Arsip Kategori: KESEHATAN

Food by Nics Bikin Nafsu

Menu Rice Bowl Lauk Dendeng

BintangEmpat.Com – Week End sudah tidak bisa dipungkiri lagi menjadi waktu juga Hari Jajan Nasional. Berbagai menu jajan berseliweran lewat di berbagai lini masa.

Week end kali ini, BintangEmpat.Com mau kasih kalian rekomendasi jajan sehat dan hygienis yang sedang hapening. Nah, ini dia jajanan yang perlu kalian coba. Food by Nics Bikin Nafsu…

Varian menu yang disajikan

Secara umum Food by Nics ini menawarkan 2 menu yaitu Ricebowl dan Dimsum. Sengaja semua menu ini limited pack jadi ga dibuat masal. Masak hari ini.. Makan hari ini!

Ricebowl Food by Nics endiri menyajikan daging sapi pilihan. Ricebowl daging sapi tersedia dalam beberapa rasa seperti dendeng balado, beef teritaki, paru balado. Jangan kawatir ada varian daging ayamnya dan juga udang.

Di menu dimsum kalian bisa mencoba dimsum mentai, dimsum original dan juga dimsum mentai cheese. Hmmmm…
Yang lebih seru pilihan pilihan menu itu dilabeli harga Rp.25.000,- all item.

Daftar menu

Jangan sampai ketinggalan Food by Nics juga membuat promo buy 6 free 1.
Penasaran? Karena limited pack jadi kalian meski melakukan PO Order dahulu. Ini nomor yang bisa kalian hubungi kusus Jabodetabek:
NICOLE: (WA) 0877 1925 1976
atau kunjungi Instagram
IG: @FOODBYNICS
Jajan sehat dan hygienis! *Red

Dua Orang PDP Warga Gunungsitoli Negatif

 

BintangEmpat.Com, Gunungsitoli – Dua orang yang diduga selama ini sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid-19 di Desa Tagaule Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias – Sumatera Utara hasil laboratorium real-time polymerase chaim reaction (RT-PCR) semuanya negatif.

Hal tersebut disampaikan Drs. Sokhiatulo Laoli, MM Bupati Nias kepada wartawan di Ruang Loby Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunungsitoli Jumat, (22/05/2020) tadi pagi.

Sesuai surat Kepala Laboratorium Klinik Terpadu Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara (USU) Kemendikbud RI Nomor : 112/UN.5.3.2.7/KPM/2020 tanggal 20 Mei 2020 yang disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provsu dan perihal Hasil pemeriksaan sampel covid-19 sesuai dengan surat tertanggal 21 Mei 2020 Nomor : 443.33/6517.14/Dinkes/V/2020 dan ditunjukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias dan Direktur RSUD Gunungsitoli yang ditandatangani dr. Alwi Mujahit Hasibuan, M. Kes.

Drs. Sokhiatulo Laoli, MM pada keterangannya mengucapkan terima kasih dan apreseasi kepada Dinas Kesehatan, Tim medis setra Tim gugus yang telah berupaya melaksanakan tugas dengan baik.

“Keedua orang yang diduga selama ini berstatus PDP covid-19 an. Kornelius Laia dan Ferlina Bu’ulolo warga Kabupaten Nias setelah kita terima hasil diagnosis SARSCoV-2 hasilnya adalah Negatif”, kata Sokhiatulo.

“Kedua orang pasien kita pulangkan kerumah keluarga sambil menitip pesan jangan bersalaman apalagi berciuman dan berharap kiranya masyarakat tetap mengikuti himbauan pemerintah jaga jarak, jaga kesehatan dan jaga kebersihan serta hindari kerumunan sesuai dengan protokoler kesehatan Covid-19”, imbuhnya.

Hadir pada acara tersebut Arosokhi Waruwu Wakil Bupati Nias, Yafao Hatefa, SH, wakapolres Nias, Kasdim 0213/Nias, dr. Julianus Dawolo, M. Kes Direktur RSUD Gunungsitoli, Martin Luter Harefa, M. Kes Kadis Kesehatan Kabupaten Nias dan sejumlah dokter spesial, tim medis. *Murniaman harefa

Cegah Corona Pemprov Jatim Gelontorkan Dana 2 Triliun Lebih

 

Caption: dari kiri Pimred BintangEmpat.Com, yang akrab disapa Ziwa bersama Khofifah Indar Parawansa
Caption: dari kiri Pimred BintangEmpat.Com, yang akrab disapa Ziwa bersama Khofifah Indar Parawansa

BintangEmpat.Com, Surabaya – Pemprov Jatim akan menyiapkan dana hingga Rp 2,384 triliun untuk mengatasi wabah corona. Dana tersebut bersumber dari refocusing anggaran Pemprov Jawa Timur.

“Dari realokasi maupun refocusing anggaran Pemprov Jatim untuk penanganan covid-19 kami estimasikan sekitar Rp 2,384 triliun atau 6,79 persen kalau dibulatkan menjadi 6,8 persen dari APBD Jatim 2020,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (3/4/2020).

Khofifah menjelaskan, anggaran tersebut diperuntukkan pencegahan covid-19 baik dalam ranah kuratif, promotif, kuratif, tracing sampai dampak sosial ekonomi. Menurut Khofifah angka tersebut bisa bertambah sesuai jumlah temuan kasus covid-19 dan jumlah warga yang terdampak secara ekonomi.

“Mengingat yang terdampak itu hampir semua kabupaten/kota, maka mekanisme penggelontoran anggaran nantinya akan melalui bupati/wali kotanya. Tapi saya ingin para bupati wali kota juga ikut gotong royong, karena penanganan ini perlu kebersamaan,” terangnya.

Basis data penanganan dampak sosial ekonomi yang dipakai Pemprov Jatim, lanjut Khofifah, yakni menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) baik melalui program Bantuan Penerima Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH).

Pasutri Nikah Palsu Dipidanakan

Di pedesaan ada sekitar 4,73 juta KK (Kepala Keluarga), di mana 3,73 juta KK sudah tercatat dalam DTKS dan 1 juta KK belum masuk DTKS. Sedangkan di perkotaan (non agro) ada sekitar 3,8 juta KK, dimana 1 juta KK sudah masuk DTKS dan 2,8 juta KK belum masuk DTKS.

Khofifah menjelaskan, masyarakat di wilayah kepulauan juga perlu mendapat perhatian khusus karena mereka tidak bisa menjual hasil ikan akibat pandemi corona. Begitu juga para tukang ojek online perantau sudah banyak yang mudik karena penumpang merosot drastis.

“Dari 2,8 juta yang belum ter-cover DTKS di Perkotaan itu, pemerintah pusat sebelumnya sudah memberikan bantuan 1,040 juta. Jadi tugas Pemprov adalah menambah kekurangan dan memperkuat bantalan BPNT bersama dengan kabupaten/kota,” terangnya.

Ia menambahkan, distribusi bantuan mengatasi dampak sosial ekonomi ini ada tiga macam, yakni berupa sembako dan telur. Kemudian secara natural (cash), dan kombinasi sembako dan uang.

“Untuk wilayah kepulauan akan kita gunakan model cash dan sembako,” lanjutnya.

Wagub Jatim Emil Elistianto Dardak menambahkan, penambahan bantuan BPNT dari pusat untuk waktu 3 bulan ke depan dengan harapan nilai bantuan bisa setara dengan penerima program DTKS.

“Untuk wilayah perkotaan yang mayoritas non-agro walaupun sudah ada 1 juta KK penerima BPNT Pusat, nantinya akan tetap kita tambah dari Pemprov kisaran 50 persen dari nilai yang mereka terima,” ungkap mantan Bupati Trenggalek ini.

Sedangkan untuk yang non-DTKS, kata Emil nantinya juga akan mendapatkan bantuan nilainya setara dengan penerima BPNT. “Target sasaran bantuan untuk non-BPNT ini ada sekitar 1 juta KK. Sedangkan besaran penerima di kabupaten/kota disesuaikan dengan kapasitas fiskal yang mereka miliki,” jelas Emil.

Pemprov Jatim, lanjut Emil, juga terus mendorong program cash for work atau padat karya tunai menggunakan Dana Desa untuk penanganan dampak sosial ekonomi. Dengan target sasaran minimal 500 ribu KK. (Sela).

MUDIK TAK DILARANG: Indonesia Potensial Melompat Lima Besar Negara Paling Terpapar Covid-19

MUDIK TAK DILARANG: Indonesia Potensial Melompat Lima Besar Negara Paling Terpapar Covid-19

Denny JA
Denny JA

Ditulis oleh: Deny JA

Jakarta – Ketika tulisan ini dibuat, 3 April 2020, lima negara yang paling terpapar Covid-19 sebagai berikut. Amerika Serikat rangking pertama (245.380 kasus), Spanyol (117.710 kasus), Itali (115.242 kasus), Jerman (85.263 kasus), dan Cina (81.620 kasus).

Jika pemerintah tak melarang dengan keras mudik lebaran, besar kemungkinan Indonesia segera melejit masuk ke dalam lima besar negara yang paling terpapar Covid-19.

Hitung-hitungannya sangat sederhana. Tahun lalu, dari wilayah Jabotabek saja, jumlah yang musik mencapai angka 14,9 juta penduduk. Angka ini membengkak jika ditambah penduduk kota besar lain.

Katakanlah kita tetap asumsikan mudik tahun 2020 di angka 14,9 juta untuk seluruh Indonesia. Di kampung halaman, mereka akan berinteraksi dalam kultur komunal. Mereka berjumpa keluarga besar, tetangga, sahabat.

Katakanlah rata-rata 1 orang yang mudik berinteraksi dengan 3 orang lainnya. Maka mudik menyebabkan interaksi sekitar 45 juta penduduk Indonesia.

Jika 1 persen saja dari jumlah populasi paska mudik itu terpapar Covid-19, artinya setelah mudik akan ada 450 ribu penduduk Indonesia menjadi korban. Angka itu bahkan sudah melampaui populasi Amerika Serikat yang kini berada di puncak negara paling terpapar virus corona.

-000-

Lalu dikatakan, mereka yang mudik dihimbau karantina 14 hari. Atau yang pergi atau pulang mudik statusnya menjadi ODP, PDP. Tapi jumlah sebanyak 14,9 juta itu akan diisolasi dimana? Cukupkah infrastuktur kesehatan kita mengurus populasi sebanyak itu?

Kondisi sekarang saja banyak rumah sakit dan tenaga medis menjerit kekurangan fasilitas. Untuk situasi saat ini saja jumlah pasien yang mati di Indonesia lebih banyak dibandingkan yang sembuh.

Bagaimana infrastuktur kesehatan kita siap dan mampu menampung lonjakan korban pasca mudik.

Sekjen MUI cukup sensitif dan berani menyatakan mereka yang mudik dari wilayah pandemik hukumnya haram. Bukan dalil agama yang akan ditekankan di sini. Namun sekjen MUI mencoba meminimalkan orang mudik menggunakan instrumen yang ia kuasai.

-000-

Tetaplah yang paling efektif melakukan intervensi mudik adalah pemerintah pusat. Hingga tulisan ini dibuat sikap Jokowi belum sekeras yang diharap.

Juru bicara menyatakan pemerintah membolehkan mudik dengan catatan. Lalu mensekneg meralat bahwa pemerintah menghimbau tidak perlu mudik. Yang tak mudik akan diberikan insentif ekonomi.

Tapi seberapa efektif himbauan itu? Padahal resiko mudik adalah Indonesia segera melompat menjadi lima besar negara paling terpapar Covid-19.

Sebelum telat, dan agar pemerintah pusat tidak disalahkan, Jokowi agaknya perlu mempertimbangkan dua hal. Pertama, melarang mudik, yang diikuti kontrol ketat pihak keamanan di semua jalur mudik.

Kedua, carikan solusi untuk mereka yang ingin pulang kampung karena kesulitan ekonomi untuk hidup di kota masa kini.

Jokowi sudah umumkan paket menyeluruh untuk Covid-19 dengan total 405 trilyun. Publik perlu diberi informasi rinci. Mereka yang tak bisa mudik, yang ekonominya merosot untuk kebutuhan dasar, bagaimana agar mereka mudah mendapatkan akses program itu.

Virus Corona di dunia semakin cepat menyebar karena momen hari raya imlek 25 Januari 2020. Di Indonesia, mudik dan lebaran mediumnya, bukan Imlek.

Ini memang situasi tak normal. Mudik biasanya begitu hangat dan menggembirakan. Kini mudik justru menakutkan. Namun Jokowi berada dalam posisi menentukan bagaimana mudik 2020 akhirnya dikenang. (*)

Anjing dan Kucing Tidak Tularkan Covid-19

Dirjen PKH drh I Ketut Diarmita
Keterangan foto: Dirjen PKH drh I Ketut Diarmita_

BintangEmpat.Com, Jakarta – Menyikapi adanya pemberitaan tentang satu ekor kucing di Belgia yang positif Covid-19, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) kembali menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada bukti yang menunjukkan anjing dan kucing dapat menularkan Covid-19 ke manusia.

Menurut Dirjen PKH, drh. I Ketut Diarmita, sebelumnya pernah dilaporkan juga ada dua ekor anjing di Hongkong yang positif Covid-19 ini. Berdasarkan laporan dari otoritas kesehatan hewan Hongkong ke Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE), seperti halnya kucing di Belgia, dinyatakan bahwa dua anjing tersebut tertular oleh pemilik yang positif Covid-19.

“WHO dan OIE menegaskan bahwa penularan Covid-19 terjadi dari manusia ke manusia, dan belum ada bukti yang menunjukkan hewan kesayangan dapat menyebarkan penyakit ini ke hewan lain maupun ke manusia” jelasnya di Jakarta, Selasa, 31/03/2020.

 

Menurut Ketut, anjing (Hongkong) dan kucing (Belgia) positif Covid-19 adalah kasus langka, kemungkinan penularannya dari manusia ke hewan peliharaan masih terus diselidiki.

“Penyebab Covid-19 adalah virus baru, para ilmuan berbagai disiplin ilmu masih terus mempelajari virus ini,” ucap dokter hewan senior itu.

Lebih lanjut, senada dengan pernyataan yang telah disampaikan sebelumnya (12/03/2020), Ketut berpesan agar pemilik anjing dan kucing tetap memelihara hewan kesayangannya secara bertanggung jawab dan tidak melakukan tindakan yang melanggar kesejahteraan hewan, seperti membuang atau menelantarkan hewan kesayangannya.

“Masyarakat diharapkan terus menjaga kesehatan hewan miliknya, dengan memastikan penyediaan pakan dan minum yang cukup, termasuk memastikan kesehatannya dengan berkonsultasi kepada dokter hewan,” tambahnya.

Ia juga berpesan agar masyarakat tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) selama berinteraksi dengan hewan kesayangan, misalnya mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun minimal 20 detik sebelum dan sesudah berinteraksi dengan hewan kesayangan, serta memastikan hewan, wadah pakan dan minuman, lantai dan perlengkapan bermainnya selalu dalam kondisi bersih.

“Namun, sebagai bentuk kehati-hatian, dihimbau bagi penderita atau suspek Covid-19 untuk membatasi kontak dengan hewan,” pinta Ketut.

Ia juga menyarankan bagi masyarakat yang dalam kondisi sakit, agar meminta anggota keluarga yang lain untuk memberi pakan dan menemani hewan kesayangan bermain. Namun, apabila terpaksa harus merawat hewan, agar menggunakan masker, serta memastikan tidak memberi makanan sisa, mencium dan memeluk hewan kesayangannya tersebut.

“Sekali lagi pastikan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun sebelum dan setelah kontak dengan mereka,” himbau Ketut.

Kemudian, ia memastikan bahwa Ditjen PKH akan terus memonitor perkembangan Covid-19 pada hewan melalui OIE dan terus menjalin komunikasi yang erat dengan otoritas kesehatan nasional dalam kerangka One Health.

“Apabila ada informasi terbaru, akan segera kami sampaikan kepada maayarakat,” pungkas Dirjen PKH Ketut. (PBI/Red).

Virus Corona Per 1 April Positif 1677 dan Meninggal 157

BintangEmpat.Com – Update pasien positif terinfeksi virus corona (Covid-19) di Indonesia, per Rabu (1/4/2020), mencapai 1.677 kasus. Dari jumlah itu, korban meninggal mencapai 157 jiwa, dan jumlah yang sembuh 103 orang.

“Kasus konfirmasi positif ada penambahan 149 orang, sehingga sekarang menjadi 1.677,” ujar Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto biasa disapa Yuri ini, dalam keterangan persnya, di gedung BNPB, Jakarta, Rabu (1/4/2020).

“Angka kematian dari kasus konfirmasi positif bertambah 21 sehingga totalnya menjadi 157 orang,” lanjut Yuri.

Selain itu, jumlah pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 103 orang. “Kasus sembuh bertambah 22 orang sehingga total menjadi 103 orang,” pungkas Yuri.

Guna menekan perluasan infeksi Covid-19 ini, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). (Red).

Soal Darurat Sipil, Pigai: Saya Tolak

Press Release

Natalius Pigai, Komisioner Komnas HAM 2012-2017, Aktivis Hak Asasi Manusia, menolak darurat sipil, masih ada cara lain yang bisa ditempuh negara untuk menghadapi ancaman Virus Corona:

1. Kita harus pahami bahwa virus Corona harus dihadapi bukan dengan cara perang konvensional perang melawan kuman. Ancamannya bukan militer dan nyata tetapi ancaman kuman yang tidak terlihat. Dua cara perang yang berbeda.

2. Negara harus menyiapkan sistem Layanan Kesehatan khusus pengibati virus Corona secara memadai sampai dipolosok.

3. Menyiapkan Tenaga Profeaional dan perawat secara masif.

4. Integrasikan layanan kesehatan tersebut dengan layanan kesehatan atau instalasi kesehatan militer.

5. Memberi peluang kepada universitas dan lembaga penelitian untuk mengembangkan teknologi dan obat anti kuman.

6. Negara menyiapkan anggaran yang cukup untuk menghadapi ancaman virus Corona.
Pemerintah menerapkan Darurat Sipil sama dgn Kudeta Negara pada kebebasan sipil (sipil liberties). Pemerintah akan makin otoritas dan beringas kepada rakyat, dan itu akan Menentang kehendak umum tentang Demokrasi, HAM dan Keadilan.

Saya tolak Darurat Sipil karena justru menyebabkan kematian tidak terkontrol pada Rakyat yang terancam dari kuman, ekonomi namun tidak berani berekspresi tentang kondisi orang-orang lemah di Indonesia. Apapun alasannya, kita tegas “MENOLAK DARURAT SIPIL DI INDONESIA!

(Natalius Pigai, Komisioner Komnas HAM 2012-2017, Aktivis Hak Asasi Manusia, 30 Maret 2020).

Sebelumnya, dilansir dari detik.com Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan saat ini pembatasan sosial skala besar (PSSB) terkait wabah virus corona COVID-19 perlu diterapkan. Maka kebijakan darurat sipil perlu dijalankan. Bagaimana konsekuensi serta pertimbangannya?

“Masalah darurat sipil, apa konsekuensinya, bagaimana aturannya dan pertimbangan? Jadi sudah dilakukan social distancing tadi. Aturan ini sedang dibahas, tentu pakar pakar di bidang hukum akan berada pada garis terdepan untuk bisa menghasilkan sebuah konsep yang mana kita bisa mengurangi risiko yang besar dan kita bisa meningkatkan kesadaran masyarakat,” ujar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo dalam konferensi pers, Senin (30/3/2020).

Doni mengatakan, penegakan hukum bukan tindakan terbaik mengenai darurat sipil. Untuk situasi ini, Doni berbicara perlunya disiplin dari masyarakat.

“Penegakan hukum bukanlah yang terbaik, tetapi apabila harus dilakukan, tentu memenuhi beberapa faktor. Sekali lagi dalam menghadapi hal ini bagaimana kesadaran kolektif, yang diperlukan sekarang adalah disiplin dan disiplin. Tanpa disiplin pribadi mungkin kita akan kewalahan. Sekali lagi peningkatan disiplin ini penting. Mungkin bisa diimbangi penegakan hukum bagi mereka yang tidak disiplin,” ujar Doni yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sebelumnya, dalam rapat terbatas terkait penanganan virus corona, Jokowi mengatakan kebijakan PSSB perlu didampingi kebijakan darurat sipil. Jokowi juga memerintahkan jajarannya untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar.

“Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, disiplin, dan lebih efektif lagi, sehingga tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil,” kata Jokowi.

Darurat Sipil Adalah Keadaan Bahaya

Darurat sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Perppu tersebut mencabut Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957. Perppu ini ditandatangani oleh Presiden Sukarno pada 16 Desember 1959.

Dalam Perppu tersebut dijelaskan ‘keadaan darurat sipil’ adalah keadaan bahaya yang ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang untuk seluruh atau sebagian wilayah negara. Berikut ini bunyi pasal dalam Perppu Nomor 23 Tahun 1953 ini.

Pasal 1

(1) Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila :

1. keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;

2. timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga;

3. hidup Negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup Negara.

Dalam Pasal 3 ditegaskan bahwa penguasa keadaan darurat sipil adalah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang selaku penguasa Darurat Sipil Pusat.

Dalam keadaan darurat sipil, presiden dibantu suatu badan yang terdiri atas:

1. Menteri Pertama;
2. Menteri Keamanan/Pertahanan;
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
4. Menteri Luar Negeri;
5. Kepala Staf Angkatan Darat;
6. Kepala Staf Angkatan Laut;
7. Kepala Staf Angkatan Udara;
8. Kepala Kepolisian Negara.

Polemik Lockdown Virus Corona

Habib Novel Bamukmin Bersama ketua umum lembaga dakwah FPI Hb Idrus Alhabsi
Foto: Novel Bamukmin (kiri) bersama ketua umum lembaga dakwah FPI Hb Idrus Alhabsi

Ditulis Oleh: Novel Bamukmin.

Saya melihat ketidak-becusan pemerintah pusat mengurus negara dalam menghadapi musibah apapun selalu ditimpahkan kepada Pemda, termasuk virus corona ini yang dibebaskan daerah mau lockdown atau tidak tergantung kemampuan daerah tersebut sehingga pemerintah pusat tidak menanggung dampak yang terjadi karena memang sudah tidak ada pernah tersiapkan dana untuk penanganan atau penanggulan musibah, karena mungkin dianggap tidak ada keuntungan, lain halnya untuk dana pemindahan ibu kota sudah siap dana kurang lebih 400 triliyun dan jelas jokowi pun tidak bisa berkutik oleh oknum menteri sakti yang mengurus segala urusan karena memang mega proyek ini bagi-bagi kue, sehingga tidak mau dana pembangunan IKN ini, tidak mau diutak-atik dengan adanya musibah, karena kesempatan ini mereka tidak mau lepas untuk masing-masing memperkaya diri ketimbang rakyat yang sudah terancam jiwanya dengan virus corona ini.

Untuk itu DPR segera panggil LBP, untuk meminta pertanggung jawabannya atas nasib nyawa anak bangsa yang ditukar oleh kepentingan pembangunan IKN.

Dan MPR juga segera siap bersidang mengambil langkah cepat untuk menggelar sidang munas luar biasa untuk mengimpectemen jokowi karena negara sudah diambang kebangkrutan dan kehancuran dengan mempertaruhkan nyawa anak bangsa.

Nah adapun karantina wilayah ini jelas menguntungkan dan penyelamatan anggaran pemerintah pusat karena sebenarnya untuk menggeser makna lockdown yang sebenarnya diganti dengan karantina wilayah.

Jika berhasil karantian wilayah maka jokowi lepas tangan dan tidak menanggung dana karantina wilayah alias lockdown gratisan. Padahal karantina wilayah yang hancur ekonomi rakyat. Berarti pemerintah bisa tidak perduli ekonomi rakyat. (Red).

Wakil Ketua DPRD Probolinggo Buka Suara Soal Corona

Keterangan Foto: Wakil Ketua Dprd Probolinggo, Fernananda Zulkarnain.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Kurang lebih 3 minggu lalu virus corona dinyatakan sebagai pandemi dunia, termasuk di negara kita tercinta ini. Masing-masing kepala daerah membuat kebijakan untuk melawan terjadinya penyebaran wabah tersebut. Gubernur DKI jakarta, termasuk salah satu kepala daerah pertama yang berani mengeluarkan kebijakan tersebut. Setelah beliau, diikutilah oleh kepala daerah lainnya.

Kota Probolinggo pun terkena dampak penyebaran virus Corona. Mulai dari minggu lalu, kebijakan-kebijakan dari pusat mulai dikerjakan oleh pemerintah kota Probolinggo yang dikomandoi oleh Bapak Walikota kita, seperti halnya meliburkan sekolah-sekolah, penyemprotan dis-infectant, membubarkan kerumunan masa, dan kebijakan serta himbauan lainnya.

Tapi sayangnya, menurut kaca mata saya, belum ada kebijakan terobosan pemimpin kita yang memang datang dari pemimpin kita dan untuk warga kita. Saya rasa, setiap daerah merasakan impact yang berbeda saat ini. Harus ada kebijakan lokal yang dibuat untuk mengurangi dampak korona di daerah masing-masing.

Saya setuju dengan kebijakan untuk “tinggal dirumah” / “stay at home” , atau apalah namanya itu; yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran virus tersebut.

Tapi kebijakan itu tidak bisa berdiri sendiri, terutama untuk masyarakat menengah kebawah. Terus bagaimana nasib mereka yang harus bekerja di pagi hari yang hasilnya untuk makan di malam hari nya? Bagaimana dengan pekerja-pekerja swasta yang tidak digaji bila harus tinggal dirumah? Bagaimana dengan pengusaha-pengusaha terutama UMKM yang harus menutup usahanya?

Nama istilah kebijakannya adalah social safety net (jejaring keamanan sosial). Ada jaminan kebutuhan dasar selama warga nya menjalani social / physical distancing dirumah masing-masing.

Dengan banyaknya pos-pos anggaran yang saat ini bisa lebih mudah di shift / geser karena situasi darurat, sebenarnya banyak yang bisa dilakukan Pemimpin kita kepada rakyatnya saat ini.

Kuncinya kembali kepada kemauan Pemimpin kita, karena dialah pemegang kebijakan. Saya yakin bahwa sahabat-sahabat saya di DPRD akan sepenuhnya setuju dan mendukung kalau itu memang untuk membantu masyarakat kota probolinggo, khususnya untuk warga yang betul2 terkena imbasnya.

Pada kesempatan ini juga, ijinkan saya untuk mengapresiasi institusi dan instansi terkait, seperti polresta, Kodim, lembaga-lembaga dan kelompok-kelompok masyarakat, para relawan serta semua dinas-dinas yang terkait, yang banyak membantu untuk memerangi dampak Corona ini.

Khususnya untuk para dokter dan para perawat, baik dimulai dari puskesmas sampai di RSUD, yang menjadi garda depan dalam memerangi wabah korona ini. Semoga keringat dan amal baik anda dibalas dengan pahala yang berlipat oleh Allah SWT.

Saya yakin ada kebaikan pada situasi ini, ayo kita berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah SWT serta membantu sesama dan menjadikan moment ini sebagai ladang ibadah untuk kita semua. “Badai pasti berlalu”, mari saling bergandeng tangan dan bersama kita lalui kesulitan ini…

وَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ditulis oleh : Wakil Ketua Dprd Probolinggo, Fernananda Zulkarnain.