Polemik Stockphile Terpadu PD Semeru, Berharap Atasi Kebocoran Pajak Pasir

Caption: Ilustrasi

Bintangempat.com, Jawa Timur – Rencana Bisnis Stokphile terpadu yang dikoordinir Perusahaan Daerah (PD) Semeru, Pemerintah Kabupaten Lumajang, sejauh ini masih dalam proses perijinan di analisis dampak lingkungan lalu lintas (amdal lalin) di Kementrian Perhubungan, tentunya banyak kriteria persyaratan yang harus dilengkapi oleh PD Semeru dalam menerbitkan Perijinan Amdal Lalin tersebut.

“Kami hanya mediator saja untuk mengkomunikasikan dengan Kementrian Perhubungan terkait ijin Amdal Lalin Stockphile terpadu PD Semeru”, Ujar Nugraha Yudha, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, Selasa (28/9/2021).

Dirinya juga menegaskan bakal mengaktifkan jembatan timbang yang ada di kecamatan Klakah, guna mengetahui tonase kendaraan yang melintas, untuk rilencana stockphile terpadu, pihaknya berharap ada jembatan timbang dilokasi stockphile terpadu.

“Untuk tonase lalu lalang kendaraan di stockphile terpadu, karena berada dipinggir jalan nasional, tentunya ini menjadi kewenangan Bhinamarga Propinsi jatim, kedepannya kami berharap ada jembatan timbang ada didalam lokasi stockphile terpadu”,jelasnya.

Sementara itu Abdul Halim Direktur PD Semeru Kabupaten Lumajang, menjelaskan tujuan dari perusahaan milik pemerintah daerah mendirikan stockphile terpadu untuk meminimalisir kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkenaan tentang pajak retribusi pasir.

“Dengan Stockphile terpadu, kami berharap sebagai antisipasi kebocoran PAD”,Harapnya.

Abdul Halim juga menjelaskan, sistem bisnis stockphile terpadu sementara PD Semeru hanya menyediakan lahan saja, dengan sistem menyewakan dalam bentuk kapling terhadap pengusaha tambang.

“Sudah ada sekitar 35 penambang yang mengambil kaplingan stockphile terpadu, kami menyewakan perkapling 1000 meter persegi seharga Rp 20 juta pertahun”,Terangnya.

Lebih jauh, dari pihak ketiga, PD Semeru melakukan sewa kontrak selama 2 tahun dengan harga sewa Rp 400 juta.

“Itu tanah milik PTPN dan kami sewa selama 2 tahun dengan harga sewa Rp 400 juta”,Tandasnya.

Diwaktu bersamaan, Ketua DPC Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Kabupaten Lumajang, H.Sofyan, dirinya sangat mendukung dengan diberlakukan stockphile terpadu, dirinya menilai kebocoran retribusi pajak pasir di kabupaten Lumajang kerap terjadi, sehingga dengan adanya Stockphile terpadu diharapkan menjadi solusi.

” Untuk tahun 2021 terhitung sampai bulan September, Pajak Pasir yang masuk kas daerah hanya sebesar Rp 6 Milyard, jelas ini jauh diluar target pemerintah daerah”Pungkasnya Selasa (28/09/21).

Ditempat terpisah Trisno ketua Komisi C minerba , juga ikut mengomentari dan berharap terkait Stockpile terpadu .

” Dengan adanya stockpile terpadu ini , semua opd (organisasi perangkat daerah,red) dapat bersatu padu dalam meningkatkan PAD ” jelasnya Selasa (28/09/21).

(wan)

BintangEmpat .Com

Media Investigasi Hukum Dan Kriminal, Terpercaya Dan Berimbang

Komentar ditutup.