BintangEmpat.Com – Hari ketiga atau hari terakhir pada Minggu (8/3/2020) pelaksanaan UKW di Tulungagung, Wakil Ketua Dewan Pers berkunjung ke Tulungagung guna meninjau sekaligus menutup acara.
Pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) tahun 2020 angkatan ke-5 digelar di Tulungagung yang diadakan oleh lembaga penguji dari UPN Veteran Yogyayakarta bekerjasama dengan Persatuan Jurnalis Indonesia (PJI).
Diketahui, pelaksanaan UKW jenjang Muda di aula kantor Diskominfo yang telah dibuka oleh Bupati Tulungagung pada 6 Maret 2020 lalu, dimulai dengan giat pra UKW dan dilanjutkan pada tanggal 7-8 Maret 2020 dengan pelaksanaan ujian kompetensi wartawan.
Di penghujung atau hari terakhir acara pelaksanaan UKW, sekira pukul 11.34 WIB tim lembaga penguji dari UPN Veteran Yogyakarta melalui Drs Ari Wibawa, MSi mengumumkan hasil dari peserta yang berkompeten atau belum berkompeten.
“Setelah 2 hari kita menjalankan UKW ini, maka tibalah saat yang ditunggu untuk menyampaikan hasil yang sudah bapak ibu jalankan di Tulungagung ini. Peserta UKW kerjasama UPN Veteran Yogyakarta dengan PJI di Tulungagung ini diikuti dengan 18 peserta, adapun peserta yang dianggap kompeten ada 13 peserta kemudian yang belum kompeten ada 5,” kata Arif Wibawa mengumumkan.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pers Hendry CH Bangun, memberikan apresiasi atas sudah dilaksanakan UKW serta memberikan diantaranya beberapa hal untuk pencerahan semua peserta.
“Atas uji kompetensi ini, kami dari Dewan Pers mengucapkan selamat, karena uji kompetensi ini adalah salah satu program utama dari Dewan Pers yang tujuannya adalah meningkatkan kualitas wartawan dan pada ujung ujungnya kualitas media,” ujarnya.
Lanjut Hendry CH Bangun juga mengucapkan terimakasih untuk lembaga uji dari UPN Yogyakarta atas pelaksanaan UKW dan proses pengujiannya.
“Yang saya yakin ketika menyatakan kompeten 13 wartawan dari 18 itu sudah dengan proses yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.
Hendri mengatakan, salah satu tolak ukur untuk meningkatkan kualitas wartawan adalah dengan UKW.
“Jaman sekarang apapun harus bersertifikat pakar-pakar kita semua itu punya sertifikat, ahli patung, pelukis, semuanya..,” katanya.
Lanjutnya, dia mencontohkan seperti profesi memotret gedung tinggipun ditanyakan tentang sertifikat.
“Sekarang ini tidak dituntut ijazahnya S3, S2, S1, lu (kamu) punya sertifikat gak? Misalnya kalau nanti datang ke Jakarta mau motret gedung tinggi, diijinkan oleh yang punya gedung tapi anda sudah punya sertifikat belum? Itu ada sertfikatnya (fotografer),” jelasnya.
Begitu juga sertifikat kompetensi wartawan, meskipun tidak semua lembaga bertanya. “Tetapi semua itu, artinya kalau ingin menjalankan tugas dengan mulus tanpa hambatan tentu saja kita diharapkan memiliki sertifikat kompetensi,” tandasnya.
Diakhir sambutan, usai memberikan beberapa hal untuk pencerahan para jurnalis perserta UKW, Wakil Ketua Dewan Pers menutup acara pelaksanaan UKW angkatan ke-5 di Tulungagung, Jawa Timur.(par).
Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Polres Jakarta Barat
BintangEmpat.Com – Beberapa waktu terakhir ini, beredar lagi informasi yang berisi fitnah terhadap organisasi-organisasi pers, media dan wartawan non-underbow Dewan Pers.
Sebaran informasi itu juga diduga memuat ujaran-ujaran fitnah yang bersifat melecehkan dan mendiskreditkan puluhan ribu media serta ratusan ribu wartawan se-nusantara yang dicap abal-abal, dituduh sebagai penumpang gelap kemerdekaan pers, pemeras pejabat dan perusahaan, serta ungkapan buruk lainnya oleh Dewan Pers.
Informasi tendensius, yang diduga diviralkan kembali oleh organisasi pers dan media-media Dewan Pers, itu sesungguhnya merupakan pemberitaan-ulang isi Surat Edaran Dewan Pers Nomor 371/DP/K/VII/2018, tertanggal 26 Juli 2018, yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pers saat itu, Yosef Adi Prasetyo.
Surat Edaran yang terbit hampir 2 tahun lalu ini kemudian memicu kegerahan di kalangan organisasi pers berbadan hukum Kemenkumham Republik Indonesia bersama ratusan ribu jurnalis se-Indonesia saat itu.
Tidak kurang dari PPWI (Persatuan Pewarta Warga Indonesia) dan FPII (Forum Pers Independen Indonesia) langsung bergerak membuat laporan polisi dengan dugaan perbuatan pidana pelanggaran UU ITE dan KUHPidana ke Polres Jakarta Pusat.
Dalam perkembangannya, Polres Jakarta Pusat selanjutnya melimpahkan penanganan kasus yang melibatkan Ketua Dewan Pers Yosef Adi Prasetyo ke Polres Jakarta Barat.
“Setelah berporses selama kurang lebih 4 bulan, sejak akhir tahun 2018 lalu, penanganan kasus Dewan Pers yang dilaporkan PPWI ini dialihkan ke Polres Jakarta Barat, mungkin karena pertimbangan lokus kejadian dianggap terjadi di alamat Sekretariat PPWI, di Jl. Anggrek Cenderawasih X No. 29, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat,” jelas Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke, Senin, 2 Maret 2020.
Setelah berproses lebih dari 1,5 tahun di Kepolisian, lanjut Wilson, pihak berwajib kemudian melanjutkan proses penyelidikan kasus tersebut.
“Hari Kamis, 20 Februari lalu saya diundang menghadap penyidik untuk melengkapi alat bukti laporan. Saya juga sudah bertemu Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol Yulius Audie Sonny Latuheru, dan menyampaikan perihal kasus yang sempat macet di Polres Jakbar ini. Saya berharap Polisi bekerja profesional menyelesaikan kasus yang melibatkan Dewan Pers tersebut,” ungkap Alumni PPRA-48 Lemhannas tahun 2012 itu.
Upaya pembelaan terhadap berpuluh organisasi pers bersama ratusan ribu wartawan Indonesia yang dilakukan PPWI ini mulai menampakkan titik terang.
Pada Kamis, 27 Februari 2020 lalu, Wilson menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Polres Jakarta Barat. Dalam surat itu disebutkan bahwa pihak penyidik akan segera memeriksa terlapor mantan Ketua Dewan Pers atas nama Yosef Adi Prasetyo.
Sebagaimana diketahui, Yosef Adi Prasetyo merupakan Ketua Dewan Pers yang bertanggung jawab atas penerbitan dan penyebaran Surat Edaran Dewan Pers yang berisi ujaran-ujaran bernuansa permusuhan dan kebencian yang dipersoalkan para jurnalis non-konstituen Dewan Pers.
Selain itu, disebutkan juga dalam SP2HP yang sama bahwa Polisi akan meminta keterangan dari Kasihati dan Taufiq Rahman sebagai saksi. Sebagai informasi bahwa Kasihati merupakan Ketua Presidium FPII yang juga menjadi pelapor ke Polres Jakarta Pusat atas kasus yang sama.
Sementara itu, Taufiq Rahman saat kejadian lalu merupakan Ketua Umum Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) yang juga merasa organisasinya difitnah dan dilecehkan Dewan Pers melalui surat edaran dimaksud.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PPWI, H. Fachrul Razi, MIP mengatakan bahwa pihaknya berharap agar aparat berwajib dapat menyelesaikan kasus yang melibatkan Dewan Pers itu sesegera mungkin.
“Saya mendesak Kapolri agar kasus dugaan penistaan dan fitnah yang dilakukan oleh lembaga Dewan Pers ini melalui surat edaran resmi terhadap kawan-kawan jurnalis se-Indonesia dapat dituntaskan sesuai koridor hukum yang berlaku. Selaku anggota Senator DPD RI, nanti saya akan mempertanyakan penanganan kasusnya saat RDP dengan Kapolri,” urai Fachrul Razi yang merupakan salah satu Pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) itu.
Terkait kapan pemanggilan dan pemeriksaan mantan Ketua Dewan Pers Yosef Adi Prasetyo, Wilson mengatakan hal itu menjadi kewenangan Polisi untuk memberikan informasinya.
“Saya tidak berwenang menyampaikan kapan waktu pemeriksaan oknum mantan Ketua Dewan Pers itu. Saya juga tidak diberitahu, jadi silahkan konfirmasi ke Polres Jakarta Barat yaa,” kata trainer ribuan anggota TNI, Polri, mahasiswa, guru, dosen, wartawan, dan masyarakat umum di bidang jurnalisme warga ini menghakhiri penyampaiannya terkait perkembangan kasus Dewan Pers itu.
Pernyataan Dewan Pers
Surat Edaran Dewan Pers
Sebelumnya, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, menepis kabar soal adanya permintaan dari Dewan Pers kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk bekerjasama dengan media yang telah terverifikasi Dewan Pers.
Hal itu ditegaskan M. Nuh saat menjawab pertanyaan salah satu pimpinan redaksi media online tentang kebenaran kabar tersebut.
“Dewan Pers tidak pernah meminta pemerintah daerah untuk tidak bekerjasama dengan perusahaan media yang belum terfaktual oleh Dewan Pers,” kata M. Nuh saat pertemuan dengan pimpinan redaksi beberapa media baik cetak, elektronik maupun siber dalam diskusi di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Kamis (6/2/2020).
Pernyataan M. Nuh tersebut dikuatkan Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun. Menurut jurnalis senior ini, Dewan Pers tidak masalah adanya kerjasama antara media dengan pemerintah daerah, selama media tersebut merupakan sebuah perusahaan berbadan hukum.
“Dewan Pers tidak pernah mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa media yang boleh bermitra dengan pemerintah itu (harus terverifikasi). Tidak ada surat itu,” tambah Hendry.
Terpenting bagi Dewan Pers, perusahaan media itu berbadan hukum dengan adanya penanggungjawab utama.
“Sesuai Undang-undang Pers, itu saja cukup sebenarnya. Tidak harus terverifikasi, tapi kalau memang terverifikasi artinya telah teruji secara administratif,” pungkas Hendry.
BintangEmpat.Com – Krisdayanti merasa lega setelah Dewan Pers memutuskan tiga media bersalah dalam penyebaran berita bohong mengenai rumah tangganya dengan Raul Lemos.
Anggota DPR dari PDIP ini kemarin, Kamis (27/2/2020), mendatangi kantor Dewan Pers untuk penyelesainnya masalahnya.
“Alhamdulillah, hari ini kami mendatangi Dewan Pers yang kedua kalinya atas undangan Dewan Pers guna mediasi penyelesaian pengaduan kami atas pemberitaan tidak benar dan sepihak dari media-media yang tidak bertanggung jawab,” tulis Raul di Instagramnya pada Kamis (27/2/2020).
Unggahan ini diunggah kembali oleh ibu empat anak ini.
Penyanyi dan anggota DPR dari Fraksi PDIP Krisdayanti dan suaminya Raul Lemos di Dewan Pers. – Instagram @krisdayantilemosDiva Indonesia.
Terdapat tiga media media online yang mereka laporkan ke Dewan Pers pada Selasa (18/2/2020).
Ketiga media itu adalah Tribunnews.com, Cumicumi.com, dan Akurat.co.
Mereka memberitakan bahwa pasangan ini sudah bercerai dan dibenarkan oleh humas Pengadilan Agama.
Setelah pengaduannya, kata Raul, Dewan Pers langsung memprosesnya dengan cepat. Ketiga media tersebut dinyatakan telah melanggar Pasal 1 dan 3 kode etik jurnalistik karena menyajikan berita yang tidak akurat.
“Sehingga pada hari ini, Kamis tanggal 27 Februari 2020 , kurang dari 10 hari, dibuatlah Risalah Penyelesaian No. 27, 28 dan 29 oleh Dewan Pers, di mana Dewan Pers menilai bahwa media teradu telah melanggar Pasal 1 dan 3 kode etik Jurnalistik karena menyajikan berita yang tidak akurat, tidak uji informasi, dan tidak berimbang dengan membuat opini yang menghakimi,” tulis Raul.
Raul menuturkan, kejadian yang menimpa rumah tangganya dengan Krisdayanti bisa dijadikan pembelajaran bagi semua pihak supaya tidak mengulang kejadian serupa.
“Mari saling instropeksi, agar tidak terulang lagi dan siapapun yang dirugikan oleh pemberitaan yang diduga memenuhi unsur pelanggaran kode etik jurnalistik silahkan mengadukan ke jalur yang benar yakni Dewan Pers,” ujarnya.
Pengusaha asal Timor Leste ini merasa bahwa apa yang dilakukan ini merupakan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah khususnya kepada media.
“Inilah pilihan dan cara kami menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan media,” ucapnya.
Raul Lemos dan Krisdayanti sempat diberitakan bahwa rumah tangga mereka sedang diambang perceraian. Namun, Raul membantah pernyataan tersebut yang dinilai sangat tidak benar.
Menurut Raul hal ini tak tepat dan merupakan pembohongan publik. Dalam berita tersebut Faizal Kamil selaku Humas Pengadilan Agama Selatan menyebut nama KD yang dia dengar dari kabar burung.
Dihubungi secara terpisah, Wakil Pemimpin Redaksi Akurat.co, Sunardi Panjaitan mengatakan medianya menghormati keputusan Dewan Pers.
“Kami akan menjalankan keputusan ini dengan memuat hak jawab yang diberikan oleh Raul Lemos dan Krisdayanti,” katanya.
Komisi III DPR RI Desak Dewan Pers Turunkan Satgas Anti Kekerasan Jurnalis, Ini Penjelasannya
Anggota Komisi III DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Aceh, Nasir Djamil.
BintangEmpat.Com – Anggota Komisi III DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil Aceh, Nasir Djamil, mendesak Dewan Pers segera menurunkan Tim Satgas Anti Kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia khususnya Aceh.
Selama ini, kekerasan terhadap jurnalis sering sekali dialami oleh wartawan yang menjalankan tugas di Aceh dan di Indonesia. Harus ada peranan Dewan Pers untuk melindungi para wartawan yang menjalankan tugasnya sebagai kuli tinta di lapangan yang mengungkap fakta-fakta sesuai kode etik jurnalistik.
“Kekerasan terhadap wartawan harus dituntaskan. Dewan Pers harus bersinergi dengan aparat kepolisian untuk mengungkap kasus kekerasan terhadap jurnalis,” ujar Nasir Djamil, Senin (24/2/2020).
Kata dia, Dewan Pers perlu sekali membentuk Satgas anti kekerasan terhadap jurnalis yang bekerja melakukan investigasi (adhock) di lapangan lebih mendalam untuk mengungkap dan mengali fakta-fakta yang terjadi terhadap wartawan yang mengalami kekerasan akibat karya jurnalistik.
Kepedulian Dewan Pers ini juga akan memberikan rasa nyaman dan ketenangan bagi para para wartawan di Aceh khususnya ketika menjalankan tugasnya meliput dan mengungkap fakta-fakta jurnalistik sehingga mereka lebih berani mempublikasikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
Nasir Djamil juga menyinggung, kasus pembakaran rumah wartawan Harian Serambi indonesia di Aceh Tenggara yang terjadi pada tanggal 30 Juli 2019, dan hingga kini belum terungkap pelaku serta motifnya.
Sementara hasil penelitian petugas laboratorium forensik Mabes Polri Cabang Medan menyatakan rumah wartawan harian Serambi indonesia di Aceh Tenggara tersebut dibakar. Namun, pelakunya belum ditangkap.
Pihaknya, berharap kepada Kapolda Aceh, Irjen Pol Wahyu Widada agar memback up dan membentuk tim khusus yang melibatkan pihak Polda Aceh untuk bekerjsama menuntaskan kasus pembakaran rumah, Asnawi Luwi wartawan harian Serambi indonesia di Agara yang sudah memasuki tujuh bulan.
“Ini harus dilakukan secepatnya, agar dituntaskan sehingga menghilangkan rasa was-was dari saksi korban dan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK) Jakarta agar melakukan perlindungan terhadap korban dan keluarganya,” ujar Nasir Djamil.
Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Juli Amin menyambut baik pembetukan satgas khusus oleh Dewan Pers yang nantinya diturunkan khusus ke Aceh. Satgas bentukan Dewan Pers ini merupakan gabungan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).
Dengan dibentuknya satgas khusus sebagaimana yang pernah diturunkan ke Papua Barat dan Medan di tahun 2019 lalu, dapat membantu mengungkap persoalan sesuai hasil investigasi mereka di lapangan nantinya. Karena, masih ada kasus kekerasan terhadap jurnalis di Aceh yang hingga saat ini pelakunya belum ditangkap.
“Kasus pembakaran rumah wartawan Serambi Indonesia wilayah Aceh Tenggara akhir Juli 2019, hingga kini pelakunya belum ditangkap. Sehingga kita masih belum tau, apakah dibakarnya rumah wartawan itu karena berita atau bukan, meskipun dugaan kita, kejadian itu banyak fakta yang menggambarkan kaitannya dengan pemberitaan,” ujarnya.
Bintangempat.com – Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, menepis kabar soal adanya permintaan dari Dewan Pers kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk bekerjasama dengan media yang telah terverifikasi Dewan Pers.
Hal itu ditegaskan M. Nuh saat menjawab pertanyaan salah satu pimpinan redaksi media online tentang kebenaran kabar tersebut.
“Dewan Pers tidak pernah meminta pemerintah daerah untuk tidak bekerjasama dengan perusahaan media yang belum terfaktual oleh Dewan Pers,” kata M. Nuh saat pertemuan dengan pimpinan redaksi beberapa media baik cetak, elektronik maupun siber dalam diskusi di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Kamis (6/2/2020).
Pernyataan M. Nuh tersebut dikuatkan Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun.
Menurut jurnalis senior ini, Dewan Pers tidak masalah adanya kerjasama antara media dengan pemerintah daerah, selama media tersebut merupakan sebuah perusahaan berbadan hukum.
“Dewan Pers tidak pernah mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa media yang boleh bermitra dengan pemerintah itu (harus terverifikasi). Tidak ada surat itu,” tambah Hendry.
Terpenting bagi Dewan Pers, perusahaan media itu berbadan hukum dengan adanya penanggungjawab utama.
“Sesuai Undang-undang Pers, itu saja cukup sebenarnya. Tidak harus terverifikasi, tapi kalau memang terverifikasi artinya telah teruji secara administratif,” pungkas Hendry. (*)
Hak Jawab Atas Artikel Wilson Lalengke Yang Berjudul “Lulus UKW Tidak Menjamin Kompetensi Wartawan”
Jakarta – Kenalkan, saya Romlan, Pemimpin Redaksi Media Siber KABARBANGKA.COM, yang menjadi subjek percontohan dalam artikel Wilson Lalengke yang dimuat di media siber sebagaimana link berita terlampir, dengan judul Lulus UKW Tidak Menjamin Kompetensi Wartawan, yang dimuat pada tanggal 20-25 Desember 2019. Di sejumlah media siber, opini Wilson Lalengke itu sudah diubah menjadi opini redaksi medianya masing-masing. Ada juga redaksi media siber yang mengubah opini Wilson Lalengke itu menjadi berita, yang mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi.
MENANGGAPI opini Wilson Lalengke yang menyebutkan saya sebagai pemegang Sertifikat Wartawan Utama, justru menyebarkan berita bohong (hoax) menggunakan media www.kabarbangka.com. Saya minta Wilson Lalengke membuktikan tudingan itu. Tunjukkan buktinya, jika ada berita bohong (hoax) yang saya sebarkan menggunakan media www.kabarbangka.com. Bukti-bukti itu bisa dikirim ke saya via email: [email protected], atau via WhatsApp (WA): 081272881599. Ingat, ya! Berita bohong (hoax) yang ada di media www.kabarbangka.com! Catat itu!
Saya juga menegaskan, saya ini bukan lulusan UKW abal-abal. Saya dinyatakan KOMPETEN oleh penguji saya, M. Syahrir, yang ditugaskan oleh PWI Pusat, setelah saya mengikuti proses Uji Kompetensi Wartawan pada UKW-V PWI BABEL di Sungailiat, Bangka Belitung, pada tanggal 5-6 Mei 2018. UKW juga bukan produk ilegal, karena Dewan Pers adalah lembaga resmi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Tentang saya yang “katanya” hanya jebolan SMP. Sepertinya Wilson Lalengke memang perlu belajar lagi pemahaman dan penerapan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Pasal 1 angka (4) “Wartawan adalah orang yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik”. Kemudian dipertegas oleh Pasal 4 ayat (1) “Kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara”.
Ada 21 pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, tidak satu pun pasal yang mengatur tentang standar minimal pendidikan wartawan. Demikian juga dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan, sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Wartawan, terbaru adalah Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Wartawan, juga tidak mengatur standar minimal pendidikan wartawan calon peserta UKW.
Tidak ada aturan manapun yang mengatur standar minimal pendidikan formal seorang wartawan. Tidak ada ketentuan yang membatasi hak seseorang untuk menjadi wartawan. Namun dalam melaksanakan tugasnya, wartawan harus memiliki standar kompetensi yang memadai. Standar Kompetensi Wartawan diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat. Standar Kompetensi Wartawan juga untuk menjaga kehormatan pekerjaan wartawan, bukan untuk membatasi hak asasi warga negara menjadi wartawan. Untuk mencapai standar kompetensi itu, wartawan harus mengikuti uji kompetensi di lembaga penguji yang sudah terverifikasi Dewan Pers, yaitu Perusahaan Pers, Organisasi Wartawan, Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Jurnalistik.
Nah, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, adalah Organisasi Wartawan yang sudah resmi ditunjuk Dewan Pers sebagai Lembaga Penguji, untuk melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan. (***)
Catatan saya (Wilson Lalengke):
1. Artikel lengkap yang menjadi obyek tulisan ‘hak jawab’ rekan Romlan ini dapat dilihat di www.pewarta-indonesia.com/2019/12/wilson-lalengke-lulus-ukw-tidak-menjamin-kompetensi-wartawan
2. Terkait berita hoax (bohong) dapat ditelusuri melalui artikel saya terdahulu dengan judul Ambiguitas Sertifikasi Wartawan dan Verifikasi Media, dimuat salah satunya di tautan ini: www.pewarta-indonesia.com/2019/12/ambiguitas-sertifikasi-wartawan-dan-verifikasi-media. Artikel hoax itu sudah dihapus oleh yang bersangkutan (Romlan) dari situsnya www.kabarbangka.com dan menggantinya dengan permintaan maaf kepada Kementerian Dalam Negeri yang menjadi obyek pemberitaan bohongnya terkait DOB. Demikian juga, artikel komplain Kemendagri terhadap pemberitaan hoax Romlan itu telah dihapus oleh Kemendagri dari situsnya.
3. Pada hakekatnya, UKW yang diselenggarakan di bawah kendali Dewan Pers itu yang abal-abal, bukan hanya UKW dan sertifikat UKW rekan Romlan. Segala hal ihwal kompetensi dan sertifikasi profesi mengacu kepada pasal 18 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sesuai UU ini, pelaksana sertifikasi kompetensi adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (lihat pasal 18 ayat 4), Jadi, jelas, UKW atau UKJ bukan kewenangan atau tupoksi Dewan Pers. UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers tidak sedikitpun memberikan kewenangan (baik tersurat maupun tersirat) kepada Dewan Pers untuk menangani urusan kompetensi wartawan. Persoalan UKW ini menjadi salah satu poin gugatan PPWI bersama SPRI ke PN Jakarta Pusat, yang dimenangkan Dewan Pers. Namun, di tingkat banding, PT DKI Jakarta membatalkan Keputusan PN Jakarta Pusat itu dan menolak semua eksepsi Dewan Pers. Ini artinya, Dewan Pers harus sadar diri untuk segera menghentikan kebijakan pelaksanaan UKW – melalui LSP-LSP yang ditunjuknya – dan menyerahkan pengelolaannya ke BNSP sesuai ketentuan perundangan dan Peraturan Pemerintah yang ada.
4. Soal jenjang pendidikan SMP, Romlan benar sekali. Siapa saja boleh jadi wartawan, jurnalis, pewarta, dan sejenisnya. Namun, bukan soal jenjang pendidikan, yang jadi fokus bahasan saya UKW dan kompetensi.
Foto: Situasi di flyover Slipi setelah polisi memukul mundur massa demonstrasi di DPR, Senin malam, 30 September 2019. TEMPO/Lani Diana.
Redaksi BintangEmpat.Com, Jakarta – Dewan Pers mengecam tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan yang meliput unjuk rasa oleh aparat keamanan selama kegiatan demonstrasi menolak pengesahan Rancangan KUHP, pada 24 September 2019 di beberapa kota.
“Prihatin dan mengecam serta mengutuk semua tindakan penghalangan, kekerasan, intimidasi dan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap wartawan yang sedang melakukan kegiatan jurnalistik,” kata Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun dalam keterangan tertulis, Rabu 2 Oktober 2019.
Dewan Pers juga mendesak kepada semua pihak untuk tidak menghalangi, melakukan kekerasan, intimidasi dan penganiayaan kepada wartawan pada saat sedang melakukan kegiatan jurnalistik.
Juga mendesak POLRI menindak tegas aparat keamanan yang terlibat dalam penghalangan, kekerasan, intimidasi dan penganiayaan terhadap wartawan. “Untuk diproses hukum.”
Dewan Pers mendesak perusahaan pers agar selalu memperhatikan keselamatan jurnalis dengan menggunakan perangkat keselamatan ketika sedang meliput, terutama di wilayah yang berpontensi kerusuhan.
Wartawan yang mengalami kekerasan diminta segera membuat laporan kepada perusahaan pers dan kepolisian dalam waktu 24 jam. Perusahaan pers juga harus mendampingi wartawan korban kekerasan dalam membuat visum dan membuat pelaporan kepolisian dalam waktu 24 jam. “Dewan Pers akan melakukan kordinasi bersama POLRI berdasarkan MoU 2017,” ujar Hendry. (*).
BintangEmpat.Com, Dewan Pers telah mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers (PPR) Nomor 25/PPR-DP/VI/2019 tentang Pengaduan Mayjen TNI (Purn) Chairawan terhadap Majalah Berita Mingguan Tempo tertanggal 28 Juni 2019 yang diterima Hanfi Fajri selaku Kuasa Hukum Mayjen TNI (Purn) Chairawan pada tanggal 02 Juli 2019.
Mayjen TNI (Purn) Chairawan.
Adapun hasil Keputusan Dewan Pers pada halaman 5 poin 4 pada pokoknya Penjudulan dan penyebutan “Tim Mawar” dalam berita Teradu melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena memuat opini yang menghakimi.
Surat Keputusan Dewan Pers.
Menurut Hanfi Penjudulan “Tim Mawar dan Rusuh Sarinah” tersebut berlebihan, karena “Tim Mawar” yang terlibat penculikan aktivis 1998 telah bubar. Dalam artikel berjudul “Bau Mawar di Jalan Thamrin”, Teradu menyebutkan adanya dugaan keterlibatan satu mantan anggota Tim Mawar dalam kerusuhan 21-22 Mei 2019 di Jakarta. ”
Lanjut Hanfi, “Dugaan tersebut tidak disertai data yang memadai serta tidak cukup menjadi dasar pengkaitan “Tim Mawar” dengan kerusuhan 21-22 Mei 2019”.
Hanfi Fajri.
Dengan terbuktinya Tempo melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers memberikan Rekomendasi “Tempo wajib minta maaf kepada Mayjen TNI (Purn) Chairawan dan Eks Tim Mawar yang dimuat selambat-lambatnya pada edisi berikutnya. Sesuai Pasal 18 ayat 2 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, (Tempo) Perusahaan Pers wajib melayani Hak Jawab agar tidak terkena pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).”
Hanfi menerangkan, “Maka hak jawab Bapak Mayjen TNI (Purn) Chairawan atas Pemberitaan Majalah Tempo edisi Senin,10 Juni 2019 merupakan hak untuk melakukan bantahan atas tulisan wartawan Tempo yang tidak berdasarkan fakta. Oleh karena itu Tempo yang merupakan Perusahaan Pers wajib menyampaikan permintaan maaf melalui majalah edisi berikutnya, sehingga hak jawab Bapak Mayjen TNI (Purn) Chairawan tidak menggugurkan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Penulis Tempo (Stefanus Pramono, Raymundus Rikang). ”
Lanjut Hanfi, “Selain itu, hasil putusan Dewan Pers hanya bersifat administratif yang hanya sebatas memeriksa pelanggaran Pers terkait Etika Jurnalistik dalam menjalankan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Karena terbukti melanggar Kode Etik Jurnalistik atas pemberitaan tersebut maka menimbulkan fitnah yang mengakibatkan pencemaran nama baik dan kehormatan Bapak Mayjen TNI (Purn) Chairawan serta Eks Tim Mawar yang diduga dilakukan oleh Penulis Tempo Stefanus Pramono dan Raymundus Rikang, ” terangnya.
“Oleh karena Kewenangan Dewan Pers hanya sebatas memeriksa Pelanggaran Etika saja, maka kami melaporkan Penulis Tempo Stefanus Pramono, dan Raymundus Rikang atas dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik Bapak Mayjen TNI (Purn) Chairawan serta Eks Tim Mawar terkait tulisannya dalam pemberitaan Majalah Tempo edisi Senin,10 Juni 2019, ” pungkas Hanfi ketika dikonfirmasi BintangEmpat.Com melalui WhatsApp, (11/7/2019).
BINTANGEMPAT, Jakarta – Media Kabarbangka.Com mempublikasikan berita tentang daftar 57 calon kabupaten baru dan 8 calon provinsi baru tertanggal 21 Juni 2019. Berita itu kemudian direspon sehari kemudian oleh Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang pada intinya menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar alias bohong. “Kabarbangka.com telah menyebarkan Hoax Daerah Pemekaran. Hoax tersebut memfitnah institusi Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini telah mengaku mendapat rilis resmi dari Puspen Kemendagri. Padahal, rilis tersebut tidak pernah ditulis dan disebarkan Puspen Kemendagri.” Demikian rilis yang dapat dibaca di situs resmi Kemendagri.go.id.
Rilis Puspen Kemendagri selengkapnya di sini: https://www.kemendagri.go.id/blog/31749-Kabarbangkacom-Telah-Menyebarkan-Hoax-Daerah-Pemekaran
Lebih jauh, pihak Kementerian menganggap bahwa pembuatan dan publikasi berita bohong tersebut dianggap sebagai kejahatan, dan akan dilaporkan ke Dewan Pers untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku. “Segera kami laporkan ke Dewan Pers. Media tersebut telah melakukan kejahatan, mengarang dan menyebar fitnah,” tegas Bahtiar Baharudin, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri.
Romlan, pimpinan redaksi Kabarbangka.Com, telah mengaku khilaf dan meminta maaf atas kesalahan tersebut. Dirinya juga sudah menghapus isi berita bohong atau populer disebut hoax itu dari situs media Kabarbangka.com dan menggantinya dengan ungkapan permintaan maaf kepada publik, Kementerian Dalam Negeri serta DPR-RI.
Langkah kesatria mengakui kesalahan dan meminta maaf sang pemimpin redaksi Romlan tentu patut diapresiasi. Penulis secara pribadi, dan organisasi PPWI (Persatuan Pewarta Warga Indonesia) sangat menghargai sifat baik untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada publik dan para pihak terkait yang merasa dirugikan. Semoga ketulusan hati dan permintaan maaf itu dapat dipertimbangkan oleh para pihak, seperti Kementerian Dalam Negeri, DPR-RI dan Dewan Pers.
Namun begitu, kasus Romlan dan Kabarbangka-nya itu tidak dapat dilihat sepintas lalu saja sebagai hal yang lumrah, dan dibiarkan berlalu tanpa makna. Kasus ini sesungguhnya sangat krusial dan fenomenal, ia ibarat titik puncak kecil gunung es yang tampak di permukaan air saja. Persoalan substansial yang amat besar, yang selama ini tenggelam di bawah permukaan, semestinya dikeker dan dicarikan solusinya oleh semua kalangan, terutama pemangku kewenangan terkait media massa dan pemberitaan.
Harap diketahui bahwa Romlan itu adalah pemegang Sertifikat Wartawan Utama yang dikeluarkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan ditandaptangani oleh Ketua Dewan Pers. Seorang wartawan utama, tentulah sudah melewati berbagai pelatihan dan praktek serta pengalaman bermedia-massa dan melakukan tugas jurnalistik yang cukup panjang. Romlan sudah pasti melangkah dari tahap sertifikasi wartawan pemula, wartawan madya, untuk kemudian mengikuti ujian kompetensi wartawan utama.
Berdasarkan fakta tersebut, patutlah kita berasumsi bahwa pelaksanaan sertifikasi kompetensi wartawan, yang oleh banyak pihak dianggap sebagai kebijakan “memandai-mandai”, meminjam istilah orang Sumatera, selama ini banyak menyimpan masalah dan penyimpangan. Seorang rekan wartawan senior Metro-TV beberapa waktu lalu menyatakan enggan mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) karena menurutnya, dia adalah sarjana ilmu komunikasi dari perguruan tinggi ternama di Surabaya, plus sudah mengikuti magang yang ketat, plus (lagi) pengalaman sebagai wartawan di berbagai posisi yang cukup lama. Sementara, kata dia lagi, penguji UKW itu adalah orang-orang yang tidak paham jurnalistik, atau jikapun penguji adalah orang media, ilmu mereka sudah out-of-date alias kedaluwarsa, tidak sesuai dengan kemajuan zaman.
Dari informasi yang terhimpun, Romlan diduga hanyalah tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dengan tingkat pendidikan yang demikian itu, sangat dapat diprediksi kemampuan jurnalisme yang bersangkutan. Anehnya, PWI dan Dewan Pers tidak hanya memberikan kelulusan sebagai wartawan utama, tetapi juga mempercayakan yang bersangkutan menjadi salah satu penguji UKW. Keadaan itu menandakan bahwa sangat patut diduga dalam proses UKW itu ditumpangi oleh kepentingan pribadi para oknum terkait, seperti oknum di institusi PWI, oknum Dewan Pers dan yang bersangkutan sendiri.
Dari situs media Kabarbangka.com, kita juga dapat melihat bahwa media ini sudah diverifikasi dan mendapatkan Sertifikat Dewan Pers. Selama ini, publik memahami sertifikat Dewan Pers yang diberikan kepada sebuah institusi media massa sebagai stempel halal bagi media tersebut melakukan kerja-kerja jurnalisme. Jadi, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa sajian media berstempel halal dari Dewan Pers merupakan makanan sehat dan halal bagi masyarakat.
Dengan pemahaman seperti itu, publik dapat menilai kondisi media Kabarbangka.com yang dihalalkan oleh Dewan Pers, baik secara fisik tampilan atau desain media yang amat sederhana maupun dari isi pemberitaannya. Mempublikasikan berita bohong dan mencatut nama lembaga negara di tingkat pusat memerlukan keberanian liar yang luar biasa bagi seorang jurnalis. Mungkin sekali, keberanian semacam ini yang dinilai Dewan Pers sebagai sesuatu yang layak dijadikan indikator kelulusan sebuah media massa untuk diberikan sertifikat halal.
Benar, semua orang bisa salah, bisa khilaf, bisa alpa. Setinggi apapun tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan, tingkat keprofesionalan dan kehandalan seseorang; pun setinggi apapun tingkat moralitas seseorang, ia dapat saja sewaktu-waktu tergelincir dalam kesalahan. Demikian juga dalam persoalan jurnalisme. Wartawan legendaris bisa salah, seperti juga wartawan pemula. Media sekelas Jawa Pos juga bisa tersandung masalah pemberitaan bohong seperti pada kasus publikasi terkait berita hoax ketidak-netralan TNI tempohari.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa kekeliruan dalam pemberitaan dapat saja terjadi oleh siapapun, kapanpun, di media manapun. Sepanjang khilaf dan alpa masih menjadi bagian manusiawi dari manusia, maka kesalahan publikasi media massa, apalagi media sosial, sangat mungkin terjadi di mana-mana. Terlebih lagi bicara informasi, yang tiada satu informasipun di dunia ini yang bebas nilai, bebas kepentingan, imparsial seratus persen. Informasi juga, selengkap apapun, sedetil apapun, seprofesional apapun, secanggih apapun pengerjaannya, pasti tetap mengandung “error” atau kesalahan. Hasil penelitian ilmiah bidang ilmu pasti saja tidak bebas dari faktor margin error.
Level wartawan utama tidak menjamin pemiliknya mampu bekerja profesional, handal, dan kredibel sesuai predikat sertifikasi yang disandangnya. Stempel halal media massa yang diberikan Dewan Pers bukan jaminan bahwa media tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sebuah institusi media harapan publik. Sertifikat UKW dan tanda verifikasi media hanya kertas mati, yang tidak mutlak dijadikan referensi untuk menentukan keprofesionalan dan kredibilitas seorang jurnalis dan sebuah media.
Kenyataan itu bukan berarti perlu dibiarkan, dibiasakan, dan dinihilkan begitu saja. Proses perbaikan harus tetap menjadi perhatian dan dilakukan sepanjang hayat. Dalam setiap tahapan jurnalistik, semestinya peningkatan kualitas keakuratan, kefaktual-an dan keterkinian informasi menjadi mutlak. Untuk itulah, sifat taat azas wajib menjadi ruh yang berdiam dan tumbuh di dalam setiap orang, terutama setiap pewarta dan jurnalis. Prinsip 5W+1H misalnya, harus menjadi landasan suci yang menjadi rujukan setiap informasi/berita yang akan disampaikan oleh setiap pembawa berita, bahkan oleh semua orang. Prinsip check and recheck menjadi sangat penting agar keakuratan dan ke-valid-an setiap informasi dapat ditingkatkan. Demikian juga dasar filosofi penyebaran informasi 3B, yakni Benar, Baik, dan Bermanfaat, harus menjadi nafas kehidupan bagi semua orang, terutama yang berkarya di bidang jurnalisme.
Kembali ke kasus Romlan dengan Kabarbangka-nya, kiranya puncak gunung es itu menjadi catatan dan evaluasi bagi para pemangku kepentingan bidang pers, terutama Dewan Pers yang saat ini dipimpin oleh seorang mantan Menteri Pendidikan. Kebijakan UKW yang sudah dijalankan hampir 10 tahun terakhir ini, ditambah verifikasi media, oleh Dewan Pers, telah digugat ke PN Jakarta Pusat oleh masyarakat pers beberapa waktu lalu. Hasilnya, gugatan ditolak. Sesungguhnya salah satu esensi gugatan itu adalah bahwa kebijakan Dewan Pers itu telah mendegradasi hasil pendidikan formal kesarjanaan dan pengalaman profesionalitas ribuan wartawan selama ini. Demikian juga dengan verifikasi media yang telah melahirkan diskriminasi massif, yang salah satunya adalah kekeliruan pemahaman tentang konsep hakiki tentang media massa sebagai alat penyampai pesan antara komunikator (pengirim pesan) dan komunikan (penerima pesan).
Kekeliruan kebijakan Dewan Pers itu menjadi terstruktur dan sistemik ketika para pemangku kepentingan di daerah-daerah mengaminkannya. Perlakuan diskriminatif terhadap wartawan yang adalah rakyatnya si pemda sendiri, dan media massa yang ada di daerahnya, menjadi pemandangan sehari-hari di hampir setiap sudut negeri ini. Di kalangan aparat negara seperti Polri dan TNI, kondisinya ibarat istilah para milenials 11-12 dengan institusi pemda. Bahkan, TNI mewajibkan wartawan yang berminat untuk mengikuti lomba menulis tentang TMMD harus memiliki sertifikat UKW dan medianya terverifikasi.
Di dunia bisnis, lebih parah lagi. Nasib wartawan ibarat tinggal di Afrika Selatan jaman apartheid, ada kulit putih (ber-UKW) dan kulit hitam (non-UKW). Jika Anda kulit hitam, jangan sekali-kali berlaku kritis terhadap para pengusaha. Jika ditemukan pemberitaan faktual namun kritis terhadap sebuah perusahaan di medianya, jeruji besi menjadi kamar kematian Anda. Dewan Pers akan dengan mudah tersenyum berlepas tangan hanya dengan alibi “Yang bersangkutan belum UKW dan atau medianya tidak terverifikasi Dewan Pers, silahkan masukan ke penjara”.
Lebih dari semua uraian di atas, yang paling penting untuk dievaluasi oleh Pengurus Dewan Pers yang baru di bawah M. Nuh sebagai ketuanya, adalah bahwa kebijakan UKW dan verifikasi media itu bertentangan dengan semangat yang dikandung oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dari keseluruhan 21 pasal yang ada di Undang-Undang Pers tersebut, tidak ditemukan satu pasalpun yang secara tegas alias tidak ambigu dapat dijadikan payung hukum pelaksanaan UKW dan verifikasi media. Justru yang terjadi adalah bahwa penerapan kebijakan UKW dan verifikasi media merupakan pembangkangan terhadap pasal 2, 3, 4, 6, 8, 9, dan pasal 15 UU Pers.
Langkah kongkrit yang perlu diambil sebagai respon atas kasus Romlan dan Kabarbangka.com, dikaitkan dengan kebijakan UKW dan verifikasi media adalah melakukan moratorium atas kebijakan tersebut, diikuti dengan audit menyeluruh terhadap UKW dan verifikasi media selama ini. Audit itu tidak saja meliputi keuangan negara yang digunakan pengurus Dewan Pers, namun juga terhadap SDM (wartawan) dan media yang telah tersertifikasi. Auditing SDM itu penting untuk mengukur tingkat keberhasilan program UKW dan sertifikasi yang sudah dicapai, apakah berbanding lurus atau tidak dengan pengeluaran anggaran negara yang sudah digunakan selama ini. (*)
_Penulis: Wilson Lalengke, adalah Ketua Umum PPWI, Alumni PPRA-48 Lemhannas RI, Lulusan Pascasarjana bidang Global Ethics dari Birmingham University Inggris dan Applied Ethics dari konsorsium Utrecht University Belanda dengan Linkoping University Swedia, Sekjen Kappija-21 (Keluarga Alumni Program Persahabatan Indonesia Jepang Abad 21)_
Media Investigasi Hukum dan Kriminal, Terpercaya dan Berimbang
