Tanpa ijin KLHK Tambang Pasir Pasrujambe Terancam Bubar

Caption: lokasi tambang.

BintangEmpat.Com, Jawa Timur – Sepertinya asisten Perhutani (Asper) BKPH Senduro KPH Probolinggo, Lesmana putra jaya tidak main main dengan perkara pembiaran di lokasi tambang yang berada dalam kawasan Hutan di wilayah Kerjanya BKPH Senduro . Sesuai surat edaran Administratur (ADM) Nomor. 20/044.3 SDR/PBO /Divre Jatim. Perihal, Pertambangan dan eksploitasi pasir tanpa ijin dalam kawasan Hutan.

Setelah melakukan sosialisasi pada beberapa waktu yang lalu terkait surat edaran Adm KPH Probolinggo. Dirinya mengatakan bahwa saatnya melakukan tindakan sidak dalam beberapa waktu kedepan , dan akan berkordinasi dengan aparat penegak hukum ( APH ) .

“Sejak sosialisasi di hadapan beberapa pengusaha tambang yang berjumlah sekitar delapan orang terhadap surat edaran adm, hingga saat ini tidak digubris oleh para penambang nakal, maka dalam beberapa waktu kedepan kami akan beroperasi gabungan dan berkordinasi dengan aparat penegak hukum agar segera di tindak ditempat sesuai dengan aturan yang berlaku ” ujarnya Minggu (14/11/21)

Sementara dari pihak penambang melalui dua perwakilan Sofyan dan Bobby mengaku bahwa kawasan yang ditambang oleh perusahaan nya adalah milik SDA sumber daya air provinsi sehingga tidak perlu lagi berkordinasi dengan Perhutani. “Kita akan bayar dua puluh juta per hektar kepada irigasi provinsi “, tandasnya.

Tentu saja, soal pembayaran kepada SDA yang disebut tersebut ditolak mentah-mentah oleh Samsul Kabid SDA Provinsi Jatim, UPT Lumajang bahkan dirinya berjanji bakal mencabut rekomendasi tersebut, jika masih melakukan fitnah, dengan alibi membayar Rp 20 juta. “Itu tidak benar, kami akan mencabut rekomendasi dari pengairan”, ancamnya beberapa waktu lalu.

Hal senada juga disampaikan Gatot Subroto, Kepala Bagian Hukum KPH Probolinggo yang berkali-kali menegaskan, bahwa kawasan untuk menambang dikawasan hutan harus ada rekomendasi dari KLHK. “Ada mekanisme hukumnya, tidak asal menambang, yang berakibat alih fungsi dan perusakan hutan seenaknya, Kalau air , sumber daya , dan manfaat air memang kewenangan irigasi, tapi tapaknya milik hutan”, pungkasnya. (*)

BintangEmpat .Com

Media Investigasi Hukum Dan Kriminal, Terpercaya Dan Berimbang