Sidang Perdata Bupati Kotim CS Masih Berlanjut.

M. Nasir baju ASN diapit dua orang pengecaranya Riduansyah,SH & Anisa Dewi,SH usai sidang mediasi di PN Sampit

Bintangempat.com, Sampit – Belum mendapat kata sepakat sidang perdata nomor 31/Pdt.G/2019/PN Spt, untuk mediasi tahap pertama antara Muhammad Nasir (57) ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui kuasa hukumnya Riduansyah, S.H dan Anisa Dewi, S.H menggugat Bupati Kotim tergugat I & Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kotim tergugat II serta Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) pusat tergugat III) dalam gugatannya menuding tergugat I, II dan III melecehkan putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, yang berkekuatan hukum tetap (Incraht) pada persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Sampit Senin, (14/10/ 2019).

Presiden Jokowi Terima Prabowo Di Istana, Prabowo Setuju Ibu Kota Dipindah

Informasi yang berhasil dihimpun wartawan Bintangempat.com melalui Riduansyah, S.H dan Anisa Dewi S.H, kuasa hukum Muhammad Nasir sebagai penggugat usai sidang mediasi perdana di PN Sampit mengatakan, “Intinya kami menolak tawaran damai dari kuasa hukum pihak tergugat, yang isinya tergugat hanya menyutujui sebagian saja dari tuntutan kami yakni bersedia membayar gaji klien kami selama 26 bulan dan gaji ke 13 sebanyak tiga kali yang belum terbayarkan,” Ujar Riduansyah.

Rezim Jokowi Bakal Didemo Sampai Tumbang, SBP: “Tolak Pelantikan Jokowi !!!”

“Dalam gugatan kami sudah jelas kok bukan hanya itu saja yang harus dibayar tergugat, tapi keseluruhan sesuai dengan tuntutan kami, karena kerugian imaterial atau beban moral yang terjadi pada penggugat dan keluarganyapun harus dipenuhi dalam tuntutan kami sebesar 3 (tiga) miliar rupiah,” Kata Riduansyah.

Tabloid Tempo Dilaporkan

“Sudah begitu berat beban yang dipikul oleh klien kami untuk memperjuangkan nasibnya yang terdolimi, bayangkan saja bolak-balik Sampit-Jakarta untuk menghadiri persidangan PTUN untuk mendapatkan Putusan Mahkamah Agung RI, agar mengembalikan haknya sebagai ASN seperti semula, namun karena keangkuhan dan menjaga gengsinya Pemkab Kotim terkesan melecehkan dan mengabaikan putusan itu hingga gugatan ini kembali kami ajukan ke PN Sampit,” Beber Riduansyah.
Lantaran belum mendapat kesepakatan antara kedua belah pihak, dalam sidang mediasi perdana kasus gugatan perdata nomor : 31/Pdt.G/2019/PN Spt antara Muhammad Nasir sebagai Penggugat dan Bupati Kotim,dkk sebagai tergugat ini, maka hakim mediasi Faisol.SH menunda sidang mediasi kedua pada tanggal 9 Nopember 2019 yang akan datang.

* Misnato

B4

Media Investigasi Hukum Dan Kriminal, Terpercaya Dan Berimbang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas