang.

BACA: Proyek Peningkatan Jalan Jurusan Dugabe-Minang Mahimbau Resahkan Warga

“Buktinya Truck Pasir masih lewat jalan desa, ini sangat mengganggu warga mas, apalagi bagi anak-anak yang hendak berangkat sekolah, jalan tambah rusak, dan tidak ada upaya dari pemerintah kabupaten untuk memperbaikinya, ” keluhnya.

Junaedi
Junaedi, Kasi Pemerintahan Desa Kalibendo.

 

Lebih jauh Junaedi menyayangkan adanya Portal, yang melakukan penarikan uang Rp 10.000/Truck tiap kali jalan, dan anehnya penarikan Portal tersebut dikoordinir oleh Koordinator Demo penutupan jalan desa yang dilewati Armada Tambang pada beberapa waktu lalu.

“Uang portal yang dikoordinir oleh Thoyib, Pemerintahan Desa Kalibendo sampai saat ini tidak tahu menahu dikemanakan, dan dibuat apa saja, ” terangnya.

Bahkan Portal yang notabenenya itu adalah Pungutan Liar (Pungli) sejak beberapa yang lalu malah bertambah, Junaedi juga mengancam jika Armada muatan Tambang masih terus melewati jalan desa, Masyarakat yang bukan dikoordinir Thoyib bakal melakukan aksi penutupan jalan bagi lalu lalang armada pasir.

BACA: Polisi Tangkap Pengibar Bendera Bintang Kejora

“Sekarang Portalnya malah nambah di daerah Dusun Basehan Desa Bades dan saya mendengar Thoyib juga dapat jatah, lihat saja nanti jika Truck Pasir masih saja lewat jalan desa, maka warga yang lain akan melakukan aksi penutupan jalan, ” ancamnya.

Sementara itu Thoyib yang disebut-sebut sebagai koordinator tarikan Pungli Portal Armada Pasir saat dihubungi lewat telpon genggamnya, nomornya sudah tidak aktif, sedangkan Kepala Kesbangpol Drs Basuni, saat dikonfirmasi terkait Armada Tambang yang tetap melewati jalan desa, pihaknya mengatakan itu sudah menjadi wewenang Dishub dan Satpol PP.

“Pak Bupati sudah memerintahkan Dishub dan Satpol PP, untuk berjaga dilokasi, ” pungkasnya. (bas).

Jangan Lagi Sebut Terdakwa 21-22 Mei Sebagai Perusuh !

Foto: Hendarsam Marantoko

Ditulis oleh: Hendarsam Marantoko.

Sidang sudah memasuki tahap tuntutan dari Jaksa, rata2 para Terdakwa dituntut +_ 4 bulan penjara, dianggap terbukti melakukan pelanggaran pasal 218 KUHP.

Pasal 218 KUHP adalah delik tentang tidak mengindahkan himbauan kepolisian untuk membubarkan diri dalam aksi demo di bawaslu setelah 3 kali peringatan.

Faktanya, mereka ada yang langsung membubarkan diri, ada yang dalam perjalanan pulang ditangkap aparat, ada yang tidak mendengar karena jauh dari lokasi titik demo.so kenapa masih disebut perusuh ??

ACTA menghimbau, stop menggunakan istilah perusuh, mereka hanya menyuarakan aspirasinya yang dijamin Undang-undang;

Mudah-mudahan ACTA dan lawyer ex. BPN dibawah arahan Bang Sufmi Dasco (waketum Gerindra) bisa mendapatkan hasil terbaik bagi para pejuang demokrasi dalam persidangan ini.

Amin YRA

*Red

Sumbangan Dana Siluman Kecamatan Maron

 

FIBER : Panitia PHBN Harus Transparan Terkait Pengumpulan Dana Dari Masyarakat

Redaksi, Jawa Timur – Probolinggo (5/9/2019) – Guna memperingati HUT RI ke 74, Panitia Peringatan Hari Besar Nasional (PPHBN) Kecamatan Maron mengumpulkan dana dari masyarakat untuk dapat terlaksananya berbagai macam kegiatan dalam memperingati hari kemerdekaan.

Menurut pantauan media, pengumpulan dana ditarik dari pelaku usaha yang menempati lingkungan perdagangan di wilayah Kecamatan Maron dengan cara diberikan surat edaran yang isinya permintaan besarnya dana yang dibebankan kepada pihak yang menerima surat edaran tersebut sebesar Rp 150 ribu.

Penggalangan dana oleh Panitia Peringatan Hari Besar Nasional (PPHBN) Kecamatan Maron tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Panitia Peringatan Hari Besar Nasional nomor 01/PPHBN.KEC.MRN/VIII/2019 tanggal 15 Juli 2019.

Adapun surat tersebut diterima pihak toko pakaian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019, dan diberikan tempo waktu hingga pada hari Jumat pagi tanggal 23 Agustus 2019.

“Tadi ada yang datang ke sini marah-marah, suratnya diminta lagi. Orangnya pake kaos coklat numpak (mengendarai) Supra.”, kata seorang karyawati toko yang tak mau disebutkan namanya. (23/8/2019).

BACA: Proyek Siluman Pasar Lumbang Kabupaten Probolinggo

Dalam surat permintaan sumbangan tersebut ditandatangani oleh Panitia Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) Kecamatan Maron dan Camat Maron selaku Pembina yang mengetahui.

Isi surat edaran tersebut adalah berdasarkan hasil rapat panitia PHBN Kecamatan Maron pada Hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 yang bertempat di Pendopo Kecamatan Maron.
Panitia PHBN Kecamatan Maron memutuskan besarnya dana yang dibutuhkan untuk menunjang terselenggaranya berbagai macam kegiatan dalam memperingati hari besar nasional adalah Rp 90 juta.

Pemilik toko pakaian yang enggan disebutkan namanya merasa keberatan atas pengumpulan dana tersebut lantaran akhir-akhir ini tokonya sedang sepi. (16/8/2019)

“Beberapa hari yang lalu saya uda dimintai sumbangan, tapi yang itu sukarela, saya sumbang lima puluh ribu. Ini koq ada lagi, malah seratus lima puluh ribu.”, kata seorang pemilik toko pakaian yang enggan disebutkan namanya.

Ketua Federasi Indonesia Bersatu (FIBER) Jatim, Veronika menuturkan “Saya setuju jika pengumpulan dana dari masyarakat tersebut guna melestarikan tradisi guyup, apalagi di saat memperingati hari ulang tahun kemerdekaan. Kalau ada yang nggak mau berpartisipasi, maka perlu ditumbuhkan jiwa nasionalisnya.”, ucapnya.

Veronika menimpali “Akan tetapi, cara menggalang dana nggak perlu ditentukan nominalnya seperti itu. Cukuplah digugah kesadaran warga masyarakat yang mau berpartisipasi. Dan masyarakat juga berhak tau rincian penggunaan dananya”, imbuhnya. (19/8/2019)

Sementara itu, seorang aktifis Ormas Bara JP Probolinggo, Muhammad Hafid menghimbau agar panitia PHBN bisa transparan kepada masyarakat, terlebih kepada para donatur kegiatan sosial tersebut.

“Jika benar demikian, saya prihatin sekali atas adanya permintaan sumbangan dengan sikap arogan itu. Menurut saya, sikap demikian itu bukan jiwa seorang aparat. Apalagi untuk penarikan pungutan tersebut belum ada aturannya, jangan sampai setelah dana terkumpul panitia tidak transparan.”, tegasnya. (Red).

Tim Cobra Ungkap Modus QNet

 

 

Redaksi, Jawa Timur – Pengungkapan kasus perdagangan model Piramida yang dijalankan oleh QNet oleh Tim Cobra Polres Lumajang berawal dari adanya Laporan anak hilang yang diterima oleh Tim Cobra pada 10 April 2019 atas nama Putri (16th / nama samaran) dimana pelapornya adalah orang tua korban. Korban adalah warga Dusun Karang Tengah Kec Sumbersuko Kab Lumajang.

BACA: Kongkalikong Pejabat dengan Rekanan Terkait Proyek, Ini Kata Inspektorat

Hasil penyelidikan Tim Cobra Polres Lumajang, ternyata Putri pergi dari rumah tanpa pamit karena mendapatkan tawaran pekerjaan di Madiun dari temannya yang bernama Sugiono (24 th) warga Desa Kalipenggung Kec Randuagung Kab Lumajang.

Putri ditawari bekerja sebagai pendata barang di sebuah pabrik kesehatan dengan gaji per bulan Rp 3 Juta.

BACA: PPWI Tamiang Kecam Keras Upaya Pendzaliman terhadap Pewarta

Ternyata, setelah sampai di Madiun, pekerjaan yang dijanjikan tidak ada, karena penawaran kerja hanya akal-akalan saja supaya para korban mau datang ke Madiun.

Tapi setelahnya mereka di cuci otak untuk bergabung dengan bisnis QNet dengan iming-iming kekayaan yang luar biasa, hanya dalam 1 tahun bisa mendapatkan Rp 11 Miliar bila bekerja dengan tekun.

Video QNet

Untuk awalnya Putri harus membayar sekitar Rp 10 juta supaya bisa bergabung ke bisnis QNet tersebut yaitu untuk membeli alat kesehatan yang bernama Cakra. Cakra terbuat dari kaca seukuran telapak tangan yang mereka yakini bisa menyembuhkan penyakit kronis.

BACA: Sebar Hoax Papua Tri Susanti Ditetapkan Tersangka

Selanjutnya di sebuah gedung milik tersangka MK (48th) di Madiun, Putri dan rekan-rekannya yang lain diberikan presentasi oleh beberapa orang seniornya di QNet.

Disinilah proses Brainwash (cuci-otak) dilakukan. Mereka di iming-imingi cara mudah menjadi orang kaya.

Caranya hanya dengan merekrut 2 anggota baru sebagai kaki kanan dan kaki kiri mereka, selanjutnya anggota baru tersebut yang bertugas mencari lagi kaki dibawahnya. didalam buku panduan presentasi tertulis dalam 1 tahun mereka bisa mendapatkan mobil mewah, rumah mewah bahkan bisa menghasilkan Rp 11 milyar hanya dalam 1 tahun. mereka memberikan contoh-contoh orang-orang yang sukses di QNet, seperti yang tadinya hanya pemulung tapi saat ini sudah memiliki mobil mewah, serta contoh-contoh kisah sukses mereka.

BACA: Polisi Tangkap Pengibar Bendera Bintang Kejora

Kapolres Lumajang AKBP DR Muhammad Arsal Sahban SH, SIK, MH, MM mengatakan, “Pertama kali saya mengintrogasi Putri saat berhasil kami lacak di Madiun, saya sudah melihat ada hal yang janggal, karena dengan kondisinya yang memprihatinkan tapi dia masih berkeyakinan bisa sukses. Bahkan dia merasa tidak ditipu oleh teman yang mengajaknya. Padahal jelas-jelas dia ditawarkan untuk bekerja sebagai pendata barang dengan gaji Rp 3 Juta, tapi kenyataannya pekerjaan tersebut tidak ada. Yang ada malah mereka disuruh ikut bisnis QNet dengan terlebih dahulu harus menyetor uang Rp 10
Juta,” ujar Arsal, (04/08/2019).

“Dari sini saya berkomitmen untuk mengungkap kasus money games di belakangnya. karena mungkin sudah jutaan orang yang tertipu bisnis money games ini.”

BACA: Kunjungan Gubernur Ditolak Mahasiswa Papua

Lanjut Arsal, “Saya pernah mengajar di PTIK sekitar tahun 2007, dan salah satu materi yang saya ajarkan adalah tentang bisnis piramida yang saat itu belum terjangkau oleh hukum, karena saat itu hukum baru bisa menjangkau kalau sudah ada yang dirugikan, sehingga ada situasi anomie yaitu ada sebuah kejahatan tapi belum ada aturan yang mengaturnya, sehingga korban pasti akan terus berjatuhan. Sedangkan pada waktu itu di negara-negara maju seperti Singapura sudah membuat aturan piramid scheme selling regulation, yaitu larangan berbisnis model piramida. Indonedia baru memasukkan aturan ini dalam undang-undang perdagangan tahun 2015 yang melarang bisnis model Piramida.”

BACA: Tim Cobra Tangkap Pengelola Investasi Bodong

“Bisnis model piramida sangat berbahaya bagi semua negara, karena akan membuat malas rakyatnya untuk bekerja karena mengadalkan bisnis model arisan berantai ini. Pada akhirnya bisnis ini akan runtuh disaat sudah tidak ada lagi yang bisa di rekrut. orang yang masuk belakangan pasti akan selalu dirugikan, ” pungkas Arsal.

 

Terpisah, Rumah bos QNet Madiun, Mohamad Karyadi (MK), yang ada di Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, kerap didatangi polisi maupun pejabat pemerintahan.

Bos QNet Madiun itu saat ini tengah dirundung kasus penggelapan investasi alias investasi bodong.

BACA: Proyek Siluman Pasar Lumbang Kabupaten Probolinggo

Kuat dugaan MK ini menjalankan bisnis dengan sistem money games dengan mekanisme piramida melalui perusahaan PT Amoeba International. Sedangkan PT QNet sebagai induk perusahaan yang menjalankan perdagangan dengan sistem piramida.

Rumah supermewah di desa tersebut tidak hanya didatangi calon member bisnis MLM QNet. Tetapi aparat kepolisian juga kerap datang ke rumah tersebut. Rumah mewah itu hanya berjarak sekitar 100 meter dari Kantor Desa Singgahan.

“Tamunya Kariyadi itu banyak. Ada yang dari kepolisian dan ada juga dari pejabat pemerintah. Tapi untuk keperluannya apa, saya tidak tahu,” kata Sekretaris Desa Singgahan, Joni Anwar, saat diwawancara wartawan di Kantor Desa Singgahan, Rabu (4/9/2019).

BACA: Pembunuh Anak Mantan Ketua KPUD Nias Terciduk

Joni menuturkan Kariyadi selama ini dikenal sebagai sosok yang dermawan. Pria empat anak itu juga dikenal sebagai donatur berbagai kegiatan sosial, seperti kegiatan 17 Agustus maupun kegiatan lainnya.

Sejak digeledah polisi sebulan lalu, aktivitas di rumah Kariyadi cenderung sepi. Padahal, biasanya rumah itu selalu ramai dikunjungi orang.

Seperti pantauan Solopos.com, Rabu pagi, rumah tersebut tampak lengang dan minim aktivitas. Hanya terlihat dua orang penjaga rumah yang sedang membersihkan rumah dan menyirami taman di halaman rumah.

Gerbang rumah tersebut pun tertutup rapat. Rumah berlantai tiga tersebut pun terlihat tertutup.

BACA: Kapolsek Beri Miras Ke Mahasiswa Papua Dicopot

Solopos.com juga mendatangi gedung pertemuan yang digunakan untuk presentasi MLM QNet yang ada di dekat rumah Kariyadi. Gedung itu juga terlihat sepi dan tidak ada aktivitas. Gedung tersebut tertutup rapat. Padahal sebelumnya gedung itu ramai untuk kegiatan member baru QNet.

Kondisi halaman rumah mewah milik bos bisnis MLM QNet yang ada di Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Rabu (4/9/2019).
Kondisi halaman rumah mewah milik bos bisnis MLM QNet yang ada di Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, Rabu (4/9/2019).

Rumah Mewah Rp 3 Miliar

Joni menceritakan rumah mewah itu dibangun sekitar tahun 2006. Kariyadi bisa membangun rumah mewah itu setelah sekitar dua tahun sukses menjalani bisnis MLM QNet.

MK menghabiskan dana sekitar Rp3 miliar untuk membangun rumah mewah itu. “Saat itu habisnya Rp3 miliar. Saya tahu dari orang-orang yang membangun rumah itu,” jelas dia.

 

 

*(Redaksi).

 

 

KOAR Parlemen Ogah Calon Senator Terlibat Korupsi Masuk Senayan

 

 

 

Redaksi, Jakarta – Jelang pelantikan para Senator Indonesia, Koalisi Rakyat untuk Parlemen Demokratis dan Berkeadilan (KOAR Parlemen) tegaskan tak ingin mereka yang terlibat korupsi masuk ke Parlemen Senayan, Jakarta. Hal ini terkait dengan publish Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengumumkan daftar calon anggota legislatif (caleg) yang pernah menjadi terpidana kasus korupsi Februari 2019 lalu, dimana ada 81 orang eks koruptor yang mencalonkan diri dalam Pileg 2019. Belum lagi terhitung mereka yang sedang proses penyelidikan kasus korupsi terakhir ini.

