Kepala BKPL Jawa Bali Nusa tenggara Angkat Bicara Terkait LMDH Wono Lestari, Burno, Senduro

BintangEmpat.com, Jawa timur.
Dikutip dari halaman resmi Facebook milik presiden Joko Widodo.

Bagaimana kabar program perhutanan sosial ? Program pemberdayaan ekonomi masyarakat ini tetap berjalan. Dari target 12,7 juta hektare perhutanan sosial yang dialokasikan oleh pemerintah, hingga September 2020 sebanyak 4,2 juta hektare telah diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola.

Jadi, masih ada 8 juta hektare yang perlu kita selesaikan dalam empat tahun ke depan.

Program yang telah dilaksanakan sejak enam tahun lalu ini adalah sistem pengelolaan hutan lestari dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya.

Berita terkait : Kepala BPSKL Jawa Bali ‘Bungkam’ Soal Dana Hibah Siti Sundari

Perhutanan sosial bukan hanya urusan sebatas pemberian izin atau mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepada masyarakat. Lebih penting dari itu adalah pendampingan untuk program-program lanjutan sehingga masyarakat di sekitar hutan memiliki kemampuan mengelola kawasan yang telah diberikan.

Alhasil LMDH Wono Lestari, Burno, Senduro, Lumajang. Sejak berdiri Tahun 2006 sampai sekarang Tahun 2020 sepak terjangnya menjadi sorotan media ini.

Setelah satu hari sebelumnya tidak menjawab pertanyaan media terkait indikasi Pelanggaran LMDH Wono Lestari Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Lingkungan untuk wilayah Jawa Bali Nusa tenggara Ojom Sumantri akhirnya buka suara.

Ditanya terkait pelanggaran AD/ART, yang dilakukan terkait LMDH pihaknya berjanji akan meneruskan informasi ini ke bagian Tim Teknis dan ada bagian dari Tim pemetaan konflik.

“Betul Mas, ada mekanismenya, bila ada laporan pelanggaran yg didukung oleh datanya yg lengkap (pelapor dan buktinya), sudah ada perdirjen( Direktorat jenderal ) yang mengaturnya termasuk bila ada pengaduan konfliknya… di kantor ada seksi- seksi teknis kami yg menguasai mekanismenya Mas…,” ujarnya dalam pesan singkat melalui WhatsApp.(7/11/20).

Baca juga : Bupati Lumajang Terancam Sangsi Mendagri

Sementara sampai berita ini diturunkan untuk update, Ketua LMDH Wono Lestari Edi Santoso membenarkan bahwa pihak kementerian Lingkungan Hutan akan datang jam 10 pagi Senin (9/10/20).

Tak luput juga Mandor wisata dari BKPH Senduro, Siti Sundari Asmad membenarkan akan ada perwakilan kementerian untuk turun ke lokasi wisata Siti Sundari Senin jam 10 pagi.

*wi

BintangEmpat .Com

Media Investigasi Hukum Dan Kriminal, Terpercaya Dan Berimbang

Tinggalkan Balasan