Arsip Tag: Bareskrim

Bareskrim Polri Segera Proses Denny Siregar

 

 

Pengaduan Masyarakat Aceh Terhadap Denny Siregar Segera Diproses Bareskrim Polri

BintangEmpat.Com, Jakarta – Senator DPD-RI asal Aceh, H. Fachrul Razi, MIP bersama juru bicara Partai Aceh, Muhammad Saleh, dan tokoh masyarakat Aceh di Jakarta, Fahmi Mada, resmi melaporkan penulis partisan Denny Siregar ke Mabes Polri. Laporan diterima oleh petugas di Bareskrim Polri, Senin, 22 Juli 2019.

“Laporan kita terhadap Denny Siregar telah diterima Bareskrim Polri. Kita sudah diberikan surat tanda bukti lapor,” jelas Fachrul Razi kepada para awak media seusai membuat laporan polisi.

Berita Terkait: Senator DPD RI Laporkan Denny Siregar Ke Mabes Polri

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, para tokoh dan masyarakat Aceh sangat keberatan terhadap hinaan melalui video oleh Denny Siregar yang disebarluaskan melalui jejaring sosial, aplikasi percakapan WhatsApp, dan chanel berbagi video Youtube.

“Kami masyarakat Aceh sangat keberatan atas ulah Denny yang melakukan penghinaan dan ujaran kebencian terhadap pemimpin, ulama, dan rakyat Aceh,” imbuh Fachrul.

BACA: Viral Hamza Hacker Asal Aljazair Tewas Ditiang Gantungan

Dalam waktu dekat akan ada pemanggilan terlapor Denny Siregar terkait pernyataannya dalam video yang telah terbukti menjurus kepada ujaran kebencian dan penghinaan terhadap rakyat Aceh.

Hal tersebut dapat memicu perpecahan dan kebencian terhadap rakyat Aceh, ulama dan Islam di Aceh.

Ditemui di Bareskrim Mabes Polri, H. Fachrul Razi yang juga Pimpinan Komite I DPD RI menyampaikan bahwa di negara hukum tidak ada yang kebal hukum.

BACA: Amien Rais Tuntut Jokowi Mundur

“Yaa selama ini kan Denny Siregar katanya kebal hukum, sampai-sampai 700 Pengacara saja yang coba menggugat tidak diterima oleh polisi. Kali ini kami coba buktikan,” tegas Fachrul Razi yang juga akan berkoordinasi dengan Kapolri dalam waktu dekat untuk mengawal kasus ini.

Fachrul Razi mengatakan bahwa Bareskrim Mabes Polri dan Divisi Siber Polri telah menganalisa dan menetapkan bahwa di video yang berdurasi 3 menit tersebut memang terdapat unsur ujaran kebencian dan penistaan kepada agama dengan merendahkan harkat dan martabat Aceh.

BACA JUGA: Doa Pendukung O2 Diterima Tuhan

“Dengan turunnya Surat Tanda Terima Laporan di Bareskrim Mabes Polri, setidaknya memberikan kabar baik bagi rakyat Aceh akan adanya kepastian hukum yang selama ini merasa gelisah karena video yang diunggah Cokro TV dengan Pengisi Acara Denny Siregar meresahkan masyarakat Aceh,” tambah Fachrul Razi.

Fachrul Razi, yang dikenal kritis dan aktif mengkritisi kebijakan pemerintah Aceh dan Parlemen di Aceh jika tidak berpihak pada rakyat Aceh ini, memberikan apresiasi bagi siapa saja yang mengkritik Aceh atau memberikan masukan. Namun tidak dengan menghina atau melecehkan Aceh.

BACA: Dapur Istana Rakyat

“Aceh adalah daerah khusus yang berada dalam bingkai NKRI, kita berat membangun integrasi politik di Aceh, namun jangan pernah menghina Aceh dan mencoba merusak kepercayaan antara Aceh dan Pusat dengan pernyataan yang merusak perdamaian dan melecehkan Islam di Aceh,” tutur Fachrul.

Denny Siregar diduga melakukan penghinaan dan melakukan penistaan agama sebagai mana terdapat dalam Pasal 156 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

BACA: Kakek 60 Tahun Cabuli Gadis 8 Tahun

“Hukum harus ditegakkan, tidak ada yang kebal hukum di negara Indonesia,” pungkas Fachrul Razi. (FRZ/Red)

Caleg PSI Laporkan Ustad Haikal Hassan

 

Ahmad Firdaws Mainuri, Caleg PSI DPR RI Dapil Jawa Timur XI, nomor urut 4.

Bintangempat.com, Jakarta – Para penggerak The People Power satu per satu dipanggil Polisi, setelah Ustad Bachtiar Nasir dan Egi Sudjana, kini giliran Ustad Haikal Hassan atau yang akrab disapa Babe.

Babe menyerahkan sepenuhnya kepada Polisi untuk menindaklanjuti laporan atas dirinya terkait dugaan menyebarkan berita hoax dan ujaran kebencian. Babe mengaku tak tahu-menahu materi pelaporan ke Bareskrim.

“Iya, nggak apa-apa, dilaporkan saja sesuai prosedur. Polisi profesional. Percayakan saja kepada Polisi dengan profesionalisme yang tinggi,” ujar Ustad Haikal, Kamis (9/5/2019).

 

SOROT: Pungutan Liar Di Samsat Jember

Babe melanjutkan, siapa pun yang melapor ke Polisi, maka Polisi wajib menerima laporan tersebut. Namun Polisi juga memiliki wewenang untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan tersebut.

“Siapa pun yang melaporkan, Polisi wajib menerima. Menindaklanjuti (laporan) atau tidak, itu kan tergantung dari segala macam alat bukti yang cukup atau tidak,” imbuhnya.

Babe juga mengaku belum mengetahui kapan dan di mana dirinya melakukan ujaran kebencian dan menyebarkan berita hoax.

 

 

“Saya nggak tahu, saya nggak tahu apa yang terjadi, kapan (peristiwanya) saya nggak tahu. Dan nggak ada tabayun lebih dulu. Mestinya bertanya kepada saya ‘apa, apa, apa’ tanya dulu, itu kan enak komunikasi, nggak begini. Sepertinya musuhan saja nggak ada habisnya. Capek deh begini. Beneran. Musuhan nggak ada habisnya ya Allah ya Rabi,” imbuhnya.

Menurut Babe, dirinya dilaporkan ke polisi oleh salah seorang kader parpol. Dia juga belum mendapat panggilan dari polisi.

“Mestinya tabayun, Achmad Firdauws Mainuri itu caleg PSI (yang melaporkan). Kita nggak ngerti maksudnya apa, nggak paham saya kenapa,” ujarnya.

Laporan atas Ustaz Haikal ke Bareskrim Polri diterima dan terdaftar di SPKT Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/0447/V/2019/BARESKRIM tertanggal 9 Mei 2019.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo membenarkan pihaknya menerima laporan itu.

“Ya betul. Laporan sudah diterima oleh Bareskrim,” kata Dedi, Kamis (9/5).

Dari dokumen surat tanda terima laporan (STTL) yang beredar, pelapor melaporkan Haikal Hassan dengan Pasal 28 ayat 2 UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan atas UU 11/2008 tentang ITE dan Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 1 UU Nomor 40/2008.

Haikal Hassan juga dilaporkan terkait Pasal 14 ayat 2 dan 1, Pasal 15, dan Pasal 2017 KUHP.

 

 

*Siwa.

Diambil dar berbagai sumber.

Grace Natalia Dan Immanuel Ebenezer Dilaporkan Ke Bareskrim

 

Baca Kapolri Peringatkan Kapolres

Poto (Kanan), Novel Bamukmin bersama Korlabi
Poto (Kanan), Novel Bamukmin bersama Korlabi di Bareskrim

Bintangempat.com, Jakarta – Dugaan adanya perbuatan delik atau tindak pidana oleh 2 orang oknum/ subjek hukum melalui media ( TV , Yutube,dan MOL. Dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri.

 

Menurut Damai Hari Lubis SH MH, Ketua KORLABI dan H Novel Bamu’min SH, Sekjen KORLABI, Sesuai bukti-bukti, Pernyataan lisan GRACE NATALIA (Ketum PSI) Perihal Melarang Poligami, Melanggar UU.RI No.  40/ 2008 Ttg. Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 16. Dan pernyataan IMMANUEL EBENEZER Perihal Kelompok 212 adalah Penghamba Uang, melanggar UU.RI No.  19/ 2016 Tentang Perubahan UU. NO. 11/ 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat ( 2 ).

Poto Immanuel Ebenezer diambil dari media sosial.

