Gawat!!! Diduga Ketua DPRD Lamongan Nyambi Proyek
Caption: pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Desa Cungkup, Kecamatan Pucuk, Lamongan
BintangEmpat.Com, Jawa Timur – Dugaan konflik kepentingan kembali mencuat di Kabupaten Lamongan. Ketua DPRD Lamongan disebut-sebut diduga terlibat dalam pengelolaan proyek atau program di sejumlah titik. Informasi ini mengemuka dari keterangan pekerja atau mandor lapangan yang menyebut Saim sebagai penyuplai material proyek.
Sorotan publik mengarah pada pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di Desa Cungkup, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan. Proyek tersebut diduga dikerjakan tanpa papan informasi publik, tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta tidak mematuhi petunjuk teknis (juknis) konstruksi. Kondisi itu dinilai berpotensi menurunkan kualitas bangunan dan menimbulkan risiko jangka panjang bagi lingkungan sekitar.
Hasil peninjauan tim media di lokasi pada (05/12/2025) lalu menemukan tidak adanya papan informasi proyek sebagaimana diatur dalam ketentuan transparansi pembangunan. Selain itu, material yang digunakan terutama pasir, dinilai tidak memenuhi standar spesifikasi mutu. Metode pengerjaan juga disorot karena terkesan asal jadi, tidak tampak cor beton yang memadai pada slup pembesian, area kerja tergenang air, serta pemasangan batu dan adukan semen tidak mengikuti standar teknis konstruksi pada umumnya.
Seorang pekerja di lokasi membenarkan sebagian temuan tersebut. “Panjangnya sekitar seratus meter dan tingginya satu setengah meter. Untuk anggaran saya tidak tahu, dan papan proyek memang belum dipasang,” ujarnya.
Pekerja tersebut juga mengungkap pihak-pihak yang disebut terkait dalam pengerjaan, diantaranya Fredy, Ketua DPRD Lamongan dari Fraksi PKB. “Punya Fredy sama Saim. Budi orangnya Fredy, tapi untuk materialnya itu Saim,” tambahnya.
Keterangan lapangan ini memantik pertanyaan serius mengenai tata kelola proyek, termasuk dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu dan kemungkinan penyebaran proyek serupa di titik lain. Minimnya transparansi dan ketidakjelasan penanggung jawab anggaran semakin memperkuat sorotan publik.
Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak yang disebut termasuk Ketua DPRD Lamongan belum dapat dikonfirmasi. Tim media masih terus menggali informasi dan mengumpulkan data pendukung untuk memastikan kejelasan dugaan manipulasi proyek maupun kemungkinan adanya gratifikasi terkait program atau proyek tersebut.
Publik mendesak aparat pengawas dan penegak hukum untuk segera melakukan klarifikasi dan penelusuran menyeluruh. Transparansi, kepatuhan regulasi, dan bebas konflik kepentingan menjadi prasyarat mutlak agar pembangunan daerah berjalan profesional dan akuntabel. *Gondes/Tim
