Tuntut Kenaikan Insentif, Kantor Bupati Lampung Selatan Digeruduk

BERITA TERBARUPERISTIWA

Lampung, BintangEmpat.Com – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Lampung Selatan menggelar aksi unjuk rasa terkait tuntutan kenaikan insentif dan Oprasional BPD yang dirasa sangat minim dan sangat layak, Kamis (13/08/2020).

Terlihat hadir ratusan massa BPD yang datang dari 17 Kecamatan lalu menggelar aksi didepan Kantor Bupati Lampung Selatan sambil membawa spanduk dan atribut lainnya demi memperjuangkan aspirasi mereka agar mendapat respon dari Bupati.

Kartu GAAS Bakal Jadi e-money

Memang sebelumnya sudah terdengar kabar, bahwa akan ada aksi massa bertepatan pada saat hari sidang paripurna DPRD tersebut.

Ditambah lagi dengan adanya undangan dari Forum Komunikasi Badan Pemusyawaratan Desa(FKBPD) yang dibuat pada Tanggal 10 Agustus 2020, prihal ‘Pengawalan sidang paripurna DPRD, terkait pembahasan insentif BPD’ NO:140/003/fK-BPD/KLD/VIII/2020,yang bertempat dilapangan Cipta Karya .

Oknum Perhutani Lumajang Kalap

Sebab, menurut Nasoha selaku Ketua BPD Desa Negri Padan Kecamatan Kalianda ,selama ini insentif Ketua BPD sebesar Rp.300.000.00 sedangkan untuk anggota hanya Rp 100.000.00.

“Kita perjuangkan”, katanya.

Sementara Pemerintahan Desa mulai dari Kepala Desa beserta 3 Kaur,3 Kasi ditambah 2 orang tenaga operator, honornya mencapai diatas jutaan rupiah.Terkecuali dua tenaga operator desa .

Ucapan yang sama juga disampaikan oleh Dedi Ependi selaku Ketua BPD Desa Palas Jaya , untuk Ketua Rp.300.000.00.,Wakil Ketua Rp.200.000.00, Sekretaris Rp.150.000.00.Lalu anggota cuma Rp 100.000.00, katanya ketika dikonfirmasi via WhatsApp, pada pukul 09.00 WIB .

Menurut Dedi, dia sangat setuju kalau insentif BPD dinaikan, karena untuk meningkatkan kinerja. “Sebab selama ini, dirasa sangat tidak sesuai dengan pertanggung jawaban BPD, Jadi bila dinaikan, kenerjanya akan lebih baik lagi”, tutupnya.

‘Misteri’ Kasus PT Bumi Subur Semua Bungkam

Dengan adanya kesenjangan ini, menurut para anggota BPD dirasa sangat tidak adil dan meminta kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar bisa menaikan insentif tersebut. (Nur Ismail)