SKAB Dijual ‘Bebas’, Melanggar Hukum Atau Meningkatkan PAD ?

Foto : Surat Keterangan Asal Barang (SKAB)

 

BintangEmpat.com, Lumajang – Meski Undang-Undang Minerba sudah jelas tertuang dalam peraturan pertambangan, namun berbeda dengan pertambangan pasir dan batuan bukan logam di kabupaten Lumajang, pasalnya para penambang illegal cukup membeli Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) di salah satu penambang yang sudah beroprasi produksi (OP) dan yang sudah mendapatkan porporasi disetiap SKAB nya dari BPRD Lumajang.

“Harga perlembar SKAB murah kok, cuma Rp 50 ribu, kita sudah bisa lolos kirim pasir ke Stockphile terpadu, atau keluar kota”,Ujar salah seorang penambang illegal. (Nama dan Identitasnya sengaja tidak disebutkan, red)

“Unjuk Taring” Polres Lumajang “Tutup” Tambang CV Permesindo

Seakan sesuai dengan salah satu tujuan dari Stockphile terpadu, yaitu meningkatkan PAD dari pajak pasir dan batuan bukan logam, sehingga penjualan SKAB terbilang laris manis.

“Ya sudah sesuai dari tujuan Stockpile terpadu, meningkatkan PAD Lumajang dari pajak tambang”,Jelasnya sambil tersenyum geli.

Meski sebenarnya penjualan SKAB bisa dikatakan menambah PAD, namun perlu diketahui juga bahwa dari penjualan SKAB tersebut, seakan melegalkan penambangan illegal, dimana dari dampak pertambangan illegal sangat besar bagi lingkungan dan alam itu sendiri. hal tersebut disampaikan Ery Pelupessy, L.iC., selaku Direktur Investigasi Masyarakat Transparansi Indonesia lewat sambungan telephone genggamnya, Minggu (20/11/2022).

“Jika dikatakan tidak ada kerugian negara, ya jelas tidak mungkin, coba dihitung, nilai pajak dari perlembar SKAB Rp 25 ribu, sedangkan dari penerbitan IUP, OP ada proses, misalnya UKL, UPL, AMDAL, Jamrek, belum lagi harus ada KTT, Dan lain sebagainya, itu artinya biar ekosistem alam tetap terjaga dan para pekerja tambang bisa terjaga keselamatannya selama bekerja ditambang”, Terang Ery

Lanjutnya, jika tetap dibiarkan penjualan SKAB yang bukan pada peruntukannya, tentunya kerugian lebih besar akan terjadi, belum lagi, kerusakan terhadap lingkungan serta ekosistem alam, sehingga kerugian terhadap kelangsungan makhluk hidup dimuka bumi juga terancam.

“Coba bayangkan, belum lagi jalanan menjadi rusak parah akibat muatan yang melebihi tonase dari armada pengangkut hasil tambang, Dum Truk dan Tronton yang melintas dijalanan umum sangat mengganggu pengguna jalan lain, pokoknya bisa hancur negara dan alam ini, serta infrastruktur jika hal itu dibiarkan”,Tandasnya.

Pengadaan Bahan Bibit Tanaman DLH Terkesan Tidak ‘Beres”

Penjualan SKAB yang diperuntukkan bukan pada peruntukan yang seharusnya, itu sama halnya dengan pemalsuan dokumen negara, dimana jika hal tersebut dapat menimbulkan sesuatu hak, salah satunya penggunaan SKAB aspal (asli tapi palsu), Asli karena sudah diterbitkan dari perusahaan tambang pemilik IUP, OP, dan Palsu karena digunakan oleh bukan yang berhak. dan itu melanggar KUHP Pasal 263 dan 264, apabila SKAB Aspal tersebut dipergunakan, maka sudah jelas kerugiannya (dijelaskan diatas, red) maka pasal pelanggarannya akan berlapis ( K.U.H.P. pasal 35, 52, 64-2, 276, 277, 416, 417, 486.)

“Intinya penggunaan SKAB Aspal itu melanggar hukum, dan bisa dipidana”,Pungkasnya.

 

*Bi/Bas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BintangEmpat .Com

Media Investigasi Hukum Dan Kriminal, Terpercaya Dan Berimbang