KGP Maju ke MK Siap Jadi Presiden Bangsa Indonesia

Pendaftaran uji materil UU nomor 7 Tahun 2017 sudah diregistrasi 19 Mei 2020

BintangEmpat.Com – Ini adalah revolusi pemikiran Ki Gendeng Pamungkas (KGP) mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) terkait Undang-Undang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi. Adapun dalam PUU tersebut mantan paranormal kondang menunjuk Andita’s Law Firm sebagai kuasa hukumnya dengan surat permohonan nomor 04/ALF-KGP/PUU-0520 tertanggal 08 Mei 2020.

Adalah Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH dari Andita’s Law Firm yang menjadi kuasa hukum Ki Gendeng Pamungkas. Ia mengatakan bahwa hak konstitusi yang melekat pada warga negara Indonesia maka dirasakan perlu meminta kepastian kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi melalui Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk diperiksa, diadili dan dijatuhkan jaminan Konstitusi dalam suatu putusan PUU berdasarkan permohonan yang diajukan.

“Pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang tanggal diundangkan 16 Agustus 2017 antara lain Pasal 1 angka 28, pasal 221,pasal 222,pasal 226,Pasal 226 ayat(1),Pasal 230 ayat (2),Pasal 234,Pasal 269,427 ayat (4),” kata Tonin melalui siaran persnya, Jumat (22/5) pagi.

Kuasa Hukum meyakini bahwa pengujian undang-undang terhadap UUD’45 terdapat pada pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji undang undang terhadap undang undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar, memutuskan pembiaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

“Kedudukan hukum legal standing Pemohon Ki Gendeng Pamungkas dilihat dari dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal Konstitusi (The guardian of Constitution). Sehingga apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh atau pun per pasalnya,” terang Tonin.

Untuk itu, lanjut Tonin, Ki Gendeng Pamungkas menyatakan kesiapan dirinya tampil sebagai Presiden Bangsa Indonesia untuk periode berikutnya.

”Baik secara normal maupun bila negara dalam kondisi krisis akibat perubahan kepemimpinan yang terjadi di luar perkiraan manusia,” tegasnya.

Selain Toni Tachta, Andita’s Law Firm juga mengutus Advokat H. Elvan Gomes SH, Advokat Ananta Rangkugo SH, Advokat Hendri Badiri Siahaan SH, Advokat Julianta Sembiring SH, Advokat Nikson Aron Siahaan SH, dan Advokat Suta Widhya SH untuk bertarung dalam pengujian undang-undang tersebut.

Sementara itu Suta Widhya SH mengatakan bahwa pendaftaran uji materil UU nomor 7 Tahun 2017 sudah diregistrasi 19 Mei 2020 dan sah untuk dilakukan persidangan awal pada pertengahan Juni 2020 pasca Idul Fitri

“Idealnya kami menunggu lahirnya kesiapan 7 capres independen, sehingga menunggu 6 orang lainnya yang siap menggantikan Presiden yang ada saat ini pada 2024,” jelas Suta, yang juga penasihat hukum BintangEmpat.Com ini.

Dirinya merasakan animo masyarakat Indonesia yang mulai melihat keresahan mekanisme pemilihan presiden yang selama ini didominasi oleh partai politik. Sehingga agar mengakomodasi persamaan hukum dan hak menyatakan pendapat sesuai pasal 27 dan 28 UUD’45, maka Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga resmi untuk menguji hak dipilih menjadi Presiden.

“Berkas yang diserahkan dan dibuat tanda terima oleh Staf Piket saat Rabu 13/5 bersidang di MK, baru 19/5 diregistrasi oleh Panitera Mahkamah Konstitusi”, tutup Suta.

B4

Media Investigasi Hukum Dan Kriminal, Terpercaya Dan Berimbang

Tinggalkan Balasan

Hak Cipta © 2020 BintangEmpat.Com. Diterbitkan Oleh: PT. Raja Pos Intermedia