Oknum Kades Hilimbowo Olora Diduga Kangkangi Perwa

BintangEmpat.com, Gunungsitoli – Oknum Kepala Desa (kades) Hilimbowo Olora Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli – Sumatera Utara inisial MVJH diduga kangkangi Peraturan Walikota (perwal) No. 14 Tahum 2019 tentang petunjuk pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan Permendagri No. 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Baca: 30 Tahun Idap Kusta Kapolres Jember Datangi Nenek Sumirah

Hal tersebut terungkap setelah oknum Kades MVJH mengeluarkan perpanjangan Surat Keputusan (SK) seluruh aparat desa, sejumlah aparat desa yang sudah selesai masa jabatannya, latar belakang pendidikan hanya tamatan SD dan SMP sementara dalam peraturan walikota nomor 14 tahum 2019 Bab V pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) bagian (a) bahwa pendidikan paling rendah SMU atau sederajat.

Baca: Reuni Akbar Akabri Angkatan 94

Sementara untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa yang meninggal dunia, kepala desa membentuk tim penjaringan. Namun, pembentukan dan pengangkatan perangkat desa yang lainnya tidak layak sesuai dengan Perwal Gunungsitoli dan diduga dikangkangi oleh oknum kades MVJH.

Baca: Viral Video Siswi SMU Di Mojokerto Goyang Sambil Mabuk

Oknum kades MVJH diduga telah mengangkangi perwal gunungsitoli no. 14 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa pasal 32 ayat (2) bagian ‘d dan e’ sebagaimana dimaksud pada pasal 31 diantaranya ada sejumlah perangkat desa yang masih duduk sebagai pengurus partai politik dan ada juga yang belum mencapai 5 tahun masa berhenti, termasuk ada perangkat desa yang juga memborong pengangkutan bahan material proyek yang diakomodir pihak Ketua TPK dalam desa yang disebut-sebut juga merangkap sebagai LSM sehingga diduga fatal mengangkangi syarat dan aturan yang berlaku sebagai aparat desa.

Baca: Nenek 65 Tahun Diduga Diperkosa Kapolres Jember Turun Tangan

Untuk menjaga keseimbangan pelanggaran tersebut bintangempat. com pernah mempertanyakan hal tersebut pada saat pertemuan rapat umum beberapa waktu lalu, namun oknum kades MVJH menjawab dengan lantang dan mengatakan bahwa masalah pengangkatan aparat sudah sesuai dengan peraturan walikota dan sesuai dengan petunjuk camat gunungsitoli utara dan bahkan MVJH mengakui bahwa aturan itu dilaksanakan secara berlaku surut, padahal oknum kades ini diduga belum tentu memahami dan membaca Perwal Gunungsitoli No. 14 Tahun 2019.

Anehnya lagi, oknum Kades MVJH pada pertemuan rapat tersebut menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu mengetahui tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban proyek dalam desa, mungkin masih hijau dengan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), tentu apa lagi yang ditutup-tutupi dan dibungkus rapi oleh oknum kades kalau bukan bau busuk.

Awak media ini saat mengkonfirmasikan kepada Camat Gunungsitoli Utara Momimotani Zega, S.Pd., M.M dikantornya belum lama ini, mengakui bahwa dirinya belum memberi petunjuk kepada kepala desa hilimbowo olora secara administrasi dan begitu juga tidak ada sepucuk surat yang sampai kepada saya dari pihak atasan.

Baca: Ledakan Di Monas Dua Anggota TNI Terluka

“Selama ini kades hilimbowo olora pernah berkonsultasi terkait pengangkatan dan pemberhentian aparat desa saya hanya beri petunjuk untuk disesuaikan dengan aturan yang berlaku, jangan juga sewenang-wenang kades saja,” tegasnya.

Terkait permasalahan ini sejumlah masyarakat desa hilimbowo olora yang tidak mau ditulis namanya, meminta kepada pemerintah kota gunungsitoli agar menindak dan menegur oknum Kades Hilimbowo Olora MVJH yang dengan sengaja dan sewenang-wenang mengambil keputusan sepihak dalam menyelenggarakan roda pemerintahannya.

*Murniaman Harefa/wa

B4

Media Investigasi Hukum Dan Kriminal, Terpercaya Dan Berimbang

%d blogger menyukai ini: