Semua tulisan dari BintangEmpat .Com

Media Investigasi Hukum Dan Kriminal, Terpercaya Dan Berimbang

Eks GAM Bakal Tuntut Pemerintah Indonesia

MoU Bukan Seremonial, Eks GAM Siap Tuntut Pemerintah Pusat

Foto: Misbahuddin Ilyas alias Marcos

BintangEmpat.Com, Lhokseumawe – Momentum MoU Helsinki, 15 Agustus 2020 diharapkan bukan sekedar seremonial belaka. Karena momentum tersebut merupakan hari bersejarah untuk Aceh dan bangsanya.

“Rakyat Aceh harus bersatu dalam rangka terwujudnya pemerintahan rakyat Aceh sesuai dengan amanat MoU Helsinki,” ujar mantan kombatan GAM Wilayah Samudera Pase, Misbahuddin Ilyas alias Marcos, melalui rilis persnya, Sabtu, 8 Agustus 2020.

Gempar… Budi Djarot Angkat Bicara Soal Poster Habib Rizieq

Menurut Marcos, semua rakyat Aceh tahu bahwa kewenangan Indonesia di Aceh hanya enam bagian saja, selebihnya milik Aceh secara penuh. “Maka dari itu semua pihak harus bertanggung jawab terhadap apa yang selama ini tidak berjalan di Aceh sesuai MoU Helsinki tapi Pemerintah Indonesia tidak serius dalam perjanjian internasional di Helsinki,” ujarnya.

Sebut Marcos lagi, para kombatan berharap juru runding harus bersatu dulu agar semua cita-cita bangsa Aceh tercapai. Selain itu, katanya, diplomat Aceh jangan bercerai-berai, jika ingin persoalan Aceh terlaksana sesuai isi perjanjian internasional.

“Juga, sekali lagi kami himbau pada Pemerintah Indonesia untuk betul-betul serius dalam merealisasikan butir perjanjian internasional ini. Kalau pemerintah Indonesia juga masih mempersulit masalah isi perjanjian internasional maka kami generasi bangsa Aceh akan melaporkan persoalan ini pada dunia internasional,” ungkapnya.

Poster Habib Rizieq Tak Mempan Dibakar Malah Dipampang Di Markas FPI

Maka dari itu, kata Marcos, Pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas pembunuhan umat muslim Aceh dalam beberapa dekade sebelumnya.

“Kami akan menuntut Indonesia ke mahkamah internasional berdasarkan bukti bahwa tidak komit dengan perjanjian internasional,” tuntutnya.

Kedua, pihaknya juga akan menuntut Indonesia atas pembunuhan muslim Aceh beberapa dekade sebelumnya ke mahkamah internasional.

“Jika Indonesia tidak komit dengan perjanjian internasional dan berlarut-larut maka kami tidak bertanggung jawab jika kondisi Aceh memburuk dan itu murni kesalahan Indonesia atas ketidakpastian terhadap perjanjian internasional untuk Aceh,” pungkasnya. (MU).

Lihat Chanel Youtube kami

Covid 19 Resahkan Warga Jember

Foto: kondisi ekonomi para pedagang disekitar wisata Papuma

BintangEmpat.Com – Apalah arti masyarakat bagi kaum elit pemerintahan pada khususnya Pemerintahan Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Sejak presiden republik Indonesia, Jokowi Dodo yang akrab disapa Jokowi, memberi himbauan tentang pencegahan penularan wabah yang menimpa pada bangsa ini yaitu COVID – 19 .

Sebagaimana perturan yang ditetapkan oleh presiden tersebut juga dialami dan dipatuhi oleh semua masyarakat Jember pada khususnya warga atau pedagang yang berjualan di pantai wisata Papuma.

Sebagaimana keterangan warga sekitar yang merasa dampak wabah COVID – 19, sangat kesulitan untuk mencari nafkah untuk para keluarga masing-masing sehingga mereka melakukan aktifitas seadanya, untuk menyambung hidup dan memberi nafkah pada masing masing keluarga.

Poster Habib Rizieq Tak Mempan Dibakar Malah Dipampang Di Markas FPI

“Dengan adanya himbauan dari presiden kami para warga tidak bisa berjualan di pantai wisata Papuma, sedangkan untuk menyambung hidup, kami mencari penghasilan, hanya bisa berjualan di pantai wisata papuma, karena dengan adanya COVID – 19, sampai sekarang kami dan warga sini mencari nafkah, untuk mengikuti perahu nelayan mencari ikan dilaut”, ujar salah satu warga yang mempunyai warung makanan yang berada di pantai wisata Papuma, (7/8/2020).

Lanjut, sebagaimana keterangan salah satu warga, sampai saat ini pantai wisata Papuma masih belum beroprasi atau dibuka, oleh pemerintah yang berada di Kabupaten Jember, padahal para warga (pedagang ) sudah berulang-kali dikumpulkan dan diadakan rapat untuk membuka kembali pantai wisata Papuma, yang berada di daerah Desa Lojejer, Kecamatan, Wuluhan, Jember.

Dan dalam keadaan New Normal saat ini pantai wisata Papuma masih keadaan tutup, padahal menurut keterangan warga semua pencegahan-pencegahan sudah sangat di sediakan , diantara fastavel untuk cuci tangan dan alat pengetesan suhu badan bagi semua para wisatawan yang mau masuk ke pantai wisata Papuma.

Dan sehingga dari team Dinkes, team pencegahan wabah virus COVID – 19 telah turun untuk memeriksa keadaan pantai wisata Papuma dan menjajikan untuk membuatkan surat untuk layaknya pantai wisata Papuma untuk dibuka kembali dan beroprasi seperti hari biasa waktu keadaan normal.

Baca juga: Gempar… Budi Djarot Angkat Bicara Soal Poster Habib Rizieq

Tetapi sampai saat ini warga dan pedagang yang berjualan di pantai wisata papuma tidak mendapatkan jawaban kepastian dari pemerintah yang berada di Jember.

“Sehingga para warga dan para pedagang mengatakan apabila dalam satu Minggu terhitung sejak hari Jumat, (7/8/2020), pemerintah Jember tidak bisa memberi solusi untuk membuka pantai wisata Papuma, maka dengan terpaksa semua warga di sekitar pantai papuma akan membuka paksa dan berjualan di pantai wisata tersebut”, ujar para warga dan pedagang yang berada di pantai wisata Papuma.

“Dan apabila Pemerintah Jember tidak menuruti perkataan warga dan pedagang, maka Pemerintah Jember harus bertanggung jawab atas ketidak-adilan kepada warga pada khususnya pedagang yang terdampak PSBB, karena menurut warga semua wisata yang berada di kab, Jember sudah dibuka ya dan menjalankan aktifitas semuala”, ancam warga dan pedagang Papuma.

Dan dengan protes warga dan pedagang yang berada di Papuma, warga segera mengirim surat pemberitahuan dan permohonanya kepada Bupati Jember, hingga tembusan kepada para intansi dan presiden RI yang akan dikirim besok pada hari Senin (10/8/2020). *Anton Raja Ahmad.

Tangkap Bupati Labura, KPK Digeruduk

AM- LBR JAKARTA Geruduk KPK Minta Tetapkan Bupati Labura sebagai Tersangka.

Foto: Adlin Panjaitan (kiri) dan Humas KPK RI Dirtirta.

BintangEmpat.Com – Ratusan massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Labuhanbatu Utara Jakarta ( AM- LBR JAKARTA ) datangi kantor untuk geruduk KPK pada hari jum’at 7 Agustus 2020 di KPK RI Jakarta.

Dalam orasi nya M.Yudi mengatakan bahwa pada tanggal 16 juli 2020 tim KPK RI, KPK sudah menggeledah kantor Bupati Labuhanbatu Utara namun sangat disayangkan sampai hari ini tidak ada hasil yang diumumkan oleh KPK pada kasus kasus Perimbangan Dana APBN Tahun 2018.

Gempar… Budi Djarot Angkat Bicara Soal Poster Habib Rizieq

Dalam orasinya, Kordinator Aksi M.Yudi dan Terlihat terpampang beberapa tuntutan sepanduk bertukiskan:

  1. Mendukung KPK atas komitmen memberantas korupsi untuk menetapkan Bupati Labura sebagai tersangka korupsi APBD 2018.

  2. Kami Aliansi Mahasiswa Labuhan Batu Raya (Jakarta) akan mengawal kasus korupsi yang ada di Labuhan Batu Raya dan meminta KPK segera menahan dan menetapkan bupati Labura atas kasus perimbangan keuangan daerah pada RAPBN 2018. Karrea akan berimbas dalam pilkada serentak 2020.

  3. Mendesak KPK berani menahan Bupati Labura terkait dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN 2018.

Setelah selesai, aksi perwakilan Humas KPK RI (DirTirta) mendatangi massa aksi dan menjawab persoalan yang tuntutan massa aksi. ” Kami apresiasi penyampaian teman-teman massa aksi hal ini terkait kasus di Labura yang diduga melibatkan Bupati Labura. Berkasnya masih dalam penyelidikan, kami masih mengumpulkan bukti-bukti “, kata Humas KPK RI Dirtirta ( 7/8/20) di KPK.

Lihat Chanel Youtube kami, jangan lupa subcribe biar tidak ketinggalan informasi dari kami

Massa aksi sebelum menggubarkan diri mereka menyampaikan dalam orasinya. “Bahwa apabila dalam seminggu ini KSS tidak diumumkan hasil penggeledahan dan ditetapkan tersangka, maka kami AM – LBR Jakarta akan turun kembali dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi ” ancam Adlin Panjaitan, orator aksi sekaligus Kordinator Lapangan.

*Azmi.

KPK Harus Berani Tangkap Ahmad Bastian

Terkait Penelusuran Pelaku Korupsi di Lampung, KPK Harus Berani Menangkap Ahmad Bastian

BintangEmpat.Com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa waktu terakhir ini sedang giat melakukan penyisiran dugaan korupsi yang dilakukan sejumlah pihak di Kabupaten Lampung Selatanm, Provinsi Lampung. Menurut informasi yang beredar, tidak kurang dari 30 orang sudah diperiksa berkaitan dengan kasus korupsi ratusan miliar rupiah yang melibatkan Bupati Lampung Selatan non-aktif, Zainudin Hasan, beserta kroninya.

Dalam operasinya di Lampung Selatan, sebagaimana dikutip dari media setempat Lampung Post, KPK menyatakan masih akan memeriksa sejumlah pihak terkait rangkaian kasus korupsi bidang infrastruktur yang terjadi pada periode 2016-2017. “Rencananya KPK akan menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi lain untuk mendalami perbuatan dari pihak-pihak terduga,” demikian tulis Lampung Post edisi 19 Juli 2020 (1).

Gempar… Budi Djarot Angkat Bicara Soal Poster Habib Rizieq

Terkiat dengan langkah KPK yang cukup progresif di Lampung Selatan tersebut, alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, yang cukup intens menyuarakan dan mendorong pihak aparat hukum untuk mengusut tuntas kasus korupsi di negeri ini, mengatakan agar KPK tidak tebang pilih dalam mengungkap perilaku koruptif dari oknum pejabat dan pengusaha di Lampung Selatan itu. “Saya mengharapkan agar KPK benar-benar bekerja secara profesional, bukan berdasarkan pesanan dan atau pertimbangan kekerabatan dan lain-lain. Mereka harus bekerja maksimal, menyelidiki semua pihak yang terlibat, dan menangkap mereka sesegera mungkin,” tegas Wilson yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PPWI ini, Kamis (6 Agustus 2020).

Secara khusus, alumni pasca sarjana bidang Applied Ethics dari Utrecht University Belanda dan Linkoping University Swedia itu membeberkan bahwa sebenarnya KPK sudah kecolongan waktu yang terlalu panjang untuk menyelesaikan penyelidikan dan penangkapan para koruptor di Lampung Selatan. Pasalnya kata dia, beberapa pentolan koruptor uang negara di Dinas PUPR Lampung Selatan saat ini sudah menduduki berbagai posisi strategis di berbagai lembaga negara. Mereka tidak hanya merugikan negara mengkorupsi uang rakyat, tapi malah masih makan gaji dari uang rakyat karena jabatan yang mereka sandang saat ini.

Heboh… Polisi Temukan Batu Meteor dan Batu Kristal ‘Gatot Kaca’

Contohnya Ahmad Bastian yang saat ini sudah hampir setahun menduduki jabatan sebagai Senator DPD RI dari Lampung (2). “Dia sudah jelas-jelas terlibat dalam menyuap adik kandung Zulkifli Hasan (Mantan Ketua MPR RI – red) yang saat itu menjabat sebagai Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan. Sudah korupsi uang negara 9,6 miliar, sekarang masih digaji rakyat di DPD RI. Enak benar hidup jadi koruptor di negeri ini,” ungkap Wilson dengan nada sinis.

Untuk itu, harap Wilson, KPK harus berani menetapkan Ahmad Bastian sebagai tersangka korupsi dalam penyediaan fee Dana Alokasi Khusus Kabupaten Lampung Selatan tahun 2016. “KPK harus berani menetapkan Ahmad Bastian sebagai tersangka, sekaligus langsung menangkap yang bersangkutan,” tegas lelaki kelahiran Morowali Utara ini.

Dukun Gokil

Wilson mengulas kembali pemberitaan yang telah dibeberkan di media-media tahun lalu, bahwa keterlibatan Ahmad Bastian sudah amat terang-benderang. “Keterlibatannya dalam rangkaian kasus korupsi mantan bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan, yang sudah divonis 12 tahun penjara (3), sudah sangat jelas yaa. Ahmad Bastian sendiri sudah mengakui hal tersebut di pengadilan Tipikor Tanjung Karang saat menjadi saksi persidangan Agus Bhakti Nugroho, salah satu kroni Zainudin Hasan. Dia mengakui memberikan uang sejumlah Rp. 9,6 miliar kepada Zainudin Hasan lewat Agus Bhakti Nugroho (4),” jelas Wilson.

Negara, kata tokoh pers nasional yang gencar menyuarakan aspirasi rakyat kecil itu, rugi besar membiayai hidup terduga koruptor yang ongkang-ongkang duduk di Senayan sebagai wakil rakyat. “Makanya negara ini mengalami kemandekan dalam pembangunan, bahkan saat ini mengarah kepada kebangkrutan ekonomi, lah wong para koruptor yang mencuri uang rakyat miliaran malah tetap diberi makan oleh rakyat. KPK harus kerja yang benar jika ingin negara ini selamat dari kebangkrutan di segala bidang,” pungkas alumni program persahabatan Indonesia-Jepang Abad 21 ini berharap. (APL/Red)

Referensi:

(1) KPK Periksa 30 Saksi, Termasuk Bupati Lamsel https://www.lampost.co/berita-kpk-periksa-30-saksi-termasuk-bupati-lamsel.html

(2) Terkait Lampung Bakal Punya Senator Terlibat KKN, Ini Kata Alumni Lemhannas http://lapan6online.com/terkait-lampung-bakal-punya-senator-terlibat-kkn-ini-kata-alumni-lemhannas/

(3) Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan Divonis 12 Tahun Penjara
https://news.detik.com/berita/d-4525053/bupati-lampung-selatan-zainudin-hasan-divonis-12-tahun-penjara

(3) JPU KPK: Zainudin Hasan telah menerima Uang Fee Proyek sebesar Rp 72 M dari 74 Rekanan https://www.viralpublik.com/jpu-kpk-zainudin-hasan-telah-menerima-uang-fee-proyek-sebesar-rp-72-m-dari-74-rekanan

(3) KPK Eksekusi 2 Terpidana Suap Bupati Lampung Selatan ke Lapas Sukamiskin https://news.detik.com/berita/d-4522557/kpk-eksekusi-2-terpidana-suap-bupati-lampung-selatan-ke-lapas-sukamiskin

(4) Ahmad Bastian Belum Ditangkap, Warga Lampung Sesalkan Sikap Tebang Pilih Aparat Hukum https://pewarta-indonesia.com/2019/11/ahmad-bastian-belum-ditangkap-warga-lampung-sesalkan-sikap-tebang-pilih-aparat-hukum/

Polisi Terbitkan LP Boedi Djarot

PERS RELEASE

Foto: LP Boedi Djarot

Jakarta, Polda Metro Jaya , Rabu, 5 Agustus 2020.

PENGHINA KHILAFAH DAN IB-HRS TELAH DILAPORKAN

Hal laporan ini selain demi tegaknya hukum juga adalah bentuk pelaksanaan atas himbauan Imam Besar Habib Rizieq Shihab (IB HRS), untuk melaporkan kejadian 27 Juli 2020 di depan gedung DPR RI. Agar masyarakat muslim dan nasionalis pencintanya tidak berbuat anarkis.

Alhamdulilah atas jerih payah kami dari TPUA pada hari ke 3 ini, berbuah hasil, untuk melaporkan BD. Boedi Djarot dkk. Maka hari ini tepatnya, Rabu 5 Aguatus pukul 15.30 Wib, menuai hasil. LP Kami diterima, setelah kami ditolak dan ‘ merasa’ dipimpong selama 2 hari, senin dan selasa kemarin, oleh faktor perbedaan pendapat antara penyidik tentang unit yang dapat melakukan investigasi/ peyelidikan dan atau penyidikan terhadap materi pelaporan, terkait delik umum/ biasa atau delik khusus.

Gempar… Budi Djarot Angkat Bicara Soal Poster Habib Rizieq

Adapun laporan kami bernomor : lp./ 4599 / VIII/ YAN 2.5 / 2020. Tertanggal 5 Agustus 2020 menyangkut orasi BD. diduga beserta puluhan anggotanya GJI (Gerakan Jaga Indonesia), yang demo di depan pagar gedung DPR RI, pada 27 Juli 2020, dan beberapa dari mereka diduga ada suara dan wajah seorang perempuan yang kami lihat ‘mirip cara atau pola model ormas gerakan wanita terlarang tempo dulu tahun 65-an’ , berorasi dengan isi narasi antara lain, ‘mati Rizieq, hancurkan khilafah serta dibumbui dengan pembakaran baliho yang terdapat gambar Imam Besar Habib Rizieq Shihab.

Maka delik yang kami laporkan adalah seorang diduga dan atau beberapa orang dengan sengaja sebagai menyatakan “ujaran kebencian di depan umum yang menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian atau penghinaaan terhadap beberarapa golongan.

Adapun pasalnya kami serahkan kepada pihak penyidik polri ( yang berwajib ). Agar laporan tidak salah oleh sebab hanya karena pasal yang tidak tepat. Padahal bukti delik kuat dan sepengetahuan umum atau sulit dibantahkan, (terpublish di yutube dan tv one dan media sosial lainnya) dan ada terdapat ekses yakni rumah BD disatroni. Maka demi penegakan hukum, dan menimbang adanya himbauan IB HRS. Kami TPUA melalui Pelapor Senioren Hukum Prof. Dr. H. Eggi Sudjana Mastal, SH. MSi. ( Selaku Ketum TPUA ) dan Saksi Damai Hari Lubis ( Sekjen TPUA ) merangkap sementara sebagai lawyer pada saat pelaporan ( juga selaku Saksi kelak BAP pada Laporan In casu ).

Demikian agar pers release ini dapat menjadi pengetahuan publik bahwa dikala hukum dilanggar masyarakat mesti turut berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan fungsi hukum agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatan.

Atas nama Pelapor dan TPUA:

SEKJEN : DAMAI HARI LUBIS

WAKETUM : NOVEL BAMUKMIN

KETUM: PROF DR. H. EGGI SUDJANA MASTAL SH.MSI.

*Penulis: Novel Bamukmin.

Biaya Sekolah Mahal SMA Negeri di Sumenep Disorot

Team 16 Sumenep

BintangEmpat.Com – Banyak kritik kepada Mendikbud Nadiem, keterkaitan penerimaan Siswa baru dan Mahasiswa baru. (04/02/20).

Gerakan mahasiswa yang sebelumnya telah melakukan Permohonan Hak Uji Materi Permendikbud No 25 Tahun 2020 ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tidak ubahnya penerimaan Siswa Baru TA 2020/2021 di SMA Negeri 1 Kalianget Sumenep. Yang menuai kontroversial bagi wali murid, di nuansa Pandemi. Begitu mahalnya pendidikan di negeri Indonesia, bagi klas Ekonomi rakyat dibawah rata rata

Team 16 Sumenep geram dengan mainset pendidikan di Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Secara masif di Kabupaten Sumenep melakukan penarikan uang seragam dan peralatan lainnya yang dirasa team 16 sangat mahal.

“Bikinlah harga semurah murahnya, ingat masyarakat saat ini lagi gonjang-ganjing perekonomiannya pengaruh dari covid 19”, tegas ketua Team 16 Fandari.

Team 16 Sumenep mencoba membuat gebrakan bagaimana sebenarnya supremasi hukum khususnya didunia pendidikan. Karena selama ini ada dasar hukum seperti PP No.17 tahun 2010 pasal 181 dan Permendikbud No. 45 tahun 2014 pasal 4, yang selama ini belum diterapkan.

“Kemarin kita (Team 16.red) (03/08/20) melaporkan SMA Negeri 1 Kalianget ke Kejaksaan Negeri Sumenep. Dengan tujuan penyegaran di dunia pendidikan Sumenep. Pungutan biaya yang di keluarkan sekolahan terbalut oleh koperasi sekolah apa itu melanggar aturan apa tidaknya”, kata Fandari.

“Bukti-bukti sudah kita penuhi, dan sudah kita masukkan laporan ke Kejaksaan Negeri Sumenep, tinggal aparat penegak hukum mengapresiasi laporan kita”, tegas Fandari. ([email protected])

Maroko Tangkap Omar Radi Atas Tuduhan Pemerkosaan dan Mata-Mata

Omar Radi

Rabat, Maroko – Jaksa penuntut umum di Pengadilan Banding Casablanca mengumumkan pada hari Rabu, 29 Juli 2020, bahwa hakim investigasi telah memerintahkan agar Omar Radi diserahkan ke tahanan polisi, setelah pemeriksaan awal, dengan tujuan untuk menyelidiki lebih lanjut tuduhan terhadap dirinya dalam dua kasus yang berkaitan dengan serangan seksual dengan kekerasan dan pemerkosaan dan penerimaan dana asing dengan tujuan merusak keamanan dalam negeri negara dan inisiasi kontak dengan agen-agen negara asing untuk merusak situasi diplomatik Maroko.

Dalam siaran pers, jaksa penuntut umum mencatat bahwa setelah pengaduan yang diajukan oleh seorang warga negara dan atas dasar penyelidikan yang dilakukan oleh layanan polisi yudisial dari Royal Gendarmerie di Casablanca, kantor kejaksaan merujuk Omar Radi kepada hakim investigasi di Pengadilan Banding Casablanca untuk menyelidiki dua dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan kekerasan seksual dengan kekerasan dan pemerkosaan, sesuai dengan pasal 485 dan 486 KUHP negara itu.

Sebagai bagian dari penyelidikan yang telah diumumkan oleh jaksa penuntut dalam siaran persnya tertanggal 24 Juni 2020 dan mengikuti hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Brigade Nasional Kepolisian Yudisial, kantor kejaksaan umum yang kompeten juga meminta untuk melakukan penyelidikan dengan tertuduh mengenai penerimaan dana dari pihak asing untuk merusak keamanan dalam negeri negara Maroko dan melakukan kontak dengan agen-agen negara asing untuk merusak situasi diplomatik Maroko, dua pelanggaran yang diatur dalam Pasal 191 dan 206 KUHP, demikian siaran pers menyimpulkan.

Dalam hal ini, Omar Radi telah direkrut oleh diplomat Belanda yang ditempatkan di Rabat sejak 2013, yang bertanggung jawab untuk memantau situasi umum di Maroko; hubungan ini diperkuat pada kesempatan peristiwa yang terjadi di kota Al-Hoceima di Utara Kerajaan. Ia bertugas sebagai agen rahasia untuk mengumpulkan informasi terkait situasi di Rif (wilayah di utara Maroko) untuk kepentingan diplomat Belanda.

Selain dimanipulasi oleh diplomat Belanda, Omar Radi telah menerima pengiriman uang dari luar negeri, terutama dari saluran Al-Mayadeen, yang dikendalikan dan didanai oleh intelijen Iran, Hizbullah Lebanon, dan rezim Bashar al-Assad.

*Sumber: Persisma.Org

Kasus PT Bumi Subur Penyidik Harus Buktikan Kerugian Perusahaan

Dugaan Pencurian Udang di PT Bumi Subur Yosowilangun. Kuasa Hukum Terlapor: Penyidik Harus Buktikan Kerugian Perusahaan

Mahmud,SH

Bintangempat.com – Proses hukum mengenai kasus dugaan pencurian udang di Dusun Maleman, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, terus berlanjut.

Pihak Polres Lumajang telah memanggil sejumlah terlapor untuk dimintai keterangan dalam perkara dugaan pencurian udang di PT Bumi Subur. Ada empat orang yang dimintai keterangan secara bergantian di ruang Unit Pidum Sat Reskrim, Kamis (30/7/2020).

Kuasa hukum terlapor, Mahmud SH menyampaikan, dalam perkara ini kerugian yang tertulis di laporan polisi adalah Rp 1,4 miliar. Nilai kerugian tersebut menurutnya, harus bisa dibuktikan oleh pihak penyidik.

“Harus dibuktikan, yang membuktikan penyidik, bukan kita. Misal Si A dituduh melakukan pencurian, ya jelaskan, buktikan. Bukan harus mengakui, Ia ya pak saya mencuri. Kan gak boleh gitu,” ucapnya.

Bahkan, pihak perusahaan menyebut adanya kerugian sampai Rp 15 miliar. Hal ini kata Mahmud, juga perlu dibuktikan. “Ini beban penyidik, harus membuktikan benar gak ada pencurian senilai Rp 15 miliar, siapa pelakunya harus dibuktikan,” tegasnya.

Namun Mahmud sebenarnya menyayangkan adanya pemanggilan terlapor. Karena pihaknya sudah mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan. Sebab di sisi lain, pihaknya mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Lumajang. Apalagi tak ada jawaban dari pihak Polres terkait permohonan penundaan pemeriksaan yang sudah Ia layangkan.

“Yang saya sayangkan itu, saya sudah mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan, tetapi diabaikan oleh Polres. Tanpa adanya jawaban, tanpa ada tanggapan. Ditolak atau diterima mestinya ada jawaban. Tahu-tahu ada panggilan terlapor, empat orang terapor. Oke sebagai warga negara yang baik, saya hadirkan semuanya, empat-empatnya,” tegasnya.

Dirinya juga menyayangkan, permintaan penundaan pemeriksaan satu orang terlapor karena sudah malam hari, juga ditolak oleh pihak Unit Pidum. Apalagi saat itu bertepatan dengan malam takbiran Hari Raya Idul Adha.

“Karena mulai jam 10 pagi (pemeriksaan), saya meminta penundaan satu orang. Senin (3/8) saya hadirkan tanpa dipanggil, namun ditolak oleh Kanitnya. Oke memang harusya begitu, berjalan semuanya,” ucapnya.

Dengan adanya pemeriksaan ini menurutnya, persoalan ini juga akan semakin jelas. “Siapa yang harus bertanggungjawab terhadap laporan yang dilakukan oleh Pak Hendra (Direktur PT Bumi Subur),” jelas Mahmud.

Ia menambahkan, sudah bertanya pada penyidik terkait aset yang diserahkan oleh terlapor pada oknum anggota DPRD Lumajang berinisial TR yang disebut untuk mengganti kerugian perusahaan.

“Bahwa uang, mobil, sertifikat yang diserahkan ke Pak TR itu, jawaban penyidik ada di Pak Hendra semuanya. Jadi ada di sana. Lah ini nanti akan kami ambil langkah hukum tersendiri,” pungkasnya.

Perlu diketahui dalam dugaan pencurian di tambak udang ini banyak adegan hukum yang di peragakan. Adanya tuntutan hukum terkait dugaan penggelapan dan pemerasan, ada juga terkait dugaan pelanggaran UU ITE dan juga dugaan pencemaran nama baik.( Wan)