Pigai: Jangan Samakan Pejabat di Wilayah Konflik dan Daerah Lain

 

JANGAN SAMAKAN PEJABAT DI WILAYAH KONFLIK DAN DAERAH LAIN.

(Diambil dari hasil wawancara Natalius Pigai dengan Jubi Papua, 19 Juni 2021)

Aktivis kemanusiaan Indonesia asal Papua, Natalius Pigai, menegaskan Jakarta harus memahami daerah konflik di Tanah Papua terutama di wilayah pegunungan Papua.

Menurut Natalius Pigai, jika ada pejabat daerah memberikan sesuatu kepada kedua pihak, entah di pihak tentara maupun pihak kombatan, maka hal itu dilakukan guna menghindari terjadinya konflik yang berkepanjangan.

“Jadi di seluruh dunia, pemerintah daerah di wilayah konflik dia wajib memberikan bantuan kepada tentara maupun kelompok kombatan. Pemerintah itu kasih dua-duanya supaya wilayahnya aman. Ini referensi yang saya baca buku-buku seperti negara-negara Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin, itu pemerintah kasih dua-dua. Dan kasih itu tidak selalu uang. Ada juga kasih makanan, kasih kopi, gula. Dua-dua terpaksa harus dilayani karena mereka itu bara api, dalam keadaan berbahaya. Kalau hanya perhatikan satu pihak saja bisa berbahaya, rakyat bisa mati,” ungkap Natalius Pigai kepada Jubi, Kamis (17/6/2021).

Hal itu ia mengatakan menanggapi adanya berita yang beredar bahwa Ketua DPRD Tolikara, Sonny Wanimbo, menjadi pemasok senjata api.

Ia mengatakan jika ada kontraktor hendak bikin jalan pasti saja memberikan sesuatu kepada kedua belah pihak. Demikian pula guru-guru, mantri, kepala desa, kepala distrik itu wajib memberikan bantuan kepada kedua belah pihak.

“Seorang kontraktor mau bikin jalan juga dia harus kasih dua-dua. Itu bukan hal baru, hampir seluruh dunia polanya semua sama. Di Timur Tengah mau bangun jalan, kontraktor kasih Al Qaeda, tentara juga dia kasih, ISIS juga dia kasih. Tanya saja kontraktor-kontraktor yang bangun jalan dan jembatan itu, apakah kasih kedua-duanya atau tidak, pasti jawabannya dua-dua dikasih,” tuturnya.

Oleh karenanya, ia menegaskan, semua pihak tidak bisa samakan cara pandang di Jakarta dengan pejabat-pejabat di wilayah konflik, termasuk di Papua.

“Jadi wilayah Tolikara dan Puncak itu harus dipandang sebagai wilayah konflik yang mau tidak mau pejabat daerah harus melayani dua-dua,” kata tegas.

“Pola-pola seperti ini Jakarta juga harus paham, tidak boleh hanya sekedar menjustifikasi kasih uang lantas hubungkan dengan orang beli senjata. Kalau beli senjata itu setelah kasih uang baru dia mau beli senjata itu urusan dia. Belum tentunya juga disuruh beli senjata kan. Bagian ini yang orang Jakarta ini tidak banyak paham,” tegasnya.

Ia mengaku berasal dari daerah konflik jadi mengetahui persis seperti apa yang terjadi di daerah konflik. Ia menceritakan sebagaimana masa lalu orangtuanya juga melakukan hal yang sama bahwa memberikan sesuatu harus kepada kedua pihak namun waktu yang berbeda.

“Saya kan berasal dari wilayah konflik, jadi tahu semua. Dulu di Paniai, bapa saya juga hadapi seperti itu. Kalau tidak dikasih dua-dua, itu bisa bahaya. Jadi sekalipun kontraktor atau businessman, itu tentara dia harus kasih kepada dua-duanya supaya pekerjaan atau bisnis tetap jalan,” ujarnya.

Pigai menegaskan permainan media massa Jakarta harus hentikan.

“Ini tdak baik untuk hancurkan kader-kader politikus masa depan Papua dan Indonesia,” ucapnya.

Ketika ditanya apakah sering melakukan komunikasi dengan Sonny Wanimbo? Ia mengaku, hampir lima tahun belakangan tak pernah komunikasi melalui telepon bahkan belum pernah ketemu. Namun ia mengakui saat Sonny Wanimbo masih kuliah di Jakarta, sering mendatangi kantor Komnas HAM guna mengambil data dalam penyusunan skripsi.

“Sudah lima tahun lebih saya tidak pernah ketemu dengan Sonny Wanimbo, belum pernah juga kontak telepon. Kalau dulu saya masih di Komnas HAM itu, dia seringkali ke kantor untuk ambil bahan-bahan guna penyusunan skripsi. Jadi Sonny itu sekolah di Jakarta, biasa datang ke kantor Komnas HAM,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi, Kombes Iqbal Alqudusy, dilansir CNN Indonesia, menyatakan polisi menduga pemasok senjata api untuk kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua Neson Murib mendapat uang sebesar Rp370 juta dari Ketua DPRD Kabupaten Tolikara, Sonny Wanimbo.

“Saat ini tim penyidik baru mendalami keterlibatan semua pihak yang diduga,” kata Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi, Kombes Iqbal Alqudusy, saat dikonfirmasi, Rabu (18/6/2021).

“Tentunya akan memanggil yang bersangkutan (untuk diklarifikasi),” ucapnya. (*)

BintangEmpat .Com

Media Investigasi Hukum Dan Kriminal, Terpercaya Dan Berimbang

2 thoughts on “Pigai: Jangan Samakan Pejabat di Wilayah Konflik dan Daerah Lain

Komentar ditutup.