Dari 81 caleg tersebut, 23 caleg eks koruptor maju untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, 49 caleg eks koruptor maju tingkat DPRD kabupeten/kota, dan 9 merupakan calon legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Belum lagi terhitung berapa jumah para koruptor yang sedang dalam proses pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BACA: Kongkalikong Pejabat dengan Rekanan Terkait Proyek, Ini Kata Inspektorat

Sebab itu, KOAR Parlemen menolak para Calon Anggota Legislatif maupun Senator yang akan dilantik, jangan sampai masuk di Senayan. Dan hendaknya masyarakat luas juga ikut menyoroti agar para koruptor maupun mereka yang sedang dalam pemeriksaan kasus korupsi tidak dilantik.

BACA: Polemik Bubarkan BPIP

Demikian antara lain bagian rilis berita yang diterima redaksi media ini Sabtu (31/08/2019), dalam rangka mendukung Parlemen yang bersih dan bebas korupsi. Mengingat Parlemen butuh sosok para calon wakil rakyat dan daerah, yang mumpuni dan bebas dari persoalan hukum.

Salah satu sorotan masyarakat luas saat ini seperti terjadi di Provinsi Lampung, yaitu kasus korupsi yang melibatkan calon Anggota DPD RI terpilih, periode 2019-2024, Ahmad Bastian pelaku suap (setoran uang fee proyek) di Kabupaten Lampung Selatan, yang sebentar lagi akan dilantik. Kasus ini melibatkan Bupati, anggota DPR/DPRD, dan Pengusaha.

BACA: Polisi Tangkap Pengibar Bendera Bintang Kejora

Diketahui, berbagai informasi media dan fakta persidangan sejak bulan Desember 2018 menunjukkan, bahwa Ahmad Bastian telah memberi pengakuan melakukan penyuapan atau memberi fee proyek melalui terpidana Agus Bhakti Nugroho sebesar Rp. 9,6 milyar. Dana tersebut diakui untuk Bupati non aktif Zainudin Hasan (adik kandung dari Ketua MPR RI Zulkifli Hasan), meskipun proses hukum (Kasasi) terhadap Zainudin Hasan oleh Jaksa KPK sedang dilakukan.

Maka, demi rasa keadilan Koar Parlemen berharap agar Ahmad Bastian segera diadili dan mendorong KPK segera melakukan tindakan dan upaya hukum yang sesuai, dan berkoordinasi dengan KPU untuk melakukan pembatalan pelantikan pada Ahmad Bastian.
“Kami mendorong KPK agar bekerja lebih cepat untuk melakukan penyidikan kepada pelaku suap (Ahmad Bastian) dan juga beberapa pelaku suap (fee proyek) di Kabupaten Lampung Selatan. Karena sangat disayangkan jika DPD RI diisi oleh orang-orang yang tidak terhormat,” tekan Ketua Koar Parlemen, Bondan Wicaksono dalam rilisnya.

BACA: PPWI Tamiang Kecam Keras Upaya Pendzaliman terhadap Pewarta

Menurut Bondan, sejak berdirinya KPK pada tahun 2002 melalui UU No. 30 Th 2002, KPK sebagai panglima pemberantasan korupsi sudah membuktikan kinerjanya yang sangat diakui selama ini. Namun tentu perlu dukungan masyarakat luas secara sustainabel, agar para koruptor jera.

Untuk itu KPK perlu segera melakukan proses penindakan dan penuntutan terhadap para pelaku kejahatan korupsi. Jangan sampai terwarisi kejahatan kepada generasi mendatang.
“Kami mendukung dan mendorong KPK untuk bekerja lebih cermat, tepat dan cepat, untuk segera mengadili para wakil rakyat yang terlibat korupsi dan mencegah para pelaku kejahatan tersebut mengotori lembaga Parlemen di Indonesia,” pungkas aktivis anti korupsi, yang sedang menyelesaikan studi S-3 nya ini.

BACA: KPK, Tangkap Ahmad Bastian!

Sementara itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) TOPAN-RI Korda Provinsi Lampung dan perwakilan dari masyarakat Lampung mendatangi KPK, Jumat (30/08/2019). Mereka bersama ribuan warga dari berbagai elemen rakyat yang tergabung dalam Forum Gabungan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (FORGAMAK-Indonesia) menyerbu Gedung Merah Putih di Rasuna Said Jakarta Selatan itu, dengan tuntutan agar KPK segera menangkap oknum anggota DPD RI terpilih Ahmad Bastian, dari daerah pemilihan Provinsi Lampung.

Edi Suryadi, Koordinator LSM TOPAN-RI daerah Lampung, mewakili suara masyarakat Lampung mengatakan, bahwa Ahmad Bastian telah mengaku di persidangan Tipikor Tanjungkarang, menyerahkan uang Rp. 9,6 miliar kepada Agus Bakti Nugroho (mantan Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan). Oleh Agus Bakti Nugroho diakui bahwa uang itu adalah untuk Bupati Lampung Selatan non aktif Zainuddin Hasan, dengan janji mempermulus dapat proyek di Pemkab Lampung Selatan.

“Kami berharap KPK segera menangkap dan melanjutkan proses hukum terhadap Ahmad Bastian. Karena Ahmad Bastian terpilih menjadi Anggota DPD RI pada pemilu lalu, maka kami juga berharap KPU segera menganulir yang bersangkutan agar tidak dapat masuk Senayan,” jelas Edi Suryadi.

Menurutnya, masyarakat Lampung tidak ingin ada wakilnya di lembaga-lembaga negara yang terindikasi sebagai pelaku suap dan bentuk KKN lainnya, sepert Ahmad Bastian.
“Begitu juga dengan masyarakat Lampung sendiri yang sangat tidak menginginkan ada wakil rakyat yang terindikasi korupsi, suap dan KKN lainnya. Masyarakat Lampung ingin sekali agar Ahmad Bastian ini segera ditangkap,” tegas Edi berapi-api.

Ketika awak media mengenai sikap dan tindakan warga Lampung jika KPK lambat respon permintaan mereka, Edi Suryadi mengatakan bahwa dirinya dan masyarakat Lampung akan terus berjuang sampai KPK mendengarkan aspirasi mereka dan secepatnya bertindak. (BONO/DANS/Red)

Kongkalikong Pejabat dengan Rekanan Terkait Proyek, Ini Kata Inspektorat

 

 

Redaksi, Bireuen – Selain pengaduan rekanan yang tidak diberikan jawaban dari pihak Inspektorat, ada dugaan kongkalikong dan permainan antara pejabat dengan peserta lelang untuk memenangkan pihak-pihak tertentu untuk menguasai semua proyek di Kabupaten Bireuen. Terkait hal tersebut, redaksi mendapat tanggapan dari Kepala Inspektorat Kabupaten Bireuen, Drs Syahabuddin.

Syahabuddin menyebutkan, terkait kongkalikong pejabat, itu tidak ada. Mengenai surat rekanan tidak dijawab karena surat tersebut tidak pernah diterima pihak Inspektorat.

“Mengenai kongkalikong dan adanya permainan itu tidak ada, tidak ada sama sekali, mengenai surat pengaduan yang dituju ke Inspektorat, bahwa surat itu tidak pernah kita terima,” katanya kepada media ini melalui telepon seluler. Rabu 28 Agustus 2019.

BACA: PPWI Tamiang Kecam Keras Upaya Pendzaliman terhadap Pewarta

Ia menjelaskan, bahwa surat yang ditujukan ke Inspektorat tidak pernah diterima. Namun ia mengaku pernah melihat surat tersebut di Ulp. Dalam surat itu ditujukan ke Inspektorat tetapi Inspektorat tidak pernah menerima surat pengaduan tersebut.

“Kecuali sebelum sebelumnya pernah kita terima tembusan surat sanggahan, surat itu diberikan sebagai tembusan ke Inspektorat, kalau yang khusus surat terakhir yang dialamatkan ke Inspektorat kita tidak menerimanya,” tegasnya

Saat ditanya media ini bagaiman isi surat tersebut, ia mengaku tidak tahu karena tidak dibaca, apalagi surat itu tidak pernah diterima,” surat itu ada dinampakkan sama Fadlun ULP karena suratnya ada tembusan untuk Unit Layanan Pelelangan, tetapi kita tidak terima dan surat itupun tidak saya baca bagaimana isinya,” ungkapnya.

BACA: KPK, Tangkap Ahmad Bastian!

