Seminar Nasional Fakultas Hukum Unitomo Gandeng Komisi Yudisial RI

Keterangan foto: Dari kiri Duke Ari Widagdo, Siti Marwiyah, Refly Harun dan Fadli Ramadhanil.

 

Redaksi BintangEmpat.Com, Jawa Timur – Seminar Nasional yang digelar oleh Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo  (Unitomo)  Jln. Semolowaru, Surabaya, pada Kamis pagi (7/11/2019) di gedung A lantai tiga dengan tajuk atau tema ‘Pemilu dan Integritas Hakim’ yang dihadiri sekitar ratusan peserta dari berbagai kalangan ini menarik perhatian publik.

Baca Presiden Jokowi Terima Prabowo Di Istana, Prabowo Setuju Ibu Kota Dipindah

Dalam seminar itu Unitomo mengundang empat narasumber fenomenal yaitu Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Jaja Ahmad Jayus, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, bersama Fadli Ramadhanil, Peneliti Hukum serta Akademisi Bidang Hukum, Duke Ari Widagdo.

Seminar itu dipandu oleh moderator cantik dan ternama yaitu pakar hukum tata negara sekaligus dosen fakultas hukum Siti Marwiyah, yang  juga diketahui adik dari Menkopolhukam Mahfud MD.

Para Dosen Fakultas Hukum Unitomo berfoto ria dengan narasumber

Rektor Unitomo, Bachrul Amiq, mengatakan,  sangat penting menjaga integritas hukum untuk melakukan sesuatu dalam persidangan, terlebih dalam menangani sengketa pemilu yang belum lama terjadi di negeri ini.

“Melalui kegiatan ini harapannya meningkatkan kualitas khasanah bidang hukum di Unitomo,” ucap Doktor Bidang Hukum ini saat memberikan sambutan.

Baca Reuni 212 Bakal Digelar Desember, Habib Rizieq Bakal Hadir

Sementara itu, Ketua KY RI, Jaja Ahmad Jayus, menambahkan, KY sebagai pengawas hukum pun harus menjunjung tinggi etika sebagai penegak hukum, hal ini untuk mendukung atas wawasan dan ilmu pengetahuan yang kita miliki.

Meneruskan Ketua KY RI, Refly Harun menyampaikan pemerintah harus mendesain penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu. Ada dua poin yang disampaikan Refly Harun.

Keterangan foto: dari kiri Ketua KY RI, Jaja Ahmad Jayus berjabat jangan dengan rektor Unitomo
Keterangan foto: dari kiri Ketua KY RI, Jaja Ahmad Jayus berjabat jangan dengan rektor Unitomo Bachrul Amiq

“Pertama, mentrasformasikan Bawaslu dan Bawaslu provinsi sebagai tonggak penyelesaian sengketa dan pelanggaran selama proses pemilu selain pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, tindak pidana pemilu, dan sengketa hasil pemilu. Dengan ini, Bawaslu dan Bawaslu provinsi tidak lagi ditempatkan sebagai badan pengawas pemilu, melainkan badan peradilan khusus pemilu. Kedua, merekonstruksi kedudukan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai peradilan khusus pemilu. Konsekuensinya, MK akan memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili hal-hal substansial yang terkait dengan konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu. Kedua gagasan ini saya sampaikan semata-mata untuk menciptakan free and fair election yang sesuai dengan paradigma keadilan pemilu (electoral justice), ” jelas Refly.

Baca REPUBLIK INDONESIA ERA JOKOWI (1)

Senada dengan Fadli Ramadhanil, seorang akademisi bidang hukum, Duke Ari Widagdo mengatakan pada setiap pelaksanaan pemilihan umum, munculnya suatu sengketa tidak dapat dihindari. Sengketa yang dimaksud dapat terjadi antara peserta dengan penyelenggara pemilu maupun antar peserta pemilu.

“Maka sudah saatnya Komisi Yudisial dapat mengawasi hakim yang menangani perkara pemilu atau pilkada tidak hanya pada tingkat pertama akan tetapi juga pada tingkat banding maupun kasasi yang justru banyak terjadi pelanggaran,” ungkapnya. *(Pimred/Siwa).

B4

Media Investigasi Hukum Dan Kriminal, Terpercaya Dan Berimbang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas