Arsip Tag: Bulog

Dugaan Beras Bantuan Jelek, Benarkah Ada Instruksi Pengambilan Dari Pihak BULOG?

BintangEmpat.Com –  Maraknya pemberitaan di media massa tentang dugaan adanya masalah bantuan sembako atau bantuan sosial pangan (Pangan) yang sebelumnya di sebut bantuan pangan non tunai (BPNT), akhirnya kembali muncul di Wilayah Kecamatan Kapongan, Situbondo, Jawa Timur.

Awalnya dugaan Kasus bantuan sembako maupun BSP muncul di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Situbondo, utamanya berkaitan dengan kuwalitas “Beras” yang di distribusikan oleh Agen E Warung sebagai toko penyalur bantuan sembako bagi warga tidak mampu tersebut, sehingga memicu adanya persoalan.

Dugaan Pungutan Liar Di Samsat Jember

Sebagaimana berita yang dirilis beberapa bulan lalu oleh media cetak Radar Situbondo dan media massa lainnya yang juga pernah mengungkapkan tentang adanya dugaan masalah bantuan sembako di Kecamatan Suboh, Arjasa dan kecamatan lain.

Kali ini juga terjadi di wilayah kecamatan Kapongan, sebagaimana hasil investigasi media Patroli Post kepada beberapa keluarga penerima manfaat (KPM) termasuk pemberitaan yang dirilis kemaren Bahwa jenis beras yang disalurkan ditengarai tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Bahkan diduga tidak sesuai dengan petunjuk tekhnis (Juknis) bantuan tersebut.

Selanjutnya investigasi dilanjutkan kepada beberapa KPM di berbagai desa se wilayah kecamatan Kapongan dengan mencari sample tentang jenis beras yang di distribusikan oleh E warung, seperti penerima di Desa Gebangan, Pokaan, Seletreng dan beberapa desa lain, mereka mengungkapkan (KPM) bahwa beras yang di terima diduga nyaris sama mulai dari kemasan 15 KG serta bungkus yang juga tidak bermerk atau bernama.

Agen E Warung
Agen E Warung

Menurut keterangan salah satu agen e warung di Kecamatan Kapongan saat dikunjungi oleh rekan lembaga swadaya masyarakat ke tokonya, bahwa pihaknya sebagai Agen E Warung menjelaskan tentang jenis beras yang di salurkan bahwa mayoritas E warung di Kecamatan Kapongan menyalurkan beras dari BULOG atau Suplier yang bekerjasama dengan BULOG.

“Hal ini telah menjadi kesepakatan bersama di setiap Agen E Warung yang ada bahkan informasinya sepertinya ditengarai juga menjadi instruksi dari pihak dinas maupun penanggung jawab dari program di maksud”, ungkapnya.

Hal diatas juga dibenarkan oleh salah satu KPM di Desa Seletreng Kecamatan Kapongan bahwa Beras yang diambil memang pernah disampaikan nyaris sama yakni beras yang informasinya dari pihak BULOG.

Sedangkan menurut pendamping kecamatan dalam hal ini saat di konfirmasi melalui seluler tentang fenomena dugaan dimaksud terutama Instruksi bahwa agen ewarung harus menyalurkan beras dari pihak BULOG dibenarkan.

Jokowi Setujui Terowongan Penghubung Masjid Istiqlal ke Gereja Katedral

“Kurang lebih beberapa bulan lalu telah digelar koordinasi semua pihak terkait di tingkat kabupaten bahwa beras yang disalurkan di-instruksikan agar mengambil dari BULOG atau suplier lokal yang bekerjasama dengan BULOG dengan tetap memperhatikan kualitas beras”, katanya.

Lebih lanjut salahsatu penjelasan agen E Warung saat di kunjungi rekan LSM menceritakan kembali pihaknya sebagai Agen e warung juga merasa tidak punya pilihan lain untuk mengambil suplier beras dari Non Bulog sebab kami sebagai toko penyalur harus mengikuti instruksi, juknis maupun kesepakatan yang ada.

“Meski kami mendapatkan pengaduan dari beberapa warga penerima bantuan sembako tentang kualitas beras yang seakan-akan menurun dari sebelumnya bahkan diduga ada beberapa KPM yang menyampaikan beras yang di terima pada bulan lalu diduga kualitasnya lebih buruk dan berkapang”, pungkasnya

Berita ini masih sepihak, belum dikonfirmasi ke BULOG, selanjutnya akan kami lakukan investigasi mendalam. (Anton).

Bayar Bunga Bank Rp 250 Milyar Sebulan Bulog Terancam Bangkrut

 

 

Redaksi BintangEmpat.Com, Jakarta – Masalah penyaluran beras sejahtera yang sebelumnya dilakukan Perum Bulog dan dipindahkan ke Kementerian Sosial dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), masih menyisakan masalah.

Bulog menilai kebijakan tersebut menjadi “musibah”. Karena sebelumnya anggaran rastra sejak 2010 dikelola oleh Bulog. Sedangkan mulai tahun ini, anggaran rastra yang dikonversi menjadi BPNT dikelola Kemensos.

Masalahnya, Bulog diberi penugasan menyerap beras hasil petani dalam jumlah yang besar. Biasanya, anggaran rastra dipakai seluruhnya untuk membeli hasil serapan Bulog ke masyarakat miskin.

Namun, hal itu tak dapat lagi dilakukan. Sebab dalam penyediaan stok beras di tingkat pedagang, tak ada kewajiban untuk menyerap beras Bulog, alias swasta juga dapat menyuplai.

Alhasil uang yang sudah dipakai Bulog membeli beras petani terancam tak bisa kembali. Hal itu bahkan dinilai bisa membuat Bulog bangkrut.
“Ini kalau Bulog tidak diberikan peluang, maka Bulog akan kolaps dan nanti akan hilang karena akan dinyatakan rugi besar,” ucap Direktur Utama Bulog, Budi Waseso, dalam Rapat Gabungan di Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin (9/9).

Berikut 3 fakta mengenai kisruh dana BPNT antara Perum Bulog vs Kemensos yang dilansir dari kumparan:

1. Bulog Tanggung Bunga Utang Besar

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, menyebut pihaknya kini harus menyiapkan uang sebesar Rp 14-16 miliar per hari, atau Rp 240-250 miliar per bulan untuk membayar bunga pinjaman bank untuk menyerap bahan pangan hasil petani.
“Ada penugasan untuk menyerap bahan pokok, itu uangnya dari pinjaman semua. Hari ini tiap hari kami siapkan anggaran Rp 14-16 miliar untuk bayar bunga dan operasional, sebulan Rp 240-250 miliar untuk bunga saja, belum pokok pinjaman,” kata Buwas.
Saat disinggung mengenai jumlah pinjaman dan bunga yang harus dibayar Bulog, dia mengaku tak hafal. Namun, menurut Buwas, hal tersebut memberatkan Bulog lantaran kini bantuan beras miskin (raskin) dialihkan jadi BPNT yang dananya dikelola Kemensos.
Dia mengaku meski Presiden Joko Widodo menyebut Bulog akan menjadi penyalur tetap beras untuk program BPNT, tetapi hal itu belum terealisasi sepenuhnya. Buwas berharap, Kemensos dapat menunaikan perintah Jokowi.
“Tapi di lapangan sampai saat ini dari pihak ketiga masih belum ikhlas diserahkan ke Bulog. Kita terus berusaha dan bertempur,” kata Buwas.

 

2. Bulog Sempat Dapat Angin Segar

Saat bertemu di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, pada Kamis (4/7), Menteri Sosial Agus Gumiwang berjanji memberikan prioritas bagi Perum Bulog sebagai penyalur beras dalam program BPNT, yaitu lebih dari 70 persen.
“Untuk menyelamatkan stok beras Bulog yang berlimpah saat ini, khusus 2019 Perum Bulog dapat ditunjuk langsung sebagai Manajer Penyediaan untuk program BPNT,” ujar Agus di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Kamis (4/7).
Sementara di Gedung DPR pada Senin (9/9), Buwas mengaku rencana Mensos itu belum seluruhnya terealisasi. Dia menargetkan pada tahun ini dapat menyalurkan beras Bulog untuk BPNT sebanyak 700 ribu ton.
“Nah sekarang kita disuruh bersaing, tidak boleh dimonopoli Bulog. Itu kan (BPNT) program pemerintah, dan kualitas beras Bulog kita jaga betul,” katanya.

3. Anggaran Bulog Rp 20,8 Triliun Pindah ke Kemensos

Pada tahun ini, Kemensos menerima Rp 20,8 triliun dari APBN untuk menjalankan program BPNT. Sebelumnya, anggaran itu dialokasikan ke Bulog untuk program rastra.
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso sempat meminta dukungan ke DPR agar anggaran itu bisa kembali ke Bulog.
“Mohon dukungan agar alokasi pada Kemensos untuk dapat mengakomodir kegiatan bansos rastra sesuai usulan Bulog melalui mekanisme rastra, bukan BPNT,” kata Buwas, sapaan akrabnya dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi IV DPR, Jakarta, Kamis (20/6).
Buwas menyebut, penyimpanan stok yang besar akibat tak tersalurkan berpotensi menurunkan mutu beras dan meningkatkan biaya pengelolaan. Dia pun meminta agar pemerintah juga menerbitkan kebijakan penyaluran beras rutin untuk Bulog.
“Potensi kami rugi sangat besar bila kami tidak mendapatkan kegiatan supply. Hari ini kami mohon dukungan agar segera terealisasi. Anggota kami di lapangan mulai resah,” tegas Buwas. (*).