“Mengenai surat tersebut pernah kami periksa di buku agenda, sudah kami cari namun surat tersebut tidak ada masuk ke Inspektorat, karena tidak diterima suratnya bagaimana diberi jawaban atau ditindaklanjuti,” demikian kata Kepala Inspektorat Kabupaten Bireuen Drs Syahabuddin

Seperti diketahui, Pokja PUPR I Bireuen digugat oleh 3 kontraktor ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh, karena diduga adanya permainan dan kongkalikong pihak berwenang untuk memenangkan pihak-pihak tertentu yang ingin melahab semua proyek di Kabupaten Bireuen.

Menurut keterangan dari salah satu pihak rekanan menyebutkan, mereka melakukan gugatan terhadap Pokja PUPT I tahun 2019 karena atas kesewenang-wenangnya menggugurkan perusahaannya.

Para kontraktor akan melawan terhadap para birokrat yang mengatur semua kegiatan lelang untuk memenangkan pihak-pihak tertentu yang ingin melahap semua proyek di Bireuen.

BACA: MEMBANGUN MODEL POLITIK HUKUM BERSYARIAH DALAM PARADIGMA NEGARA HUKUM PANCASILA

Para kontraktor di Bireuen mengaku, selama 2 tahun ini sudah apatis dengan proses lelang yang ada, artinya tidak mungkin bisa menang karena kongkalikong antara pejabat dan peserta yang akan dimenangkan, sudah sistematis dan terstruktur.

Hal senada juga diungkapkan pihak rekanan CV. ERNORA ZURIBA, yang menyebutkan bahwa terkait permasalahan tersebut, pihaknya sudah membuat surat pengaduan ke Inspektorat Kabupaten Bireuen, namun surat tersebut tidak dijawab oleh pihak inspektorat.

Kontraktor menyebutkan, dasar mereka menggugat karena jawaban sanggah tidak berpedoman kepada dokumen pemilihan sebagai aturan main dari lelang tersebut, hanya cari-cari alasan untuk menjawab.

Menurut mereka, PTUN adalah langkah terakhir dari para kontraktor untuk mencari keadilan, maka permasalahan itu sudah didaftarkan gugatannya oleh para rekanan kepada PTUN Banda Aceh.

Ada tiga kegiatan yang menjadi permasalahkan dengan para rekanan,  yaitu kegiatan proyek Rehabilitasi Daerah Irigasi Krueng Meusagob Kecamatan Simpang Mamplam sumber anggaran APBD tahun 2019 dengan pagu anggaran Rp.1,740.000.000.

Kedua, kegiatan proyek Peningkatan Saluran Pembuang Daerah Irigasi Peuraden Kecamatan Juli-Lancok Kecamatan Kuala tahap II yang bersumber dana APBD tahun 2019 dengan pagu anggaran mencapai Rp.4.912.500.000.

Terakhir, kegiatan Proyek Pengadaan Pembangunan Jalan Pulo Drien Ie Rhop Timu, Kecamatan Simpang Mamplam (otsus), sumber dana APBD tahun 2019 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.621.080.000. (Fauzan/Red)

PPWI Tamiang Kecam Keras Upaya Pendzaliman terhadap Pewarta

_Keterangan foto: Bang Iyon (kanan) bersama Pimred LintasAtjeh.Com, Bang Ari_

ACEH TAMIANG – Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPC PPWI) Aceh Tamiang mengecam keras terhadap upaya pendzaliman oleh sejumlah oknum terhadap seorang pewarta, yang bernama Zulfadli Idris alias Bang Iyong. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPC PPWI Aceh Tamiang, Syahriel Nasir, melalui rilis persnya, Selasa (03/09/2019).

Nasir menegaskan, PPWI Aceh Tamiang sangat tidak dapat menerima aksi dzalim yang dilakukan oleh oknum pengurus Majelis Pendidikan Daerah (MPD) setempat, berinisial ZH, dengan cara mengancam akan membunuh dan memutilasi Bang Iyong. “Aksi pengancaman ZH terhadap Bang Iyong pada 13 Agustus 2019 kemarin, dengan alasan bahwa Bang Iyong sering mengkritik MPD Aceh Tamiang melalui media sosial facebook, sangat tidak benar dan terlalu mengada-ngada,” jelas Nasir.

BACA: KPK, Tangkap Ahmad Bastian!

Menurut Nasir, pasca dilantiknya MPD Aceh Tamiang periode 2019-2024, pada 15 Februari 2019 lalu, Bang Iyong tidak pernah melontarkan kritikan kepada lembaga tersebut, baik melalui media sosial facebook, maupun media massa. Nasir menambahkan, saat itu ZH terkesan merekayasa alasan karena diduga sedang panik akibat kritikan Bang Iyong terhadap ulah oknum pengurus MPD Aceh Tamiang lainnya berinisial AML yang memposting komentar bernuansa rasa kebencian dan SARA melalui akun facebook oknum tersebut pada 10 Agustus 2019.

“PPWI Aceh Tamiang akan menelusuri kebohongan dari ZH dan akan menelusuri dugaan keterlibatan ZH terhadap laporan Mantan Plt Kadis Parpora, YN, terhadap Bang Iyong ke Polda Aceh. Karena laporan tersebut terkesan janggal sebab antara YN dan Bang Iyong sudah saling bermaafan pada 23 Juni 2019 lalu,” ungkap Nasir.

BACA: Sebar Hoax Papua Tri Susanti Ditetapkan Tersangka

Untuk diketahui bahwa persoalan Bang Iyon dengan Yetno, S.Pd (YN) berawal ketika Bang Iyon sering melemparkan kritik terhadap Yetno saat yang bersangkutan menjabat sebagai Kadisbudparpora Aceh Tamiang tahun 2015. Rentetan kritikan wartawan LintasAtjeh.com itu dibalas somasi ‘asal-asalan tanpa dasar’ dari Yetno ke Pimpinan Redaksi media LintasAtjeh.com.

“Seharusnya kegaduhan ini juga menjadi atensi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Bila tidak, maka PPWI tidak dapat membantu orang nomor satu di Pemkab Aceh Tamiang saat ini melaksanakan janjinya, seratus persen bersih dan amanah dalam menjalankan roda pemerintahannya,” pungkas Nasir.

Persoalan itu kemudian berakhir dengan proses saling memaafkan antar kedua belah pihak, Bang Iyon dengan Yetno. Jika kini Yetno melayangkan laporan ke Polda Aceh, maka patut diduga bahwa ada usaha sistimatis dan di luar logika publik tentang perilaku oknum pejabat tersebut. Hal itu akan berdampak pada ketidak-percayaan masyarakat kepada proses maaf-memaafkan antar pihak yang terlibat dalam perselisihan pendapat, pemikiran dan kata-kata di kemudian hari.

“Saya merasa aneh dengan fenomena masyarakat Indonesia saat ini, khususnya di Aceh, negeri yang mendasarkan segala pola pikir dan perilaku kepada Kitab Suci Al-Quran dan Sunnah, yang menjunjung tinggi prinsip silahturahmi, bekerjasama, bermusyawarah, dan saling memaafkan. Apa artinya negeri berlandaskan syariah jika sikap kritis publik direspon reaktif dan cenderung dzalim seperti yang diperlihatkan Yetno itu? Dia sangat tidak layak jadi pejabat yang isi perutnya dibiayai oleh rakyat yaa,” demikian komentar Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, kepada media ini menanggapi pelaporan Bang Iyon ke polisi, Selasa, 3 September 2019. (SNR/Red)

 

KPK, Tangkap Ahmad Bastian!

 

Redaksi, Jakarta – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) TOPAN-RI Korda Provinsi Lampung dan perwakilan dari masyarakat Lampung mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin, Jumat 30 Agustus 2019. Mereka bersama ribuan warga dari berbagai elemen rakyat yang tergabung dalam Forum Gabungan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (FORGAMAK-Indonesia) menyerbu ke Gedung Merah Putih di Rasuna Said Jakarta Selatan dengan tuntutan agar KPK segera menangkap oknum anggota DPD RI terpilih dari daerah pemilihan Provinsi Lampung, Ahmad Bastian. Sebagaimana santer diberitakan akhir-akhir ini, Ahmad Bastian diduga kuat terlibat kasus penyuapan Bupati Lampung non aktif, Zainuddin Hasan.

Mereka datang ke Jakarta dengan satu harapan agar aspirasi dari masyarakat Indonesia, khususnya Lampung, dapat didengar dan segera ditindaklanjuti untuk mewujudkan pejabat negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

BACA: Polisi Tangkap Pengibar Bendera Bintang Kejora

Koordinator LSM TOPAN-RI Daerah Lampung, mewakili suara masyarakat Lampung, Edi Suryadi, mengatakan dalam sesi wawancara bahwa Ahmad Bastian telah mengaku di persidangan Tipikor Tanjungkarang bahwa ia menyerahkan uang sejumlah Rp. 9,6 miliar kepada Agus Bakti Nugroho (mantan Kepala Dinas PUPR Lampung Selatan), yang oleh Agus Bakti Nugroho diakui bahwa uang dari Ahmad Bastian tersebut adalah untuk Bupati Lampung Selatan non aktif Zainuddin Hasan. Uang tersebut, kata Agus Bakti Nugroho, adalah untuk mempermulus permohonan mendapatkan proyek di Pemkab Lampung Selatan.

“Kami berharap KPK segera menangkap dan melanjutkan proses hukum terhadap Ahmad Bastian. Karena Ahmad Bastian terpilih menjadi Anggota DPD RI pada pemilu lalu, maka kami juga berharap KPU segera menganulir yang bersangkutan agar tidak dapat masuk Senayan,” jelas Edi Suryadi.

Menurutnya, masyarakat Lampung tidak ingin ada wakilnya di lembaga-lembaga negara yang terindikasi sebagai pelaku suap dan bentuk KKN lainnya, sepert Ahmad Bastian. “Begitu juga dengan masyarakat Lampung sendiri yang sangat tidak menginginkan ada wakil rakyat yang terindikasi korupsi, suap dan KKN lainnya. Masyarakat Lampung ingin sekali agar Ahmad Bastian ini segera ditangkap,” tegas Edi berapi-api.

BACA: Proyek Siluman Pasar Lumbang Kabupaten Probolinggo

Pertanyaan dari awak media ini mengenai sikap dan tindakan warga Lampung jika KPK lambat respon permintaan mereka, Edi Suryadi mengatakan bahwa dirinya dan masyarakat Lampung akan terus berjuang sampai KPK mendengarkan aspirasi mereka dan bertindak.

“Kami akan terus berjuang sampai KPK bertindak dengan segera untuk menangkap dan memproses hukum Ahmad Bastian ini,” ujarnya dengan tegas dan semangat.

Acara turun ke jalan ribuan massa di depan Gedung KPK, Jl. Rasuna Said Jakarta Selatan, Jumat siang kemarin berjalan aman dan kondusif. Walaupun begitu banyak massa aksi, termasuk adanya aksi teatrikal manusia perak yang menarik perhatian pelintas jalan, namun penjagaan kamanan dan ketertiban aksi demo di depan KPK itu cukup baik dan memadai, sehingga semua berjalan dengan lancar dan baik. (JNI/Red)

MEMBANGUN MODEL POLITIK HUKUM BERSYARIAH DALAM PARADIGMA NEGARA HUKUM PANCASILA

 

 

PRESS RELEASE MILAD I HRS CENTER DAN DISKUSI PUBLIK : MEMBANGUN MODEL POLITIK HUKUM
BERSYARIAH DALAM PARADIGMA NEGARA HUKUM PANCASILA.

Paguruyung Ballroom Hotel Balairung, Jakarta
Selasa, 3 September 2019.

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Islam adalah satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan.

Keduanya saling melengkapi sesuai dengan paham negara simbiotik, sebagaimana diatur
dalam pasal 29 uud 1945.

Paham Negara simbiotik, mengakui peranan agama (Islam) dalam Negara.
Bahkan menurut teori hokum plurarisme yang kuat, Hukum Islam dapat menjadi hukum Negara.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional, maka peranan Islam dengan syariat Islam sangat
dibutuhkan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Perihal keterpaduan syariat Islam
dalam sistem hukum nasional menjadi suatu model yang interaktif dan solutif.

Perspektif hukum negara Pancasila yang mengaskan aksilogi hukum “kepastian hukum yang adil” adalah
sejalan dengan tujuan syariah Islam.

Dalam dimensi syariat, kemanfaatan/kemaslahatan menjadi tujuan
dari syariah, sebab keberadaan syariat adalah untuk kemaslahatan. hal ini sejalan dengan pemikiran alm.
Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, bahwa hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

Tiada hukum yang tidak adil, oleh karena itu dalam banyak kajian ilmiah perihal keadilan demikian menjadi
perhatian para ahli, sehingga banyak lahir teori-teori tentang keadilan.

Padahal Islam telah menegaskan
perintah untuk berlaku adil dalam banyak ayat al Qur’an dan telah pula dicontohkan oleh Nabi
Muhammad SAW.

Kitab-kitab fiqh telah pula banyak menjelaskan tentang keadilan.
indonesia sebagai negara hukum, tentu sangat membutuhkan suatu model pembangunan hukum dalam
upaya mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional.

Syariat Islam dapat menjadi rujukan dalam membangun
model pembangunan hukum dimaksud.
Telah banyak teori-teori yang menjelaskan tentang hubungan antara hukum Islam dengan hukum
nasional. Oleh karena itu, sebagai lembaga kajian ilmiah strategis HRS Center sesuai dengan maksud dan
tujuan didirikan adalah untuk mempertemukan antara islam sebagai agama dengan negara syariat Islam  secara legal – konstitusional dapat diterapkan dalam sistem hukum nasional.

*Novel Bamumin, Bidang Media Center HRS Center.

*(PENGURUS HRS CENTER).

BACA JUGA: Warga Papua Datangi Markas FPI Kota Malang

Milad FPI Ke-21 Dihadiri Ribuan Orang

Dituding Komunis FPI Bubarkan HUT PRD

Papua Memanas, Satu Anggota TNI Tewas Terkena Panah

 

Polisi Tangkap Pengibar Bendera Bintang Kejora

SOROT: Kapolsek Beri Miras Ke Mahasiswa Papua Dicopot

Redaksi, Jakarta – Polisi menangkap pengibar bendera bintang kejora di depan Istana. Pengibaran bintang kejora dilakukan dalam demonstrasi hari Rabu (28/8).

BACA: Kapolri Perintah Tindak Tegas Pengibar Bendera Bintang Kejora

“Pada hari Jumat 30 Agustus, tim gabungan jajaran Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap dua orang pelaku tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara dan atau permufakatan akan melakukan kejahatan terhadap keamanan negara dan makar,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, Sabtu (31/8/2019).

BACA: Sebar Hoax Papua Tri Susanti Ditetapkan Tersangka

Kedua tersangka yang diamankan berinisial AT dan CK. Argo menyebut AT berperan sebagai koordinator lapangan aksi, menggerakkan massa, menyiapkan bendera dan orasi di atas mobil komando. Sedangkan CK merupakan koordinator lapangan dari Jaktim dan juga berorasi bersama AT.

BACA: Papua Memanas, Satu Anggota TNI Tewas Terkena Panah

Barang bukti yang diamankan yakni 2 handphone, 1 spanduk, 1 kaos gambar bintang kejora, 1 selendang bergambar bintang kejora dan satu toa. (*).

BACA: Kunjungan Gubernur Ditolak Mahasiswa Papua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*(Redaksi/detik).

Kapolri Perintah Tindak Tegas Pengibar Bendera Bintang Kejora

 

Redaksi, Jakarta – Kapolri Jenderal Tito Karnavian memerintahkan Polda Metro Jaya untuk menindak aksi pengibaran bendera dan segala atribut prokemerdekaan Papua Barat yang terjadi di depan Istana Negara.

VIDEO Ketika Warga Papua Bertemu Orang Jawa

Tito menegaskan, perintah tersebut lantaran maraknya aksi demonstrasi warga Papua di depan Istana Negara dalam beberapa hari terakhir yang kerap membawa dan mengibarkan bendera Bintang Kejora.

BACA: Sebar Hoax Papua Tri Susanti Ditetapkan Tersangka

“Ada juga peristiwa pengibaran bendera (Bintang Kejora) di Jakarta. Saya sudah perintahkan Kapolda (Metro Jaya) untuk tangani. Tegakkan hukum sesuai apa adanya. Kita harus menghormati hukum,” kata Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan (Jaksel), Kamis (29/8).

VIDEO Bintang Kejora Berkibar Di Depan Istana

Tito berharap segala aksi ujuk rasa dan demonstrasi warga Papua di Jakarta, berlangsung dengan cara-cara yang tertib hukum.

BACA: Papua Memanas, Satu Anggota TNI Tewas Terkena Panah

Dalam sepekan terakhir, gelombang massa warga Papua tak cuma terjadi di Bumi Cenderawasih. Di Jakarta, warga Papua hampir saban hari sejak pekan lalu, melancarkan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara.

VIDEO Frum Lintas Aktivis Indonesia Timur Minta Tindak Pengibaran Bendera Bintang Kejora

Dalam setiap aksinya, para pengunjuk rasa memprotes prilaku rasisme yang didapatkan mahasiswa Papua di Surabaya. Namun, dalam setiap orasi, demonstran menuntut hak referendum warga Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan membawa atribut dan bendera Bintang Kejora. (*).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*(Redaksi/republika)

Sebar Hoax Papua Tri Susanti Ditetapkan Tersangka

 

Alat bukti hoaks yang disebar Tri Susanti sehingga memicu pengepungan asrama mahasiswa Papua, Surabaya, Jatim, Jumat (16/8/2/019). Hoaks itu pula yang memicu kerusuhan massal di Tanah Papua.

Redaksi, Jawa Timur – Politikus Partai Gerindra Tri Susanti alias Mak Susi, telah ditetapkan Polda Jatim sebagai tersangka penyebaran kabar bohong alias hoaks dan penghasutan, karena terbukti menjadi provokator pengepungan asrama mahasiswa Papua di Kota Surabaya, Jumat (16/8) pekan lalu.

Buntut hoaks yang disebar Tri Susanti itu adalah, merebaknya protes massal berujung kerusuhan di banyak daerah Papua hingga kekinian.

BACA: Aksi Demo Lumpuhkan Papua

Berikut kronologi penyebaran hoaks oleh Mak Susi:

14 Agustus 2019, Terdapat undangan yang disebar melalui grup WhatsApp perihal rapat persiapan aksi ke Asrama Mahasiswa Papua, Jalan Kalasan, Surabaya.
Dalam undangan yang disebar SR (STS), rapat dilaksanakan pada pukul 19.00 WIB di warung Kahuripan Jalan Penataran 17 Surabaya.
Materi pertemuannya yaitu rencana pemasangan bendera Merah Putih di depan Asrama Mahasiswa Papua.

15 Agustus 2019, Terdapat unggahan tulisan di grup WhatsApp bertuliskan “Karena ada kemungkinan masalah bendera di depan Asrama Kalasan akan dibuat besar, digoreng oleh mereka bila butuh perhatian lntemasional. Semoga hanya dendam ke coklat saja, masalah penahanan Mahasisawa di Polda Papua.”

BACA: Papua Memanas, Satu Anggota TNI Tewas Terkena Panah

16 Agustus 2019, Terdapat unggahan gambar pada akun grup WA INFO KB FKPPI yang bertuliskan “Bendera Merah Putih dibuang ke selokan oleh kelompok separatis di Surabaya pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 jam 13.30 WIB tepatnya di depan Asrama Mahasisawa Papua Jalan Kalasan Surabaya.”

17 Agustus 2019, Terdapat unggahan tulisan di akun grup WA INFO KB FKPPI: “Mohon perhatian, urgent, kami butuh bantuan massa karena anak Papua akan melakukan perlawanan dan telah siap dengan senjata tajam dan panah. PENTING PENTING PENTING.”

21 Agustus 2019, Ditemukan unggahan tulisan pada WA grup oleh Tri Susanti berbunyi: “Bendera Merah putih dibuang ke selokan oleh kelompok SEPARATIS di SURABAYA pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 jam 13.30 WIB tepatnya di Asrama Mahasiswa Papua JI Kalasan No 10 Surabaya”.

BACA: Kapolsek Beri Miras Ke Mahasiswa Papua Dicopot
Untuk diketahui, Tri Susanti kekinian sudah menjadi tersangka pelanggaran pasal berlapis oleh penyidik Sundit Cyber Crime.

Tri Susanti disangkakan melanggar Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ia juga dijerat memakai Pasal 160  KUHP dan atau PasaI 14 ayat (1) dan atau ayat (2) dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

BACA: Warga Papua Datangi Markas FPI Kota Malang

Tri Susanti sudah mengaku menjadi koordinator lapangan atau korlap penggerudukan Asrama Mahasiswa Papua (AMP) di Jalan Kalasan, Surabaya, Sabtu, 17 Agustus 2019.

Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, “Dilaporkan bahwa telah ditetapkan satu tersangka berinisial TS (Tri Susanti). Dia adalah Wakil Ketua Ormas FKPPI (Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI-POLRI),” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, Rabu, 28 Agustus 2019.

BACA: Kunjungan Gubernur Ditolak Mahasiswa Papua

Susi pun sempat meminta maaf karena ada salah satu oknum yang meneriakkan kalimat rasis saat penggerudukan terjadi. Ia mengklaim aksi itu hanya untuk membela Merah Putih yang isunya dirusak hingga dibuang.

Buntut dari penggerudukan itu, 43 mahasiswa dari asrama Papua digelandang ke Polrestabes Surabaya, namun tak lama dipulangkan. Ditetapkannya Susi sebagai tersangka sudah berdasarkan dua alat bukti. (*).

 

 

 

 

 

 

 

*(Redaksi/berbagai sumber).

Papua Memanas, Satu Anggota TNI Tewas Terkena Panah

Redaksi, Papua – Aksi demo warga Papua menyikapi peristiwa di Surabaya kembali berlangsung di Papua. Kali ini di Kabupaten Deiyai Rabu (28/8/2019) hari ini.

Unjuk rasa jilid 2 ini berlangsung setelah sebelumnya unjuk rasa yang berakhir rusuh terjadi pada 24 Agustus lalu yang memakan korban.

Unjuk rasa hari itu dikabarkan, satu anggota TNI dikabarkan tewas setelah terkena panah masyarakat. Sementara korban masyarakat belum diketahui.

BACA: Kunjungan Gubernur Ditolak Mahasiswa Papua

Sumber di Kodam XVII Cenderawasih yang namanya enggan disebut, membenarkan adanya peritiwa itu.

“Ada anggota Polri dan TNI yang terkena panah, dan yang gugur anggota TNI. Lebih detailnya coba cek Kapendam,” ujar dia.

Menurut informasi kejadian itu berlangsung di Kantor Bupati Deiyai.

Ribuan massa menggelar aksi demo sekitar pukul 15.00 WIT.

Aksi massa menjadi anarkis dengan menyerang aparat keamanan.

Akibatnya 1 anggota TNI meninggal terkena panah dan 2 anggota TNI dan Polri terluka.

BACA: Kapolsek Beri Miras Ke Mahasiswa Papua Dicopot

Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Letkol Inf Eko Daryanto saat dikonfirmasi belum bersedia mengangkat telepon selulernya.

Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal juga tidak bersedia mengangkat telepon selulernya.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjhajanto mengatakan TNI siap membuka dialog dengan kelompok pemberontak Papua Egianus Kogoya, untuk menghentikan konflik dan menciptakan Papua yang damai dan terus membangun.

Hal itu dikatakan Panglima TNI usai menggelar tatap muka dengan tokoh Papua pada Selasa (27/8/2019) malam di Jayapura guna menyikapi perkembangan situasi Papua.

BACA: Warga Papua Datangi Markas FPI Kota Malang

“Saya ingin berdialog dengan kelompok Egianus Kogoya Cs. Hal itu sudah saya sampaikan kepada pendeta Livinua Biniluk salah seorang tokoh Papua. Supaya kita semua mengetahui dan memahami akar permasalahan,”ujar Panglima.

Dengan mengetahui dan memahami persoalan yang ada, maka akan bisa dicari solusi yang tepat.

“Sehingga persoalan yang kita ketahui nantinya akan diselesaikan dari sudut pandang Papua,” ujar Panglima.

Yang jelas, semua persoalan akan diselesaikan secara menyeluruh dan dari perspektif Papua.

“Apabila kita mengetahui permasalahannya kita tidak akan salah mengambil keputusan,” tandas Panglima.

Menurut Panglima, tawaran itu disambut positif.

“Tanggapan mereka positif untuk membuka dialog, kami siap bantu mereka, entah itu tenaga kesehatan tenaga pertanian, guru, semua kami bantu,” ujarnya.

Sementara itu Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, penambahan pasukan ke Kabupaten Nduga masih terus dilakukan, karena situasinya belum kondusif.

“Ada penambahan pasukan di Nduga untuk menyikapi peristiwa pembantaian 34 karyawan Istaka Karya yang sedang membangun jalan dan jembatan disana. Sebelumnya sudah ada peristiwa-peristiwa kekerasan tapi kita tak tambah pasukan, tapi kejadian 34 ini menghentakan kita semua, sehingga menambah pasukan untuk mengamankan daerah itu, sambil juga kami lakukan penegakan hukum,” ujar Kapolri.