Dalam pernyataan Press Release Kadivhum PA 212 berbunyi bahwa Pengurus PA 212 dan salah seorang Anggota Korlabi atas nama golongan atau kelompok ummat muslim yang merasa keberatan dan ketersinggungan dikarenakan adanya pernyataan yang menistakan kepercayaan golongan ummat terhadap kitab sucinya atau  menghinakan dan atau kata – kata yang dikuti dengan fitnah sehingga menimbulkan rasa benci dari sebuah kelompok kepercayaan atau golongan  tertentu.

Poto diambil dari media sosial, Grace Natalia, Ketua Umum PSI,
Poto diambil dari media sosial, Grace Natalia, Ketua Umum PSI.

Ditempat yang sama, H Novel Bamukmin mengatakan, “Untuk itu kami akan melaporkan dan atau mendampingi pelaporan, di Bareskrim Mabes Polri terhadap, GRACE NATALIA ( Ketum PSI ), dan IMMANUEL EBENEZER dengan membawa barang- barang bukti terkait materi objek pelaporan perkara, sesuai uraian singkat tersebut”, jelas Novel, senin (4/2/2019).

 

“Demikian Pers Release ini kami buat, untuk diketahui teman-teman pers dan publik umumnya, serta untuk menjaga kesimpaang siaran informasi terkait pelaporan ini”, Pungkas Novel.

(Siwa).

Viral Rekaman Suara Surat Suara Tercoblos, Bareskrim Akan Panggil Andi Arief

.

BingEmpat.com, Jakarta. Viral Kabar soal adanya tujuh kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, berisi surat suara yang sudah dicoblos menghebohkan masyarakat sejak Rabu (2/1/2019). Kabarnya seluruh surat suara itu sudah tercoblos pada kolom capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Semua bermula dari beredarnya pesan suara seorang pria—yang belum diketahui siapa—di aplikasi WhatsApp, Rabu siang.

Rekaman tersebut menyebut, “sekarang ada tujuh kontainer di Tanjung Priok… Sudah turun [pelabuhan]. Dibuka satu, isinya kartu suara yang dicoblos nomor 1 [Jokowi-Ma’ruf]… Itu kemungkinan dari Cina. Total katanya… 70 juta surat suara. Tolong sampaikan ke akses, ke pak Darma kek atau ke (tak jelas terdengar) pusat. Ini tak kirimkan nomor telepon orangku yang di sana untuk membimbing ke kontainer itu, ya. Atau syukur ada akses ke pak Djoko Santoso [Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo- Sandiaga], pasti marah kalau beliau yang langsung cek ke sana.”

Dari pesan suara inilah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief mentwit di akun Twitternya, @AndiArief__. Kabar ini semakin ramai dibicarakan, mengingat Andi memang salah satu politikus yang getol bicara di sosial media. Pengikut dia pun lumayan banyak, hampir 100 ribu akun.

Andi Arief meminta informasi itu segera dicek kebenarannya.

“Mohon dicek, kabarnya ada tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos di Tanjung Priok. Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya. Karena ini kabar sudah beredar,” kata Andi, Rabu (2/1/2018), pukul 20.05 WIB.

Tapi twitan itu tak bertahan lama. Andi Arief mengaku twitannya “terhapus”—tanpa menjelaskan bagaimana twit bisa terhapus tanpa dia ketahui. Beberapa warganet menanyakan alasan penghapusan tersebut. Ia tak menjawab tegas.

Merespons kabar ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Badan Pengawas Pemilu bergerak cepat ke lokasi, Rabu (2/1/2019) malam, lebih tepatnya ke Kantor Bea Cukai Pelabuhan Tanjung Priok.

Hasilnya, KPU tak menemukan apa pun. Tak ada kontainer berisi surat suara, apalagi yang sudah tercoblos di kolom petahana. Dengan kata lain: hoaks belaka.

“Hari ini kami memastikan, berdasarkan keterangan yang didapat oleh pihak Bea Cukai, tidak ada kebenaran tentang berita 7 kontainer tersebut, itu tidak benar,” ujar Ketua KPU Arief Budiman, Rabu (2/1/2019) malam. “Dan tidak ada juga kabar bahwa ada TNI AL yang menemukan itu, dan tidak benar bahwa KPU dikatakan telah menyita satu kontainer tersebut. Jadi semua berita itu bohong.”

Saking kesalnya, Arief Budiman meminta polisi segera menangkap pelaku pembuat dan penyebar berita bohong tersebut.

“Jadi orang-orang jahat yang mengganggu pemilu kita, yang mendelegitimasi penyelenggaraan pemilu itu, harus ditangkap. Kami akan lawan,” tegas Arief Budiman. “Jadi kami sangat berharap pelakunya segera ditangkap,” tambahnya.

Kata Arief Budiman, KPU telah melaporkan akun-akun di media sosial yang dianggap jadi penyebar hoaks ini ke kepolisian. Namun, Arief Budiman tak mau bilang apakah akun Andi Arief termasuk salah satu yang dilaporkan.

Arief Budiman hanya berharap kepada kepolisian untuk menangkap siapa pun penyebar informasi hoaks ini.

“Nanti kami lihat. Pokoknya siapa yang menyebarkan berita ini, dia harus ditangkap,” tegas Arief Budiman.

Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, mengatakan hingga saat ini belum ada surat suara untuk Pemilu 2019 yang dicetak. Fakta ini yang membuatnya percaya diri untuk membantah tudingan Andi Arief.

“Tidak ada. Surat suara itu belum dicetak. Jadi dari mana surat suaranya?” ujar Pramono di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/1/2018).

 

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani mengatakan, pihaknya bakal memproses hukum kabar bohong tujuh kontainer surat suara tercoblos. Adapun kabar itu menjadi ramai karena dicuitkan oleh Wasekjen Demokrat Andi Arief melalui akun Twitter pribadinya.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani mengatakan, pihaknya bakal memproses hukum kabar bohong tujuh kontainer surat suara tercoblos. Adapun kabar itu menjadi ramai karena dicuitkan oleh Wasekjen Demokrat Andi Arief melalui akun Twitter pribadinya.

“TKN akan mempertimbangkan untuk membawa kasus penyebaran hoaks yang diduga dilakukan oleh Andi Arief ini ke ranah hukum,” ujar Arsul kepada wartawan, Kamis (3/12).

Sekretaris Jenderal PPP itu membuka ruang maaf bagi Andi jika mau mengakui telah menyebarkan kabar bohong. “Kecuali yang bersangkutan secara terbuka meminta maaf dan mengakui perbuatan menyebarkan hoaks tersebut,” lanjutnya.

Arsul menilai, hoaks demikian tidak hanya fitnah terhadap kubu pasangan calon nomor urut 01. Tapi telah bikin masyarakat resah.

 

Kabareskrim Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto memastikan semua pihak terkait kasus 7 kontainer surat suara tercoblos akan dipanggil kepolisian.

Pernyataan itu disampaikan ketika awak media bertanya apakah kepolisian akan memanggil politikus partai Demokrat Andi Arief.

“Semua pihak yang berkaitan dengan beredarnya isu pasti akan dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, siapapun dia,” ujar Arief di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (3/1/2019).

Selain itu, ia juga mengatakan pihaknya masih terus melakukan investigasi sejak Rabu (2/1/2019) malam dan mengidentifikasi rekaman yang beredar.

 

Arief pun meminta semua pihak termasuk awak media untuk melaporkan apabila mengetahui siapa yang berada dalam rekaman tersebut.

“Dari tadi malam sudah investigasi, saya juga dapat info dari teman-teman media juga. Masih diidentifikasi, kalau teman-teman tahu itu siapa, lapor kepada saya, segera saya dalami,” tegasnya.

Selain itu, mantan As SDM Kapolri itu memastikan Polri tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum dan mengedepankan profesionalitas.

Sejumlah nama yang beredar dalam rekaman, kata dia, bila memang terbukti memiliki keterkaitan tentu akan dipanggil dan dimintai keterangan.

“Ya akan dipanggil, identifikasi semua. Proses hukum juga akan tetap berjalan sebagaimana mekanisme yang ada. Pasti semua yang ingin melakukan kekacauan akan kita selesaikan. Siapapun yang berkaitan dengan masalah ini akan kita mintai keterangan. Siapapun ya siapa saja,” ujar jenderal bintang tiga itu.

“Ada di UU ITE Pasal 27 yang diterapkan, kemudian cara melakukannya, kita lihat juga di UU Pemilu, nanti kita terapkan pasal yang tepat sehingga tidak lepas dari jeratan hukum,” imbuh dia. (HS).