Terindikasi KKN, Proyek PL DPUTR ‘Rekayasa’

Ket. Foto : Jalan Keloposawit-candipuro

 

BintangEmpat.Com, Lumajang – DPUTR (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) kabupaten Lumajang terkait Penunjukan Langsung (PL) pada tahun 2020 mencapai total ratusan paket proyek, dengan nilai yang fantastik ratusan miliar rupiah, namun sayangnya hasil dari pekerjaan diduga terkesan hanya sebagai formalitas guna menghabiskan anggaran APBD, ibarat lahan basah untuk meraup keuntungan, sebab disejumlah pekerjaan banyak yang sudah rusak seperti salah satunya di jalan Kelopo Sawit hasil pekerjaannya dipertanyakan masyarakat karena sudah rusak.

Menurut tokoh masyarakat kelopo sawit, yang saat itu sedang berada di gardu penarikan amal jariah mengatakan bahwa pekerjaan Talud dan saluran drainase/gorong – gorong di jalan Candipuro Keloposawit yang dikerjakan dan di jalan Candipuro-Penanggal dikerjakan dengan pagu anggaran sama 177.400.000,00, kini kondisinya tragis sudah terlihat amburadul dan rusak, Ujarnya, sabtu (24/04/21)

Baca juga : Proyek ‘Siluman’ Plaza Lumajang Mangkrak

Dari pantauan media Investigasi BintangEmpat.com, tidak heran jika disejumlah proyek infrastruktur di Lumajang banyak yang rusak, sebab kebanyakan proyek yang dibagikan hanya dikalangan nonkontraktor, dengan sistem penunjukan langsung (PL), dengan pagu kontrak proyek rata-rata senilai Rp200 juta, dihimpun dari informasi yang beredar di kalangan rekanan yang pernah mendapatkan PL, diduga yang sudah mendapatkan PL harus berkolaborasi dengan cara berlobi kepada pihak Dinas terkait dengan memberikan upeti atau pelicin antara 7% sampai dengan 20% dari pagu anggaran yang sudah ditetapkan.

Ditahun 2021 tepatnya dibulan Ramadhan ini DPUTR Lumajang kembali menggelar ajang pembagian bemacam- macam paket takjil Pekerjaan Langsung (PL) dengan nilai miliaran rupiah, yang menyerap anggaran APBD, yang diperoleh dari keringat masyarakat, namun sudah bisa dipastikan meskipun banyak proyek justru menghilang ke rekanan tertentu yang notabenenya sebagai tim sukses.

Menurut pria asli kelahiran Lumajang yang akrab dipanggil Syaipul yang notabennya sebagai perwakilan Lembaga Aliansi Indonesia BASUS D88 BAPN Jawa Timur mengatakan, “biasanya menjelang pengerjaan proyek, banyak rekanan kesulitan mendapatkan PL, karena rekanan yang tidak punya akses khusus kepada kepala dinas (Kadis) ataupun orang dalam, dipastikan tidak memperoleh pekerjaan sesuai keahliannya,” Katanya (28/04/21)

Baca juga : Diduga Oknum Finance Bess Lamongan Peras Wanita

Lanjutnya, sementara itu, beberapa dinas ada proyek PL yang nilainya sangat besar seperti di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Pemukiman Lumajang bahkan di Dinas lainnya bagaikan ditelan bumi, namun proyek itu ada hanyalah dikerjakan oleh warga-warga “keturunan” saja, sedangkan rekanan yang sudah menjadi langganan setiap tahunnya sudah dipastikan meraih puluhan paket PL, bahkan ada pula yang dapat jatah lebih dari tiga PL dari setiap dinas, sementara kontraktor lokal lumajang hanyalah menjadi penonton dan melongo, dari banyaknya jumlah proyek masih seumur jagung yang sudah rusak di Kabupaten Lumajang kami akan berkirim surat agar segera ditindak lanjuti, karena diduga program pembangunan infrastruktur ini terindakasi Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN), Pungkasnya

Sementara sampai berita ini diterbitkan selaku Humas DPUTR Lumajang saat ditanya terkait Pkerjaan PL yang dibagi-bagi ditahun 2020, karena faktor apa sehingga banyak proyek yang rusak, dan langkah apa yang akan diambil oleh DPUTR agar Takjil PL yang dibagi-bagi dibulan Ramadhan tahun 2021 tak seperti tahun sebelumnya, Subowo Bungkam seakan akan tidak bisa memberikan solusi terhadap proyek yang diawasinya.

Bersambung…
Bi

BintangEmpat .Com

Media Investigasi Hukum Dan Kriminal, Terpercaya Dan Berimbang