Arsip Tag: Bumn

Indonesia Belum Siap Industri 4.0

Seminar Nasional

Bima: Tema di Indonesia Masih Berkutat Soal Produktivitas

BintangEmpat.com, Jakarta Pusat – Seminar Nasional BUMN bertema ‘Menakar Kesiapan Perusahaan BUMN Menapaki Era Industri 4.0 dan Peleburan Bisnis Sampingan BUMN’ Rabu( 5/ 2) siang berlangsung di Room Puri Ratna, Grand Sahid Jaya Hotel, Sudirman, Jakarta Pusat.

Bca juga : Anak Penghina Risma Merengek Minta ASI

Pembicara disesi kedua, Pengamat Ekonomi INDEF Bima Yudhistira mengatakan, “sejarah selalu berulang. Sehingga tidak perlu kuatir dengan hadirnya Industri 4.0 dengan adanya penggeseran orang orang kantor digantikan oleh robotisasi”, jelasnya.

“Arsitektur Industri Nasional di Jerman pada kenyataan nya tidak membuktikan ketakutan adanya pengangguran karena digantikan oleh industri 4.0. Buktinya tingkat pengangguran di Jerman sangat rendah,” Jelas Bima.

Lebih lanjut Bima mengatakan, “Negara Cina menyebut Industri 4.0 sebagai Making Cina 2025, Bagaimana industri menstimulus society yang berkurangnya pengangguran”, tutur Bima.

Baca juga : Penghina Risma Ditangkap, Risma dan Kapolrestabes Surabaya Dilaporkan ke Ombudsman

Komunitas dengan pengetahuan rendah seperti dari ojek online hanya masuk dalam kelompok low skill , tidak menguasai high tech, yang mana dikuasai orang luar dan berkantor di Indonesia.

Unicorn yang dibanggakan itu seperti bisnis penjualan online, transportasi online dan hanyalah pelayanan belaka. Sehingga ia berharap BUMN ada perlu menciptakan inovasi baru.

Konsep industri 4.0 di Indonesia diketawai oleh pengusaha Denmark dan Jerman, yang saat ini masih bangga dengan pembayaran transaksi dengan uang cash.

“Kita hendaknya jangan copy paste terhadap fenomena Industri 4.0. Statistik yang paling mudah adalah melihat berapa harga karet, kelapa sawit saat ini,” Tambah Bima.

Denmark tidak latah dengan industri 4.0, namun e-commerce perlu untuk dipertimbangkan. Celah PINDAD melihat peluang usaha dengan sulitnya negara – negara miskin untuk membeli senjata ke Israel dan USA.

Polres Jember Sholat Ghaib

Rekomendasi untuk BUMN dibidang market, mobil masa depan adalah mobil listrik. Hanya pada Wifer mobil muncul “bendera” Indonesia karena kita memproduksi karet.

Apakah Nasionalis industri kita ada? Tidak terhubung dengan dunia luar. Buktinya, kebutuhan industri mobil listrik belum menjadi fokus industri Indonesia.

“Orang – orang pintar disekolahkan ke luar negeri. Mereka” mencuri” ilmu tempat mereka belajar dan kembali ke Cina untuk mengabdi bagi negara. Bagaimana dengan Indonesia? ” Tanya Bima.

Bagaimana pemerintah Indonesia melihat masa depan Indonesia. Akan tergantung pada speed Internet yang ada saat ini. Tahun 2002 seharusnya Indonesia lebih maju daripada Cina. Tapi, ternyata kita disalib oleh Cina.

Pemangku kebijakan tidak tahu industri 4.0 berdampak pada produktivitas. Ada 46 persen yang alami stress saat Industri 4.0 berlangsung. Masyarakat saat ini over load informasi sehingga perlu jasa konsultasi psikolog (*)

Dituding Terima Suap Jiwasraya Erick Thohir Buka Suara

Erick Thohir Jawab Tuduhan tentang Dirinya Terima Suap dari Jiwasraya

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membantah tuduhan miring soal suap yang diterimanya dari kasus Jiwasraya. Tak tanggung-tanggung, nilai suap sebesar Rp 100 miliar. Erick menyangka, tuduhan itu merupakan teriakan dari oknum perampok Jiwasraya yang mulai ketakutan karena proses hukum sudah dimulai.

Residivis Pengedar Uang Palsu Dibekuk Polres Jember

“Mohon maaf sekarang banyak diplesetkan. Dibilang Pak Jokowi yang ngambil, istana dibilang ngambil. Jangan-jangan ini terbalik. Jangan-jangan yang teriak-teriak ini ketakutan dibongkar,” kata Erick Thohir saat menyambangi korban banjir di Teluk Naga, Tangerang, Minggu (5/1/2020).

