Kontroversi Menteri Agama Fachrul Razi

Opini ini ditulis oleh: Novel Bamumin (Alumni PA 212) via WhatsApp Redaksi.

Kontroversi jabatan Menteri Agama (Menag) saat ini luar biasa gaduhnya, sehingga ormas-ormas besar pun angkat bicara bagi dikalangan NU dan Muhammadiyah juga para ulama-ulama se-Indonesia bisa dikatakan sangat keberatan serta prihatin dan ini bentuk menjurus kepada pelecehan ulama.

Bagaimana tidak posisi yang sangat vital menyangkut kehidupan beragama, yang di Indonesia diikat oleh pancasila dengan sila pertama dipegang oleh orang yang sangat jauh mengerti akan kandungan ajaran agama, yang sebenarnya dan harus dipegang oleh ahlinya.

Dan hal ini rasulullah katakan “Sesuatu urusan yang dipegang oleh bukan ahlinya, Maka tinggal tunggu kehancuranya ”

Dan hadis diatas langsung terbukti dengan steatmen Menag bahwa jabatan menag bukan sebagai mentri agama islam “Inna lillahi wa ina ilaihi rojiun. ”

Jelas pernyataan sesat jauh dari rasa tanggung jawab sebagai pemeluk agama yang diyakininya. Padahal menteri-menteri sebelumnya ketika menjadi menteri semua agama resmi diayomi tanpa harus berkata bukan sebagai menteri agama islam saja. Sepertinya sudah alergi dengan penyebutan Islam yang melekat pada institusi kementrian agama itu.

Tidak sampai disitu saja bahwa lebih dari itu sudah mengkotak-kotakan pemeluk agama Islam sendiri dengan akan memerangi radikalisme yang jelas ditujukan kepada pembela-pembela yang menjaga agama dari penista yang saat ini menjadi surga buat penista agama di Indonesia ini sebagai bentuk memfitnah bahkan menjurus melanjutkan kriminalisasi ulama.

Bahkan pernyataan yang terbaru jelas kegagalan paham agamanya yang akut dengan mengatakan semua agama adalah “rahmatan lil alamin” Astagfirullah al adzim, inna lillahi wa ina ilaihi rojiun.

Karena apa yang diucapkan adalah bentuk pemahaman pluralisme yang jelas sudah di fatwakan MUI Tahun 2005, ketetapan no 7 bahwa pluralisme haram. Namun ucapan itu diduga Menag sendiri ga paham dengan apa yang dimaksud karena memang tidak punya basic agama yang cukup.

Jelas sudah kehancuran kementrian agama ini sudah nyata terjadi tanpa berlama-lama apalagi sampai 100 hari karena sekarang saja sudah jelas kehancurannya.

Memaksakan memerangi radikalisme untuk menutupi kebodohannya serta menutupi isu-isu yang penting tentang agama yaitu maraknya penistaan agama dan kriminalisasi ulama.

Justru yang perlu menjadi PR Menag yang sangat besar, yang menjadi kegaduhan besar bagi umat beragama adalah masalah penistaan agama di negara ini yang sangat akut, yang memecah belah bangsa ini dan sudah saling berhadap-hadapan sampai ulama yang membela agamanya dari penistaan agamanya malah dikriminalisasi, bahkan PKI yang sudah jelas terbukti biadabnya malah mendapatkan tempat dinegara ini padahal komunis ancaman buat seluruh agama di Indonesia, untuk itu Menag wajib diganti dengan ulama yang lurus serta berpengetahuan yang luas, yang bisa mengayomi umat seluruh agama umumnya dan umat islam khususnya. Karena bagaimanapun umat islam harus mendapatkatkan perhatian yang lebih dan ini logis, proporsional dan adil bukan diskriminasi.

Justru diskriminasi telah dilakukan oleh Menag dengan hak-hak umat islam untuk agamanya tidak di-nistakan sesuai dengan pancasila sila pertama, jelas agama harus dilindungi dan diberi kebebasan kepada para pengikutnya untuk diamalkan secara penuh dan itulah bentuk bahwa sila pertama adalah rahmatan lil alamin yang segala konsekwensinya sudah dijamin melindungi dan menghormati agama-agama lain yang resmi dinegara ini. *(Novel Bamumin/red).

 

B4

Media Investigasi Hukum Dan Kriminal, Terpercaya Dan Berimbang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas