Diduga Mark-Up, Drainase Retak

Drainase di desa ngembal diduga kuat di mark up

 

Baca juga Penylewengan Dana Hibah Pasuruan

 

Bintangemapat.com, Malang, Jawa Timur –  Drainase yang berada di Desa Ngembal, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang saat ini mulai disorot oleh warga masyarakat sekitar. Pasalnya pembangunan drainase tersebut terkesan asal- asalan, sebab proyek yang belum satu tahun dibangun, kini sudah banyak yang pecah, Jum’at (25/01/2019).

Kuat dugaan jika Drainase yang dikerjakan di Dusun Krajan Rt 21 dengan volume 95 M × 1,2 M menelan anggaran Dana Desa sebanyak Rp. 131.213.900,00 telah di mark up oleh kepala desa. Karena pembangunannya asal-asan dan kini kondisi drainase sudah banyak yang pecah,

Baca juga Bea Cukai Masuk Angin

Menurut keterangan warga sekitar yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa pembangunan drainase yang belum genap satu tahun tersebut sudah banyak yang pecah, banyak warga lain yang mengira bahwa pengerjaannya asal-asalan.

Di prasarti pembangunan pun hanya tertera proyek drainase tahun 2018, padahal pada tahun 2017 juga ada proyek drainase sepanjang 12 meter.

 

“Adanya derainase yang di bangun belum ada satu tahun sudah banyak yang pecah, dan  pembangunannya menggunakan pasir merah dan kan itu tidak sesuai dengan di RABnya. Kalau di RABnya kan pasir hitam, mangkanya banyak yang pecah soalnya pakai pasir merah, apalagi yang digunakan untuk membangun kan Dana Desa, seharusnya betul-betul digunakan untuk membangun yang sesuai” terangnya.

 

Beberapa warga  menyampaikan hal yang sama, jika pembangunan drainase tersebut tidak menggunakan pasir hitam, melainkan pasir merah. Jika memang menggunakan pasir hitam hasilnya tidak seperti itu, dan pastinya tidak pecah.

 

Sedangkan Ahmad Zaini selaku kepala desa saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa pasir tersebut dari Aran- Aran, Desa Sumberjo, Kecamatan Poncokusumo, dan kalau menurut saya sudah sesuai, Itu pun saya menyampaikan pasir kali bukan menyampaikan pasir Lumajang”, ucapnya.

 

Jika terbukti dengan adanya dugaan mark up tersebut, Pasal yang dapat diterapkan untuk pelaku korupsi yakni pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 yang mengatur sebagai berikut : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.,00. (tim)

 

B4

Media Investigasi Hukum Dan Kriminal, Terpercaya Dan Berimbang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas