DPRD Kabupaten Lumajang Siap Setujui Anggaran Covid-19
BintangEmpat.com, Lumajang – Dampak dari Covid-19 membuat DPRD Kabupaten Lumajang, mengambil sikap atas kebijakan yang diambil Pemerintah kabupaten Lumajang
Salah satu contoh adalah pentingnya aliran dana untuk menanggulangi pendemi covid-19 di wilayah Lumajang.
Saat bertemu dengan reporter BintangEmpat.com H. Akhmad ST selaku wakil ketua DPRD Kabupaten Lumajang menjelaskan, “Rencana Minggu ini akan ada paripurna untuk membahas anggaran tiga puluh miliar dari APBD, dan juga membahas rencana penyesuaian akibat dari pendemi covid-19, dari angka tersebut sebagian akan kita fokuskan pada alat pelindung diri (APD). Harapannya rekan rekan media dapat mengawasi langsung penggunaan Anggaran tersebut.Jadi selama ini kegiatan pemerintahan kabupaten lumajang dananya berasal dari luar APBD”, jelasnya.
Baca juga : Masjid Dirantai, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan ‘Bungkam’
Disinggung tentang rencana kerja dan sejumlah agenda proyek di lingkungan Kabupaten Lumajang, yang sudah di Paripurnakan pada sidang paripurna tahun lalu.
“Semua proyek di cancel, kita fokus hadapi Covid-19 ini, banyak target PAD (pendapatan asli daerah) yang meleset dari target, lagi transfer dari dari pusat sebagai perimbangan keuangan pusat dan daerah belum terealisasi ” tambahnya.
Masih menurut wakil ketua dewan DPRD kabupaten Lumajang bahwa tentang adanya dana tiga belas milyar sesuai dengan status yang terpasang pada situs resmi Bupati Lumajang Thoriqul Haq.
“Angka tiga belas milyar itu adalah wacana, setelah melihat perkembangan pendemi covid-19 yang semakin masif, maka perlu di tingkatkan anggaran nya jadi tiga puluh milyar ini,dan lewat satu pintu saja yaitu Dinas sosial kabupaten Lumajang saja, karena mereka (dinas sosial) yang pegang data”, (27/04/20) tambahnya.
Baca juga : Penutupan Masjid Muhammadiyah Berbuntut Panjang
Senada dengan pernyataan wakil ketua DPRD Kabupaten Lumajang saat di hubungi di ruang kerjanya Humas Pekerjaan umum dan perumahan rakyat atau yang biasa disingkat PUPR Subowo memaparkan.
“Seluruh proyek yang sudah di agendakan belum bisa di tandatangani kontrak nya,karena anggaran nya tidak ada,semua fokus penanganan covid-19″ (27/04/20) ujarnya.
Menurut ketua umum Formasy Praja Nusantara, Dodik Purwoko, Sp. berkaitan dengan masalah ini menjelaskan,”Bahwa penanganan covid-19 haruslah memperhatikan gugus depan, yaitu ABRI, Polisi, Dokter dan perawat untuk diperhatikan kesejahteraannya, jika perlu insentif dikeluarkan buat mereka. Mereka adalah gugus terdepan dalam memerangi pendemi, wajar jika kita memperhatikan kesejahteraannya” (28/04/20) pungkasnya. *wan
