BintangEmpat.Com – Selain memutasi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis juga memutasi jabatan Kepala Divisi Humas Polri dan sembilan orang Kapolda.
Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram bernomor ST/1377/KEP./2020 dan ST/1378/KEP./2020 yang ditandatangani Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal diangkat menjadi Kapolda Nusa Tenggara Barat menggantikan Irjen Tomsi Tohir.
Jabatan Kepala Divisi Humas Polri akan diisi oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Polisi Argo Yuwono.
Adapun jabatan Argo sebagai Karo Penmas Polri tersebut akan digantikan oleh Kombes Awi Setiyono yang kini menjabat sebagai Irwasda Polda Jawa Timur.
Kapolda Jawa Tengah Rycko Amelza Dahniel diangkat menjadi Kepala Baintelkam Polri menggantikan Komjen Agung Budi Maryoto.
Rycko akan digantikan oleh Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Polisi Ahmad Luthfi.
Kemudian, Kapolda Jawa Timur Irjen Luki Hermawan diangkat menjadi Wakil Kepala Lemdiklat Polri menggantikan Irjen Boy Rafli Amar.
Posisi Luki sebagai Kapolda Jawa Timur akan digantikan oleh Irjen Mohammad Fadl Imran yang merupakan Staf Ahli Sosbud Polri.
Kapolda Banten Irjen Agung Sabar Santoso dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri. Agung akan digantikan Irjen Fiandar yang kini menjabat sebagai Gubernur Akademi Kepolisian.
Kemudian, Kapolda Bengkulu Irjen Supratman yang dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Sespim Lemdiklat Polri akan digantikan Brigjen Polisi Teguh Sarwono yang saat ini menjabat sebagai Wakapolda Maluku.
Lalu, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Ilham Salahudin dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Itwasum Polri dan akan digantikan oleh Brigjen Dedi Prasetyo yang kini menjabat sebagai Karobinkar SSDM Polri.
Kemudian, Kapolda Kepulauan Riau Irjen Andap Budhi Revianto dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri dan akan digantikan oleh Irjen Aris Budiman yang merupakan Ketua STIK Lemdiklat Polri.
Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Yazid Fanani dimutasi menjadi Ketua STIK Lemdiklat Polri dan akan digantikan oleh Irjen Nico Afinta yang merupakan Staf Ahli Sospol Kapolri.
Lalu, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Priyo Widyanto diangkat sebagai Staf Ahli Sosbud Kapolri dan akan digantikan oleh Asisten SDM Polri Irjen Eko Indra Heri. *(kompas)
Foto: dari kiri, Siti Marwiyah (adik kandung Menkopolhukam, Mahfud MD) dan Ziwa (Pimred BintangEmpat.Com).
BintangEmpat.Com – Membongkar dugaan Pungutan Liar (pungli) di Samsat Surabaya Utara terkait buka blokir jual dan fee kendaraan unit baru yang dinominal ratusan ribu.
Sekira bulan Januari 2019 Tim Investigasi BintangEmpat.Com mendapat informasi terkait dugaan buka blokir jual yang dinominalkan oleh oknum Samsat Surabaya Utara, dengan nominal Rp.600.000, dan tanpa KTP (Kartu tanda penduduk) Rp.250.000. Sedangkan untuk Fee kendaraan Unit baru dengan nominal ratusan ribu.
Ketika dikonfirmasi kepada Kepala Administrator atau Adpel Samsat Surabaya Utara, Andreas Adi W, tidak membenarkan adanya informasi itu (red-pungli).
“Itu tidak benar”, kata Andreas.
Terpisah, Pimpinan Redaksi sekaligus Kepala Tim Investigasi BintangEmpat.Com, Hadi S, yang akrab disapa Ziwa, angkat bicara.
“Untuk membuktikan informasi itu, maka Polisi dan Gubernur Jatim sudah sepatutnya membentuk tim khusus untuk membongkar dugaan pungli itu, jika dikalikan maka akan ada aliran dana Milyaran rupiah”, ujar pria berambut Gondrong ini.
“Dugaan pungli itu tidak hanya sehari saja, namun bisa jadi sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu, untuk itu, Polisi diharapkan menurunkan tim Saber Pungli di Samsat Surabaya Utara”, imbuh Ziwa.
“Sebenarnya paling gampang kok bongkar pungli di Samsat Surabaya Utara, bongkar data base nya, disitu akan ada data blokir jual dan kendaraan unit baru, setelah itu kembangkan ke konsumen, insya Allah akan terbongkar jika ada keseriusan”, lanjut Ziwa, pria yang masih mengenyam di Fakultas Hukum itu.
