Pajak Ganda, APRI Tuding Bupati Lumajang Zolim

Baca Mabes Polri

 

APRI Tuding Bupati Lumajang Mendzolimi Masyarakat Dengan Pajak Ganda

 

Baca Difitnah Sekjen PBB

BintangEmpat.Com, Lumajang, Jawa Timur – Menyikapi Statement Bupati Lumajang Thoriqul Haq, M. ML., disalah satu media Online beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan kepada hukum terhadap pengusaha tambang pasir yang memiliki tunggakan pajak, dan tentu saja hal itu menjadi kecaman keras bagi seluruh pengusaha tambang pasir yang ada di Kabupaten Lumajang, pasalnya pengenaan pajak ganda atas satu objek ijin yang sama para pemilik ijin galian golongan C jelas bertentangan dengan Konstitusi.

Baca Vanessa Angel

“Berlakunya UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), telah membuat para pemilik ijin dikenakan pajak ganda, dimana hal ini jelas-jelas dilarang konstitusi”, Ujar Kuasa Hukum DPC Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Lumajang, Dummy Hidayat, SH., Minggu (24/2/2019).

Baca Ratu Sikumbang

Dia menjelaskan bahwa pajak ganda telah melanggar hak-hak konstitusional warga negara khususnya para pemilik ijin tambang, seperti yang disebutkan dalam pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Akan tetapi faktanya UU PDRD tersebut telah menzolimi dan menganiaya dengan adanya dua kali penarikan pajak.

 

Sehingga pungutan pajak ganda ini tidak memiliki sifat hukum keadilan maupun kepastian.

 

“Pajak yang bersifat memaksa untuk keperluan negara telah diatur oleh undang-undang. Namun, pengenaannya tidak boleh menimbulkan kezoliman bagi masyarakat”,Tegas Dummy.

Baca ASN Dipolisikan

Lebih jauh pihak APRI, menjelaskan langkah hukum yang dilakukan para pemilik ijin yang merasa kepentingan konstitusionalnya dirugikan maka bakal melakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi, tentunya jika Bupati tidak mengambil ketegasan atau langkah-langkah hukum untuk kepastian hukum itu sendiri. Dummy juga menjelaskan yang dimaksut tentang kepastian hukum ialah bahwa ketentuan UU tidak boleh memberikan keragu-raguan, penafsiran lain daripada kehendak pembuat UU. Karena kepastian obyek pajak merupakan faktor yang amat penting guna menghilangkan potensi menafsirkan terjadinya pajak ganda.

 

“Pengenaan pajak ganda yang terjadi ini tentu menjadi persoalan yang sangat serius bagi Pemkab atau Bupati Lumajang demi keadilan masyarakatnya, dimana perlu dilakukan kajian agar pungutan pajak ganda tidak memberatkan, menzolimi dan menganiaya para pemilik ijin”,Paparnya.

Baca Kunci Kebahagiaan Rumah Tangga

Selain itu pajak ganda yang selama ini diberlakukan dikabupaten Lumajang, dikatakan Dummy sangat berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pungutan pajak, sehingga pajak ganda tidak boleh dibiarkan terus terjadi.

 

“Pajak ganda ini selain melanggar aturan tentu saja sangat – sangat merugikan masyarakat”,Pungkasnya. (Bass).

B4

Media Investigasi Hukum Dan Kriminal, Terpercaya Dan Berimbang

3 tanggapan untuk “Pajak Ganda, APRI Tuding Bupati Lumajang Zolim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas