Terkait FZ dan FH telah menerima Bintang Mahaputera Nararya dari Presiden Jkw oleh karena ‘ berjasa ‘ pernah menjadi Pimpinan DPR RI
Foto : Novel Bamukmin Waketum TPUA (Tengah) bersama Damai Hari Lubis, Sekjen TPUA (kanan)
Oleh : Damai Hari Lubis.
Politikus Gerindra Fadli Zon dan Fahri Hamzah mendapat penghargaan Bintang Mahaputra Nararya dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pertanyaan dari kami Mujahid 212 ( Para Aktivis TPUA, AAB & KORLABI ) apa hasil kritikan dari mereka berdua ada yang diterima dalam artian didengar, kemudian dituruti oleh Jkw ? Koq Fadli Dzon Dan Fachri Hamzah malah nampak senang hati, riang gembira , menerima gelar Maha Putera Nararya ? Yang kebetulan sound-nya ( Pernah ) sama dengan kami, para pengikut IB HRS.
Sedangkan khusus terkait permintaan FZ agar Tokoh Ulama ( Imam Kami HRS ) tidak didzolimi oleh Pemerintah RI, faktanya Jkw selaku Penguasa Tertinggi negeri ini sampai dengan saat ini, tetap tidak menghiraukannya, buktinya IB HRS tetap tidak dapat kembali ke Tanah air, tetap dilanggar HAM nya, tetap diasingkan ?
Belum lagi terhadap kritikan keduanya ( FH & FZ ) terkait kebijakan Penegakan Hukum Penguasa yang Penuh Ketimpangan. Oleh sebab itu, Kami cukup heran, gak habis fikir, begitu bahagianya , mereka berdua begitu semangatnya menerima pemberian Gelar Mahaputera Nararya tersebut. Walau materi kritikan mereka selama menjadi Pimpinan DPR. RI, selaku wakil rakyat tidak juga diperdulikan sampai saat pemberian Gelar Tanda Jasa oleh Jokowi.
Sikap PA 212 Soal Prabowo Jabat Ketum Gerinda Kembali
Foto: Novel Bamukmin
Menanggapi tentang terpilih kembalinya Prabowo Subianto menjadi ketum Gerindra dan kembali mengagenda menjadi capres di tahun 2024, banyak masyarakat yang bertanya-tanya bagaimana tanggapan PA 212, karena tak bisa dipungkiri pada masa plipres tahun 2019 lalu, PA 212 memberikan dukungan penuh dan mengajak rakyat indonesia untuk memilih PS karena telah menyanggupi dan menanda tangani fakta integritas dengan 17 poinnya itu.
Namun dengan terpilihnya kembali PS sebagai Ketum Gerindra dan digadang gadang maju lagi sebagai capres 2024 maka sampai saat ini untuk PA 212 belum menentukan sikap mendukung atau tidaknya PS menjadi presiden karena masih terlalu jauh, buat kami untuk urusan yang berhubungan dengan PS dan Partainya jelas sudah selesai.
Kami tidak ada urusan lagi dan tidak ada sangkut pautnya lagi dan saat ini masih banyak PR yang harus dibenahi yaitu masih belum surutnya virus corona yang terus menghantui bangsa Indonesia, bahkan terus meningkat juga.
Kami masih harus menghadapi resesi ekonomi, terlebih masalah penegakan hukum yang mandul, menghadapi kasus hukum Budi Djarot yang bertanggung jawab atas demo di depan DPR RI pada 27 Juli 2020 lalu, telah membuat gaduh bangsa ini, dan sampai saat ini tidak diproses, padahal sudah ada beberapa laporan yang masuk termasuk dari TPUA sendiri, saya sebagai Waketumnya serta bangkitnya neo pki melalui RUU HIP yang diganti RUU BPIP, serta kriminalisasi ulama dan maraknya para penista agama, baik yang dilakukan oleh oknum-oknum tokoh maupun yang dibawahnya, bahkan direzim ini sudah tidak berdaya dengan penjajahan gaya baru yang dilakukan oleh aseng.
Apa yang saya sebutkan diatas menjadi PR yang tidak terselesaikan direzim ini padahal dua kubu yang berseteru di pilpres 2019 sudah sebagian bergabung dalam koalisi pemerintahan saat ini, namun sepertinya Indonesia malah semakin semrawut dengan berbagai krisis multi dimensi, makanya buat bangsa ini dan siapapun yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dalam membela agama, ulama, bangsa dan pancasila tentunya kami akan dukung nanti ketika pada masa pilpres mendatang pada tahun 2024 atau bisa saja saat ini terjadinya pergantian rezim dengan cara yang konstitusional dan beradab dengan legowonya Jokowi mengundurkan diri, karena telah gagalnya memimpin bangsa ini untuk menjadi lebih baik atau para wakil rakyat di MPR bisa menggelar sidang istimewa dengan melengserkan Jokowi, tentunya dengan dorongan dan dukungan dari rakyat, serta ulama yang selalu setia mengawal NKRI ini, yang sudah lebih dari 400 tahun dari masa penjajahan Belanda sampai saat ini.
Dan saat ini kami umat islam beserta para ulama yang istiqomah masih setia mengawal NKRI ini dari segala macam penjajahan gaya baru dan tentunya saat ini kami mengikut komando para ulama kembali dan khususnya komando imam besar Habib Rizieq Syihab.
Jakarta – Ketua Umum DPP Jam’iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI), H. Albiner Sitompul, menyatakan bahwa terdapat banyak kesamaan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Tuan Syèkh Ibrahim Sitompul, pemimpin Nagori Janjiangkola di masa lalu di Tanah Batak. Baik Jokowi maupun Ibrahim Sitompul, kata Albiner, sama-sama pemimpin yang dipilih oleh rakyat, berkarisma, zuhud terhadap kebendaan dunia, dan fokus memikirkan kepentingan nasional.
“Perbedaannya, mereka berada dalam dua masa yang berlainan. Presiden Jokowi pada masa Indonesia merdeka, sedangkan Tuan Syèkh Ibrahim Sitompul pada masa pemerintahan Hindia-Belanda,” kata Albiner melalui keterangan tertulis yang diterima redaksi media ini, Kamis (23/7/2020).
Albiner yang pernah menjabat sebagai kepala Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Kepresidenan, menjelaskan bahwa baik Presiden Jokowi maupun Tuan Syèkh Ibrahim Sitompul sama-sama menerapkan kebijakan yang mempengaruhi dunia internasional, pada masa yang berbeda. Albiner mengaku pernah merasakan kepemimpinan Presiden Jokowi saat menjabat kepala BPMI Sekretariat Kepresidenan. Dia juga mengamati kebijakan Jokowi sampai saat ini, yang mengutamakan kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
“Presiden Jokowi adalah pribadi yang ramah, sederhana, cerdas, dan berani mengambil kebijakan tegas untuk kepentingan bangsa dan negara. Kepribadian Presiden Jokowi hampir serupa dengan Tuan Syèkh Ibrahim Sitompul yang adalah seorang sufi,” jelas Albiner.
Tuan Syèkh Ibrahim Sitompul, kata Albiner lagi, pernah difitnah dan dipenjarakan oleh pemerintah Hindia Belanda ketika dicalonkan sebagai Kepala Nagori Jangjiangkola. Nagori Janjiangkola adalah sebuah wilayah kenegerian otonom di masa lalu yang berada di seputaran daerah Danau Toba, hingga ke bagian selatan dan pesisir barat Sumatra Utara.
Nagori Janjiangkola merupakan kerukunan delapan huta (desa) yang dirancang oleh delapan raja huta. Kedelapan raja huta tersebut adalah Raja Oppu Eret Sitompul (Ayahanda Tuan Syèkh Ibrahim Sitompul) dari Raja Lobu Handis, Raja Alias Sihombing dari Raja Lobu Balimbing, Raja Hepeng Sihombing dari Raja Janjinauli Angkola, Raja Salomo Sihombing dari Raja Lobu Longat, Raja Pandua dari Raja Sait Nihuta, Raja Simson Sitompul dari Raja Lumban Dolok, Raja Esson Hutapea dari Raja Lobu Sipurik-purik, dan Raja Paet Sarumpaet dari Hutanagodang. Para raja huta ini bergabung dan terikat dalam satu perjanjian Nagori Janjiangkola.
Atas amanah masyarakat dan kehendak Allah SWT, Tuan Syèkh Ibrahim Sitompul tetap terpilih sebagai Kepala Nagori Janjiangkola. Segala serangan fitnah yang dilancarkan penjajah Belanda terhadap sang sufi ini tidak mempan sama sekali. Rakyat kedelapan huta di Nagori Janjiangkola tetap menaruh kepercayaan kepada pemimpin mereka Tuan Syekh Ibrahim Sitompul.
Sebagai Putra Batak, Syèkh Ibrahim memegang teguh dan mengaplikasikan nilai-nilai luhur Dalihan Na Tolu. Dalihan Na Tolu adalah filosofi atau wawasan sosial-kultural yang menginpirasi tata hidup dan budaya masyarakat Batak. Dalihan Na Tolu menjadi kerangka dasar dala pengembangan struktur kekerabatan yang umumnya didasarkan pada pertalian darah dan hubungan perkawinan yang mempersatukan masyarakat Batak secara keseluruhan.
Presiden Jokowi, menurut Albiner, amat mengagumi budaya dan adat-istiadat Batak yang beragam, tapi tetap harmonis. “Dalihan Na Tolu sebagai salah satu perekat keberagaman dan keharmonisan suku Batak. Saya yakin nilai-nilai luhur budaya Batak sejalan dengan ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Saya yakin budaya di sini tidak menyukai ujaran kebencian, caci maki yang sering kita lihat di media sosial. Umpatan, fitnah, saling menjelekkan, saling mencela, itu bukan budaya kita. Saya kadang-kadang berpikir, apakah ini didorong infiltrasi asing yang ingin memecah-belah kita lewat media sosial. Itu bukan budaya dan karakter bangsa kita yang penuh dengan kesantunan dan kesopanan,” jelas Albiner mengutip pidato Presiden Jokowi pada Silatnas JBMI di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pada Maret 2017 lalu. (APL/Red)
BintangEmpat.Com – Kabar duka datang dari keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ibunda dari Jokowi, Sudjiatmi, meninggal dunia.
“Berita duka. Innalillahi wa innaillaihi rojiun. Eyang Notomiharjo, Ibunda Bapak Presiden Jokowi berpulang di Solo pukul 16.45 WIB tadi,” demikian kabar yang disampaikan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi dilansir dari detikcom, Rabu (25/3/2020).
Dia memohon doa semua pihak agar almarhumah husnul khotimah. Belum diketahui perihal kondisi almarhumah sebelum meninggal dunia, termasuk sakit yang dideritanya.
BintangEmpat.com – Jakarta – Raja Belanda Willem Alexander melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 9-13 Maret 2020. Dalam kunjungan ini, Willem akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada 10 Maret 2020.
Pertemuan kedua kepala negara direncanakan akan membahas kerja sama bilateral dibidang ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia. Selain bertemu Jokowi, Raja Belanda juga akan mengunjungi kota Jakarta, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Danau Toba.
“Selama kunjungan Raja Willem akan didampingi istrinya, Ratu Maxima, tiga menteri dan hampir 200 pengusaha,” seperti dikutip dari pers rilis, Kementerian Luar Negeri, Jumat, 6 Maret 2020.
Belanda adalah investor Eropa terbesar Indonesia dari kawasan Eropa. Total investasi RI di Negeri Kincir Angin 210 Juta Euro, sementara investasi Belanda di Indonesia 4,2 Miliar Euro (2018).
“Kunjungan kenegaraan menegaskan hubungan dekat antara kedua negara dan akan diarahkan untuk kerja sama di masa depan. Program ini akan fokus pada ekonomi, konservasi alam, budaya, ilmu pengetahuan dan ikatan antara masyarakat Indonesia dan Belanda,” terang Kemenlu.
Kabar baik dari kunjungan tersebut, lebih dari 200 ribu warga Belanda kelahiran Indonesia akan bisa segera mewujudkan impian dan cita-cita mereka untuk bisa pulang balik lagi ke tanah tempat kelahiran mereka bahkan meninggal di Indonesia.
Terutama para senior generasi pertama yang tiba di Belanda awal tahun 1950, mereka sangat ingin sekali untuk bisa pulang kembali buat selamanya ke Indonesia.
Seperti yang diutarakan oleh Alfons Manuhutu (76 th), “Saya tiba di Belanda ketika berusia 16 tahun, namun hinggga saat ini saya tidak pernah merasakan seperti warga Belanda asli, sebab pikiran maupun hati saya selalu berada di Indonesia.”
“Oleh sebab itulah merupakan cita-cita dan keinginan saya yang terbesar sebelum saya meninggal dunia ialah bisa pulang balik ke tanah dan tinggal disana sampai dengan akhir hayat saya,” ujarnya.
Pemerintah Belanda sendiri mendukung sepenuhnya keinginan mereka. Apabila pulang balik ke Indonesia, mereka akan tetap bisa menerima uang pensiun mereka seutuhnya, minimum Euro 1.500 atau sekitar Rp 25 juta per bulan.
Menko Polhukam Mahfud MD Kunjungi Puskodal Bakamla RI
BintangEmpat.Com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P. mengunjungi kantor Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) Bakamla RI, di Markas Besar Bakamla, Jl. Proklamasi 56, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2020).
Menkopolhukam disambut hangat Kepala Badan Keamanan Laut RI Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M., didampingi Sestama Bakamla RI Laksda Bakamla S. Irawan, S.E., M.M., serta para pejabat utama Bakamla RI.
“Hari ini saya ke Puskodal Bakamla karena kita sedang menggarap satu instrumen hukum. Instrumen peraturan perundang-undangan yang akan membuka koordinasi keamanan laut yang bisa ditangani secara lebih sederhana dan koordinasi terpusat,” ujar Menkopolhukam Mahfud MD.
Menurutnya, untuk memaksimalkan peraturan Omnibus Law keamanan laut, dirinya ingin meninjau langsung ke Puskodal Bakamla yang memiliki fungsi dan kemampuan memonitoring situasi maritim di seluruh wilayah perairan Indonesia secara real time.
“Saya melihat kesiapannya di sini dari segi teknologinya, sumber daya manusianya, dan lain-lain. Dan Insya Allah nanti bisalah segera dimulai langkah-langkah baru untuk secepatnya koordinasi keamanan laut itu bisa ditangani Bakamla,” tandas Mahfud M.D.
Dalam kunjungannya di Puskodal Bakamla, Menkopolhukam berkesempatan menerima penjelasan Kepala Puskodal Bakamla Kolonel Bakamla Rio Herimuko tentang pencarian anomali kapal-kapal yang diduga melakukan kegiatan ilegal di laut.
Seusai mengunjungi Puskodal Bakamla RI Menkopolhukam bergegas menuju kantor Kemenkumham di Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan, bersama Kepala Bakamla Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos., M.M., didampingi para pejabat utama Bakamla RI untuk melaksanakan pertemuan. (Sela)
BintangEmpat.Com – Presiden Jokowi didampingi Wapres dan Seskab saat memasuki ruang Rapat Terbatas, Rabu (4/3/3020), di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta strategi percepatan pengentasan kemiskinan betul-betul terkonsolidasi, terintegrasi, dan tepat sasaran, sehingga siapa yang melakukan apa harus jelas.
”Kita tahu merujuk dari data BPS kita telah berhasil menurunkan angka kemiskinan yang pada 2015 di angka 11,22% menjadi 9,22% di September 2019. Angka di bawah 10 persen ini adalah capaian yang sangat baik, namun pekerjaan besar kita belum selesai dalam rangka menurunkan angka kemiskinan kita,” tutur Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas (ratas) tentang Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Rabu (4/3), di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta.
Menurut Presiden, masih ada 24,7 juta jiwa yang harus dientaskan dari kemiskinan karena itu perlu bekerja lebih fokus lagi untuk menyasar penduduk yang sangat miskin.
Berdasarkan standar angka kemiskinan internasional yang digunakan oleh Bank Dunia, sambung Presiden, jumlah penduduk sangat miskin saat ini sebanyak 9,9 juta jiwa atau 3,371 dari jumlah penduduk Indonesia.
”Oleh sebab itu kita bisa fokus menangani terlebih dahulu yang 9,91 jiwa ini. Karena itu data tentang siapa dan dimana warga kita ini harus betul-betul akurat, sehingga program bisa disasarkan tepat pada kelompok sasaran yang kita inginkan. Dan kita harapkan nanti di 2004, untuk kemiskinan ekstrem ini bisa kita berada pada posisi 0 (nol),” tuturnya.
Pada kesempatan itu, Presiden menyampaikan bahwa saat ini intervensi dari kementerian atau lembaga dari sisi program juga semuanya menyasar, baik yang berkaitan dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu sembako.
”Bagaimana intervensi dari sisi program untuk income generating warga miskin, baik itu yang namanya KUR, Mekaar, Bank Wakaf Mikro, Dana Desa, UMi saya kira semuanya bisa disasar ke sana,” urai Presiden.
Kepala Negara juga mengingatkan tentang pengentasan kemiskinan lewat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga Corporate Social Responsibility (CSR) swasta.
”Juga yang berkaitan dengan BUMN dan swasta. Ada BUMN PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), ada CSR sektor swasta semuanya harus diarahkan ke arah ini. Kalau ini betul-betul bisa kita lakukan terkonsolidasi, saya yakin angka nol tadi akan bisa kita lakukan,” pungkas Presiden.
Turut hadir dalam ratas tersebut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Maritim dan Investasi Luhut B Pandjaitan, Seskab Pramono Anung, Mensesneg Pratikno, KSP Moeldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri BUMN Erick Thohir, Mendikbud Nadiem Makarim, Mensos Juliari P Batubara, Menaker Ida Fauziah, Mentan Syahrul Yasin Limpo, Menkes Terawan Agus Putranto, dan Menkominfo Jhonny G Plate, serta para Eselon satu di lingkungan Lembaga Kepresidenan.
BintangEmpat.Com – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bertemu dengan Kader PDI Perjuangan, Gibran Rakabuming di Warung Pecel Solo, Jl. Prof Dr Supomo, Solo, Rabu (4/3/2020).
Wali Kota Risma mengatakan, selama perbincangan banyak sharing terkait program-program di Surabaya. Seperti, terkait program pemberdayaan UMKM maupun startup yang diterapkan di Surabaya.
”Gimana misalnya untuk para petani, pemberdayaan untuk toko-toko kelontong, terus urban farming,” terang Wali Kota Risma.
Wali Kota Risma beserta Gibran merupakan kader PDI Perjuangan. Dimana ada perintah dari Ketua Umum PDI Perjuangan, seluruh kader bisa saling belajar satu sama lain.
”Tanya bagaimana program di Surabaya. Masalah meningkatkan perekonomian warga, jadi banyak, kesejahteraan warga, Mas Gibran tertarik disitu,” terangnya. (Sela)
BintangEmpat.Com – Aktivis pembela kemanusiaan, Natalius Pigai, menyoroti pembantaian puluhan umat Islam di India belakangan ini. Dia pun mempertanyakan peran dari Presiden RI, Joko Widodo.
“Hari ini umat Islam di India dibantai, di mana Ir. Joko Widodo?” tulis Pigai, lewat WhatsAppnya diterima BintangEmpat.Com, Jumat, 28 Februari 2020.
Pigai lantas menceritakan sebuah kisah dari Bung Karno saat hubungan India-Pakistan memanas usai insiden di Kashmir.
Saat itu, Pakistan menganeksasi sepertiga wilayah Kashmir dengan bantuan suku Pashtun.
“India balas dengan mengirim pasukan ke Gurdaspur untuk merebut kembali Kashmir,” tulis Pigai.
Pigai mengatakan pertempuran antar jet tempur kedua negara terjadi. Dua jet tempur MiG-21 Bison India tertembak jatuh dan 1 F-16 Pakistan juga berhasil ditembak oleh India.
“Soekarno kemudian memerintahkan satuan kapal selam Korps Hiu Kencana TNI AL untuk segera berlayar menuju Karachi Pakistan. Mendengar itu, Jawaharlal Nehru (Perdana Menteri India yang pertama) kaget dengan sikap Soekarno, sahabatnya,” tulis mantan Komisioner Komnas HAM itu.
Dia menuturkan, Nehru baik sama Soekarno hingga memberi tanah 5 hektar gratis di Canakyapuri, New Delhi, untuk Kantor Kedubes Indonesia.
Nehru kemudian menelepon Soekarno dan bertanya “kenapa Anda bantu Pakistan?”
“Jawab Soekarno, saya bantu karena solidaritas bangsa muslim,” cerita Pigai.
Kekerasan yang dilakukan sejumlah oknum dengan mengatasnamakan agama terjadi di India. Data hingga Kamis, 27 Februari 2020, tercatat setidaknya ada 27 muslim India yang meninggal dan ratusan lainnya luka-luka, dilansir dari Vivanews.
Kekerasan berdarah di India ini dipicu adanya Undang-Undang Kewarganegaraan India yang hanya memberi status kewarganegaraan bagi imigran yang menerima persekusi di negaranya dengan syarat beragama Hindu, Kristen, dan agama minoritas lainnya selain muslim.
Regulasi ini disahkan pemerintahan Perdana Menteri India, Narendra Modi yang beraliran sayap kanan. Partai pengusungnya, Bhratiya Janata (BJP) dituduh bersikap diskriminatif terhadap umat Muslim di India.
Sejauh ini, dari pemerintah RI, dalam hal ini Menteri Agama Fachrul Razi sudah mengeluarkan pernyataan. Fachrul prihatin dan mengecam keras peristiwa kekerasan atas nama agama yang terjadi di India. Dia mengimbau agar umat beragama di India tidak merusak nilai kemanusiaan atas nama agama. *Red.
Lihat Youtube kami
Media Investigasi Hukum dan Kriminal, Terpercaya dan Berimbang