Bila ada permintaan penarikan pasukan, sangat tak televan dengan kondisi yang terjadi di Nduga.

“Kalau ada penarikan pasukan, pertanyaannya adalah apakah ada yang bisa menjamin bahwa situasinya akan betul-betul aman, kemudian Egianus Kogoya cs tidak melakukan kekerasan.  Kalau ada pejabat atau tokoh yang kredible menjamin keamanan disana, kami bisa saja tarik pasukan dari sana. Nah kalu tidak ada yang bisa menjamin bagaimana,” tanya Kapolri.

Jika ada dialog semua siap, termasuk Panglima.

“Kalau ada dialog kita siap, bahkan Panglima TNI juga siap dialog. Intinya agar Papua ini tetap aman dan Damai sehingga pembangunan bisa jalan,” ucap Kapolri.

Jika ada dialog semua siap, termasuk Panglima.

“Kalau ada dialog kita siap, bahkan Panglima TNI juga siap dialog. Intinya agar Papua ini tetap aman dan Damai sehingga pembangunan bisa jalan,” ucap Kapolri.

Tanggapan OPM terkait wacana dialog tersebut.

“Kami tidak punya urusan dengan panglima TNI, tapi Tentara Pembebasana Nasional Papua Barat (TPNPB) akan melakukan perundingan dibawa mediasi pihak ketiga yaitu PBB dengan pemerintah Indonesia dibawah delegasi President Indonesia,” ujar Juru Bicara OPM Sebby Sambon saat di konfirmasi mealui media sosialnya, Rabu 28 Agustus.

OPM menuntut Merdeka.

“Perang TPNPB dan OPM adalah menuntut hak kemerdekaan penuh, oleh karena itu penyelesaiannya melalui perundingan segitiga, bukan dialog dengan Panglima TNI, ” tutupnya. (*).

 

 

 

 

 

 

*(Red/tribunnews).

 

Aksi Demo Lumpuhkan Papua

 

Redaksi, Papua – Aksi unjuk rasa yang digelar di Jayapura, Papua pada Kamis 29 Agustus 2019 membuat ibu kota provinsi itu lumpuh.

Suasana juga dikabarkan mencekam. Pusat pertokoan dan perkantoran ditutup sejak pukul 12.30 WIT. Berdasarkan laporan Antara, Mal Jayapura yang merupakan pusat perbelanjaan terbesar di Jayapura juga ditutup.

Di beberapa lokasi nampak massa berkelompok dan melakukan orasi. Seperti di Jalan Irian yang berada di pusat kota. Nampak massa yang berjumlah sekitar 50-an orang melakukan orasi, sedangkan aparat keamanan bersiaga di sekitarnya.

BACA: Kunjungan Gubernur Ditolak Mahasiswa Papua

Beberapa sekolah memulangkan siswanya sejak pukul 09.30 WIT. Aparat keamanan TNI-Polri nampak berjaga jaga di sejumlah kawasan. Sedangkan massa pendemo dilaporkan masih berjalan kaki dari sejumlah wilayah termasuk dari Sentani yang saat ini sudah berada di Waena.
Angkutan kota sendiri nampak banyak yang memilih tidak beroperasi. “Memang kami sengaja tidak beroperasi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Supri, salah satu supir angkot jurusan Entrop-Pasir Dua.

Aksi unjuk rasa menyebar hampir di seluruh wilayah Papua selama dua pekan terakhir ini. Mereka mengecam tindakan rasisme kepada mahasiswa Papua di Surabaya. Massa bahkan ada yang menuntut referendum kemerdekaan Papua.

BACA: Kapolsek Beri Miras Ke Mahasiswa Papua Dicopot

Senada, Demonstrasi berujung kerusuhan terjadi di Kota Jayapura, Papua. Massa memenuhi jalan dan merusak bangunan yang dilewati.

Menko Polhukam Wiranto sudah menerima laporan mengenai kondisi terkini di Jayapura. Wiranto menyesalkan tindakan anarkistis yang merugikan.

“Hari ini saya juga mendapat laporan demo yang berjalan di Abepura ke Jayapura sudah membakar gedung MRP, ya menjebol rumah tahanan,” kata Wiranto di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

BACA: Warga Papua Datangi Markas FPI Kota Malang

Wiranto mengingatkan aparat keamanan bertindak persuasif dalam menghadapi massa pendemo. Senjata dengan peluru tajam, ditegaskan Wiranto, tidak boleh digunakan.

“Bahwa aparat keamanan sudah diinstruksikan jangan sampai melakukan tindakan represif. Harus persuasif terukur, bahkan senjata peluru tajam tidak boleh digunakan. Tapi jangan sampai kemudian justru dimanfaatkan oleh pendemo atau pendompleng pendemo untuk mencelakakan aparat keamanan,” sambung Wiranto. (*).

 

 

 

 

 

 

 

 

*(Redaksi/berbagai sumber).

Pelaku Curanmor Ditembak

 

TAK BERIKAN AMPUN, TIM COBRA POLRES LUMAJANG BERIKAN HADIAH TIMAH PANAS KEPADA MUHAMMAD, PELAKU CURANMOR 14 TKP

Redaksi, Jawa Timur – Minggu (26/08/) Tim Cobra Polsek Ranuyoso Polres Lumajang berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor di Desa Wonoayu Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang yang terjadi pada tanggal 13 Agustus 2019.

Video Pelaku Curanmor Ditembak

Diketahui, sepeda motor merk Yamaha Vega R tahun 2007 warna biru-silver yang terparkir di depan rumah tersebut adalah milik Syamsudin (pria, 27 tahun) warga Desa Wonoayu Kecamatan Ranuyoso.

BACA: Modus Investasi Bodong Umi Salmah Dibongkar Polres Lumajang

Setelah ditelusuri mendalam oleh Tim Cobra, ternyata motor tersebut dicuri oleh seseorang bernama Mat Kinik (pria, 31 th) warga Desa Jenggrong Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang. Tim Cobra pun langsung mendatangi rumah tersangka untuk mengamankan nya. Namun, upaya paksa tersebut tak berjalan mulus karena pelaku berusaha melarikan diri. Tim Cobra pun harus memberikan hadiah berupa timah panas ke kaki pelaku, setelah dua kali tembakan peringatan ke udara tak digubris oleh tersangka.

Saat di introgasi, ia mengatakan bahwa dirinya tak hanya sendiri dalam melakukan aksinya tersebut. Tersangka mengatakan bahwa Kin (pria) dan Suli (pria) yang keduanya adalah warga Desa Jenggrong Kecamatan Ranuyoso turut membantu dalam aksi tersebut.

BACA: Polemik Bubarkan BPIP

Dalam pernyataan nya, Kapolres Lumajang AKBP DR Muhammad Arsal Sahban SH, SIK, MH, MM mengatakan bahwa tak hanya spesialis pencurian, pelaku juga sempat beberapa kali melakukan begal di sejumlah tempat. “Setelah kami lakukan penyelidikan secara mendalam, ternyata pelaku ini sudah pernah melakukan tindakan kriminal di 14 TKP yang berbeda. Selain melakukan pencurian sepeda motor, dirinya juga dua kali melakukan begal yakni di Kecamatan Sukodono dan juga Kecamatan Padang” ungkap Arsal.

Selain itu, Kapolsek Ranuyoso Iptu Ari Hartono SH yang juga memimpin dalam penggrebekan tersebut mengatakan bahwa timnya terpaksa memberikan hadiah timah panas lantaran pelaku berusaha melawan sekaligus melarikan diri setelah melihat ada Tim Cobra. “Sebenarnya kami datang dengan baik baik, namun ternyata pelaku malah mencoba melawan dan juga kabur setelah melihat kedatangan dari tim Cobra. Alhasil, kami harus memberi efek jera kepada pelaku berupa timah panas setelah dirinya tak menggubris tembakan peringatan” terang Kapolsek Ranuyoso.

BACA: Kunjungan Gubernur Ditolak Mahasiswa Papua

Sebagai catatan, ke-14 TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang pernah dilakukan oleh sang pelaku adalah sebagai berikut :
1. 3 TKP di Desa Wonoayu Kecamatan Ranuyoso
2. 2 TKP di Desa Wates Kulon Kecamatan Ranuyoso
3. 1 TKP di Desa Penawungan Kecamatan Ranuyoso
4. 1 TKP di Desa Wates Wetan Kecamatan Ranuyoso
5. 3 TKP di Kecamatan Kedung Jajang
6. 1 TKP di Kecamatan Gucialit
7. 1 TKP di Kecamatan Sukodono (begal)
8. 1 TKP di Kecamatan Padang (begal)
9. 1 TKP di Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo.

