Warga Lampung Sesalkan Sikap Tebang Pilih Aparat Hukum

BintangEmpat.com, Lampung – Sebagaimana ramai diberitakan tentang dugaan keterlibatan Ahmad Bastian dalam kasus korupsi Bupati Lampung Selatan non-aktif Zainudin Hasan, namun hingga saat ini yang bersangkutan masih dibiarkan bebas, sejumlah warga Lampung resah dan menyayangkan sikap tebang pilih penegakkan hukum di negeri ini. Beberapa warga bahkan sudah melayangkan surat ke berbagai institusi hukum, seperti Mahkamah Agung, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Mereka mempertanyakan tentang tindak-lanjut kasus tersebut dan mendesak para aparat penegak hukum melaksanakan tugas dengan baik dan benar, tidak pilih kasih, serta menjauhi kepentingan pribadi dan kelompok dalam menegakkan hukum terhadap Ahmad Bastian itu.

Baca juga : Kontroversi Menteri Agama Fachrul Razi

“Apakah pengakuan yang bersangkutan Ahmad Bastian (AB) ketika menjadi saksi pada sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Karang yang telah mengakui memberikan uang sejumlah Rp. 9,6 miliar (kepada Zainudin Hasan) lewat Agus Bhakti Nugroho (ABN) kurang bukti untuk meningkatkan statusnya sebagai tersangka (pelaku tindak pidana korupsi)?” Demikian sepenggal kalimat yang tercantum dalam surat Supriyadi SP, warga Bandar Lampung, tertanggal 26 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat itu juga ditembuskan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi III DPR RI di Jakarta.

Pengirim surat lainnya, Yohanes Budi Suryana, juga warga Bandar Lampung, mencoba menggugah nurani para penegak hukum dengan mengatakan bahwa, “Kemiskinan tidak sungguh-sungguh diatasi, pendidikan anak cucu kita terabaikan, dan infrastruktur rusak dimana-mana, akibat suap fee proyek (yang dilakukan Ahmad Bastian) di Lampung Selatan, pelakunya masih bebas tidak tersentuh hukum, justru mendapatkan posisi terhormat sebagai pejabat negara (anggota DPD RI).”

Baca juga : Berkedok Investasi Bodong Wanita Penipu Masuk Penjara

“Atas tindakannya, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Gilang Ramadhan selama dua tahun tiga bulan penjara dan denda pidana sebesar Rp. 100 juta subsider tiga bulan penjara,” demikian Mien Trisnawaty, Ketua Majelis Hakim, membacakan amar putusan, 12 Oktober 2018 lalu.

Di akhir suratnya, para pengirim surat berharap agar para pemangku hukum di negara ini benar-benar mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum dan tidak berlaku diskrimaninatif terhadap para pelaku kriminal, terutama terkait tindak pidana korupsi. “Semoga seluruh Menteri terkait, para pembantu Presiden (dan penegak hukum), memiliki keberanian untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, karena negara kita adalah Negara Hukum.” tutup Yohannes Budi Suryana dalam suratnya.

Para pengirim surat juga senada mendesak KPK, MA, DPR RI, Kejagung, dan Kepolisian agar segera memproses kasus Ahmad Bastian, yang telah mengakui melakukan suap terhadap Agus Bhakti Nugroho, yang oleh Agus diakui bahwa uang suap tersebut adalah untuk Zainudin Hasan, Bupati Lampung Selatan non-aktif, yang dikenal juga sebagai adik dari mantan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. “Saya sangat berharap dan memohon agar Ahmad Bastian segera ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka, (kemudian terdakwa) dan terpidana sesuai dengan UU atau ketentuan yang berlaku,” pungkas Yohannes penuh harap.

*Red

B4

Media Investigasi Hukum Dan Kriminal, Terpercaya Dan Berimbang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas