MUI Apresiasi Pemerintah Anulir PPKM, Tempat Ibadah Tak Lagi Ditutup

Caption: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis.

Revisi Aturan PPKM Darurat: Tempat Ibadah Tak Lagi Ditutup, Resepsi Ditiadakan!

BintangEmpat.Com – Pemerintah merevisi lagi aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Di aturan baru, tempat ibadah tidak lagi ditutup dan resepsi sepenuhnya ditiadakan.

Perubahan itu tertuang dalam instruksi Mendagri Tito Karnavian Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

“Dalam rangka tertib pelaksanaan PPKM darurat COVID-19 di Jawa dan Bali, perlu dilakukan perubahan, khususnya pada diktum ketiga huruf g dan huruf k instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan instruksi Mendagri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat COVID-19,” bunyi revisi instruksi Mendagri 19/2021.

Adapun aturan yang dirubah huruf g dan huruf k adalah tentang penutupan tempat ibadah dan pelaksanaan resepsi pernikahan. Bunyi huruf g dan k pada instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 semula seperti ini:

g. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;

k. resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang.

Kemudian direvisi menjadi seperti ini:

I. Huruf g, tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/ keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah.

II. Huruf k, pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Darurat.
Dalam instruksi Mendagri 19/2021 itu tertulis aturan baru ini berlaku mulai 10 Juli sampai 20 Juli 2021. Instruksi baru ini sudah diteken oleh Mendagri Tito Karnavian.

Dilansir dari news detik, Juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Jodi Mahardi, membenarkan instruksi Mendagri itu. Jodi meminta warga tetap mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah.
“Tetap mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah. Karena imbauan ini untuk kebaikan kita sendiri, keluarga dan masyarakat secara luas,” kata Jodi saat dimintai konfirmasi, Sabtu (10/7/2021).

Gubernur Jatim Kunjungi Pabrik Oksigen

 

MUI Apresiasi Pemerintah Anulir Penutupan Rumah Ibadah Saat PPKM Darurat, Ini Bunyi Instruksi Mendagri 19/2021

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis, mengapresiasi pemerintah yang akhirnya menganulir aturan tersebut dan kembali membuka rumah ibadah di masa PPKM Darurat.

Dalam akun Twitternya, Cholil Nafis mengunggah revisi aturan pelaksanaan PPKM Darurat yang dituangkan ke dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) 19/2021.

Beleid yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian itu merupakan perubahan ketiga atas Inmendagri 15/2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali.

“Masjid Tak ditutup Selama PPKM Darurat. Walhamdulillah. Pemerintah mau mendengar aspirasi umat,” kicau Cholil Nafis Sabtu (10/7).

Sebelum Inmendagri 15/2021 direvisi, terdapat aturan mengenai penutupan tempat ibadah baik masjid, musala, gereja, vihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya ditutup sementara untuk wilayah level assesmen 4 dan 3 yang menerapkan PPKM Darurat.

“Tempat ibadah (Masjid, Musala, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara,” begitu bunyi aturan Diktum Ketiga huruf g dalam Inmendagri 15/2021.

Cholil sempat melontarkan protes mengenai aturan penutupan tempat ibadah selama PPKM Darurat Jawa-Bali tersebut. Sebab menurutnya, rumah ibadah bukan lah tempat yang membentuk satu kerumunan yang berpotensi terjadinya penularan Covid-19.

Akan tetapi menurutnya, dalam kondisi darurat Covid-19 tempat ibadah bisa dijadikan ruang edukasi dan konsolidasi bantuan sosial serta ekonomi umat.

Maka dari itu, setelah mengetahui pemerintah memperbolehkan kembali pembukaan rumah ibadah, Cholil Nafis mengajak semua pihak untuk memfungsikan rumah ibadah untuk posko penanganan Covid-19, baik dalam hal edukasi pencegahan penularan maupun batuan sosial dan ekonomi.

“Masjid jangan ditutup, tetap berfungsi sebagai syi’ar dan ibadah umat namun harus menjaga diri  jangan berkerumun. Ayo fungsi edukasi dan sosial masjid terus ditingkatkan untuk membantu umat,” tandasnya. (****).

BintangEmpat .Com

Media Investigasi Hukum Dan Kriminal, Terpercaya Dan Berimbang

One thought on “MUI Apresiasi Pemerintah Anulir PPKM, Tempat Ibadah Tak Lagi Ditutup

Komentar ditutup.