Palsukan KUPS “Bobol” Uang Negara

Caption: Arsip Desa.

BintangEmpat.Com, Jawa Timur – Bermula saat adanya rencana program peningkatan ekonomi budidaya lebah madu, Lembaga Masyarakat Hutan (LMDH) Wonolestari, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Kapulogo dan KUPS Jagung Desa Burno Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajangan, yang dianggarkan melalui DAK (APBN 2021) sebesar empat ratus jutaan, barulah diketahui untuk mengusulkan program tersebut harus melakukan pengajuan terlebih dahulu setahun sebelumnya dan salah satu syarat pengajuan, objek lokasi yang diajukan harus memiliki KUPS yang disahkan oleh Kepala Desa (Kades) Setempat.

namun kenyataannya KUPS yang diajukan untuk program peningkatan ekonomi budidaya lebah madu di Desa Burno, diduga dipalsukan oleh oknum yang berkepentingan dengan pembobolan uang negara tersebut.

Caption: Diduga sebagai persyaratan pengajuan program

Hal tersebut terkuak setelah Sutondo Kades Burno Kecamatan Senduro bersuara, bahwa dirinya tidak pernah merasa telah mengesahkan KUPS Kapulogo dan KUPS Jagung Desa Burno Kecamatan Senduro, bahkan Ia juga menegaskan sampai detik ini pihak pemerintah Desa Burno juga belum mengarsipkan berkas KUPS Kapulogo dan Jagung yang sudah ditandatanganinya.

“Saya sempat kaget saat ada pemberitahuan kalau sudah ada KUPS, karena saya belum pernah merasa tanda tangan”, ujar Sutondo .

Baca: KOMUNIS ITU NYATA, TOLAK KARENA KITA PANCASILA

Bahkan Sutondo sempat marah saat dihembuskan kalau dirinya dianggap lupa karena sudah menandatangani pembentukan KUPS Kapulogo dan Jagung.

“Di kantor desa tidak ada arsip KUPS yang sudah saya tanda tangani, lagi pula kalau mau mengajukan program, biasanya ada rapat pembahasan dulu, bukan langsung mengajukan anggaran tanpa melalui kebutuhan yang diperlukan masyarakat, itu namanya Ngawur…!!!! “, Cercah Sutondo, Senin (14/9/21).

Hal senada juga disampaikan Asper Lesmana Jaya Putra, BKPH Senduro, dirinya juga sempat kaget ketika ada pembentukan KUPS tidak melibatkan dan tidak ada tembusan kepada pihak perhutani.

“Sepertinya belum ada KUPS nya, karena kalau ada kami dari Perhutani pasti dilibatkan”, Kamis (16/9/21), tandasnya.

Baca juga: Proyek di Probolinggo Diduga Asal-asalan

Sementara Muhammad Yani, salah satu Kasi UPT Dinas Kehutanan Kabupaten Lumajang, menegaskan bahwa KUPS Kapulogo dan Jagung sudah ditandatangani oleh Kades Burno.

“Saya sudah memerintahkan anak buah saya untuk meminta tanda tangan Kades Sutondo, dan saya punya aslinya”, katanya.

Yani juga menerangkan kalau saat penandatanganan KUPS juga ada saksi dari pihak desa Burno dan sudah diregister.

Ternyata Menurut Heri Sekdes Burno, menegaskan bukan dirinya yang membuat register KUPS yang belum ditandatangani oleh Kades Burno, Hari juga menerangkan untuk staf desa yang bisa memberikan register cuma Sekdes dan Kaur Pelayanan.

“Memang belum ditandatangani pak Kades, untuk register biasanya saya sama Kaur Pelayanan, tapi saya tidak merasa membuat register KUPS yang katanya tanda tangan kades dan stempel pemerintahan desa dipalsukan”, katanya.

Sementara menurut Hari, Kaur Perencanaan Desa Burno Kecamatan Senduro dihubungi melalui telepon seluler mengaku, Kamis (16/9/2021), atas desakan dari Agus Setyono salah satu oknum UPT Dinas Kehutanan Lumajang, hingga dirinya mengarsip dokumen pendirian KUPS kapulogo dan KUPS Jagung tanpa dibubuhi tanda tangan kepala Desa Burno karena Agus berjanji akan memberikan dokumen asli terkait pendirian KUPS kapulogo dan KUPS Jagung.

“Agus memberikan dokumen yang tidak ada tanda tangan Kades sebagai arsip desa, dan bilang untuk yang asli yang sudah ditandatangani kepala desa, nanti diserahkan karena masih disimpan ditempat lain” ungkap Harry.

Sementara Agus Setyono staff UPT Dinas Kehutanan Lumajang sehari sebelumnya, sempat dihubungi melalui telepon seluler , dirinya berjanji akan menemui Sutondo untuk mengclearkan semua permasalahan yang ada, namun hingga berita ini ditayangkan, janji tersebut belum terlaksana. Bersambung…

*(Blih)

BintangEmpat .Com

Media Investigasi Hukum Dan Kriminal, Terpercaya Dan Berimbang