APRI Tuntut Pemkab Lumajang Kembalikan Pajak Ganda

APRI Menuntut Pemkab Kembalikan Pajak Ganda Selama KSO PT MH Beroprasi

APRI Menuntut Pemkab Kembalikan Pajak Ganda Selama KSO PT MH Beroprasi
APRI Menuntut Pemkab Kembalikan Pajak Ganda Selama KSO PT MH Beroprasi.

 

Edar Shabu Residivis Dibekuk Polres Jember

Jawa Timur – Bermula dari group Whattshap yang dibuat oleh Ketua DPC Peradi, Kabupaten Lumajang, Abdul Rokhim, SH., yang diberi nama ‘Masyarakat Sadar Hukum’, dalam group tersebut bukan hanya beranggotakan para advokad, melainkan seluruh elemen masyarakat kabupaten Lumajang.

Viral Foto Kapolri Pakai Sandal Jepit

Dalam beberapa hari ini keanggotaan group tersebut gencar melakukan pembahasan tentang kenaikan retribusi pajak pasir yang mencapai hingga 200 %, sehingga para anggota group merencanakan kopi darat, menyikapi manfaat kenaikan retribusi pajak pasir tersebut.

Demo Pro Dan Kontra Anies Baswedan

Ketua Peradi Lumajang, Abd Rokhim, SH., yang juga sekaligus menjadi moderator dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa Pasir yang dimuntahkan oleh Gunung Semeru, sebenarnya tidak bernilai, namun menjadi bernilai setelah dilakukan proses pertambangan.

Penculikan Dengan Jual Organ Tubuh Anak Menyebar Kembali

“Sebenarnya pasir yang ada dikabupaten Lumajang itu tidak bernilai, dan prosesnya itulah yang menjadikan pasir itu bernilai”, ujarnya, Selasa malam (14/1/2020).

Dilanjutkan dengan pendapat yang dilontarkan oleh Tokoh Masyarakat Maksus, pihaknya menilai sejak pemutusan KSO antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PT Mutiara Halim (MH), retribusi pajar pasir menjadi bertambah mahal.

Camat Di Sidoarjo Terciduk Tim Saber Pungli

“Dengan pemutusan KSO PT MH, seharusnya pajak bertambah murah, karena waktu KSO masih beroprasi, pajak harus terbayarkan menjadi dua kali dan itu wajar kalau dikatakan mahal, namun ini KSO sudah terputus, malah pajak bertambah mahal”, celetusnya.

Lumajang Darurat Aids

Namun, Makhsus tidak mempermasalahkan atas kenaikan retribusi pajak galian bukan logam tersebut, asalkan bermanfaat secara maksimal kepada masyarakat Lumajang.

“Sebenarnya saya tidak mempermasalahkan dengan kenaikan pajak pasir ini, namun kita juga perlu tahu agar kenaikan pajak pasir benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Lumajang”, tandasnya.

Ada Apa KPU di KPK?

Diskusi dilanjutkan dengan usulan dari pihak penambang, wakil direktur CV Panca Abadi, H. Luthfi Irbawanto, SH., yang juga sebagai salah seorang Notaris ternama di Lumajang.

pihaknya tidak sependapat jika retribusi pajak pasir dinaikkan, karena pajak yang sudah diberlakukan sebelumnya itu sudah lebih dari cukup jika pengelolaan tambang pasir yang ada dilakukan dengan baik.

“Kami menilai pemerintah selama ini cukup lemah dalam melakukan control pendistribusian pasir, jika SKAB yang sudah diperporasi oleh BPRD lebih diefektifkan, saya rasa retribusi pajak pasir tidak perlu dinaikkan”, terangnya.

Jokowi Datang Kapal China Belum Pulang
Pendapat berbeda juga diutarakan oleh pengusaha properti, Hisbullah, SH., pihaknya yang kerap membeli pasir untuk membangun bisnis perumahan yang dikelolanya, berharap ada kominikasi mendalam antara pengusaha tambang dengan pihak pemerintah daerah, mencari solusi agar tetap menaikkan retribusi pajak pasir tanpa harus menaikkan harga jual pasir.

“Saya setuju dengan kenaikan pajak pasir, dengan catatan para pengusaha pasir tidak ikut menaikkan harga jualnya, dan solusi itu harus dilakukan pembahasan antara pemda dengan para pengusaha pasir”, pintanya.

Kasus Korupsi Asabri Rp 10 T Jadi Perhatian Prabowo
Sementara itu pendapat bagian hukum dan advokasi Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) Kabupaten Lumajang, Junaidi, SH., pihaknya tidak begitu memusingkan terkait kenaikan retribusi pajak galian material non logam ini, namun pihaknya lebih fokus kepada tunggakan pajak para pengusaha tambang sebelum pemutusan KSO PT MH dilakukan, karena Junaidi menilai pajak yang yang sudah dilakukan adalah ganda, mewakili APRI mantan kades Pasrujambe ini meminta kepada pemerintah untuk segera mengembalikan pajak yang sudah terbayarkan oleh para pengusaha tambang selama KSO PT MH masih beroprasi.

APRI Tuntut Pemkab Lumajang Kembalikan Pajak Ganda

“Kami bakal melakukan Class Action jika pemerintah daerah tidak segera mengembalikan pajak yang sudah terbayarkan ganda selama KSO dengan PT MH masih beroprasi, dan kami menerimakan pembayaran retribusi pajak setelah pemutusan KSO PT MH”, pungkasnya. (Wan).

Nenek 80 Tahun Hidup Sebatangkara Di Rongsokan

Tinggalkan Balasan