Arsip Tag: bawaslu

KPK Buru Harun Masiku

Janji Firli Tempuh Berbagai Cara Kejar Harun Masiku di Luar Negeri

Duh… Nenek 65 Tahun Diperkosa Malah Masuk Penjara

Jakarta – Harun Masiku, tersangka kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, telah berada di luar negeri dua hari sebelum KPK menggelar KPK. Ketua KPK Firli Bahuri berjanji akan menempuh berbagai cara untuk mengejar Harun Masiku yang terdeteksi ada di Singapura.

Baca : Demo Pro Dan Kontra Anies Baswedan

“Yang pasti selaku penyidik, selaku petugas pemberantasan tindak pidana korupsi dari KPK, kita tidak akan pernah berhenti mencari seseorang tersangka. Karena sebenarnya tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana,” kata Firli usai bertemu pimpinan MPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Baca : Prabowo Kerja Sama Kontra Terorisme Hingga Intel Di Prancis

Firli mengatakan KPK sudah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Polri untuk mengejar politikus PDIP tersebut. Dia yakin pada pengalaman dan jaringan Polri bisa membantu KPK.

Baca : Presiden Jokowi Berterima Kasih Atas Hadiah Masjid dari Putra Mahkota Abu Dhabi

“Untuk itu kita tetap melakukan pengejaran, dan kita juga sudah mengirimkan surat ke Kumham, kita berkoordinasi dengan Polri karena Polri memiliki jaringan yang cukup luas, baik itu menggunakan jalur-jalur senior license officer yang ada di luar negeri,” terang Firli.

Sorot : Kasus Korupsi Asabri Rp 10 T Jadi Perhatian Prabowo

“Dan kita minta bantuan kepada Polri karena beberapa waktu pengalaman, kita tahu persis ada beberapa yang keluar negeri pun itu kita 8minta bantuan kepada Polri,” imbuhnya.

Optimisme juga disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Ghufron yakin keberadaan Harun akan diketahui.

Baca : Kapal China Masih Berdatangan Pasca Kunjungan Jokowi Ke Natuna Istana Nilai Wajar

Menurutnya, mencari keberadaan pelaku korupsi tidak sulit. Selain dengan Polri, KPK juga akan bekerja sama dengan Interpol National Central Bureau (NCB) untuk memburu Harun Masiku.

“Saya kira untuk penjahat koruptor tidak akan sulit ditemukan,” ucap Ghufron saat dihubungi, Senin (13/1).

Ada Apa KPU di KPK?

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Harun keluar negeri pada Senin (6/1) atau dua hari sebelum KPK menggelar OTT.

Harun tercatat terbang menuju Singapura. KPK sudah meminta Harun untuk menyerahkan diri. Seruan serupa dikeluarkan PDIP, partai Harun bernaung.

Anggota TNI Bacok Polisi Rekonstruksi Diwarnai Demo

Harun secara resmi ditetapkan KPK sebagai tersangka pada Kamis (9/1/2020). Harun diduga memberi suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diberikan kepada Wahyu agar membantu proses penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dari PDIP yang meninggal dunia, yaitu Nazarudin Kiemas.

Baca : Soal Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan adalah Keturunan PKI

KPK Buru Harun Masiku

Selain Wahyu, ada tiga tersangka lain yang ditetapkan, yaitu Agustiani Tio Fridelina, yang diketahui sebagai mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), berperan menjadi orang kepercayaan Wahyu. Sedangkan Saeful, yang hanya disebut KPK sebagai swasta, dijerat sebagai pemberi suap bersama-sama dengan Harun Masiku. (*)

Nenek 80 Tahun Hidup Sebatangkara Di Rongsokan

(Detiknews)

MA Tolak Kasasi Kedua Prabowo

Pidato Prabowo

BintangEmpat.Com, Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menolak kembali kasasi pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno soal dugaan kecurangan Pilpres 2019 yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). MA menilai objek permohonan kedua Prabowo-Sandi tidak tepat.

“Mahkamah Agung (MA) hari ini, Senin, 15 Juli 2019, telah memutus permohonan pasangan capres dan cawapres H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahuddin Uno sebagai pemohon, Bawaslu dan KPU sebagai termohon, dengan menyatakan permohonan pemohon tidak diterima dan membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah),” ujar jubir MA Hakim Agung Andi Samsan Nganro dikutip dari detikcom, Senin (15/7/2019).

Baca Putra Ketua Mahkamah Tewas Kecelakaan

Majelis hakim dipimpin Hakim Agung Supandi sebagai ketua majelis. Adapun pertimbangan majelis menolak permohonan kasasi kedua Prabowo-Sandi antara lain terhadap objek permohonan II tidak tepat untuk dipersoalkan melalui sengketa pelanggaran administrasi Pemilihan Umum (PAP).

Baca juga Profil 9 Hakim Mahkamah Konstitusi Sengketa Pilpres 2019

“Ini karena objek PAP berupa pembatalan penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 ayat (4) dan (5) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 1 angka 13 Perma Nomor 4 Tahun 2017, akan tetapi incasu keputusan dimaksud tidak pernah ada,” jelasnya.

Baca Prabowo-Sandi Ajukan Kasasi Ke MK, Ini Tanggapan Yusril

“Sedangkan terhadap objek permohonan I telah diputus oleh MA melalui putusan Nomor 1 P/PAP/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang menyatakan permohonan pemohon ini tidak diterima, sehingga terhadap objek permohonan ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

Dengan demikian, MA tidak berwenang mengadili objek sengketa a quo, oleh karena itu, permohonan pemohon harus dinyatakan tidak diterima,” lanjutnya.

Baca Permohonan PHPU Ditolak, Jokowi-MA Dinyatakan Sebagai Paslon Presiden Dan Wapres Terpilih

Sebelumnya, Prabowo menggugat kembali soal dugaan kecurangan Pilpres yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) ditingkat kasasi. Gugatan pertama Prabowo juga sudah tidak diterima MA.

Sorot Amien Rais Bacakan Surat Dari Prabowo

Sebagaimana diketahui, Prabowo Subianto meminta MA menganulir keputusan Bawaslu. Dalam Keputusan Bawaslu Nomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019, Bawaslu menyatakan laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu terstruktur, sistematis, dan masif tidak dapat diterima.Pada 26 Juni 2019, gugatan itu dinyatakan tidak diterima dengan alasan yang mengajukan gugatan bukanlah Prabowo Subianto, melainkan Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso, sehingga tidak memiliki legal standing.

Sorot Penulis Buku ‘Jokowi Under Cover’ Bebas

Selain itu, yang digugat seharusnya KPU, bukan Bawaslu. Dalam pokok perkara, MA menyatakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4/2017, objek permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum adalah keputusan KPU. Jadi objek gugatan keputusan Bawaslu tidak memenuhi kualifikasi objek sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

 

*Redaksi.

Bawaslu Bingung 16 Ribu Surat Suara Dimusnahkan KPU Palembang

 

Lima Komisioner KPU Disidang

BintangEmpat.Com , Sumatera Selatan – Lima komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Palembang menjalani sidang perdana kasus tindak pidana pemilu di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang, Sumatera Selatan, Jumat, 5 Juli 2019.

Dalam sidang ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang dari tim Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) membacakan dakwaan terhadap kelima terdakwa.

Kelimanya didakwa telah melakukan pelanggaran karena menghilangkan hak suara sebagian masyarakat dengan tidak melaksanakan pemungutan suara lanjutan (PSL) di 70 tempat pemungutan suara di Palembang.

Sidang Lanjutan

Sidang lima komisioner KPU Palembang atas dugaan melakukan tindak pidana pemilu dengan dakwaan menghilangkan hak suara masyarakat, kembali digelar di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang, Sumatera Selatan ( Sumsel), Senin (8/7/2019).

SOROT” Kursi Yang Kalian Rebutkan Ada Darah Segar Harun Al Rasyid

Dalam sidang kedua ini, jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan 32 saksi, dimana tiga diantaranya adalah komisioner Bawaslu Palembang.
Fakta baru terungkap dalam sidang, dimana pihak Bawaslu bingung dengan tindakan dariKPU Palembang yang melakukan pemusnahan 16.525 lembar surat suara pada 16 April 2019 malam.
Surat suara yang dimusnahkan itu terdiri dari 1.094 surat suara presiden dan wakil presiden, 900 lembar surat suara DPR RI, 3.500 lembar surat suara DPD RI, 4.316 surat suara DPRD Provinsi Sumsel, 6.715 surat suara, DPRD kota Palembang, dan 2.113 surat suara yang dinyatakan di kantor KPU.
Komisioner Bawaslu Palembang Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga dan Humas Dadang Aprianto menjelaskan, dalam berita acara pada 2 Maret antara pihak percetakan selaku pihak pertama, telah menyerahkan sebanyak 1.148.609 lembar surat suara presiden dan wakil presiden kepada KPU Palembang.

Jumlah itu sudah termasuk 2 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Palembang  yaitu sebanyak 1.126.087.

BACA: Maruf Amin Bakal Diganti Ahok
“KPU mengundang kami untuk memusnahkan surat suara yang dinyatakan rusak dan sisa itu, pada malam sebelum pencoblosan. Dasar mereka memsusnahkan surat suara itu menyatakan cukup untuk DPT,” ujar Dadang, Senin.Namun, saat hari pencoblosan 17 April, ternyata terdapat banyak kekurangan surat suara di Kecamatan Ilir Timur II.

Dalam laporan panwascam yang diterima oleh Bawaslu Palembang, terdapat 6.990 surat suara pilpres yang kurang, dan untuk legislatif sebanyak 220 surat suara.

Ketua Bawaslu Palembang M Taufik bersama para komisioner lainnya akhirnya mengadakan rapat sehingga mengeluarkan rekomendasi untuk menyelenggarakan pemungutan suara lanjutan (PSL) untuk 70 TPS Kecamatan Ilir Timur II, karena ada 7.210 hak pilih masyarakat yang belum tersalurkan.

“Semestinya pada pencoblosan 17 April, KPU menyampaikan apa kendalanya bisa kurang (surat suara), sehingga kami tahu alasannya. Dari 70 TPS, hanya 13 TPS yang dilaksanakan PSL,” kata Taufik.

Untuk diketahui, kasus ini bermula saat Bawaslu Palembang melaporkan dugaan pidana pemilu yang dilakukan oleh KPU Palembang lantaran diduga telah menghilangkan hak pilih masyarakat ketika pemilu berlangsung.
Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, penyidik Gakkumdu akhirnya menyatakan berkas tersebut lengkap dan kasusnya disidangkan.

 

*Sumber Redaksi

 

Lima Komisioner KPU Didakwa Hilangkan Tujuh Ribu Hak Suara

Video Lima Komisioner KPU Didakwa Hilangkan Tujuh Rihu Hak Suara

BintangEmpat.Com, Sumatera Selatan – Sebelumnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, menjatuhkan hukuman kepada 14 orang terdakwa pelaku pencoblosan massal di TPS dua di Desa Sifaoroasi Uluhou, Kecamatan Bawalato, Kabupaten Nias, Sumatera Utara, (2/7/2019). Lihat beritanya dengan klik disini Klik

Sekarang giliran Lima komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Palembang menjalani sidang perdana kasus tindak pidana pemilu di Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang, Sumatera Selatan, Jumat, 5 Juli 2019.

Dalam sidang ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang dari tim Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) membacakan dakwaan terhadap kelima terdakwa.

Video Pengakuan Tahanan Yang Disiksa 22 Mei

Sidang perdana ini dihadiri lima komisioner KPU Palembang, yakni Eftiyani (Ketua), dan empat komisioner lainnya, Syafarudin Adam, Abdul Malik, Yetty Oktarina dan Alex Barzili.

Kelimanya didakwa telah melakukan pelanggaran karena menghilangkan hak suara sebagian masyarakat dengan tidak melaksanakan pemungutan suara lanjutan (PSL) di 70 tempat pemungutan suara di Palembang.

Dalam sidang yang diketuai Erma dan Hakim Anggota Sobur Susatyo dan Mulyadi itu, tim JPU Kejaksaan Negeri membacakan dakwaan dengan kelima terdakwa dinilai telah melanggar Pasal 554 dan 510 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP.

Video Mengungkap kerusuhan Aksi 22 Mei

Ursula Dewi, salah satu JPU, mengatakan, “Dari hasil penghitungan setidaknya terdapat kekurangan 7.210 surat suara di 70 TPS. Ke-70 TPS tersebut tersebar di lima kelurahan di Kecamatan Ilir Timur II Palembang,” katanya.

Kelima kelurahan yang kekurangan surat suara, antara lain Kelurahan Satu Ilir, Dua Ilir, Lima Ilir, Lawang Kidul, dan Sungai Buah. Secara rinci terdapat satu TPS di Kelurahan Satu Ilir yang kekurangan 59 surat suara, di kelurahan Dua Ilir kekurangan 2.847 surat suara di 28 TPS.

Selanjutnya kekurangan sebanyak 99 surat suara di satu TPS di Kelurahan Lima Ilir. Kekurangan surat suara juga terjadi di Kelurahan Lawang Kidul sebanyak 8 TPS dengan kekurangan sebanyak 937 surat suara. Dan kekurangan 3.268 surat suara di 32 TPS di Kelurahan Sungai Buah.

JPU menilai, banyaknya kekurangan surat suara menunjukkan terdakwa tidak melakukan tugasnya dengan benar dengan memastikan surat suara sudah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebelum dikirim ke TPS.

Terhadap temuan tersebut, kelima komisioner KPU melakukan verifikasi dan identifikasi lapangan serta memanggil semua saksi dari Panitia Pemungatan Suara dan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk menghadiri rapat pleno guna menetapkan TPS mana saja yang perlu mengadakan PSL.

Baca Juga:

Nama HRS Disebut Dalam Rekonsiliasi, PA 212 Bersuara

Moeldoko Sebut Rekonsiliasi Bukan Prioritas

Dari hasil verifikasi di lapangan, sebanyak 70 TPS yang diusulkan untuk dilakukan PSL, hanya ada 13 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dinyatakan memenuhi syarat dan menyatakan mampu untuk melakukan PSL.

Penasihat hukum kelima terdakwa, Rusli Bastari, mengatakan atas dakwaan JPU, pihaknya akan melakukan eksepsi atau keberatan kepada majelis hakim. Ada beberapa poin yang menjadi bahan keberatan, di antaranya gugatan yang kurang cermat, pelaporan yang sudah kedaluarsa, dan lain-lain. Akan ada lima saksi yang dihadirkan, tiga di antaranya merupakan saksi ahli.

Sejumlah barang bukti dokumen juga telah disiapkan untuk membantah dakwaan dari JPU. “Barang bukti itu berupa dokumen yang nantinya meringankan terdakwa,” katanya.
Tahapan-tahapan sidang akan dipercepat dan digelar secara maraton karena putusan hakim paling lambat harus disampaikan tujuh hari kerja atau Jumat pekan depan.

Video Jokowi Bakal Terpilih Kembali

“Untuk itu, setiap orang yang berkepentingan di dalam persidangan ini harus bermufakat agar sidang dapat diselesaikan tepat waktu,” kata Kepala Bagian Humas Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, Hotnar Simarmata.

 

 

*Sumber Redaksi

 

 

 

Polri Sebut Delapan Kelompok Bermain Di Kerusuhan 21-22 Mei

 

Video 8 Kelompok Bermain Dikerusuhan 22 Mei

Redaksi, Jakarta – Polisi mengklaim sudah memprediksi pecahnya kerusuhan 21-22 Mei 2019 didepan gedung Bawaslu dan wilayah sekitar Jakarta.

“Polisi sudah prediksi itu by design,” kata Kabiropenmas Divisi Humas Polri Dedi Prasetyo saat jumpa pers di kantornya, Jumat (5/7).

Baca : Tragedi 22 Mei MER-C Kecam Pemerintah Dan Aparat

Dedi melanjutkan, “Ada delapan, kelompok itu masih akan terus didalami oleh penyidik,” kata Dedi.

Lanjut Dedi, “Hasil komunikasi dengan koordinator lapangan, masih sangat baik. Tapi di segmen kedua, kelompok perusuh sudah menyiapkan diri ” .

Dedi menerangkan, “Ada kelompok-kelompok yang akan memanfaatkan momentum demo 21-22 Mei dengan trigger-nya menciptakan martir,” kata Dedi.

SOROT : Siswa SMP Tewas Dengan Luka Tembak

Tak hanya itu, Dedi juga mengungkapkan Polri sudah memprediksi akan ada aksi terorisme dalam aksi mengawas pemilu 2019 itu. Polisi pun menangkap terduga teroris di Lampung, kelompok Jamaah Ansarut Daulah (JAD) Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Bekasi.

