Arsip Tag: hrs

Foto Habib Rizieq Di Injak-injak, Ini Sikap Ulama

Lihat Videonya

 

PERNYATAAN SIKAP BERSAMA FPI, GNPF ULAMA DAN PA 212 ATAS PELECEHAN, PENGHINAAN DAN ANCAMAN PEMBUNUHAN TERHADAP IMAM BESAR HABIB RIZIEQ SHIHAB (IB HRS)

Sehubungan dengan kejadian yang sangat tidak bermoral pada Aksi 27 Juli 2020 di depan
gedung DPR / MPR oleh kelompok Neo PKI yang menghinakan dan melecehkan Ulama
sekaliber Habib Muhammad Rizeiq Shihab ( HRS adalah cucu Rasulullah ) dengan merusak dan
menginjak – injak bahkan membakar poster Ulama Indonesia Imam Besar FPI Al Habib
Muhammad Rizieq Shihab, maka kami dengan tegas menyatakan sikap sebagai berikut :

  1. Bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucapkan Alhamdulillah atas tidak
    terbakarnya poster dengan foto IB HRS saat berupaya dibakar oleh gerombolan Neo PKI
    pada saat Aksi, ini menunjukan kebesaran Allah SWT dan Karomah IB HRS.

  2. Bahwa IB-HRS sebagai Warga Negara Indonesia yang merdeka memiliki hak dan kebebasan untuk pulang kembali ke Tanah Air Indonesia kapan saja tanpa tekanan atau ancaman mau pun intimidasi dari pihak mana pun.

  3. Mengecam dan mengutuk keras pelaku penghinaan dan pelecehan terhadap IB HRS di
    depan gedung DPR / MPR RI.

  4. FPI, GNPF Ulama dan PA 212 akan menempuh jalur Hukum dengan melaporkan peristiwa tersebut kepada kepolisian.

  5. Mendesak penegak Hukum segera memproses pelaku penghinaan dan pelecahan terhadap
    IB HRS dalam waktu yang secepat – cepatnya.

  6. Menghimbau umat Islam untuk mengedepankan proses upaya – upaya hukum baik hukum Negara, Agama ataupun Hukum Adat kepada pelaku – pelaku penghinaan dan pelecehan Ulama / Habaib terutama IB HRS.

  7. Mengintruksikan kepada laskar FPI dan Mujahid 212 untuk bersiap siaga dalam menghadapi tantangan mereka Komunis penghianat bangsa serta menjaga para Ulama dan Tokoh masyarakat dari ancaman gerombolan Neo PKI.

  8. Dikarenakan kebangkitan Neo PKI yang berteriak – teriak mendukung pancasila padahal merusak pancasila itu sendiri maka kami menuntut dengan tegas agar Inisiator RUU HIP dan Partai yang ingin merubah (MAKAR) terhadap Pancasila di proses Hukum dan jika terbukti secara Hukum maka wajib DIBUBARKAN.

  9. Jika “MAKAR” ini tidak diproses secara Hukum maka Netralitas dan Nasionalis POLRI
    sebagai penegak Hukum dan TNI sebagai penjaga kedaulatan NKRI dan pancasila patut dipertanyakan.

Jakarta, 28 Juli 2020 / 7 Dzulhijjah 1441 H

Ketua Umum FPI: KH. M Shobri Lubis.

Ketua Umum GNPF-U: Ust.Yusuf M Martak.

Ketua Umum PA 212: Ust.Slamet Ma’arif.

Foto: Ketua Umum PA 212: Ust.Slamet Ma’arif

*ditulis oleh Ust.Slamet Ma’arif.

MEMBANGUN MODEL POLITIK HUKUM BERSYARIAH DALAM PARADIGMA NEGARA HUKUM PANCASILA

 

 

PRESS RELEASE MILAD I HRS CENTER DAN DISKUSI PUBLIK : MEMBANGUN MODEL POLITIK HUKUM
BERSYARIAH DALAM PARADIGMA NEGARA HUKUM PANCASILA.

Paguruyung Ballroom Hotel Balairung, Jakarta
Selasa, 3 September 2019.

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Islam adalah satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan.

Keduanya saling melengkapi sesuai dengan paham negara simbiotik, sebagaimana diatur
dalam pasal 29 uud 1945.

Paham Negara simbiotik, mengakui peranan agama (Islam) dalam Negara.
Bahkan menurut teori hokum plurarisme yang kuat, Hukum Islam dapat menjadi hukum Negara.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional, maka peranan Islam dengan syariat Islam sangat
dibutuhkan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Perihal keterpaduan syariat Islam
dalam sistem hukum nasional menjadi suatu model yang interaktif dan solutif.

Perspektif hukum negara Pancasila yang mengaskan aksilogi hukum “kepastian hukum yang adil” adalah
sejalan dengan tujuan syariah Islam.

Dalam dimensi syariat, kemanfaatan/kemaslahatan menjadi tujuan
dari syariah, sebab keberadaan syariat adalah untuk kemaslahatan. hal ini sejalan dengan pemikiran alm.
Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, bahwa hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

Tiada hukum yang tidak adil, oleh karena itu dalam banyak kajian ilmiah perihal keadilan demikian menjadi
perhatian para ahli, sehingga banyak lahir teori-teori tentang keadilan.

Padahal Islam telah menegaskan
perintah untuk berlaku adil dalam banyak ayat al Qur’an dan telah pula dicontohkan oleh Nabi
Muhammad SAW.

Kitab-kitab fiqh telah pula banyak menjelaskan tentang keadilan.
indonesia sebagai negara hukum, tentu sangat membutuhkan suatu model pembangunan hukum dalam
upaya mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional.

Syariat Islam dapat menjadi rujukan dalam membangun
model pembangunan hukum dimaksud.
Telah banyak teori-teori yang menjelaskan tentang hubungan antara hukum Islam dengan hukum
nasional. Oleh karena itu, sebagai lembaga kajian ilmiah strategis HRS Center sesuai dengan maksud dan
tujuan didirikan adalah untuk mempertemukan antara islam sebagai agama dengan negara syariat Islam  secara legal – konstitusional dapat diterapkan dalam sistem hukum nasional.

*Novel Bamumin, Bidang Media Center HRS Center.

*(PENGURUS HRS CENTER).

BACA JUGA: Warga Papua Datangi Markas FPI Kota Malang

Milad FPI Ke-21 Dihadiri Ribuan Orang

Dituding Komunis FPI Bubarkan HUT PRD

Papua Memanas, Satu Anggota TNI Tewas Terkena Panah

 

Polemik Bubarkan BPIP

 

Redaksi, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta pentolan organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab belajar Pancasila. Itu menanggapi pernyataan Rizieq yang meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dibubarkan.

Tjahjo menilai Habib Rizieq sebagai ulama perlu kembali mempelajari nilai-nilai Pancasila. Sebab, kata Tjahjo, Pancasila merupakan prinsip berbangsa Indonesia yang tidak bisa lagi diganggu gugat.

“Ya Habib Rizieq sebagai ulama ya perlu belajar mengenai Pancasila. Secara prinsip, Pancasila UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, itu sudah prinsip selesai. Sudah final,” kata Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).

BACA: Milad FPI Ke-21 Dihadiri Ribuan Orang

Tjahjo mengatakan Pancasila merupakan perekat bangsa hingga 74 tahun Indonesia merdeka. Sehingga, kata dia, jika ada pihak yang kembali mempersoalkan tentang Pancasila menurutnya hal itu bentuk kemunduran.

“Ini perekat bangsa ini yang dibangun sudah 74 tahun ini. Jadi kalau sekarang masih dipertanyakan ya mundur lagi,” ujarnya.

Berkenaan dengan itu, Tjahjo juga menegaskan bahwa mengakui Pancasila sebagai ideologi merupakan syarat utama bagi ormas atau partai politik.

BACA: Sebar Propaganda, Simpatisan FPI Ditangkap Di Cibinong Bakal Diadili Di Kupang
“Siapapun ormas, siapapaun partai politik, siapapun warga negara, berhak berserikat, berhimpun, berpartai, berormas, ya harus mengakui ideologi Pancasila,” tegasnya.

Sebelumnya, Rizieq Shihab, pentolan FPI, menyerukan pembubaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang dibentuk pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sebab, Rizieq mengklaim, pembentukkan BPIP bukan hanya pemborosan, tapi juga berbahaya untuk eksistensi Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.

BACA: VIDEO Warga Papua Datangi Markas FPI Kota Malang

“Sehingga (BPIP) harus dibubarkan. Karena bukan saja pemborosan uang negara, melainkan sangat berbahaya untuk eksistensi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Innalillahi wa innailaihi rojiun,” ujar Rizieq dalam rekaman video yang diputar saat Milad ke-21 FPI di Stadion Rawabadak, Jakarta Utara, Sabtu (24/8/2019).

Menurut Rizieq, anggota BPIP yang digaji Rp 100 juta per bulan justru tidak paham eksistensi Pancasila. Mereka, kata dia, hanya menonton dagelan penghianatan pergeseran dari dasar negara menjadi pilar negara.

“Karenanya jangan salahkan orang saat ini menyebut bahwa BPIP adalah badan penghianat ideologi Pancasila,” ucapnya.

BACA: Kunjungan Gubernur Ditolak Mahasiswa Papua

Terpisah, Tokoh Alumni PA212, Novel Bamumin juga ikut menanggapi pernyataan Mendagri, ketika dikonfirmasi dia mengatakan, “Mendagri harus menjelaskan latar belakang pendidikannya dan apa saja kajian-kajian ilmiah mengenai pancasila yang pernah dipahaminya sehingga untuk melakukan perbandingan harus dari dua sisi yang seimbang. ”

Lanjut Novel,
“Dan kalau Tjahyo tidak ada latar belakang pendidikan dan kajian ilmiahnya tentang pancasila maka kesampingkanlah untuk mendikte HRS karena HRS tesis nya adalah tentang pancasila yang sangat mendalam dan mendapatkan caumlaude dan aplikasinya/pengamalan dari tesis itu seiring dan sejalan sampai saat ini dengan apa yang dilaksanakan yaitu memperjuangkan NKRI bersyariah karena negara ini berdasarkan pancasila dan unsur semua dari sila-sila tersebut adalah nilai-nilainya terdapat dalam alqur’an dan perumusan pancasila adalah perannya ulama, ketika itu yang berbeda dengan perumusan Pancasila Soekarno tanggal 1 juni 1945 yang unsur Ketuhanan diletakan dibuntut. ”

BACA: Mahasiswa Papua Undang Anies Baswedan

“Dan ternyata pancasila versi Soekarno bukan yang berlaku saat ini, yang berlaku saat ini adalah pancasila rumusan ulama HRS adalah ulama dan penerus ulama yang merumuskan pancasila, jelas HRS sebagai ulama  menguasai alqur’an maka akan merawat pancasila dengan syariat islam karena yang berlaku saat ini sesuai dekrit presiden 5 juli 1959, bahwa sila pertama ketuhanan yang maha esa dijiwai piagam jakarta yaitu menjalankan syariat islam bagi pemeluknya artinya NKRI bersyariah sesuai dengan konstitusi yang tidak berlawanan dengan ayat suci, ” imbuh Novel.

“Beda dengan pemahaman Tjahyo Kumolo diduga pancasila yang diaplikasikannya dalam bernegara adalah nkri – komunisme – marxisme- lenimisme sebagai mana pernah di sampaikan oleh Tjahyo Kumolo beberapa waktu silam yang sempat Indonesia dihebohkan oleh pernyataan Tjahyo itu, juga pernah meresmiskan patung Pho An Thui yang terindikasi laskar cina komunis dan jelas pemahaman pancasila Tjahyo sangat dangkal karena pancasila tidak pernah sejalan dengan komunis, ” terang Novel.

“Dan pernyataan ini pernah dilontarkan oleh Jenderal AH Nasution,
Jadi jelas pengaplikasian pancasila versi tjahyo dalamm bernegara bisa menjadi NKRI – komunisme
NKRI – liberalisme , NKRI – kapitalisme serta NKRI – sosialisme, ” lanjut Novel.

BACA: Dituding Komunis FPI Bubarkan HUT PRD

“Artinya Tjahyo Kumolo dan jajaranya harus memulangkan HRS melalui presiden dan jajarannya agar ketika HRS pulang bisa memberikan pendidikan pancasila kepada Tjahyo Kumolo dan jajarannya agar pancasila ini selamat tidak disalah gunakan oleh paham komunisme , marxisme , leninimisme , kapitalisme , sosialisme , liberalisme sebagai penghianat bangsa yang menggerogoti ideologi bangsa indonesia ini, ” pungkas Novel Bamumin, (29/8/2019).

*Redaksi

 

Novel Bamu’min: Selamat Hari Raya Idul Adha Buat Imam Besar Kami

 

Novel Bamu’min: Selamat Hari Raya Idul Adha Buat Imam Besar Kami

 

*Selamat Hari Raya Idul Adha Buat Imam besar Kami*

Masih ku ingat kau panjatkan doa disana
Saat pemakaman Hadrotu Syekh Almagfurllah KH Maimoen Zubair di ma’la
Namun Fitnah datang menerpa
Dari kaum liberal/munafiq yang tercela

Hari Raya Ini Engkau Masih Jauh
disana
Bersama Bulan Lahir Miladmu Juga
Dan Bulan Lahir Milad FPI Yang Sama
Suatu perjuangan yang membuat kita terpana

Semua mengingatkan kita pada bulan Indonesia Merdeka
Namun keadilan tidak berpihak kepada ulama
Jusrtu ulama dan Habaib yang istiqomah menjadi korban politik mungkar yg membabi buta
Sehingga sampai engkau hijrah kesana
Demi negara dan umat yang dicinta

Hari raya qurban cermin kita untuk setia kepada syariat
Berkorban melawan para penjajah dan penghianat
Yang mereka ingin agama islam Tamat
Namun Allah pasti memberi kita syafaat

Kami pasti akan jemput engkau wahai Imam Besar Kami
Karna kemerdekaan adalah perjuangan para ulama yang berkorban diri
Bersama umat islam yang setia kepada NKRI
Dan kami akan lanjutkan Sampai nyawa berpisah dari raga kami

Allahu Akbar !!! Allahu Akbar !!! Allahu Akbar !!!

*Mohon Maaf Lahir Batin*
*Selamat Hari Raya Idul Qurban*
10 Zulhidjah 1440 H

*Alfaqir Novel Bamu’min*

Baca juga: Ketum PA 212 Slamet Maarif: Selamat Idhul Adha

Kasus Habib Rizieq Berbau Politik

Redaksi, Jakarta – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kapitra Ampera meminta agar pemerintah bertanggung jawab untuk memulangkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab dari Arab Suadi ke Indonesia.

“Pemerintah berkewajiban kalau ada warga negara‎ yang tidak bisa pulang, bukan karena dia melanggar hukum, di negara tempatnya dituju, pemerintah harus bertanggung jawab memulangkannya,” kata Kapitra, Minggu (28/7/2019).

Berita Terkait: Pemerintah Wajib Pulangkan Habib Rizieq, Pengacara Pertanyakan Pencekalannya

Habib Rizieq sendiri saat ini masih berada di Arab Saudi. Pihak kuasa hukum menyebut Habib Rizieq terhambat untuk pulang ke Indonesia. ‎Imam Besar FPI tersebut juga disebut harus membayar denda Rp110 juta karena overstay atau telah melewati batas tinggalnya di Arab.

Senada juga disampaikan oleh Sekjen Koordinator Pelaporan  Bela Islam (KORLABI), Novel Bamukmin, “Saya pribadi menilai apa yang diucapkan Kapitra Ampera memang benar dan beliau pernah tahu kasus atau posisi HRS sebenarnya karena beliau pernah menjadi lawyernya HRS. “

BACA: KORLABI LAPORKAN MENAG DAN BUPATI MADANI KE BAWASLU

Lanjut Novel, “Saya bersama kapitra memang pernah satu wadah di GNPF MUI waktu itu dan upaya itu sudah dari awal kapitra memegang kasus HRS sudah melakukan pendekatan politik, karena kasus ini tidak murni kasus hukum dan harus dituntaskan oleh jalur diplomasi yang baik agar pemerintah bisa menjalankan kewajibannya sebagai penyelenggara negara agar bisa memulangkan HRS, ” imbuh Novel.

BACA: Meme HRS Dan Prabowo

“Upaya Kapitra tentunya harus didukung untuk bisa menyelsaikan persoalan bangsa ini agar kondisi perpolitikan di Indonesia bisa berjalan sehat tidak ada lagi yang dizolimi karena perhelatan akbar pemilu sudah selesai dan juga semua bisa kembali menjalankan tupoksinya masing masing dengan baik dan benar berdasarkan Pancasila dengan mengamalkan unsur Ketuhanan, Kemanusiaan dan Keadilan, ” tulis Novel melalui Chat WhatsApp (29/7/2019).

*Red.

Pemerintah Wajib Pulangkan Habib Rizieq, Pengacara Pertanyakan Pencekalannya

BintangEmpat.Com, JAKARTA – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kapitra Ampera meminta agar pemerintah bertanggung jawab untuk memulangkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab dari Arab Suadi ke Indonesia.
“Pemerintah berkewajiban kalau ada warga negara‎ yang tidak bisa pulang, bukan karena dia melanggar hukum, di negara tempatnya dituju, pemerintah harus bertanggung jawab memulangkannya,” kata Kapitra, Minggu (28/7/2019), dikutip dari okezone.com.

Habib Rizieq sendiri saat ini masih berada di Arab Saudi. Pihak kuasa hukum menyebut Habib Rizieq terhambat untuk pulang ke Indonesia. ‎Imam Besar FPI tersebut juga disebut harus membayar denda Rp110 juta karena overstay atau telah melewati batas tinggalnya di Arab.

BACA: Megawati Nasi Goreng Rachmawati Nasi Liwet

Menurut Kapitra, yang pernah jadi pengacara Habib Rizieq, pemerintah diwakili oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) wajib mengurus segala keperluan untuk pemulangan Habib Rizieq. Sebab, kata Kapitra, Habib Rizieq masih berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang wajib dilindungi hak-haknya. “Kalau warga negara kita terkatung-katung, pemerintah tidak boleh diam begitu. Pemerintah itu pelayan,” terangnya.

Kapitra menegaskan, instansi yang harus bertanggung jawab untuk mengurus kepulangan Habib Rizieq yakni, Kemenlu. Ditekankan Kapitra, jika Kemenlu tidak sanggup melindungi warga negaranya, maka Presiden Jokowi harus mengambil alih.
“Kalau Menlu tidak punya kemampuan untuk memberikan perlindungan, atau memulangkan Habib Rizieq Shihab, maka presiden harus mengambil alih,” kata dia.

BACA: KPK Bicarakan Tuntutan Hukuman Mati Bupati Kudus

Pengacara Pertanyakan Pencekalan Habib Rizieq

Terpisah, Pengacara Front Pembela Islam (FPI) Sugito Atmo Prawiro membantah isu adanya persyaratan yang diajukan dari pemerintah untuk memulangkan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab dari Arab Saudi ke Indonesia.
“Enggak ada, saya enggak denger sama sekali. Dan sejauh ini enggak ada,” tutur Sugito, Minggu (28/7/2019).

Di sisi lain, Sugito yang juga kuasa hukum Habib Rizieq menyinggung soal pencekalan pemerintah Arab Saudi kepada kliennya sehingga tak bisa pulang.

BACA: Putra Jokowi-Maruf Bakal Masuk Pilkada 2020

“Kalau yang saya tahu Habib dicekal, tapi dicekal istilah orang Indonesia mau keluar negeri. Ini untuk orang Indonesia yang mau pulang kok enggak bisa dan dicekal oleh pemerintah Arab Saudi?” katanya.

Dia pun menduga ada oknum yang sengaja bermain di atas pencekalan kepada Imam Besar FPI ini. Sebab pemerintah Arab Saudi tak mungkin mengeluarkan larangan tanpa adanya sebuah kesepakatan.
“Tapi saya enggak tahu ada apa di balik itu semua,” kata dia.

Sekedar diketahui, isu yang berhembus akhir-akhir ini adalah pemerintah menjanjikan Habib Rizieq dapat pulang dengan lancar, tetapi izin ormas FPI di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak diperpanjang lagi alias dibubarkan.

Hingga saat ini FPI tengah berusaha mendapatkan izin ormasnya agar dapat diperpanjang oleh pemerintah dan Kemendagri belum memutuskan apakah akan memperpajang izin FPI.

Sementara, Habib Rizieq masih tak bisa kembali ke tanah air usai pergi ke Arab Saudi setelah terjerat beberapa kasus hukum. Karena itu, Sugito membantah isu yang muncul tersebut. *

Habib Rizieq Nikahkan Putrinya

Habib Rizieq Nikahkan Putrinya

BintangEmpat.Com, Jakarta – Beredar foto dan video Habib Rizieq Shihab  (HRS) menikahkan putrinya sendiri di grup-grup WhatsApp, tampak HRS sedang membacakan ijab qobul (akad nikah) dengan seorang laki-laki di Mekkah.

 

BACA: Prediksi Habib Rizieq Bakal Calon Presiden 2024

Hal itu dibenarkan Habib Hanif bin Abdurrahman Alatas menantu Habib Rizieq, “Alhamdulillah, hari ini Jum’at (19/7/2019) ada berita gembira telah menikah Akhinaa alFaadhil As-Sayyid  Alwi bin Hasan bin Ali bin Smith dengan Syarifah Rufaidah binti Habib Muhammad Rizieq Syihab di Makkah Al Mukarromah, Saudi Arabia. ”

BACA JUGA: Prabowo-Jokowi Bertemu, Ini Sikap PA 212

Habib Hanif bin Abdurrahman Alatas menantu Habib Rizieq yang sedang berada di Mekkah mengucapkan selamat atas pernikahan putri Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab ini.

BACA: Habib Rizieq Tidak Bisa Pulang Karena Faktor X

“Mabruuuk alfa Mabruuuuk, selamat atas pernikahan Akhinaa alFaadhil As-Sayyid  Alwi bin Hasan bin Ali bin Smith dengan Syarifah Rufaidah binti Habib Muhammad Rizieq Syihab di Makkah almukarromah, mudah2an Sakinah mawaddah wa Rohmaah.. Amiiin ya Robb, ” ujar Habib Hanif.

 

*Red.

 

Habib Rizieq Tidak Bisa Pulang Karena Faktor X

Habib Riziek Dicekal Atau Karena Faktor X

BintangEmpat.Com, Jakarta – Polemik kepulangan Habib Rizieq Syihab (HRS) menjadi perbincangan dan sorotan publik, karena ada portal dan faktor X yang membuat HRS tidak bisa pulang ke Indonesia. Bahkan di media sosial ramai diperbincangan, ada yang mengatakan HRS Dicekal, ada Portal dan Fakto X yang menyebakan HRS tidak bisa pulang ke Tanah Air.

Seperti yang dikatakan Dahnil, dia menyebut Habib Rizieq bukan tak mau pulang, melainkan tidak bisa pulang. “Masalahnya adalah Habib itu bukan tidak mau pulang, tapi tidak bisa pulang. Kenapa? Karena saya sering menyebutnya sebagai faktor ‘X’, faktor ‘X’ itu bisa merobohkan portal yang menghambat Habib Rizieq pulang itu pemerintah sendiri, jadi makanya sebenarnya bolanya yang bisa membuka pintu Habib Rizieq pulang itu di pemerintah sendiri,” kata Eks Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno.

Habib Rizieq Temui Wiranto

Dahnil kemudian bicara ‘portal’ yang menghalangi Habib Rizieq untuk pulang ke Indonesia. Menurut Dahnil, ‘portal’ itu hanya bisa dibuka oleh pemerintah.

“Itu portal ditangan pemerintah, Habib itu nggak bisa keluar dari Arab Saudi, tentu itu ada… Kita nggak tahu apa komunikasi pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi, itulah yang kita harapkan dibuka pemerintah Indonesia sehingga Habib bisa kembali ke sini, bisa kembali dengan umat berdakwah,” ujar dia.

Gadis SMP Dengan Rambut Terpanjang Di Indonesia

Pernyataan Dahnil ditanggapi Matfuh dengan menjawab pertanyaan mengenai pernyataan Dahnil soal adanya portal yang menghalangi Habib Rizieq pulang ke Indonesia. Dubes RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel menjelaskan apa sebetulnya ‘portal’ penghalang itu.

“Pertama, karena overstay. Cara penyelesaian ya bayar denda overstaysekitar 15 sampai dengan 30 ribu riyal. Rp 110 juta per orang,” kata Maftuh.

Sorot Jual Beli Jabatan Di Pemprov Sulawesi Tenggara

Maftuh mengatakan persoalan pembayaran denda ini merupakan prosedur yang lumrah bagi seseorang yang overstay. Ada puluhan WNI lainnya yang overstay.

“Puluhan ribu WNA di Saudi yang overstay. Sesuatu yang biasa sebenarnya. Siapa pun harus bayar denda ini. Pernah ada juga akademisi dari sebuah universitas lupa tidak perpanjang visa ya kena denda juga segitu. Aturan baku Saudi,” tutur Maftuh.

“Ada skema ‘pulang gratis’ sebenarnya, yaitu mengikuti program ‘Amnesti Massal’ Kerajaan Arab Saudi. Tetapi kami belum tahu kapan program amnesti ini akan dibuka oleh KSA,” sambungnya.

Sebar Hoax Dari WA Ke FB, Pemuda Dari Madura Ditangkap

Namun, di luar persoalan overstay itu, kata Maftuh, ada persoalan lain yang membuat seseorang di Saudi tidak bisa kembali ke negaranya. Hal itu berkaitan dengan persoalan hukum.

“Itu pun dengan catatan tidak ada masalah hukum, baik perdata maupun pidana, di Saudi,” tutur Maftuh.

Jadi, sekalipun ada WNI overstay yang sudah membayar denda, dia tidak bisa keluar dari Saudi seandainya memiliki persoalan hukum.

*Red