Arsip Tag: bupati lumajang

Tambang Pasir Bikin Pemkab Lumajang ‘Panik’

 

Bintangempat.com – Setelah beberapa hari media lokal memberitakan tentang permasalahan tambang pasir di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, maka pemerintah daerah dari
kalangan eksekutif dan legislatif melakukan show up. Dengan melakukan aksi sidak atau dikenal dengan inspeksi mendadak.

Lihat Youtubnya

Perwakilan dari Eksekutif Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, (09/03/20) Desa Pandanarum Tempeh, menemukan pelanggaran terkait SKAB (Surat Keterangan Asal Barang) yang dijual tidak sesuai ketentuan.

Pada waktu yang bersamaan Trisno, Ketua Komisi C DPRD Lumajang, juga melakukan (inspeksi mendadak) sidak, di Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, (09/03/20), dengan menemukan truck muatan pasir yang tidak dilengkapi dengan SKAB.

Mochamad Badrul Huda
Mochamad Badrul Huda

Walau penilaian dari beberapa kalangan yang menilai tindakan Trisno menyalahi wewenang sebagai perwakilan rakyat daerah, dengan kata-kata menjustifikasi seseorang dengan menerapkan pasal 55 dan 480 KUHP pada sopir.

Mochamad Badrul Huda, Ketua Perkumpulan Advokasi dan Lawyer, Cabang Jawa Timur juga
Pemerhati Kota Lumajang dan juga pria kelahiran kota pisang ini, sering memperhatikan isu-isu yang berkembang di kota yang dicintainya.

“Ini adalah dugaan bentuk kepanikan dari Pemerintah Kabupaten Lumajang akibat dari target pajak daerah dari sektor tambang akan sulit diraih, dan ini mimpi di siang bolong, target 37 Milliar akan jadi isapan jempol saja”, bebernya.

Pemerintah Pusat PAD Kabupaten Lumajang Tahun 2018
Pemerintah Pusat PAD Kabupaten Lumajang Tahun 2018

Sementara data bersumber dari Pemerintah Pusat
PAD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 dari
pendapatan pajak daerah terealisasi sebesar Rp.66,7 Milyar, sementara dari Pendapatan restribusi daerah 44 Milyar.

“Sudah sepatutnya untuk merubah sistem pencatatan pajak yang manual, berubah menjadi e-pajak yang transparan dapat di akses kapan saja dan update selalu”, ujarnya.

Sorot : Mahasiswa dan Petani Demo Bupati Jember Berakhir Ricuh

Dalam penjelasan singkatnya lewat telepon selulernya, pengacara muda ini menjelaskan bahwa kegiatan tambang ini mempunyai multiplier effect.

” lJelaslah angka pengganguran dapat di tekan, semua lapisan masyarakat akan terkena imbasbl manisnya pasir Semeru yang tidak akan pernah habis, yang pasti meningkatkan angka kemakmuran, tidak seperti sekarang yang menikmati kalangan investor saja, belum lagi terkait masalah tunggakan pajak oleh pengusaha, sementara rakyat kecil hanya dapat debunya saja”, pungkasnya. (Wan).

Sorot : Dugaan Pungutan Liar Di Samsat Jember

Polisi Terbitkan SP2HP Soal Kasus Bupati Lumajang

Bintangempat.com – Kinerja polres Lumajang sangat teruji dan profesional, hal ini di buktikan dengan pemberian surat pemberitahuan hasil penyidikan ( SP2HP ) terhadap kasus yang sedang
ditangani Polres Lumajang, yaitu laporan dari MJ Choir, wartawan dari Memo Timur terbitan kota Jember, terhadap Bupati Lumajang Thoriqul Haq.

Duuh… Dandim 0824 Jember Datangi Polres Jember

Bupati Lumajang dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan profesi Wartawan dengan menyebutkan kata-kata yang menjustifikasi, dengan sebutan wartawan recehan, picik dan licik, pada saat jumpa pers di kantor DPC PKB Lumajang beberapa waktu yang lalu.

Dalam beberapa hari lagi, Kasatreskrim AKP Masykur SH akan menerbitkan SP2HP
yang kedua sebagai hak dari pelapor.

“Maksimal 20 hari kedepan akan terbit lagi SP2HP yang kedua, setelah terbit SP2HP
yang pertama, sebagai hak dari pelapor ” ujar pria yang belum genap sebulan menjabat (10/02/20).

Polres Jember Digeruduk Ratusan Warga

Dalam mengembangkan penyidikan Kasat Reskrim AKP Masykur SH, akan memanggil HUMAS Kominfo Lumajang dan Kabag Hukum SETDA Lumajang untuk dimintai keterangan, terkait pelaporan dari MJ Choir  wartawan Memo Timur.

“Selanjutnya kami bakal memanggil HUMAS Kominfo dan Kabag Hukum SETDA Lumajang, untuk dimintai keterangan” , tandasnya.

Sementara pemanggilan saksi dari pihak Pelapor sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu,sebagai bukti keseriusan dalam penyidikan maka SP2HP yang kedua akan terbit.

“Kami akan bekerja secara profesional transparan dan terukur sesuai dengan instruksi dari Kapolres Lumajang AKBP Adewira Siregar SIK,M,si.” tambahnya.

Sementara Kepala biro Lumajang memo timur Khurul Fathoni SH, merasa cukup puas atas kinerja penyidikan Polres Lumajang,dalam menangani kasus pelaporan oleh wartawan nya.

“Kami sangat mengapresiasi kinerja rekan polres Lumajang dalam menangani kasus wartawan kami” , ujarnya.

Pria 30 Tahun Disunat

Lalu dalam pengembangan kasus penyidikan ini dengan memanggil saksi terlapor sangat berimbang dan sesuai dengan protap.

“Sesuai dengan amanat kapolri penyidikan cepat,tepat,dan berbiaya murah dan pemanggilan saksi dari pihak terlapor sangatlah berimbang” pungkasnya. (Wan).

*keterangan foto: Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang terpilih, Thoriqul Haq dan Indah Amperawati . (surabaya.tribunnews.com/sri wahyunik)

PWI Jember Kecam Ucapan Kasar Bupati Lumajang

Ketua PWI Jember, Sigit Edi (kaos hitam) dan Advokasi PWI Jember, Sutrisno

Bintangempat.com – Terkait dengan ucapan yang tak sopan dan tak pantas terucap dari Bupati Lumajang, Thoriqul Haq kepada salah satu wartawan.

Pasca dilaporkannya Bupati Lumajang ke pihak kepolisian, sepertinya pihak (PWI) Persatuan wartawan Indonesia Jember tidak main-main dan menanggapi serius permasalahan ini.

Pengakuan Kivlan Zen Digoda Jaksa Hingga Dipukul Dokter

Melalui divisi advokasi, Sutrisno Ketua PWI Jember Sigit Edi Maryanto, jum’at (31/01/2020) menyampaikan bahwa pihaknya sudah menerima laporan dari pihak managemen MT dan pihaknya akan melakukan pendampingan dan ikut memantau perkembangan kasus pelecehan ini.

Lutfi Pembawa Bendera Bebas

“Terkait laporan wartawan MT kepada PWI Jember, kami akan menindak lanjuti oleh karena itu PWI Jember menyatakan sikap, Kami melindungi profesi anggota dan mengecam keras pernyataan Bupati Lumajang, yang mengeluarkan kata-kata serangan personal dan serangan terhadap profesi wartawan, sebagai pejabat publik semestinya Bupati Lumajang bisa bersikap bijak sana, ketika menyikapai pemberitaan seharusnya fokus pada konten beritanya apa yang mau dipersoalkan bukan malah menyerang personal dan profesi wartawan” , ungkapnya.

Virus Corona

“Wartawan MT bagian dari PWI Jember sehingga kami secara kelembagaan berkewajiban untuk mengadvokasi yang bersangkutan, masalah pemberitaan semestinya Bupati Lumajang memakai hak jawab, memakai klarifikasi sebagai hak untuk keseimbangan pemberitaan bukan malah bersikap primitif dengan kata – kata kotor” , Imbuh Sutrisno.

Perusakan Masjid Al-Amin Dipicu Penertiban Warung Miras

Sutrisno juga menyampaikan bahwa pihaknya telah memiliki bukti rekaman Bupati yang berucap kata kata menyerang dan kasar kepada salah satu wartawan saat jumpa pers di gedung Gus Dur sebagai kantor PKB Lumajang.

Jokowi Hadiri Imlek Nasional 2020

“Kami sudah mendapatkan rekamannya pada saat jumpa pers beberapa waktu yang lalu, bukti itu kata-kata kasar yang disampaikan oleh Bupati Lumajang sangat merendahkan personal dan profesi wartawan, oleh karena itu PWI Jember mendukung penuh atas pelaporan wartawan MT kepada Polisi untuk melindungi harkat dan martabat pribadi dan profesinya, PWI Jember memberikan peringatan keras kepada Bupati Lumajang agar mempunyai sikap respek sebagai pejabat publik”, pungkasnya.

(wan).

Bondowoso Banjir Ini Yang Dilakukan Polres Jember

 

People Power Bongkar Q-Net

 

 

RIBUAN MASYARAKAT TURUN KE JALAN DUKUNG KAPOLRES TUNTASKAN KEJAHATAN BISNIS SKEMA PIRAMIDA OLEH QNET

Video Lumajang Gaungkan People Power 

Redaksi BintangEmpat.Com, Jawa Timur – Lumajang (18/09/2019). Tiga ribu lebih masyarakat Lumajang Turun ke jalan dukung kapolres AKBP DR Muhammad Arsal Sahban SH SIK MM MH Tuntaskan kejahatan bisnis Skema piramida Qnet. puluhan korban bisnis skema piramida Qnet dari masyarakat lumajang ikut hadir dalam aksi dukungan terhadap Kapolres Lumajang serta tim Cobra untuk menuntaskan kasus tersebut.

People Power Bongkar Modus Q-NET Bupati Turun Jalan

kita ketahui bahwa ratusan ribu korban qnet tersebar di seluruh Indonesia seperti Aceh, Medan, Riau, Pekan Baru, sebagian besar Provinsi Kalimantan Barat, Jogjakarta, Solo, Kediri, Trenggalek, Sulawesi Tenggara dan kota-kota lainnya di indonesia.

People Power Tolak Qnet dan dukung Polres Lumajang Bongkar Q-Net

korban rata-rata adalah orang kecil dan diiming iming kekayaan secara instan dengan doktrin UGD yaitu Utang, Gadai, Dol (jual) sehingga banyak diantara mereka yang menjual Sapi, motor, sawah, perhiasan sampai banyak yang berhutang, akibatnya banyak diantara mereka yang terlilit hutang.

Bantuan PKH Tidak Tepat Sasaran Kades Tempeli Rumah Stiker ‘Miskin’

keberanian Kapolres Lumajang menangkap salah satu orang penting di Qnet mendapat apresiasi dari masyarakat Indonesia karena korban-korban yang berjatuhan di mana-mana.

Kapolres Lumajang AKBP DR Muhammad Arsal Sahban SH SIK MM MH mengungkapkan ”kejahatan bisnis Skema piramida sudah lama dilarang di Negara-negara maju seperti contohnya di Inggris, mereka sudah membuat aturan yang bernama pyramid scheme selling regulation yang dikeluarkan pada tahun 1937. Singapura, Amerika dan negara-negara maju lainnya, umumnya telah melarang karena sangat berbahaya dan rentan digunakan sebagai sarana money games, ” terangnya.

Kontroversi Film The Santri

“Di Indonesia sendiri, aturan terkait Bisnis Skema Piramida diatur dalam undang-undang perdagangan no 7 pada tahun 2014 yang melarang bisnis dengan skema piramida. Bisnis dengan skema piramida akan sangat rentan disusupi money game seperti yang dilakukan oleh Qnet, ” imbuhnya.

Berdasarkan UUD 1945 Jokowi Tidak Boleh Dilantik

“Berdasarkan teori, yang diuntungkan hanya 13% sedangkan 87% pasti akan rugi. untuk itulah model bisnis Skema piramida ini dilarang di Indonesia bahkan di dunia, ” tegas pria yang menyelesaikan S3 di Universitas Padjajaran tahun 2010 di kota Bandung tersebut jurusan hukum bisnis.

Bupati Lumajang M Thoriqul Hak atau biasa disapa cak Thoriq yang ikut angkat bicara juga mengatakan “Saya akan ada untuk Kapolres yang sedang menangani kasus besar terkait bisnis dengan Skema piramida yang dilakukan oleh Qnet. Saya tidak terima jika warga saya menjadi korban. Banyak masyarakat saya yang menjual sapi satu-satunya, menjual sawah satu-satunya, menjual motor satu-satunya bahkan ada yang meminjam kesana sini akibat dicuci otaknya. Kami ada untuk Kapolres, apabila usul ditolak dan kritik dilarang maka hanya ada satu kata LAWAN” tegas Thoriq. (Redaksi).

People Power Bongkar Modus Q-NET Bupati Turun Jalan

BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUMAJANG JUGA IKUT TURUN KE JALAN MENDUKUNG KAPOLRES AKBP ARSAL SAHBAN

Redaksi BintangEmpat.Com, Jawa Timur – Ada hal unik dalam aksi people power siang tadi, Rabu, 18 September 2019, dalam mendukung Kapolres Lumajang AKBP DR Muhammad Arsal Sahban SH, SIK, MH, MM untuk penuntasan kasus Q-NET yang menjalankan bisnis dengan skema piramida.

Tampak Bupati Lumajang Toriqul Haq bersama ribuan massa memberikan orasi serta dukungan kepada Kapolres dan jajaran tim Cobra Polres Lumajang.

Modus Penipuan QNet Dibongkar Polres Lumajang, Korbannya Jual Harta Benda Sampai Hutang Rentenir

Toriqul yang naik keatas truk yang telah dipasangi pengeras suara membakar semangat para pendemo dengan nada penuh semangat. “Kita semua berkumpul disini bukan karena sebab saudara-saudara. Kita semua mendukung Kapolres Lumajang untuk membongkar kejahatan bisnis skema piramida dengan bekedok bisnis PT Q-NET. Sudah banyak contoh korban PT tersebut dari berbagai wilayah Indonesia seperti dari Aceh, Riau, Kalimantan Barat, Jogjakarta serta dari kota kita ini. Saya Bupati Lumajang dan seluruh masyarakat Lumajang akan terus di belakang Kapolres Lumajang. Saya ingatkan sekali lagi, Pak Kapolres tidak sendirian” ujar Bupati Lumajang.

Tim Cobra Ungkap Modus QNet

Selain itu, Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati menyatakan dukungan penuh terhadap Kapolres Lumajang dalam penuntasan kasus Q-NET. “Warga Lumajang tidak akan pernah mundur mendukung Kapolres Lumajang. Kita semua tahu, PT Q-NET yang menjalankan bisnisnya dengen cara skema piramida adalah bisnis terhadap masyarakat Indonesia. Kita semua akan menyuarakan dan melawan modus perampokan kepada masyarakat ini dengan berbagai cara termasuk melalui media social. Saya yakin dengan kekuatan masyarakat serta seizing Allah Subhanahu Wata’ala, keadilan berada di pihak kita, ” tegas wakil bupati tersebut.

Tipu Daya Q-NET Bidik Mahasiswa

Selain Bupati dan Wakil Bupati Lumajang, terlihat pula H Ahmad Saifudin, dari Fraksi PKB selaku Ketua DPRD Kabupaten Lumajang serta beberapa anggota DPRD Kabupaten Lumajang yang lain, yang secara bergantian menyuarakan aspirasi dari atas truk yang membawa pengeras suara tersebut. (Redaksi).

 

 

Arogansi Bupati Lumajang Usir Advokat Berbuntut Panjang

 

Kiri Basuki Rachmad, SH dan Abdul Rochim, SH. M. Si.
Kiri Basuki Rachmad, SH dan Abdul Rochim, SH. M. Si.

Merasa Dilecehkan Profesi Advokat Oleh Bupati, Ketua PERADI Bersikap

Redaksi, Jawa Timur – Pengusiran Oknum Advokat dalam forum saat melakukan pendampingan puluhan warga Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian, Lumajang, yang mempertanyakan kompensasi atas penggunaan jalan alternatif tambang Desa Jugosari – Bago Pasirian menuai kecaman dari ketua Peradi Lumajang, Abdul Rokhim, SH.M.Si., pihaknya menuntut Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, M. ML., untuk segara meminta maaf 3 X 24 jam melalui media Youtube Lumajang TV seperti yang tersebar terkait pengusiran terhadap Oknum Pengacara yang juga masih tergolong anggota PERADI.

BACA VIRAL: Amin Rais Dan Habib Rizik Resmi Jadi Anggota Banser

“Bupati Lumajang, harus meminta maaf kepada kami, karena terkait pengusiran ini kami menilai Bupati telah melakukan pelecehan terhadap profesi advokat, ” terangnya.

Selain itu Abdul Rokhim tidak menjelaskan secara terang-terangan, langkah dan upaya hukum apa yang bakal dilakukan oleh Peradi ketika permintaannya tidak dikabulkan oleh Bupati.

“Jika tuntutan kami tidak diindahkan oleh Bupati, maka kami akan berkoordinasi dengan pimpinan Peradi Pusat, ” tegasnya.

Sementara itu Basuki Rachmad, SH., yang akrab dengan panggilan Okik oknum Advokat yang disuruh keluar oleh Bupati Lumajang saat forum sedang berlangsung, menuding Bupati tidak tahu tentang aturan dan perundang-undangan tentang Advokat.

“Pengusiran advokat ini tidak etis dan terkesan Bupati arogan, karena advokat itu dalam menjalankan atas kuasa-nya ada 2 cara yaitu litigasi (proses hukum) dan non litigasi / mediasi / forum rembug untuk memberikan solusi terbaik kepada pihak tanpa harus proses hukum dipengadilan, ” jelasnya.

Selain itu Okik juga menegaskan bahwa pihaknya selama melakukan pendampingan warga desa Gondoruso Kecamatan Pasirian tidak sepeserpun meminta bayaran, tidak seperti tuduhan Bupati yang tersebar dalam Video Youtube Lumajang TV tersebut.

“Bisa ditanyakan langsung kepada warga, bahwa selama melakukan pendampingan dan mendapat surat kuasa dari warga desa Gondoruso, saya tidak menerima uang sepeserpun, ” terangnya.

Disinggung soal upaya dan langkah hukum yang bakal dilakukan terhadap permasalahan ini, Okik enggan mengatakannya.

“Lihat saja dalam waktu dekat nanti, ” pungkasnya. (Bas).

Lumajang Masuk Zona Kuning Ombusman

BintangEmpat.com, Lumajang – Raport zona kuning dari Ombudsman perwakilan Jawa Timur sesuai hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik 2018 telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang, Selasa (26/2/2019), sebenarnya penilaian ini tidak cukup bagus, namun dinyatakan bagus ketika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang masuk dalam zona merah.

Baca juga : Jambret Kmbuhan diringkus Warga

“Rata-rata keseluruhan, ada peningkatan nilai yang didapat Lumajang dibandingkan tahun sebelumnya”,Ujar Agus Widiyarta, Kapala Ombusman Jatim.

Masih menurutnya pada tahun 2017 Lumajang memiliki nilai rata-rata 22,04, namun peningkatan nilai tersebut terjadi pada tahun 2018 khususnya dalam uji kepatuhan memiliki nilai 71,49.

“Tahun 2017 rata-rata nilainya 22,04, dan ditahun 2018 dalam uji kepatuhan naik menjadi 71,04”, Tambahnya.

Adapaun 9 variabel itu adalah standar pelayanana, maklumat pelayanan, sistim informasi pelayanan publik, sarana dan prasarana, pelayanan khusus, pengelolaan pengaduan, penilaian kinerja, visi misi dan moto, serta atribut. “Setiap variabel itu ada indikatornya,” tegasnya.

