Papua Memanas, Satu Anggota TNI Tewas Terkena Panah

Redaksi, Papua – Aksi demo warga Papua menyikapi peristiwa di Surabaya kembali berlangsung di Papua. Kali ini di Kabupaten Deiyai Rabu (28/8/2019) hari ini.

Unjuk rasa jilid 2 ini berlangsung setelah sebelumnya unjuk rasa yang berakhir rusuh terjadi pada 24 Agustus lalu yang memakan korban.

Unjuk rasa hari itu dikabarkan, satu anggota TNI dikabarkan tewas setelah terkena panah masyarakat. Sementara korban masyarakat belum diketahui.

BACA: Kunjungan Gubernur Ditolak Mahasiswa Papua

Sumber di Kodam XVII Cenderawasih yang namanya enggan disebut, membenarkan adanya peritiwa itu.

“Ada anggota Polri dan TNI yang terkena panah, dan yang gugur anggota TNI. Lebih detailnya coba cek Kapendam,” ujar dia.

Menurut informasi kejadian itu berlangsung di Kantor Bupati Deiyai.

Ribuan massa menggelar aksi demo sekitar pukul 15.00 WIT.

Aksi massa menjadi anarkis dengan menyerang aparat keamanan.

Akibatnya 1 anggota TNI meninggal terkena panah dan 2 anggota TNI dan Polri terluka.

BACA: Kapolsek Beri Miras Ke Mahasiswa Papua Dicopot

Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Letkol Inf Eko Daryanto saat dikonfirmasi belum bersedia mengangkat telepon selulernya.

Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal juga tidak bersedia mengangkat telepon selulernya.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjhajanto mengatakan TNI siap membuka dialog dengan kelompok pemberontak Papua Egianus Kogoya, untuk menghentikan konflik dan menciptakan Papua yang damai dan terus membangun.

Hal itu dikatakan Panglima TNI usai menggelar tatap muka dengan tokoh Papua pada Selasa (27/8/2019) malam di Jayapura guna menyikapi perkembangan situasi Papua.

BACA: Warga Papua Datangi Markas FPI Kota Malang

“Saya ingin berdialog dengan kelompok Egianus Kogoya Cs. Hal itu sudah saya sampaikan kepada pendeta Livinua Biniluk salah seorang tokoh Papua. Supaya kita semua mengetahui dan memahami akar permasalahan,”ujar Panglima.

Dengan mengetahui dan memahami persoalan yang ada, maka akan bisa dicari solusi yang tepat.

“Sehingga persoalan yang kita ketahui nantinya akan diselesaikan dari sudut pandang Papua,” ujar Panglima.

Yang jelas, semua persoalan akan diselesaikan secara menyeluruh dan dari perspektif Papua.

“Apabila kita mengetahui permasalahannya kita tidak akan salah mengambil keputusan,” tandas Panglima.

Menurut Panglima, tawaran itu disambut positif.

“Tanggapan mereka positif untuk membuka dialog, kami siap bantu mereka, entah itu tenaga kesehatan tenaga pertanian, guru, semua kami bantu,” ujarnya.

Sementara itu Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, penambahan pasukan ke Kabupaten Nduga masih terus dilakukan, karena situasinya belum kondusif.

“Ada penambahan pasukan di Nduga untuk menyikapi peristiwa pembantaian 34 karyawan Istaka Karya yang sedang membangun jalan dan jembatan disana. Sebelumnya sudah ada peristiwa-peristiwa kekerasan tapi kita tak tambah pasukan, tapi kejadian 34 ini menghentakan kita semua, sehingga menambah pasukan untuk mengamankan daerah itu, sambil juga kami lakukan penegakan hukum,” ujar Kapolri.

Bila ada permintaan penarikan pasukan, sangat tak televan dengan kondisi yang terjadi di Nduga.

“Kalau ada penarikan pasukan, pertanyaannya adalah apakah ada yang bisa menjamin bahwa situasinya akan betul-betul aman, kemudian Egianus Kogoya cs tidak melakukan kekerasan.  Kalau ada pejabat atau tokoh yang kredible menjamin keamanan disana, kami bisa saja tarik pasukan dari sana. Nah kalu tidak ada yang bisa menjamin bagaimana,” tanya Kapolri.

Jika ada dialog semua siap, termasuk Panglima.

“Kalau ada dialog kita siap, bahkan Panglima TNI juga siap dialog. Intinya agar Papua ini tetap aman dan Damai sehingga pembangunan bisa jalan,” ucap Kapolri.

Jika ada dialog semua siap, termasuk Panglima.

“Kalau ada dialog kita siap, bahkan Panglima TNI juga siap dialog. Intinya agar Papua ini tetap aman dan Damai sehingga pembangunan bisa jalan,” ucap Kapolri.

Tanggapan OPM terkait wacana dialog tersebut.

“Kami tidak punya urusan dengan panglima TNI, tapi Tentara Pembebasana Nasional Papua Barat (TPNPB) akan melakukan perundingan dibawa mediasi pihak ketiga yaitu PBB dengan pemerintah Indonesia dibawah delegasi President Indonesia,” ujar Juru Bicara OPM Sebby Sambon saat di konfirmasi mealui media sosialnya, Rabu 28 Agustus.

OPM menuntut Merdeka.

“Perang TPNPB dan OPM adalah menuntut hak kemerdekaan penuh, oleh karena itu penyelesaiannya melalui perundingan segitiga, bukan dialog dengan Panglima TNI, ” tutupnya. (*).

*(Red/tribunnews).