Arsip Tag: Ahok

Mujahid 212 Tolak Ahok

Mujahid 212 Tolak Ahok Jabat Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara

BintangEmpat – Presiden Joko Widodo akan segera menunjuk kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara. Dasar hukum penunjukkan sang CEO adalah peraturan presiden (perpres) yang bakal ditandatangani dalam waktu dekat.

Pada Senin (2/3/2020), Jokowi sudah mengumumkan empat kandidat yang bakal menduduki kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara.

Baca Dugaan Pungutan Liar Di Samsat Jember

Mereka adalah Komisaris Utama PT Pertamina (persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok alias BTP, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Tumiyana, dan Bupati Banyuwangi Azwar Anas.

Diantara ke-empat kandidat yang paling disorot publik adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Seperti Koordinator Laporan Bela Islam (Korlabi) dan Mujahid 212 yang dengan keras menolak Ahok.

Menurut Ketua Korlabi, Damai Hari Lubis yang disampaikan oleh Sekretarisnya Novel Bamukmin, Mujahid 212 tetap menolak Ahok untuk menjabat CEO Ibu Kota Negara RI berdasarkan fakta hukum dan temuan hukum BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Korlabi mengatasnamakan Para Mujahid 212 menolak Ahok tidak atau bukanlah berdasarkan benci atau apalagi dendam, sebab Ahok telah menjalankan hukumannya oleh karena perbuatannya menistakan bagian dari Kitab Suci Ummat Muslim Al Quran Surah Al Maidah Ayat 51.

Baca Indonesia Dicoret Dari Negara Berkembang

“Korlabi menolak Ahok untuk diangkat atau ditetapkan oleh Presiden Jokowi disebabkan oleh karena Ahok tidak memenuhi beberapa unsur dari pada asas – asas umum pemerintahan yang baik selaku penyelenggara negara. Hal ini secara jelas dinyatakan secara konstitusi didalam kitab perundang-undangan RI sebagai hukum positif”, ujar Sekretaris Korlabi, Ust Novel Bamukmin.

Asas – Asas Umum sebagai persyaratan utama atau prinsip tersebut terdapat pada UU.RI. No. 28 Tahun 1999 Tentang Pejabat Penyelenggara Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dari kiri Damai Hari Lubis dan Novel Bamukmin
Dari kiri Damai Hari Lubis dan Novel Bamukmin.

 

“Korlabi selaku mengatasnamakan Para Mujahid 212 merasa Ahok sudah termasuk melanggar dari beberapa asas atau landasan hukum yang tercantum didalam hukum positif tersebut, adapun keseluruhan asas dimaksud
asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi atas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas”, jelas Novel.

“Maka beberapa asas tersebut faktanya telah dilanggar oleh Ahok diantaranya adalah asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan dan asas akuntabilitas”, imbuhnya.

Mujahid 212 Tolak Ahok

“Pelanggaran terhadap ke tiga asas dimaksud menurut Korlabi sudah cukup tergambar melalui pertama fakta vonis hukum yang telah dijalani Ahok, dan kedua terkait temuan sah audit oleh BPK tentang penyimpangan faktor pengelolaan dan atau penggunaan keuangan negara ( Pemerintahan Daerah DKI ) yang saat itu dirinya (Ahok) adalah Kepala Pemerintahan DKI atau Gubernur Ibukota Negara RI dan hingga saat ini BPK tidak pernah mencabut temuan hukumnya melalui hasil audit selaku lembaga negara negara”, pungkas Novel ketika dihubungi BintangEmpat.Com, di Jakarta, (11/3/2020).  (Red).

Mujahid 212 Tolak Ahok Jadi CEO IKN

Press release

MUJAHID 212 MENOLAK AHOK MENJADI PEMIMPIN IKN BARU

MUJAHID / PEJUANG 212 Menolak Kepindahan Ibu Kota Negara (IKN) RI, dari Jakarta Ke Kabupaten Penajam Paser Utara Dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur

 

Oleh karena selain anggaran biayanya akan spektakuler atau luar biasa dan diasumsikan akan kembali berhutang dengan meminjam kebutuhan pembangunan Ibu Kota melalui kreditor China Tiongkok.

Selain pinjaman kepada investor China Asing dan Aseng, biaya pasti sangat besar bagi Presiden untuk mendapatkan persetujuan dari DPR RI.

Maka Kami atas nama Mujahid 212, menghimbau kepada Presiden Jokowi sebelum menghadap ke DPR RI oleh karena dikhawatirkan banyaknya partai yang berafiliasi atau yang mendukung partai pendukung pemerintah/ presiden, dan biasanya sesuai data emperis, para legislator akan koor tanda setuju, bila dimintakan persetujuan terhadap apa yang diusulkan oleh pemerintah penguasa.

Maka Presiden Jokowi wajib dan patut minta atau mendengarkan sebelumnya saran dan masukan dari sejumlah Tokoh Nasional yang kredibel, yakni Para Tokoh Agama dan Tokoh Nasional, serta Tokoh – Tokoh Mantan TNI/ Abri, oleh karena menyangkut terkait tingkat kerawanan dari sisi politis dan strategi pertahanan Ibu Kota Negara RI, sehingga membutuhkan kajian yang serius serta mendalam, terutama seandainya mendapatkan serangan dari luar ( musuh negara ).

Selain itu dibutuhkan juga anggaran spektakuler lainnya, yaitu kewajiban untuk melakukan kajian ilmiah ( seminar ) untuk merevisi terhadap beberapa perundang-undangan yang berlaku, antara lain ;

(UU) nomor 29 tahun 2007 tentang pemerintah provinsi ibukota Jakarta sebagai ibu kota NKRI, UU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah ;

Khusus terkait kepala daerah, tentunya Plresiden tidak dapat serta merta memilih sekehendak hati atau suka – suka Jokowi saja, asas legalitas mesti ada, bukan sekedar kehendak suka – suka lalu kemudian legitimated ( pengakuan atas kebijakan yang dipaksakan ).

Bahwa oleh karena ada issue yang tersebar dari pemberitaan media, bahwa ada bakal semacam kebijakan presiden untuk memilih candidad CEO IKN, dan yang akan ditunjuk salah satu calon kuatnya adalah Ahok, maka
Kami butuh sampaikan statemen, bahwa apabila DPR RI sebagai wakil rakyat menyetujui kepindahan ibukota negara ini, dan sebagai calon Kepala Daerahnya adalah Ahok, maka Kami katakan dan nyatakan secara tegas, kami menolak keras Ahok , lantaran fakta-fakta pribadi Ahok merupakan seorang jati diri yang memiliki banyak masalah.

Ahok perlu kejelasan hukum atas masa lalunya selaku wagub dan gub . DKI periode sebelum Anis
( referensi laporan Ahok oleh Marwan Batubara ke KPK maupun statemen lewat media termasuk orasi – orasi ke publik ).

Oleh karena reputasi Ahok terpapar issue karakter dan trust. Tentunya trust ini urgent dan vital bila dihubungkan kelak dengan cost pengelolaan anggaran pembangunan seluruh pasilitas ibukota baru, kepentingan menyangkut pengadaan tanah dan gedung milik negara / keuangan negara

Sementara Ahok jelas pribadi yang rawan, karena faktor trust yang banyak melilit dirinya. Bahkan issue untrusting dimaksud adalah terkait dengan lembaga anti rasuah alias KPK bersumber dari bukti autentik, bukti yang dikeluarkan oleh lembaga negara ( BPK ) ;

Bahkan data tak terbantahkan salah satunya biografi Ahok, dirinya berstatus eks Napi, karena fakta hukum Ahok dolus menistakan Al Qur’an , Kitab Suci Ummat muslim, ummat mayoritas negeri ini, dengan modus ‘ menghina ‘ Surah Al Maidah ayat 51.

Sebagai penutup sebelum permasalahan issu korupsi Ahok terselesaikan secara transparan kepada publik, kami nyatakan Kami menolak Ahok tidak terbatas CEO IKN, melainkan juga termasuk minta agar Erick Thohir mencopot Ahok dari posisi Komisaris Pertamina!.

#Disampaikan oleh: Sekretaris Korlabi, Novel Bamumin, pada Diskusi Publik Indonesia Lawyer Forum, di hotel Sofyan, Tebet, Jakarta Selatan

#Ketua Korlabi: Damai Hari Lubis.

#Atas Nama Para Mujahid 212

Bandingkan Luasan Banjir Ahok Dan Anies

Haris
Haris Azhar

“Haris Azhar Bicara soal Luasan Banjir Ahok dan Anies”

Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar memiliki pendapat sendiri terkait banjir yang melanda sebagian besar wilayah DKI Jakarta pada Rabu (1/1/2020).

Amankan Tahun Baru Kapolres Jember Dikepung

Direktur Eksekutif Lokataru ini mengatakan bahwa sekarang bukan waktunya untuk menyalahkan suatu pihak.

Haris pun berpendapat bahwa tidak perlu lagi membandingkan kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Melihat luasan banjir, apakah sebanding dengan luasan kerja Ahok atau Anies selama ini. Ini ulah kita semua..bukan waktunya menyalahkan,” tulis Haris seperti dilansir Suara.com, dari akun Twitter pribadinya, Rabu (1/1/2020).

Menurut Haris, bencana banjir yang melanda DKI Jakarta seharusnya disikapi dengan kesadaran bersama dan membangun solidaritas.

Lihat YouTube Kami, 8 Orang Tewas tertimbun longsor banjir di Banten

“Ini waktu bangun solidaritas. Sadar bersama ke depan bahwa masalah lingkungan hidup ada cara kita hidup sehari-hari,” ujarnya.

Penanggulangan banjir adalah hal yang lebih penting diutamakan saat ini, menurut pria kelahiran Jakarta, 10 Juli 1975.

Ia pun mengajak orang-orang untuk mengawal setiap kebijakan yang mendukung penghijauan.
“Sekarang kita ambil peran dalam penanggulangan banjir, lusa, minggu depan dst jangan rebahan, harus kawal kebijakan yang pro penghijauan, urban plan, kebijakan untuk kawal kesiapsiagaan segala macam bencana, sebisa mungkin,” tutup Haris.

Pernyataan Haris yang disampaikan lewat cuitan di Twitter ini telah mendapatkan banyak respon dari warganet. Pantauan menurut Suara.com, dalam waktu enam jam sejak diunggah, cuitan tersebut telah mendapatkan lebih dari 2.700 retweet dan 4.300 like.

Jakarta Banjir Rizieq Evakuasi Warga

Untuk diketahui, kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur menjadi kawasan terparah di ibu kota yang dilanda banjir. Hingga Rabu (1/1/2020) sore, ketinggian air di kawasan tersebut sudah mencapai atap rumah.
Ketinggian air mencapai dua meter hanya dalam tempo 1,5 jam.

Bandingkan Luasan Banjir Ahok Dan Anies

Kekinian, sebanyak 20 unit perahu karet milik Basarnas DKI Jakarta diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi warga yang masih berada di rumahnya.

Dari pantauan di lokasi kejadian, tepatnya di wilayah RT02/RW04 Kelurahan Cipinang Melayu, air yang menggenang sudah menyerupai aliran sungai. (*).

[sg_popup id=”14448″ event=”onLoad”][/sg_popup]

Ahmad Dhani Bebas

Di Pengadilan Tinggi Jakarta, hakim mengurangi masa hukuman menjadi 1 tahun saja. Tapi Dhani belum puas dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. MA menolak kasasi Dhani pada Agustus 2019, memperkuat putusan PT Jakarta. Pencipta lagu ‘Kangen’ ini sempat protes karena ditahan saat tengah mengajukan banding.

Menurut dia, seseorang baru bisa ditahan setelah kasusnya sudah diputus sampai tingkat kasasi. “Seperti Buni Yani, setelah kasasi,” katanya di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (12/2/2019).

Catatan Akhir Tahun Polres Jember

Dhani bebas setelah hampir satu tahun menjalani hukuman. Pengacara Dhani, Hendarsam Marantoko, mengatakan kliennya bebas lebih cepat karena mendapatkan remisi hari kemerdekaan satu bulan. “Dhani Ahmad dibebaskan karena telah habis menjalani masa pidana… dan mendapatkan remisi umum susulan 2019 sebesar 1 bulan,” tambah Kabag Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Permasyarakatan Ade Kusmanto, dikutip dari Antara.

Apakah Dhani menyesal? Jika menyimak pernyataannya setelah bebas, jawabannya adalah tidak. Ia bahkan mengatakan masa-masa di penjara adalah “anugerah yang luar biasa” untuknya.

Sampaikan kepada pelapor, polisi, jaksa, dan hakim: saya mengucapkan terima kasih sekali karena telah membuat saya dipenjara,” kata Dhani di rumah besarnya di Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Belum Sepenuhnya Bebas, Dhani bebas untuk satu kasus, tapi tidak kasus lain. Ia harus menanggung hukuman untuk kasus ujaran kebencian yang kali ini dilakukan di Surabaya, Jawa Timur, pada hari yang sama setelah bebas.

Dhani dilaporkan oleh kelompok yang bernama Koalisi Bela NKRI, karena dianggap menyampaikan ujaran kebencian dalam vlog pada 26 Agustus 2018. Pada hari itu, sebelum deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya, Dhani terekam menyebut ‘idiot’ kepada orang-orang yang tidak setuju dengan gerakan ganti presiden.

Hakim lantas memvonis Dhani 1 tahun penjara. Sama seperti kasus pertama, dia mengajukan banding. Pengadilan Tinggi Jawa Timur lantas meringankan hukuman Dhani, menjadi hukuman pidana tiga bulan penjara dan percobaan selama 6 bulan.

Lantaran hukuman tak lebih dari satu tahun, Dhani tak perlu kembali ke balik jeruji besi, kecuali melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir. Kini Dhani bisa kembali berbaur dengan pengagum dan pendukungnya.

Mungkin dia akan menggelar konser, atau sekadar jalan-jalan bersama anak-anaknya. Satu hal yang jelas, dia tak akan berhenti berkecimpung dalam dunia politik, meskipun capres pilihannya saat itu, Prabowo Subianto, kini sudah menjadi bawahan Presiden Joko Widodo.

Oknum Polisi Hobi Selingkuhi Istri Orang Digerebek

Ahmad Dhani Bebas

Lebih spesifik, dia tetap akan mendukung Prabowo menjadi presiden. “Langkah ke depan saya adalah, saya tetap dalam dunia politik mendukung Bapak Prabowo menjadi presiden di masa depan,” kata Dhani. (*)

 

Gerakan 212 Ubah Pandangan Negatif Barat Tentang Dunia Islam   

Redaksi BintangEmpat.Com, Jakarta- Gerakan umat Islam di Indonesia yang terjadi beberapa tahun belakangan ini ikut membantu mengubah pandangan negatif atau stereotyping Barat terhadap dunia Islam.

BacaReuni 212 Doakan Rizieq Syihab, Anis Baswedan Dan Jokowi

Sebelumnya, Barat kerap memandang Islam sebagai sesuatu yang kelam, terbelakang dan bahkan bertentangan dengan demokrasi. Namun, masyoritas masyarakat Islam di Indonesia telah membuktikan bahwa demokrasi dan Islam bukan dua hal yang harus dipertentangkan, dan Islam jelas tidak berseberangan dengan demokrasi.

Begitu yang antara lain dipahami aktivis kemanusiaan dan mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, dari berbagai peristiwa yang melibatkan umat Islam di Indonesia beberapa tahun belakangan ini.

BacaSiswi Kelas 1 SD Dicabuli Guru Kasusnya Mandek

Ia merujuk peristiwa 411 yang terjadi 4 November 2016 yang digelar untuk menuntut penegakan hukum atas pernyataan Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap memprovokasi dan menistakan Islam, dan puncaknya gerakan 212 pada 2 Desember 2016.

Dua reuni yang terjadi setelah tahun 2016 itu, 212 di tahun 2017 dan 212 di tahun 2018 menurut dia juga memberikan sumbangan serupa.

BacaPejabat Dukung Reuni PA 212

“Gerakan 212 telah mengubah stereotype Barat tentang dunia Islam yang kelam,” ujar Natalius yang mendapatkan Democracy Award dari Kantor Berita Politik RMOL tahun 2017 lalu.

Dia meminta agar pemerintah dan pihak-pihak lain yang masih curiga tidak khawatir berlebihan atas rencana kegiatan Reuni 212 yang akan digelar Senin (2/12) di Silang Monas, Jakarta.

BacaPelapor Sukmawati Diperiksa Polisi

“Tuhan jaga, Bro,” tulis Natalius Pigai kepada Bintangempat.com via WhatsAppnya.

Sebelumnya, Natalius Pigai juga pernah mengatakan bahwa di Indonesia tidak ada Islam yang intoleran, juga tidak ada Islam yang radikal, serta tidak ada Islam teroris.

BacaFPI Beberkan Pencekalan Habib Rizieq

Yang ada, menurutnya, adalah cara pandang pemimpin yang intoleran dan radikal. Hal inilah yang membangkitkan reaksi perlawanan di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah umat Islam. *(Red).

Viral Ahok Jadi Dewan Pengawas KPK

 

 

Redaksi BintangEmpat.Com, Jakarta – Media sosial dihebohkan dengan beredar pesan pesan aplikasi WhatsApp yang memuat foto mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar,  dipilih sebagai Dewan Pengawas KPK.

Video Mantan Penasihat KPK

 

Foto itu disertai tulisan, “Selamat dan Sukses Kami Ucapkan atas Terpilihnya Basuki Tjahaja Purnama dan Antasari Azhar Sebagai Dewan Pengawas KPK. Musnahkan Kelompok Taliban di tubuh KPK Agar tidak dijadikan untuk kepentingan politik”.

Baca Novel Bamumin Dipanggil Polisi

Peneliti Indonesia Corruption Watch ( ICW) Kurnia Ramadhana menilai konten semacam itu merupakan informasi palsu atau hoaks.

Kurnia pun mengungkap sejumlah alasan kenapa informasi semacam itu patut disebut sebagai hoaks.

Baca Mahasiswa Tewas Enam Polisi Diperiksa Mabes Polri

“Banyak sekali hoaks yang beredar ya, di media sosial. Padahal UU KPK yang baru (hasil revisi) kan belum disahkan, dan belum bisa diterapkan,” kata Kurnia saat ditemui di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, Minggu (6/10/2019).

Hoaks Basuki Tjahaja Purnama dan Antasari sudah dipilih sebagai Dewan Pengawas KPK(NA (beredar di WhatsAppGroup)

Ketentuan Dewan Pengawas KPK memang baru dicantumkan setelah DPR dan pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Baca Puan Maharani Jadi Ketua DPR, Novel: Buat Saya Musibah

Pengesahan baru dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR pada 17 September 2019.

Saat ini, UU KPK hasil revisi baru saja dikembalikan Istana Kepresidenan ke DPR karena ada salah ketik.

Dengan demikian, informasi bahwa Ahok dan Antasari telah dipilih sebagai Dewan Pengawas KPK jelas hoaks.

“Maka dari itu harusnya tidak ada berita-berita yang mengatakan tentang adanya anggota dewan pengawas yang baru atau yang sudah dipilih,” ujar Kurnia.

Kurnia juga mempertanyakan muatan konten tersebut bahwa ada kelompok Taliban di KPK. Selama ini, Taliban dikenal sebagai kelompok berkuasa di Afghanistan yang memperlakukan ajaran radikal.

Baca Unjuk Rasa Mahasiswa Tolak Revisi UU Di DPRD Kalteng

“Pihak yang menuding isu Taliban dan lain-lain itu harusnya yang bersangkutan bisa menjelaskan Taliban seperti apa? Buktinya apa? Tudingan itu apakah ada pembuktian yang dilakukan?” kata Kurnia.

Ia menilai, isu-isu semacam itu dihembuskan pihak tertentu yang tidak suka dengan perkembangan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

Baca Demo RKUHP Dua Mahasiswa Akhirnya Meninggal Dunia

Kurnia juga memandang, isu itu tidak sehat karena menggeser perdebatan dari persoalan penyelamatan KPK yang lebih penting ke persoalan yang tidak substansial.

“Ini kan tidak baik ya untuk pencerdasan masyarakat. Kami berharap masyarakat selalu cek beberapa pemberitaan terkait tudingan kepada KPK. Banyak sekali media kredibel yang dijadikan rujukan untuk menilai apakah informasi narasi itu benar atau salah,” kata dia.

Baca Amin Rais Dan Habib Rizik Resmi Jadi Anggota Banser

“Jangan sampai terjebak pada narasi pihak tertentu yang memang tidak senang dengan KPK yang mengeluarkan pendapat yang tidak ada obyektivitasnya, hanya pendapat yang subyektif sehingga masyarakat justru dikaburkan pandangannya,” ujar Kurnia.

Ia meminta masyarakat tak terlibat dalam perdebatan isu yang tidak substansial dan validasinya diragukan. (*).

Baca Amien Rais: Kebijakan Jokowi Pro China, Oposisi Lebih Bermartabat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*(S: Indonesiakininews.com)

KGP : Firli Bahuri Wajib Bongkar Korupsi Transjakarta

Foto: Kgp

Redaksi BintangEmpat.Com, Hingga hari ini Front Pribumi mengherani mengapa hanya dua orang pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta yang dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung pada kasus pengadaan bus Transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) yang berkarat dan jadi bangkai di luar Jakarta.

Baca Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto Dipanggil Puspomal

“Pengadaan barang dan jasa di atas Rp 1 triliun pasti diketahui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau minimalis diketahui oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Mana mungkin proses tender sebesar itu tidak diketahui Jokowi dan Ahok?” Tanya Presiden Front Pribumi Ki Gendeng Pamungkas, Sabtu (28/9) di rumahnya, Bogor.

Baca KGP: “Cina Sengkek Taipan 9 Naga Diduga Bakar Hutan”

Korupsi yang ditangani KPK ini tidak menyentuh Jokowi yang kemudian menjadi Presiden tahun Oktober 2014, dan lengsernya Ahok tahun 2017 digantikan oleh Anies.

VIDEO Aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI

Apakah KPK yang sekarang akan dipimpin oleh Irjen Pol. Firli Bahuri akan membuka kasus korupsi moda angkutan Trans Jakarta? Itu semua tergantung desakan masyarakat.

Baca Mahasiswa Randi Tewas Terkena Tembakan Peluru Senpi

Menurut Ki Gendeng Pamungkas pengadaan bus Transjakarta dan BKTB masih meninggalkan misteri kelam. Program unggulan ibu kota Jakarta ini sekarang sudah ditiban oleh masuknya bus-bus berkualitas sekelas Volvo bukan bus – bus buatan Cina yang kualitas kurang bagus.

Baca Demo RKUHP Dua Mahasiswa Akhirnya Meninggal Dunia

“Saya lihat Jokowi-Ahok waktu itu membiarkan proses tender berjalan tidak normal, ini merupakan pembiaran perbuatan melanggar hukum. Bayangkan saja, pengadaan bus tergesa – gesa dengan jumlah bus yang sangat banyak. Bayangkan saja untuk tahun 2013-2014, Jokowi-Ahok ngorder hingga 1.000 unit dan BKTB 3.000 unit. Proses pengadaan bus yang mendesak terlihat tidak sempurna sehingga terjadi penyalahgunaan anggaran, ” jelas Ki Gendeng.

Baca Kapolri Copot Tiga Kapolda

Menurut catatan anggaran pengadaan bus itu 2 persen dari total Rp. 50,1 triliun APBD DKI 2013, atau sekitar Rp. 1 triliun lebih. Untuk itu KGP minta Kejagung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru nantinya menyidik lebih dalam kasus tersebut.

Baca Pungli Di Samsat Pacitan

“Untuk kasus korupsi yang nilainya lebih dari Rp 1 triliun tidak mungkin hanya dilakukan pejabat eselon III atau Eselon II. Jadi, agen tunggal pemegang merek (ATPM) dan makelar proyek ditengarai sebagai tim sukses Jokowi waktu 2014 juga harus diperiksa. Irjen Pol Firli Bahuri sanggup lakukan itu, ”  terang KGP.

“Masyarakat berharap Firli Bahuri Wajib Bongkar Korupsi Transjakarta,” pungkas KGP.

*Hans.

Maruf Amin Bakal Diganti Ahok

Mengungkap Penyiksaan Tahanan 22 Mei

BintangEmpat.Com, Jakarta – Isu miring terdengar di masyarakat tentang Wakil Presiden terpilih Maruf Amin bakal digantikan Ahok. Isu beredar luas digrup WhatsApp sejak beberapa hari ini (8/7/2019).

Baca: “Tak Usah Pajang Poto Presiden Di Sekolah”

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, mengatakan masih banyak masyarakat yang memercayai berita bohong (hoax) terkait cawapres Ma’ruf Amin yang bakal digantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Mahfud MD
Mahfud MD

“Ada yang bilang ke saya, Pemilu nih main-main. Nanti Pak Kiai Ma’ruf Amin tidak akan menjadi wakil presiden, mau diganti Ahok. Mereka percaya berita-berita seperti itu. Kalau kita kan nggak percaya,” ujarnya beberapa bulan lalu.

Ia menegaskan, isu tersebut omong kosong belaka. Sebab, seluruh peraturan Pemilu telah diatur dalam UU No 7 tahun 2017. Isinya antara lain capres dan cawapres dilarang mengundurkan diri.

Baca Juga:

Hoax, Kenali Sosok Audrey Yu

Kursi Yang Kalian Rebutkan Ada Darah Segar Harun Al Rasyid

“Secara teknis, 60 hari sebelum pemungutan suara dilarang ada pergantian, termasuk kalau berhalangan tetap, Pemilu jalan,” katanya.

Lobi Kursi Politik Mulai Parpol Sampai Ormas

“Kalau seumpamanya belum 60 hari, pergantian calon itu didenda dan dihukum pidana. Kalau mengundurkan diri diganti orang lain hukumannya 5 tahun dan denda Rp50 miliar,” jelasnya.

 

Selain itu, Ahok pun tidak memenuhi syarat untuk menjadi capres dan cawapres. Sebab ia pernah menjadi narapidana dengan kasus yang memiliki ancaman hukuman lima tahun penjara.

“Bahkan jika sudah jadi presiden dan wakil presiden pun tidak bisa (Ahok gantikan Ma’ruf Amin). ”

“Di dalam undang-undang MD3, pergantian presiden wakil presiden itu syaratnya sama untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Sama-sama tidak boleh kalau orang sudah pernah menjadi narapidana yang ancamannya lima tahun,” pungkasnya.

Polri Sebut Ada 8 Kelompok Perusuh

 

*Sumber Redaksi

Ahok Dikabarkan Akan Menikah

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahya Purnama(Ahox) dan Bripda Puput Nastiti Devi

Bintangempat.com, Jakarta – Bebas dari Rutan Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, setelah menjalani hukuman selama 1 tahun 8 bulan 15 hari atas kasus penodaan agama terkait pernyataan soal Surat Al-Maidah 51. Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahya Purnama yang akrab di panggil Ahok, di kabarkan akan menikah dengan Bripda Puput Nastiti Devi pada 15 Februari 2019.

Di lansir dari liputan6.com pada Kamis (24/01/2019), bahwa hal ini dibenarkan oleh keluarga Bripda Puput yang ada di Nganjuk, Jawa Timur.
Tante Bripda Puput, Sri Wilujeng menuturkan dirinya mendapatkan kabar bahwa Ahok sudah belajar agama Islam saat berada di dalam rumah tahanan (Rutan) Markas Korps (Mako) Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok.

“Kabarnya sudah belajar agama di LP sana, saya dengarnya gitu. Harapan kami dan seluruh keluarga ya kalau bisa nikah secara agama Islam,” tuturnya, di lansir dari liputan6.com, kamis (24/01/2019).

Sri Wilujeng juga mengatakan bahwa keluarga di Nganjuk mendukung keputusan dari Bripda Puput untuk menikah dengan Ahok.

“Puput akan melangsungkan pernikahannya di Jakarta, melalui KUA Jakarta, karena Puput sudah menjadi warga Jakarta,” katanya.

Dia mengatakan bahwa pada Bulan Desember 2018, orangtua Bripda Puput, Teguh Sriyono bersama istrinya datang ke Nganjuk.

“Orangtua Puput menemui kita semua dan menyampaikan info tentang rencana pernikahan Puput dengan Ahok yang akan dilakukan antara tanggal 14 hingga 15 Februari 2019,” ucapnya.

Dia menegaskan bahwa orangtua Bripda Puput juga sudah memberikan baju seragam resepsi pernikahan Puput dengan Ahok. “Baju seragamnya akan digunakan saat acara iring-iringan resepsi pernikahan Puput dengan Ahok pada 15 Februari 2019 di Jakarta,” Pungkasnya.(Den)