*Red.

Polemik Bubarkan BPIP

 

Redaksi, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta pentolan organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab belajar Pancasila. Itu menanggapi pernyataan Rizieq yang meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dibubarkan.

Tjahjo menilai Habib Rizieq sebagai ulama perlu kembali mempelajari nilai-nilai Pancasila. Sebab, kata Tjahjo, Pancasila merupakan prinsip berbangsa Indonesia yang tidak bisa lagi diganggu gugat.

“Ya Habib Rizieq sebagai ulama ya perlu belajar mengenai Pancasila. Secara prinsip, Pancasila UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, itu sudah prinsip selesai. Sudah final,” kata Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).

BACA: Milad FPI Ke-21 Dihadiri Ribuan Orang

Tjahjo mengatakan Pancasila merupakan perekat bangsa hingga 74 tahun Indonesia merdeka. Sehingga, kata dia, jika ada pihak yang kembali mempersoalkan tentang Pancasila menurutnya hal itu bentuk kemunduran.

“Ini perekat bangsa ini yang dibangun sudah 74 tahun ini. Jadi kalau sekarang masih dipertanyakan ya mundur lagi,” ujarnya.

Berkenaan dengan itu, Tjahjo juga menegaskan bahwa mengakui Pancasila sebagai ideologi merupakan syarat utama bagi ormas atau partai politik.

BACA: Sebar Propaganda, Simpatisan FPI Ditangkap Di Cibinong Bakal Diadili Di Kupang
“Siapapun ormas, siapapaun partai politik, siapapun warga negara, berhak berserikat, berhimpun, berpartai, berormas, ya harus mengakui ideologi Pancasila,” tegasnya.

Sebelumnya, Rizieq Shihab, pentolan FPI, menyerukan pembubaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dibentuk pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sebab, Rizieq mengklaim, pembentukkan BPIP bukan hanya pemborosan, tapi juga berbahaya untuk eksistensi Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.

BACA: VIDEO Warga Papua Datangi Markas FPI Kota Malang

“Sehingga (BPIP) harus dibubarkan. Karena bukan saja pemborosan uang negara, melainkan sangat berbahaya untuk eksistensi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Innalillahi wa innailaihi rojiun,” ujar Rizieq dalam rekaman video yang diputar saat Milad ke-21 FPI di Stadion Rawabadak, Jakarta Utara, Sabtu (24/8/2019).

Menurut Rizieq, anggota BPIP yang digaji Rp 100 juta per bulan justru tidak paham eksistensi Pancasila. Mereka, kata dia, hanya menonton dagelan penghianatan pergeseran dari dasar negara menjadi pilar negara.

“Karenanya jangan salahkan orang saat ini menyebut bahwa BPIP adalah badan penghianat ideologi Pancasila,” ucapnya.

BACA: Kunjungan Gubernur Ditolak Mahasiswa Papua

Terpisah, Tokoh Alumni PA212, Novel Bamumin juga ikut menanggapi pernyataan Mendagri, ketika dikonfirmasi dia mengatakan, “Mendagri harus menjelaskan latar belakang pendidikannya dan apa saja kajian-kajian ilmiah mengenai pancasila yang pernah dipahaminya sehingga untuk melakukan perbandingan harus dari dua sisi yang seimbang. ”

Lanjut Novel,
“Dan kalau Tjahyo tidak ada latar belakang pendidikan dan kajian ilmiahnya tentang pancasila maka kesampingkanlah untuk mendikte HRS karena HRS tesis nya adalah tentang pancasila yang sangat mendalam dan mendapatkan caumlaude dan aplikasinya/pengamalan dari tesis itu seiring dan sejalan sampai saat ini dengan apa yang dilaksanakan yaitu memperjuangkan NKRI bersyariah karena negara ini berdasarkan pancasila dan unsur semua dari sila-sila tersebut adalah nilai-nilainya terdapat dalam alqur’an dan perumusan pancasila adalah perannya ulama, ketika itu yang berbeda dengan perumusan Pancasila Soekarno tanggal 1 juni 1945 yang unsur Ketuhanan diletakan dibuntut. ”

BACA: Mahasiswa Papua Undang Anies Baswedan

“Dan ternyata pancasila versi Soekarno bukan yang berlaku saat ini, yang berlaku saat ini adalah pancasila rumusan ulama HRS adalah ulama dan penerus ulama yang merumuskan pancasila, jelas HRS sebagai ulama  menguasai alqur’an maka akan merawat pancasila dengan syariat islam karena yang berlaku saat ini sesuai dekrit presiden 5 juli 1959, bahwa sila pertama ketuhanan yang maha esa dijiwai piagam jakarta yaitu menjalankan syariat islam bagi pemeluknya artinya NKRI bersyariah sesuai dengan konstitusi yang tidak berlawanan dengan ayat suci, ” imbuh Novel.

“Beda dengan pemahaman Tjahyo Kumolo diduga pancasila yang diaplikasikannya dalam bernegara adalah nkri – komunisme – marxisme- lenimisme sebagai mana pernah di sampaikan oleh Tjahyo Kumolo beberapa waktu silam yang sempat Indonesia dihebohkan oleh pernyataan Tjahyo itu, juga pernah meresmiskan patung Pho An Thui yang terindikasi laskar cina komunis dan jelas pemahaman pancasila Tjahyo sangat dangkal karena pancasila tidak pernah sejalan dengan komunis, ” terang Novel.

“Dan pernyataan ini pernah dilontarkan oleh Jenderal AH Nasution,
Jadi jelas pengaplikasian pancasila versi tjahyo dalamm bernegara bisa menjadi NKRI – komunisme
NKRI – liberalisme , NKRI – kapitalisme serta NKRI – sosialisme, ” lanjut Novel.

BACA: Dituding Komunis FPI Bubarkan HUT PRD

“Artinya Tjahyo Kumolo dan jajaranya harus memulangkan HRS melalui presiden dan jajarannya agar ketika HRS pulang bisa memberikan pendidikan pancasila kepada Tjahyo Kumolo dan jajarannya agar pancasila ini selamat tidak disalah gunakan oleh paham komunisme , marxisme , leninimisme , kapitalisme , sosialisme , liberalisme sebagai penghianat bangsa yang menggerogoti ideologi bangsa indonesia ini, ” pungkas Novel Bamumin, (29/8/2019).

*Redaksi

 

Kunjungan Gubernur Ditolak Mahasiswa Papua

Asrama Mahasiswa Papua (AMP) di jalan Kalasan Surabaya
Asrama Mahasiswa Papua (AMP) di jalan Kalasan Surabaya.

Redaksi, Jawa Timur – Gubernur Papua Lukas Enembe mendatangi asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Surabaya. Gubernur Lukas didampingi Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Namun kedatangan mereka ditolak oleh para mahasiswa. Sama seperti yang tertulis di kertas di pintu gerbang, mahasiswa menolak siapapun yang ingin masuk ke asrama.

BACA: Kapolsek Beri Miras Ke Mahasiswa Papua Dicopot

Dari dalam asrama justru terdengar teriakan-teriakan para mahasiswa.

“Siapa kita, monyet. Siapa kita, monyet. Kami bukan manusia, kami monyet,” teriak para mahasiswa, Selasa (27/8/2019).

Tidak hanya itu, para mahasiswa Papua juga meneriakan yel-yel atau nyanyian, “Lepas, lepas, lepas garuda, lepas garuda sekarang juga.”

BACA: Mahasiswa Papua Undang Anies Baswedan

Dari dalam asrama masih terus terdengar teriakan dan juga kata-kata, “Papua merdeka, Papua merdeka,” ujar mahasiswa.

Bahkan para mahasiswa juga menyanyikan lagu ‘Bintang Kejora‘ .

Video Mahasiswa Papua Tolak Gubernur

Lukas, Khofifah, dan Luki sempat turun dari mobil. Sesuatu benda yang mengeluarkan asap sempat dilemparkan dan hampir mengenai Khofifah. Melihat itu, protokol menarik Khofifah masuk ke mobil.

BACA: Tragedi Semanggi Seret Nama Wiranto Dan Habibie

Gubernur