Koordinator Gapoktan Hijau Makmur Lumajang : Jika Dirjen Holtikultura Kementan Tidak Respon RIPH, Kami Akan Hadang Rombongan Presiden

Ilustrasi : petani bawang.

Bintangempat.com-16 Maret 2022, Terkesan Rumitnya proses perijinan Rekomendasi impor produk hortikultura atau disingkat RIPH di Kementerian Pertanian RI , pasalnya terbongkar terkait banyak berkeliarannya calo calo perijinan RIPH serta dugaan korupsi kolusi dan nepotisme yang sudah terstruktur sistematis dan masif, pasalnya sejak terbitnya RIPH yang diharuskan memenuhi kewajiban tanam bawang putih dengan rasio 1000 ton untuk 8.3 hektar sampai dengan jeda waktu yang dapat dikondisikan, hingga dapat timbulkan biaya koordinasi dan kondisional yang sudah diatur dan terkesan sengaja.

Direktur Investigasi Masyarakat Transparansi Indonesia E A N Pelupessy SH MH LiC di Jakarta hari ini 16 Maret 2022 mengatakan.

“Sejak tiga bulan yang lalu dokumen permohonan RIPH milik CV Sinar Jaya Agro Gemilang terus di roll back oleh sistem dengan alasan bahwa itu adalah kebijakan pimpinan, sangat disesalkan bahwa sistem online yang dibangun dengan semangat transparansi Presiden Joko Widodo diselewengkan oleh oknum oknum di balik meja perijinan Kementan” jlentreh nya .

Masih menurut Erik Palupesy yang terjun langsung , ke Jakarta mengawasi proses perijinan RIPH ini.

“Bahkan wajib tanam yang mestinya dilakukan tertib dapat dibayarkan atau didelegasikan di Kementan ini tanpa visi yang akuntabel, jelas mereka melakukan melakukan dugaan kuat adanya tindak pidana korupsi” jelas Ery Pelupessy dengan tegas.

Sedangkan Dirjen Holtikultura Dr Ir Prihasto Setyanto Msc, selain tidak dapat ditemui di ruangannya, sambungan telepon seluler pribadinya yang dapat dihubungi dialihkan kepada Sekretaris Dirjen
dialihkan kepada Sekretaris Dirjen Holtikultura Dr Ir Retno Sri Hartati Mulyandari MSi, Rabu 16 Maret 2022.

Ery Pelupessy yang juga koordinator Gapoktan mitra CV Sinar Jaya Agro Gemilang membenarkan bahwa kemungkinan terjadinya penghadangan rombongan Presiden dalam kunjungan kerjanya meninjau progres pembangunan Huntara (Hunian Sementara) bagi para pengungsi erupsi Gunung Semeru di Lumajang Jawa Timur bisa saja terjadi.

” Agar dapat menjadi perhatian nasional, maka kami dengan kelompok tani yang lain dan dimungkinkan dalam jumlah besar , akan menghadang kunjungan pak presiden ke Huntara dan huntap di kawasan bencana nasional gunung Semeru ” pungkasnya.Rabu (16/3/22). (Tia)