Hak Jawab Bapeten Pusat Terkait Direktur RSUD Jadi Tersangka

Hak jawab ini ditulis oleh : Abd Qohar, Kepala Bagian Komunikasi Publik dan Protokol BAPETEN.

 

Redaksi, Jakarta – Berdasarkan pemberitaan media bintangempat.com tanggal 10 September 2019 dengan judulĀ Ijin Dari Bapeten Belum Kelar Direktur RSUD Jadi Tersangka

Pada kesempatan ini perkenankan kami menggunakan hak jawab kami yang dilindungi Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers agar masyarakat/ publik mendapatkan informasi yang berimbang terkait permasalahan tersebut.

Berikut beberapa hal yang perlu kami sampaikan:

1. BAPETEN dalam melaksanakan fungsi pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia, selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Proses perijinan pemanfaatan tenaga nuklir di bidang fasilitas kesehatan dan zat radioaktif, diatur melalui *peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2008 tentang perizinan pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir*

3. Pasal 22 ayat (5) PP No.29 tahun 2008 mengatur jangka waktu pelaksanaan evaluasi dokumen persyaratan izin *paling lama 15 hari kerja* terhitung tanggal dokumen persyaratan dinyatakan lengkap. Lebih lanjut ayat (8) mengatur jangka waktu tindak lanjut hasil penilaian oleh pemohon izin yaitu *paling lama 15 hari kerja* terhitung sejak pemberitahuan disampaikan kepada pemohon.

4. Secara khusus persyaratan izin pemanfaatan pesawat sinar-X untuk keperluan diagnostik telah diatur dalam *peraturan kepala badan pengawas tenaga nuklir nomor 8 Tahun 2011 tentang keselamatan radiasi dalam penggunaan pesawat sinar-X radiologi diagnostik dan intervensional*.

5. Dalam hal permohonan izin pemanfaatan pesawat sinar-X yang diajukan oleh RSUD Kabanjahe Kabupaten Karo Sumatera Utara BAPETEN setelah melaksanakan proses evaluasi terhadap permohonan izin yang diajukan sebagai berikut :

a. RSUD Kabanjahe pertama kali mengajukan permohonan izin untuk pemanfaatan pesawat sinar-X radiografi umum tanggal 28 Oktober 2016 terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan evaluasi oleh BAPETEN tanggal 13 November 2016 dengan hasil tidak memenuhi persyaratan, dan pemohon izin diminta menindaklanjuti hasil evaluasi. RSUD Kabanjahe tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dalam, sehingga permohonan dinyatakan *batal secara sistem* [email protected] tanggal 3 Desember 2016 karena tidak melengkapi/memperbaiki persyaratan dalam batas waktu yang ditentukan.

b. RSUD Kabanjahe kembali mengajukan permohonan izin untuk pemanfaatan pesawat sinar-X radiografi umum tanggal 24 Juli 2018. Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan evaluasi oleh BAPETEN tanggal 5 agustus 2018 dengan hasil tidak memenuhi persyaratan, dan pemohon izin diminta menindaklanjuti hasil. RSUD Kabanjahe tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dalam, sehingga permohonan dinyatakan batal secara sistem [email protected] tanggal 29 agustus 2018 karena tidak melengkapi/memperbaiki dalam batas waktu yang ditentukan.

c. RSUD Kabanjahe kembali mengajukan permohonan izin untuk pemanfaatan pesawat sinar-X radiografi umum tanggal 24 April 2019. Di sisi lain, telah diterbitkan Surat perintah penyidikan tertanggal 13 Maret 2019 tentang penyidikan No. SP-Sidik/49/III/2019/Ditreskrimsus terhadap RSU Kabanjahe Kab. Karo Prov. Sumut. Merujuk pada surat perintah penyidikan tersebut maka terhadap permohonan izin yang telah dilakukan evaluasi oleh BAPETEN mengingat sedang dalam proses penyidikan dan penyelidikan, dan permohonan dinyatakan batal secara sistem [email protected] tanggal 23 mei 2019 dikarenakan dalam proses penegakan hukum.

Demikian hak jawab ini kami sampaikan untuk dapat ditayangkan di media Bintangempat.com. selanjutnya kami berharap pemberitaan yang dibuat oleh kawan-kawan pers dapat memuat informasi yang didasarkan pada data akurat dan berimbang sehingga dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak dan menjadi bagian dari fungsi kontrol masyarakat. (13/9/2019). (*)

B4

Media Investigasi Hukum Dan Kriminal, Terpercaya Dan Berimbang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar