KGP : Siapa Bilang Jokowi Pancasilais?

 

BintangEmpat.Com, Jakarta- Saat ini trending topic yang mengemuka adalah pernyataan Rocky Gerung terhadap Presiden Jokowi, yang dianggap tidak paham Pancasila dalam acara televisi pada Selasa (2/12/2019) malam.

Mencermati pernyataan Rocky Gerung terhadap Jokowi, tidak ada yang salah anggapannya terhadap sosok Jokowi. Demikian dikatakan Ki Gendeng Pamungkas alias KGP Rabu (11/12) pagi di Bogor.

Baca: Polres Jember Raih WBBM 2019

“Menurut kami, Jokowi sangat layak dimakzulkan, bila ia dianggap telah menyeleweng dari Pancasila dan UUD 1945, yang diakui secara Konstitusional pada Sabtu 18 Agustus 1945 dan masuk dalam lembaran negara. Ia sulit dikatakan seorang Pancasilais bila dibanding dengan Soekarno dan Soeharto sekalipun,” pendapat KGP.

Baca: Polres Jember Sabet Suara Rakyat Award Tahun 2019

Hanya saja, kata KGP, lembaga yang tepat untuk memakzulkan seorang Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan syarat minimalis sekian anggota legislatif tersebut, kemudian bersidang dan mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan dasar bahwa Presiden sudah tidak sesuai dengan sumpah jabatannya yang dibacakan sendiri pada 20 Oktober 2019.

Baca: Anggota TNI Bacok Polisi Di Pamekasan

“Rakyat Indonesia tidak perlu menunggu 5 tahun lagi untuk mendapatkan Presiden Republik Indonesia yang baru, cukup dasar tuduhan bahwa Presiden hasil Pemilu 2019 sudah menyeleweng dari sumpah jabatan, dan bisa dibuktikan di Persidangan maka niscaya _mandataris rakyat_ ini sudah bisa dicabut.” tambah KGP antusias.

KGP : Siapa Bilang Jokowi Pancasilais?

Dirinya menghimbau agar masyarakat mampu menafsirkan penjelasan yang disampaikan Rocky Gerung, Syahganda Nainggolan dan para pengamat politik hukum yang ada saat ini.

Baca: Zulkifli : Apakah Negara Ini Taat Hukum?

” Mudah saja caranya untuk melanjutkan gagasan yang disampaikan para pakar, pemerhati masyarakat di atas tadi. Rakyat sendiri yang harus bergerak simultan untuk membedah aspek konstitusi yang tengah berlangsung saat ini. Gugatan nomor 592 di PN jakarta pusat oleh Dokter Zulkifli, adalah indikasi masyarakat yang sadar adanya penyelewengan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan saat ini, ” tutup KGP. *Hans.

Ikuti kami:

Facebook

Tweetter

BintangEmpat .Com

Media Investigasi Hukum Dan Kriminal, Terpercaya Dan Berimbang

Tinggalkan Balasan

*********Anda ingin pasang iklan di BintangEmpat.Com? hubungi kami 082225556952********* BintangEmpat.Com Diterbitkan Oleh: PT Raja Pos Intermedia. Copyright © 2020 BintangEmpat.Com