Antara Urgent Dampak Corona Dengan IKN

Opini ditulis oleh: Novel Bamukmin.

Dengan kondisi saat ini masyarakat kalangan bawah sangat merasakan dampak ekonomi karena banyaknya aktivitas yang berhenti, baik itu kerja dan sekolah serta yang lainnya, sehingga mereka yang berkaitan dengan itu semua jelas tidak mendapatkan penghasilan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan sehari hari mereka sangat sulit, termasuk membayar tagihan listrik, dalam hal ini negara wajib hadir untuk bisa mensejahterakan mereka.

Menanggulangi itu semua, sesuai amanat UUD 45 dalam pembukaannya dan pasal 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial agar keberlangsungan hidup mereka bisa lanjut sampai kondisi pulih kembali.

Dan keadaan masyarakat sekarang keberadaannya sangat jelas dan terdata, sehingga bisa langsung pemerintah mendata satu per satu sampai tingkat RT, siapa saja yang berhak mendapatkan listrik gratis dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Dengan keberadaan masyarakat yang jelas dan terdata maka anggaran untuk itu bisa dihitung untuk dikeluarkan dari APBN dan seharusnya negara sudah mempersiapkan itu dari anggaran untuk bencana atau musibah.

Kalau pun sampai terbentur keterbatasan dana maka harus diambil dari anggaran yang lain, yang belum urgent untuk segera dijalankan, yaitu anggaran untuk pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang jumlahnya kurang lebih 450 triliyun itu.

Dan hal tersebut diatas penggeratisan listrik untuk masyarakat bawah belum seberapa dibandingkan dengan biaya pemindahan IKN.

Jangan sampai rakyat indornesia yang sudah jelas keberadaanya sengsara dibanding dengan IKN yang tidak jelas dan sangat belum dibutuhkan keberadaannya karena kuat diduga pemindahan IKN adalah hanya untuk kepentingan kelompok tertentu demi syahwat perut mereka dan ambisi politik mereka yang kalah untuk bisa menguasai IKN yang telah ada, yang diduga kuat juga untuk kepentingan aseng yang mana IKN akan menjadi pusat penjajahan. *Red

Keterangan Foto Andalan: dari kiri Habib Bahar Bin Smith dan Novel Bamukmin.