“Kelompok tersebut sudah menyatakan akan melakukan serangan pada 21-22 ketika ada massa melakukan unjuk rasa di depan Bawaslu,” kata Dedi.

Video Aksi Brutal 22 Mei

 

*Red

Polri Tanggapi Amnesty Dugaan Pelanggaran HAM Oknum Brimob

VIDEO SYUHADA GUGUR 22 MEI

 

BINTANGEMPAT.COM, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia memberi tanggapan temuan Amnesty Internasional Indonesia (ATI) terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh oknum personel Brigade Mobile (Brimob).

BACA : MER-C Sorot Ratusan KPPS Tewas, KPU Terancam Digugat

Amnesty International menduga personel Brimob melakukan penangkapan dan penyiksaan demonstran, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi kericuhan, salah satunya Kampung Bali, Jakarta Pusat pada 21-23 Mei 2019.

BACA : Tragedi 22 Mei MER-C Kecam Pemerintah Dan Aparat
“ ‘Monggo’ (silakan) temuan tersebut diserahkan ke tim investigasi gabungan untuk didalami oleh tim,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Sebelumnya, Peneliti Amnesty International Indonesia, Papang Hidayat mengatakan setelah video belasan personel Brimob melakukan penyiksaan di Kampung Bali pada 23 Mei 2019 viral, pihaknya turun ke lapangan untuk melakukan investigasi.

BACA : Hasil Autopsi Harun Tewas Karena Peluru
Amnesty mengindetifikasi ada lima, atau sedikitnya empat korban kekerasan di Kampung Bali pada saat bersamaan pukul 05.30 WIB ketika personel Brimob yang memaksa petugas parkir untuk membuka pintu masuk dan menuju lahan parkir.

Menurut Papang, para saksi menuturkan terdapat banyak orang melakukan pelemparan batu dari dalam dalam lahan parkir itu.

SOROT : Siswa SMP Tewas Dengan Luka Tembak
Namun, para personel tidak hanya melakukan penyiksaan terhadap pelaku pelempar batu, melainkan warga sekitar yang sedang keluar rumah. Para korban disebutnya mengalami lebam serta luka di kepala.

Pihaknya pun telah melakukan verifikasi metadata dan keaslian video yang didapat dan mewawancarai sejumlah saksi.

BACA : AMP-TKP 2019 Sorot Misteri Kematian Petugas Pemilu

Selain video dugaan penyiksaan di Kampung Bali, terdapat pula video yang menunjukkan penyiksaan aparat terhadap orang yang ditangkap meski tidak melawan di daerah Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat.

VIDEO 22 MEI

 

 

*Sumber Redaksi

Profil 9 Hakim Mahkamah Konstitusi Sengketa Pilpres 2019

 

VIDEO Jokowi Bakal Terpilih Lagi

 

BintangEmpat.Com, Jakarta – Perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019 telah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Persidangan perdana untuk perkara tersebut digelar pada Jumat (14/6/2019).

Hasil akhir sengketa pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut kini berada di tangan 9 Hakim Konstitusi. Putusan yang dibacakan pada 27 Juni 2019, akan menentukan pemimpin Indonesia untuk 5 tahun mendatang.

VIDEO Kapolri Larang Demo

 

Berikut profil 9 hakim yang akan menangani perkara PHPU:

1. Anwar Usman

 Anwar Usman
Anwar Usman.

Anwar merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi saat ini. Pria yang lahir pada 31 Desember 1956 ini mendapat gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta, pada 1984.
Anwar kemudian memeroleh gelar S-2 Program Studi Magister Hukum STIH IBLAM Jakarta, pada 2001.

Setelah itu, pada 2010, Anwar menempuh gelar S-3 Program Bidang Ilmu Studi Kebijakan Sekolah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Pria yang mencintai seni peran dan teater ini pernah memegang sejumlah jabatan di Mahkamah Agung, di antaranya menjadi Asisten Hakim Agung mulai dari 1997 – 2003.

Kemudian berlanjut dengan menjadi Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung selama 2003 – 2006.

Kemudian, pada 2005, Anwar diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dengan tetap dipekerjakan sebagai Kepala Biro Kepegawaian.

VIDEO Polisi Nyamar Dikeroyok

 

2. Aswanto

Aswanto
Aswanto.

Hakim Aswanto merupakan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi saat ini. Guru besar Ilmu Pidana Universitas Hasanuddin ini mendapat gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, pada 1986.

Pria kelahiran 17 Juli 1964 ini kemudian mendapat gelar S-2 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada 1992. Kemudian, mendapat gelar S-3 di Universitas Airlangga, Surabaya, pada 1999.

BACA JUGA:

Din Syamsuddin : Pernyataan Moeldoko Mengerikan, Jika Tidak Dicegah Akan Dinilai Lalai

Gatot Nurmantyo: Bangkit Dan Bergerak Atau Negara Kita Akan Punah

Mantan Penasehat KPK Turun Ke MK

Tugu Lamongan Senilai 6 Milyar Terindikasi Korupsi

Aswanto juga mendapat gelar Diploma di Forensic Medicine and Human Rights, Institute of Groningen State University, Belanda, pada 2002.

Aswanto memiliki karier pekerjaan yang cukup panjang. Aswanto tercatat pernah menjadi Ketua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan, pada Pemilu 2004.

Kemudian, menjadi Koordinator Litbang Perludem Pusat pada 2005.

Aswanto juga menjadi anggota Forum Peningkatan Pembinaan Demokratisasi Penegakan Hukum dan HAM, pada 2006.

Aswanto juga pernah menjadi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, pada 2007 dan Ketua Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Barat, pada 2008-2009.

3. Arief Hidayat

Arief Hidayat
Arief Hidayat.

Arief Hidayat mulai menjabat sebagai Hakim Konstitusi pada 1 April 2013. Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua MK ini merupakan Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Arief mendapat gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Undip, pada 1980. Kemudian, mendapat gelar S-2 di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Airlangga pada1984.

Selanjutnya, Arief mendapat gelar Doktor Ilmu Hukum Undip pada 2006.

Sebagian besar perjalanan karier Arief berada di bidang pendidikan. Arief pernah menjadi anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan anggota Tim Penilai Angka Kredit Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud.

4. Wahiduddin Adams

Wahiduddin Adams
Wahiduddin Adams.

Wahiduddin mendapat gelar Sarjana Peradilan Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada 1979. Kemudian, dia mendapat pendidikan di De Postdoctorale Cursus Wetgevingsleer di Leiden, Belanda, pada 1987.
Ia kemudian mendapat gelar S-2 Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada 1991. Kemudian, mendapat gelar Doktor Hukum Islam di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada 2002.

Wahiduddin juga mendapat gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Jakarta, pada 2005.

Wahiduddin pernah menjabat Ketua Dewan Perwakilan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) selama tiga tahun. Selain itu, ia sempat menjadi anggota Dewan Penasihat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

Kemudian, menjadi Ketua Bidang Wakaf dan Pertanahan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Wakil Sekretaris Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Wahiduddin juga pernah menjabat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, pada 2010-2014.

5. I Dewa Gede Palguna

I Dewa Gede Palguna
I Dewa Gede Palguna.

Palguna mendapat gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bidang Kajian Utama Hukum Tata Negara, pada 1987.

Dia kemudian mendapat gelar S-2 Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bidang Kajian Utama Hukum International, pada 1994.

Palguna mendapat gelar S-3 Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bidang Kajian Hukum Tata Negara pada 2011.

Palguna kembali menjadi hakim konstitusi pada 2014. Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara dan Panitia Seleksi menghubungi Palguna untuk menjadi hakim konstitusi dari unsur Presiden.

Palguna pernah menjadi anggota MPR RI periode 1999- 2004, sebagai utusan daerah. Palguna menjadi salah satu pelaku sejarah ketika MPR RI mengamandemen UUD 1945.

Sebelum masa jabatannya usai, pada tahun 2003, Palguna dicalonkan DPR RI menjadi hakim konstitusi dan terpilih menjadi hakim konstitusi periode pertama sekaligus yang termuda.

6. Suhartoyo

Suhartoyo
Suhartoyo.

Pada 17 Januari 2015, Suhartoyo mengucap sumpah di hadapan Presiden sebagai Hakim Konstitusi. Suhartoyo yang merupakan hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar itu terpilih menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Ahmad Fadlil Sumadi yang habis masa jabatannya.
Pria kelahiran Sleman 15 November 1959 ini mendapat gelar sarjana di Universitas Islam Indonesia, pada 1983. Ia kemudian melanjutkan program S-2 di Universitas Taruma Negara pada 2003.

Suhartoyo kemudian mendapat gelar doktor di Universitas Jayabaya, pada 2014.

Suhartoyo terpilih menjadi Wakil ketua PN Kotabumi pada 1999. Kemudian menjadi Ketua PN Praya pada 2004.

Selanjutnya, ia menjadi Wakil Ketua PN Pontianak pada 2009, Ketua PN Pontianak pada 2010, Wakil Ketua PN Jakarta Timur pada 2011, serta Ketua PN Jakarta Selatan pada 2011.

7. Manahan M P Sitompul

Manahan M P Sitompul
Manahan M P Sitompul.

Manahan Malontinge Pardamean Sitompul terpilih menggantikan Hakim Konstitusi Muhammad Alim yang memasuki masa purna jabatan April 2015. Sebelumnya, Manahan merupakan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
Manahan mendapat gelar sarjana Hukum Internasional Universitas Sumatera Utara (USU), pada 1982. Ia kemudian melanjutkan program S2 Program Magister jurusan Hukum Bisnis USU, pada 2001.

Kemudian, Manahan menyelesaikan program doktor jurusan Hukum Bisnis USU, pada 2009.

Karier hakimnya dimulai sejak dilantik di PN Kabanjahe pada 1986. Pada 2002, dia dipercaya menjadi Ketua PN Simalungun.

Pada 2003, ia dimutasi menjadi hakim di PN Pontianak dan pada 2005 diangkat sebagai Wakil Ketua PN Sragen.

Pada 2007, ia dipercaya sebagai Ketua PN Cilacap. Setelah itu, Manahan diangkat menjadi Hakim Tinggi Manado, pada 2010.

8. Saldi Isra

Saldi Isra
Saldi Isra.

Pada 11 April 2017, Guru Besar Hukum Tata Negara Saldi Isra dilantik menggantikan Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi. Pria kelahiran 20 Agustus 1968 tersebut berhasil menyisihkan dua nama calon hakim lainnya.

Saldi menuntaskan pendidikan pascasarjana dengan meraih gelar Master of Public Administration di Universitas Malaya, Malaysia pada 2001.

Kemudian pada 2009, ia berhasil menamatkan pendidikan Doktor di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dengan predikat lulus Cum Laude.

Setahun kemudian, ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas. Saldi dikenal aktif sebagai penulis baik di berbagai media massa maupun jurnal dalam lingkup nasional maupun internasional.

Saldi juga dikenal sebagai Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Unand yang memperhatikan isu-isu ketatanegaraan. Ia juga terlibat aktif dalam gerakan antikorupsi di Indonesia.

9. Enny Nurbaningsih.

Enny Nurbaningsih.
Enny Nurbaningsih.

Enny Nurbaningsih terpilih menggantikan Maria Farida Indrati sebagai Hakim Konstitusi perempuan di Indonesia. Enny mendapat gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, pada 1981.
Perempuan kelahiran Pangkal Pinang, 27 Juni 1962 ini melanjutkan studi Hukum Tata Negara pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, pada 1995.

Dia menyelesaikan program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pada 2005.

Enny tercatat pernah menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Enny ikut membentuk Parliament Watch bersama-sama dengan Ketua MK periode 2008 – 2013 Mahfud MD pada 1998.

Enny juga memiliki rekam jejak karier yang beragam di bidang hukum. Beberapa di antaranya seperti, Staf Ahli Hukum DPRD Kota Yogyakarta, Kepala Bidang Hukum dan Tata Laksana UGM, Sekretaris Umum Asosiasi Pengajar HTN-HAN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Legal consultant di Swisscontact hingga menjadi penasihat pada Pusat Kajian Dampak Regulasi dan Otonomi Daerah.

*Sumber Redaksi

 

Massa Berdatangan Di Gedung MK

Video Massa Berdatangan Di MK

 

BintangEmpat.Com, Jakarta – Diperkirakan ribuan massa bakak hadir di gedung Mahkamah Konstitusi, pasalnya sejumlah massa mulai berdatangan hari ini, Rabu (26/6/2019), di Patung Kuda, Monas, pada pukul 08.30 WIB. Massa terdiri atas berbagai usia, mulai remaja, Bapak-bapak, hingga Ibu-ibu (Emak-emak) yang akan mengelar aksi di sekitar Mahkamah Konstitusi (MK).

Viral dan baca

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo: Bangkit Dan Bergerak Atau Negara Kita Akan Punah

Massa kemudian duduk melingkar di Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Koordinator aksi Gerakan Kedaulatan Rakyat (GKR), Abdullah Hehamuhua, sudah berada di tengah-tengah massa. Hadir pula Tokoh Agama Ust Fikri Bareno dan Ust Asep Syarifudin, Ustad Fikri.

Massa melantunkan Sholawat dan nyanyian bela Islam. Massa yang memakai atribut kain kuning tersebut mengatasnamakan Gerakan Kedaulatan Rakyat Emak-emak Jabar.

Video Software BPN Bongkar Data Invalid KPU

 

“Kami mengalir saja ke sini. Kami mau aksi di sini, kami hanya duduk-duduk saja, kami mengaji saja, kami mau berdoa semoga bangsa Indonesia ini baik-baik saja, aman saja tidak terjadi suatu apa dan Indonesia ini menang,” kata Ketua GKR Emak-emak Jabar, Ida, di lokasi.

Dikabarkan bakal hadir pula Alumni PA 212, massa dari PA 212 juga akan mengelar Aksi Kawal MK di Patung Kuda hari ini. Juru bicara PA 212 Novel Bamukmin menyebut pihaknya sudah mengantongi izin dari kepolisian terkait aksi kawal MK. Izin didapat sejak aksi pertama pada 14 Juni 2019. “Sudah, dari tanggal 14 Juni yang saya juga turun dan sampai sore tadi,” kata Novel saat dimintai konfirmasi melalui WhatsApp nya.

 

Novel Menambahkan, ” Tokoh ulama yang hadir diantaranya Sekjen FUI Al Khaththath, Wakil Ketua PA 212 Ustadz Asep Syarifudin, Sekjen PA 212 Bernard Abdul Jabbar, hingga Ustaz Fikri Bareno “.

” Alhamdulillah aksi super damai didepan MK sejak 14 Juni sampai pagi hari ini berlangsung damai dan tertib dan hari ini merupakan puncaknya sebagaimana sudh diagendakan dari jauh-jauh hari yaitu, 26 juni sebagai antisipasi ada dugaan bahwa pengumuman putusan akan dimajukan dan ternyata memang dimajukan, ” jelas Novel.

Novel melanjutkan, ” Untuk itu aksi hari ini merupakan puncak dengan dirangkai topik utama adalah halal bi halal dengan acara doa dan tahlil buat petugas kurang lebih 500 yang wafat serta 10 orang yang mati syahid korban dan tragedi berdarah 21 dan 22 Mei “.

” Nanti di sela-sela zikir dan sholawat tentunya juga ada caramah dan orasi dari perwakilan elemen dan masyarakat, semoga aspirasi didengar 9 hakim untuk segera mendiskualifikasikan jokowi – ma’ruf, ” pungkas Novel.

*Sumber Redaksi

 

Menguak Aksi 22 Mei, Apa Itu Tim Mawar?

Video Eks Tim Mawar Bantah Terlibat 22 Mei

BintangEmpat.com, Jakarta – Mantan anggota Tim Mawar yang terlibat dalam penculikan aktivis 1998, Fauka Noor Farid, diduga terlibat dibalik aksi demonstrasi yang berakhir ricuh pada 22 Mei 2019 lalu.

Mengutip laporan Majalah Tempo edisi 10 Juni 2019 bertajuk ‘Tim Mawar dan Rusuh Sarinah’ menjelaskan bahwa Fauka merupakan mantan anak buah Calon presiden (capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto, di Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

BACA: Siswa SMP Tewas Dengan Luka Tembak

Lalu, apa sebenarnya Tim Mawar itu?

1. Dalang dalam operasi penculikan para aktivis politik pro-demokrasi.

Dilansir dari berbagai sumber, Tim Mawar adalah sebuah tim kecil dari kesatuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Grup IV, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Tim ini adalah dalang dalam operasi penculikan para aktivis politik pro-demokrasi.

Kasus penculikan ini menyeret 11 anggota Tim Mawar ke pengadilan Mahmilti II pada bulan April 1999.

Saat itu, Mahmilti II Jakarta yang diketuai Kolonel CHK Susanto, memutus perkara nomor PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999 yang memberi vonis kepada Mayor Inf Bambang Kristiono (Komandan Tim Mawar) dengan 22 bulan penjara dan memecatnya sebagai anggota TNI.

Pengadilan juga memberi vonis pada Kapten Inf Fausani Syahrial Multhazar (Wakil Komandan Tim Mawar), Kapten Inf Nugroho Sulistiyo Budi, Kapten Inf Yulius Selvanus, dan Kapten Inf Untung Budi Harto, masing-masing 20 bulan penjara dan memecat mereka sebagai anggota TNI.

Sedangkan, 6 prajurit lainnya dihukum penjara tetapi tidak dikenai sanksi pemecatan sebagai anggota TNI.

Mereka itu adalah Kapten Inf Dadang Hendra Yuda, Kapten Inf Djaka Budi Utama, Kapten Inf Fauka Noor Farid, di mana masing-masing dipenjara 1 tahun 4 bulan. Sementara Serka Sunaryo, Serka Sigit Sugianto, dan Sertu Sukadi hanya dikenai hukuman penjara 1 tahun.

Menurut pengakuan komandan Tim Mawar, Mayor Bambang Kristiono, di sidang Mahkamah Militer, seluruh kegiatan penculikan aktivis itu dilaporkan kepada komandan grupnya, yakni Kolonel Chairawan K. Nusyirwan, tetapi sang komandan tidak pernah diajukan ke pengadilan sehingga tidak bisa dikonfirmasi.

Sementara itu tanggung-jawab komando diberlakukan kepada para perwira pemegang komando pada saat itu. Dewan Kehormatan Perwira telah memberikan rekomendasi kepada Pimpinan ABRI.

Dilansir dari Majalah Tempo edisi 1998, Tim Mawar yang dibentuk pada 1997 lalu ini menargetkan atau menangkap para aktivis radikal.

Video Ustad Lancip Pada 22 Mei

Pada persidangan yang digelar di Mahkamah Militer Tinggi II-08 Jakarta tahun 1998, Bambang mengaku menculik atas dasar hati nurani. Ia mengaku tergerak melakukannya demi mengamankan kepentingan nasional. Menurut Bambang, tindakan para aktivis akan mengganggu stabilitas nasional.

LIHAT: Video Massa Kocar-kacir

2. Penculikan aktivis 1998

Penculikan aktivis 1998 adalah peristiwa penghilangan orang secara paksa atau penculikan terhadap para aktivis pro-demokrasi yang terjadi menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1997 dan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1998.

Peristiwa penculikan ini berlangsung dalam tiga tahap yaitu, menjelang Pemilu Mei 1997, dalam waktu dua bulan menjelang sidang MPR bulan Maret, sembilan di antara mereka yang diculik selama periode kedua dilepas dari kurungan dan muncul kembali. Beberapa di antara mereka berbicara secara terbuka mengenai pengalaman mereka. Tapi tak satu pun dari mereka yang diculik pada periode pertama dan ketiga muncul.

Selama periode 1997-1998, KONTRAS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mencatat 23 orang telah dihilangkan oleh alat-alat negara. Dari angka itu, 1 orang ditemukan meninggal (Leonardus Gilang), 9 orang dilepaskan penculiknya, dan 13 lainnya masih hilang hingga hari ini. Dan penculikan itu terjadi saat masa kepemimpinan Jenderal tertinggi ABRI yang kini menjabat sebagai Menko Polhukam, Wiranto.

Sembilan aktivis yang dilepaskan adalah:

  1. Desmond Junaidi Mahesa, diculik di Lembaga Bantuan Hukum Nusantara, Jakarta, 4 Februari 1998.

  2. Haryanto Taslam.

  3. Pius Lustrilanang, diculik di RSCM, 2 Februari 1998.

  4. Faisol Reza, diculik di RSCM setelah konferensi pers KNPD di YLBHI, Jakarta, 12 Maret 1998.

  5. Rahardjo Walujo Djati, diculik di RSCM setelah konferensi pers KNPD di YLBHI, Jakarta, 12 Maret 1998.

  6. Nezar Patria, diculik di Rumah Susun Klender, 13 Maret 1998.

  7. Aan Rusdianto, diculik di Rumah Susun Klender, 13 Maret 1998.

  8. Mugianto, diculik di Rumah Susun Klender, 13 Maret 1998.

  9. Andi Arief, diculik di Lampung, 28 Maret 1998.

Ke-13 aktivis yang masih hilang dan belum kembali berasal dari berbagai organisasi, seperti Partai Rakyat Demokratik, PDI Pro-Megawati, dan para mahasiswa. Berikut daftarnya:

  1. Petrus Bima Anugrah (Mahasiswa Universitas Airlangga dan STF Driyakara, aktivis SMID, hilang di Jakarta pada 30 Maret 1998)

  2. Herman Hendrawan (Mahasiswa Universitas Airlangga, hilang setelah konferensi pers KNPD di YLBHI, Jakarta, 12 Maret 1998)

  3. Suyat (Aktivis SMID, dia hilang di Solo pada 12 Februari 1998)

  4. Wiji Thukul (Penyair, aktivis JAKER. Dia hilang di Jakarta pada 10 Januari 1998)

5 . Yani Afri (Sopir, pendukung PDI dan Megawati, ikut koalisi Mega Bintang dalam Pemilu 1997, sempat ditahan di Makodim Jakarta Utara. Dia hilang di Jakarta pada 26 April 1997)

  1. Sonny (Sopir, teman Yani Afri, pendukung PDI Megawati. Hilang di Jakarta pada 26 April 1997)

  2. Deddy Hamdun (Pengusaha, aktif di PPP dan dalam kampanye 1997 Mega-Bintang. Hilang di Jakarta pada 29 Mei 1997)

  3. Noval Al Katiri (Pengusaha, teman Deddy Hamdun, aktivis PPP. Dia hilang di Jakarta pada 29 Mei 1997)

  4. Ismail (Sopir Deddy Hamdun. Hilang di Jakarta pada 29 Mei 1997)

  5. Ucok Mundandar Siahaan (Mahasiswa Perbanas, diculik saat kerusuhan 14 Mei 1998 di Jakarta)

  6. Hendra Hambali (Siswa SMA, raib saat kerusuhan di Glodok, Jakarta, 15 Mei 1998)

  7. Yadin Muhidin (Alumnus Sekolah Pelayaran, sempat ditahan di Polres Jakarta Utara. Dia hilang di Jakarta pada 14 Mei 1998)

  8. Abdun Nasser (Kontraktor, hilang saat kerusuhan 14 Mei 1998, Jakarta)

Mugiyanto, Nezar Patria, Aan Rusdianto (korban yang dilepaskan) tinggal satu rumah di Rusun Klender bersama Bimo Petrus (korban yang masih hilang). Faisol Reza, Rahardjo Walujo Djati (korban yang dilepaskan), dan Herman Hendrawan (korban yang masih hilang) diculik setelah ketiganya menghadiri konferensi pers KNPD di YLBHI pada 12 Maret 1998.

BACA: 22 Mei Disusupi Penyusup Brutal

3. Kasus diselidiki Komnas HAM

Kasus ini kemudian diselidiki oleh Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) berdasar UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM dan hasilnya telah diserahkan ke Jaksa Agung pada 2006. Tim penyelidik Komnas HAM untuk kasus penghilangan orang secara paksa ini bekerja sejak 1 Oktober 2005 hingga 30 Oktober 2006.

Ada pun jumlah korban atas penghilangan orang tersebut adalah 1 orang terbunuh, 11 orang disiksa, 12 orang dianiaya, 23 orang dihilangkan secara paksa, dan 19 orang dirampas kemerdekaan fisiknya secara sewenang-wenang.

Abdul Hakim Garuda Nusantara (Ketua Komnas HAM pada 2006) meminta agar hasil penyelidikan yang didapat dapat dilanjutkan oleh Kejaksaan Agung untuk membentuk tim penyidik. Hal ini karena, telah didapat bukti permulaan yang cukup untuk menyimpulkan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sementara itu, asisten tim ad hoc penyidik peristiwa penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998, Lamria, menyatakan ada beberapa orang dari 13 aktivis yang masih dinyatakan hilang tersebut diketahui pernah berada di Pos Komando Taktis (Poskotis) Kopassus yang terletak di Cijantung, Jakarta.

Komnas HAM menyimpulkan ada bukti permulaan pelanggaran HAM berat dalam kasus penghilangan orang secara paksa selama 1997-1998. Kesimpulan ini didasarkan penyelidikan dan kesaksian 58 korban dan warga masyarakat, 18 anggota dan purnawirawan Polri, serta seorang purnawirawan TNI.

Pada 22 Desember 2006, Komnas HAM meminta DPR agar mendesak Presiden mengerahkan dan memobilisasi semua aparat penegak hukum untuk menuntaskan persoalan.

Ketua DPR Agung Laksono pada 7 Februari 2007 juga meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh, melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan temuan Komnas HAM untuk menuntaskan kasus penculikan 13 aktivis.

BACA: Tragedi 22 Mei Delapan Orang Tewas

4. Fauka disebut berada di Sarinah saat terjadinya kerusuhan pada 22 Mei

Berdasarkan penelusuran Tempo, disebutkan bahwa Fauka berada di kawasan Sarinah tepatnya di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI saat terjadinya peristiwa kerusuhan 22 Mei lalu.

Tak hanya itu, dijelaskan pula terdapat sebuah transkrip percakapan yang mengungkap jika Fauka beberapa kali melakukan komunikasi dengan Ketua Umum Baladhika Indonesia Jaya, Dahlia Zein, tentang kerusuhan yang terjadi di sekitar kawasan Bawaslu.

5. Polri masih mendalami terkait kabar tersebut

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra, mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait hasil laporan yang diungkapkan oleh Majalah Tempo.

“Pada prinsipnya, penyidik melakukan upaya-upaya penyelidikan dengan memperhatikan berbagai sumber informasi, termasuk dari media tersebut. Yang jelas tentunya semua menggunakan metode khusus untuk penyelidikan ini,” jelasnya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin(10/6).

Senada, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamaman (Menko Polhukam) Jenderal TNI (Purn) Wiranto pun tidak ingin berkomentar lebih jauh terkait kabar tersebut. Ia hanya menyebut akan menjelaskan lebih lanjut update informasi terkait kerusuhan 22 Mei pada Selasa (11/6) besok.

“Kita ingin supaya adanya satu penjelasan secara detail mengenai tokoh-tokoh yang ditangkap, apa sebabnya, alasannya apa, besok itu akan lengkap disampaikan ke publik. Jadi bukan informasi lagi, tapi berita acara pemeriksaannya ya,” jelas Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (10/6).

“Jadi, jangan khawatir nanti kita jelaskan ke publik. Supaya apa? Supaya tidak ada kesimpangsiuran, begitu,” sambungnya.

Video Detik-detik Siswa Smp Tewas

 

*Sumber Redaksi