Baca juga: Viral, Kasus Korupsi Jalin Matra Pasuruan

Dikatakan pula ada 52 produk layanan dari 9 OPD yang dinilai itu sesuai dengan urusan wajib oleh Pemkab Lumajang. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Adapun 9 OPD itu adalah Dinas Kependudukan dan Pencatanan Sipil, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, serta Dinas Tenaga Kerja.

“Kita berharap di tahun 2019, nilai Lumajang bisa meningkat masuk ke zona hijau,” Jelentrehnya.

Sementara itu Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, mengaku sangat senang dengan hasil yang diterima pemkab Lumajang, pasalnya dalam kepemimpinannya bersama Bupati Lumajang, pihaknya berkomitmen akan terus meningkatkan kinerja yang baik.

“Kami ingin meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang baik dengan pelayanan pada masyarakat yang baik, pula” Pungkasnya.(bas).

Pajak Ganda, APRI Tuding Bupati Lumajang Zolim

Baca Mabes Polri

 

APRI Tuding Bupati Lumajang Mendzolimi Masyarakat Dengan Pajak Ganda

 

Baca Difitnah Sekjen PBB

BintangEmpat.Com, Lumajang, Jawa Timur – Menyikapi Statement Bupati Lumajang Thoriqul Haq, M. ML., disalah satu media Online beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan kepada hukum terhadap pengusaha tambang pasir yang memiliki tunggakan pajak, dan tentu saja hal itu menjadi kecaman keras bagi seluruh pengusaha tambang pasir yang ada di Kabupaten Lumajang, pasalnya pengenaan pajak ganda atas satu objek ijin yang sama para pemilik ijin galian golongan C jelas bertentangan dengan Konstitusi.

Baca Vanessa Angel

“Berlakunya UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), telah membuat para pemilik ijin dikenakan pajak ganda, dimana hal ini jelas-jelas dilarang konstitusi”, Ujar Kuasa Hukum DPC Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Lumajang, Dummy Hidayat, SH., Minggu (24/2/2019).

Baca Ratu Sikumbang

Dia menjelaskan bahwa pajak ganda telah melanggar hak-hak konstitusional warga negara khususnya para pemilik ijin tambang, seperti yang disebutkan dalam pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Akan tetapi faktanya UU PDRD tersebut telah menzolimi dan menganiaya dengan adanya dua kali penarikan pajak.

 

Sehingga pungutan pajak ganda ini tidak memiliki sifat hukum keadilan maupun kepastian.

 

“Pajak yang bersifat memaksa untuk keperluan negara telah diatur oleh undang-undang. Namun, pengenaannya tidak boleh menimbulkan kezoliman bagi masyarakat”,Tegas Dummy.

Baca ASN Dipolisikan

Lebih jauh pihak APRI, menjelaskan langkah hukum yang dilakukan para pemilik ijin yang merasa kepentingan konstitusionalnya dirugikan maka bakal melakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi, tentunya jika Bupati tidak mengambil ketegasan atau langkah-langkah hukum untuk kepastian hukum itu sendiri. Dummy juga menjelaskan yang dimaksut tentang kepastian hukum ialah bahwa ketentuan UU tidak boleh memberikan keragu-raguan, penafsiran lain daripada kehendak pembuat UU. Karena kepastian obyek pajak merupakan faktor yang amat penting guna menghilangkan potensi menafsirkan terjadinya pajak ganda.

 

“Pengenaan pajak ganda yang terjadi ini tentu menjadi persoalan yang sangat serius bagi Pemkab atau Bupati Lumajang demi keadilan masyarakatnya, dimana perlu dilakukan kajian agar pungutan pajak ganda tidak memberatkan, menzolimi dan menganiaya para pemilik ijin”,Paparnya.

Baca Kunci Kebahagiaan Rumah Tangga

Selain itu pajak ganda yang selama ini diberlakukan dikabupaten Lumajang, dikatakan Dummy sangat berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pungutan pajak, sehingga pajak ganda tidak boleh dibiarkan terus terjadi.

 

“Pajak ganda ini selain melanggar aturan tentu saja sangat – sangat merugikan masyarakat”,Pungkasnya. (Bass).