Kangkangi SKB 3 Menteri, PTSL Desa Sukorejo Terindikasi Pungli

Caption: Kepala Desa Sukorejo

BintangEmpat.com, Lumajang – Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diprogramkan oleh Presiden Joko Widodo atau lebih dikenal warga Desa dengan sebutan Prona seakan-akan dijadikan sebagai ladang pungli oleh para oknum penyelengara, seperti yang terjadi di Desa Sukorejo Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang diduga pengurusan PTSL dikenakan biaya sebesar Rp 500.000,00,-

Menurut salah seorang warga yang identitasnya enggan dimediakan mengatakan di tahun 2021 di Desa Sukorejo ada program PTSL, namun biayanya yang harus dibayarkan masyarakat kepada Desa antara kisaran Rp 500.000,00,-

“Iya memang di tahun 2021 Desa Sukorejo ada progam PTSL, dan biaya pengurusan, mulai dari tahap awal hingga selesai dikenakan biaya sebesar Rp 500.000,00,-“, Katanya, Kamis (15/07/21)

Guna memastikan informasi terkait biaya pengurusan PTSL yang katanya dipungut biaya 500.000,00,- beberapa wartawan sempat konfirmasi kepada Sismi Wahidah selaku Kepala Desa Sukorejo, dirinya mengakui bahwa di tahun ini Desanya mendapatkan PTSL sebayak 1500 bidang, pihaknya juga mengatkan ditahun sebelumnya juga dapat tapi terealisasi hanya 217 bidang saja karena dampak covid-19.

“Iya benar, ditahun 2021 ini Desa Sukorejo memang medapatkan PTSL, juga sama pada tahun 2019 sebayak 1500 bidang, namun tahun 2019 PTSL hnaya terealisasi hanya 217 bidang karena dampak covid-19”, Ujarnya dikediamannya, Jum’at (16/07/21)

Disinggung berapa besaran biaya yang harus dibebankan kepada masyarakat yang mengajukan PTSL, apa sudah sesuai dengan aturan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Dengan tidak menyebutkan nominal mengatakan

“Iya tidak sesuai aturan sekarang, tapi saya mengunakan aturan yang lama, kalau soal biaya itu sama dengan tahun 2019, yang penting sudah transparan kepada masyarakat, ya sudah tidak ada masalah”, Jawab Sismi Wahidah terkesan ada yang disembunyikan

Perlu diketahui, jika mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 25/SKB/V/2017; 590-3167A Tahun 2017; dan 34 Tahun 2017, antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, besaran biaya yang diperlukan di kategori 5 khususnya Jawa-Bali biaya sebesar Rp 150.000.

Apabila besaran biaya melebihi dari 150.000 sama saja mengangkangi aturan SKB 3 Menteri, dengan besaran biaya yang dibayar warga sudah cukup jelas pelaksanaan PTSL di Desa Sukorejo terindakasi melakukan praktik Pungutan Liar (Pungli).

Karena adanya PPKM dan melonjaknya covid-19 di Kabupaten Lumajang, hingga berita ini diturunkan Kepala BPN Lumajang tidak bisa ditemui atau dikonfirmasi karena Kabupaten Lumajang menerapan WFH dan WFO.

Besambung…
*Bi/Wan

BintangEmpat .Com

Media Investigasi Hukum Dan Kriminal, Terpercaya Dan Berimbang