Dia justru bingung mengapa dirinya terseret dalam kasus Jiwasraya. Padahal sejak menjabat jadi menteri 4 bulan silam, pihaknya gencar bersih-bersih dan bekerjasama dengan menteri lain yang tengah kompak-kompaknya.

Surabaya Hujan Angin Pohon Bertumbangan

 

“Saya dengar minggu depan Istana, KPK, BUMN, akan didemo dibilang saya mengambil uang. Saya bingung orang saya baru datang (ke BUMN), kita mau bersih-bersih,” ucap dia.
“Nah ini kan saya enggak tahu mungkin juga ada oknum-oknum yang gerah, yang selama ini menjarah Jiwasraya sekarang proses hukum sudah mulai masuk (berjalan),” imbuh dia.

Adapun sebut dia, hukum bukan lagi berada di bawah kewenangannya dan kewenangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Namun pihaknya memastikan, nasabah Jiwasraya akan mendapat kewajibannya kembali secara bertahap.

Soal Natuna Prabowo Ahli Perang

“Ada banyak skema yang kita lakukan. Intinya apa? Pemerintah Jokowi mencari solusi dan bertanggung jawab tidak melarikan diri. Tapi kalau dituduh, dibilang kita yang rampok, ya saya rasa teman-teman tahu lah siapa yang ngerampok,” tutur Erick.

Sebelumnya diberitakan, Menteri BUMN Erick Thohir dituduh menerima dana sebesar Rp 100 miliar- Rp 200 miliar dari Jiwasraya.
Sebagai informasi, kasus Jiwasraya merebak sejak Menteri BUMN Rini Soemarno mendapat laporan dari direktur yang baru ditunjuk pertengahan tahun 2018, Asmawi Syam.

Investasi Bodong MeMiles Dibongkar Polda Jatim

Laporan itu terkait adanya cadangan kerugian dalam jumlah besar yang belum dihapusbukukan dan dibiarkan OJK dan KAP. Publik pun tidak tahu selama datanya disimpan erat perusahaan.

Rumitnya, kerugian itu terjadi melalui pembelian saham di publik yang baru diketahui saat saham akan dijual kembali untuk membayar kewajiban. Karena tak dilaporkan, banyak yang merasa dikelabui termasuk akuntan publiknya.

Ria Irawan Meninggal Dunia

Dituding Terima Suap Jiwasraya Erick Thohir Buka Suara

Rini lalu menugaskan BPKP melakukan audit ulang pada Desember 2018 dan ditemukan fraud pada sisi investasi. Sejak saat itu, beredar nama-nama pelaku dan laporan keuangannya dikoreksi yang berakibat nilai kerugian 2019 membengkak menjadi Rp 13,6 triliun. (*)

Kapolri Terbitkan Telegram Penanganan Korupsi Untuk Kapolda

*(kompas).

Tanah Diserobot Perusahaan Kelapa Sawit, Masyarakat Tagih Janji Jokowi Cabut Konsesinya

 

Dua buah Surat Keterangan / Bukti Hak Menurut Adat a/n Salman Bin Yani (Alm) orang tua Misnato

Redaksi BintangEmpat.Com, – Kalimantan Tengah – Misnato 54 tahun salah seorang warga kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, kelahiran Desa Pamalian, Kecamatan Kota Besi, di Kabupaten dan Provinsi yang sama, mengeluh dan merasa geram terhadap kebiadapan Oknum Manajemen Perusahaan Besar Swasta (PBS) kelapa sawit PT. Tunas Agro Subur Kencana-III (PT.Task-III) Best Group, mereka menggusur, merusak, merampas, dan menguasai lahan atau kebun rotan milik keluarganya tanpa ada ganti rugi, yang sebelumnya penuh berisi tanaman budidaya rotan diratakan dengan alat berat, saat ini sudah ditanami kebun kelapa sawit.

Sorot Pungli Di Samsat Pacitan

Misnanto merasakan dampak dari kebiadapan perusahaan nakal ini menghilangkan mata pencaharian keluarganya sejak tahun 2010 hingga sekarang, (21/9/2019).

Sebagaimana telah diketahui bahwa sengketa ini sudah dimediasikan sampai tingkat kecamatan, pihak terkait, saksi sebatas, Kepala Desa Tokoh masyarakat yang mengetahui asal susul dan riwayat kepemilikan tanah/kebun tersebut dihadirkan baik saat mediasi di aula kecamatan maupun sampai cek lapangan disaksikan unsur Muspika Kecamatan Kota Besi pihak perusahaan maupun pihak pemeilik lahan/kebun.

Hasil Kesimpulan Natulen Rapat di Kecamatan Kota Besi.

 

Alhasil dari keputusan mediasi tersebut sudah tertuang dalam Natulen Rapat yang dibuat Pemerintah Kecamatan Kota Besi tertanggal 10 September 2013 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Unsur Muspika Kecamatan Kota Besi secara kasat mata sesuai dengan bukti kepemilikan sdr. Misnato yang ada, dikuatkan dengan beberapa keterangan saksi sebatas dan cek lapangan berpendapat bahwa Lahan tersebut adalah benar milik Misnato.

2. Unsur Muspika menyarankan agar kedua belah pihak bisa menyelesaikan permasalahan ini secara arif dan bijaksana (Kekeluargaan) dengan cara Pihak PT.Task-3 mengundang sdr. Misnato untuk bernegosiasi.
Sampai saat ini menurut Misnato keputusan mediasi tersebut tidak pernah direalisasikan pihak manajemen PT. Task-III, putusan tersebut seakan dilecehkan oleh pihak perusahaan , yang seolah-olah kebal hukum dan merasa punya beking kuat dibelakangnya jangankan pihak perusahaan mengundang Misnato ke perusahaan untuk bernegosiasi, Misnato datang sendiri keperusahaan itu pun tidak pernah ditemuai dan manajemejemen yang berkompeten selalu menghindar.

“ Untung saya masih bisa sabar, masih mengahargai hukum sebagai panglima, namun sabar itu mungkin ada batasnya mudah-mudahan saya selalu sabar,” ujarnya.

“ Saya akan menyurati presiden langsung, terkait dengan permasalahan ini bukan nilainya yang saya permasalahakan namun perbuatan mereka yang saya sesalkan, seakan-akan mereka punya power kuat dibelakanya, kebal hukum menindas rakyat kecil semaunya, disamping itu pula akan saya laporkan semua pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan nakal ini, diantaranya merusak dan menutup fungsi sungai Pamalian dengan membuat jalan perkebunan yang jelas-jelas perbuatan melawan hukum, ” Katanya.

“Saya minta komitmen dan ketegasan Presiden Joko Widodo yang telah gamblang mengatakan, akan mencabut izin konsesi yang dipegang perusahaan swasta, maupun perusahaan BUMN, jika tidak menyerahkan lahan masyarakat yang masuk kedalam wilayah konsesi tersebut,” pintanya.

“Joko W sudah mengingatkan agar perusahaan tersebuat baik perusahaan swasta maupun BUMN penerima konsesi agar menyerahkan lahan masyarakat bila wilayah desa / kampong masuk dalam konsesi-nya,” imbuhnya.

“Joko W juga menyatakan kerap mendapat keluhan dari masyarakat, saat menyerahkan sertifikat tanah maupun ketika berkunjung kedaerah terkait sengketa lahan baik dengan swasta, BUMN maupun pemerintah,” urainya.

Misnanto menirukan, “Konsesi yang diberikan kepada swasta maupun kepada BUMN kalau ditengahnya itu ada desa, ada kampung yang sudah bertahun-tahun hidup disitu, kemudian mereka malah menjadi bagian dari konsesi itu, siapapun pemilik konsesi itu berikan,” ujar Joko W, yang ditirukan Misnato.

“Berikan kepada masyarakat, kampung, desa kepastian hukum saya sampaikan, kalau yang diberikan konsesi sulit-sulit cabut konsesinya, saya perintahkan ini,” tegas Jokowi yang ditirukan Misnanto. (TIM).

 

KPU, Maruf Amin Bukan Pejabat BUMN

Tim Eks Mawar

 

BintangEmpat.Com, Jakarta – Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Bambang Widjojanto yang menyebut bahwa nama Ma’ruf Amin masih tercatat sebagai pejabat di BUMN sehingga seharusnya Ma’ruf tak lolos verifikasi.

Pernyataan itu terpatahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menegaskan bahwa calon wakil presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin lolos verifikasi sebagai cawapres, meskipun yang bersangkutan masih menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BNI Syariah dan Mandiri Syariah.

Ust Lancip

 

Ma’ruf dinyatakan memenuhi syarat, lantaran kedudukannya bukan sebagai pejabat maupun karyawan. Kedua bank tersebut bukan pula termasuk BUMN atau BUMD.

Komisioner KPU Hasyim Asyari
Komisioner KPU Hasyim Asyari

” Apakah lembaga keuangan yang disebut-sebut itu adalah BUMN atau tidak? Itu yang paling penting, ” kata Komisioner KPU Hasyim Asy’ari di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019). ” Kalau KPU berdasarkan verifikasi meyakini bahwa lembaga itu bukan BUMN, sehingga kemudian calon wakil presiden Pak Kiai Ma’ruf Amin dinyatakan tetap memenuhi syarat,” sambungnya.

Polisi Berani

 

*Sumber Redaksi