Ketika ditanya apakah yang akan dilakukan terkait informasi pungli ini, dia akan menyampaikan informasi ini ke pusat.
“Insya Allah akan kami sampaikan ke Kapolri dan Kapolda Jatim, kita tahu mereka sangat tegas dan anti pungli, selanjutnya ke Bu Khofifah (Gubernur Jatim) dengan visi misinya ‘CETTAR’, jangan sampai rusak karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, Insya Allah akan kami WhatsApp mereka (red-Kapolri, Kapolda dan Gubernur Jatim)”, pungkas pria kelahiran kota soto Lamongan ini.
Sebelum mengakhiri, dia menambahkan jika masih ada dugaan-dugaan pungli di Samsat lain.
“Kita masih proses investigasi di Samsat Jember, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Benculuk, Kraksan, Lumajang, dan Madura, ada informasi juga terkait pungli yang hampir sama modusnya dengan Samsat Surabaya Utara, jangan sampai masyarakat dirugikan oleh oknum bermental korup”, pungkas Ziwa, (27/3/2020). *Tim.
Kapolri Sindir Anggota yang Dapat Jabatan dengan Cara ‘Menghadap’
Bintangempat.Com – Kapolri Jenderal Idham Azis menyebut masih ada sejumlah personel Polri yang meminta jabatan dengan menghadap atasan. Dia menyayangkan seharusnya jabatan diraih dengan prestasi.
“Itu (anggota berprestasi) parameternya harus paling di atas, bukannya kasak kusuk, bukan yang menghadap menghadap, baru dikasih jabatan,” kata Idham saat menyampaikan sambutan dalam acara pemberian penghargaan kepada anggota berprestasi di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2020).
Idham menyebut ada sebanyak 0,01 persen personel Polri yang masih menghadap atasan untuk meminta jabatan. Karena itu, dia berharap ke depannya Polri bisa lebih memprioritaskan anggota berprestasi.
“Polisi di republik ini 470 ribu orang, yang menghadap ke pimpinan pimpinan itu paling 0,01 persen, pertanyaannya bagaimana yang tidak menghadap menghadap?” ucap Idham.
“Jadi saya betul-betul berharap kepada rekan-rekan seperti yang di depan saya ini yang memang prestasi ini yang harus diprioritaskan,” sambungnya.
Idham baru saja memberikan piagam penghargaan kepada 21 personel Polri yang berprestasi. Sebanyak 5 personel diantaranya juga diberikan kenaikan pangkat luar biasa. (*)
BintangEmpat.Com – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali melakukan mutasi besar-besaran terhadap 665 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) melalui surat telegram dari Kapolri Jenderal Idham Aziz, Senin (3/2/2020).
Tercatat ada delapan kepala kepolisian daerah (kapolda) yang dimutasi.
Yang pertama adalah Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Didi Haryono yang dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Itwasum Polri. Posisinya akan digantikan Irjen Pol Remigius Sigid Tri Hardjanto yang sebelumnya menjabat Kapolda Sulawesi Utara.
Sementara itu untuk mengisi posisi Kapolda Sulut, Kapolri menunjuk Irjen Pol Royke Lumowa yang sebelumnya menjabat Kapolda Maluku.
Kemudian Kapolda Jambi, Irjen Pol Muchlis AS dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri. Posisinya digantikan Irjen Pol Firman Shantyabudi yang sebelumnya ditugaskan Polri sebagai PD PPATK.
Kapolda Aceh, Irjen Pol Rio Septianda Djambak diangkat sebagai Kasespim Lemdiklat Polri. Posisinya digantikan oleh Brigjen Pol Wahyu Widada yang sebelumnya merupakan Kapolda Gorontalo.
Lalu Brijen Pol Adnas ditunjuk sebagai Kapolda Gorontalo di mana dia sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Sulawesi Selatan.
Dan Kapolda Maluku Utara, Brigjen Pol Suroto ditunjuk dalam jabatan baru sebagai Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri. Posisinya akan digantikan Brigjen Pol Rikwanto yang sebelumnya menjabat Wakapolda Kalimantan Tengah.
Mutasi dan rotasi 665 pati dan pamen tersebut tertuang dalam empat Surat Telegram Kapolri Jenderal Pol Idham Azis tertanggal 3 Februari 2020 tentang tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polri.
Empat surat telegram tersebut masing-masing Nomor ST/385/II/KEP/2020, Nomor ST/386/II/KEP/2020, Nomor ST/387/II/KEP/2020, dan Nomor ST/388/II/KEP/2020. Surat ditandatangani Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Eko Indra Hendri S.
Kapolri Mutasi Delapan Kapolda
”Mutasi jabatan sebagai meritokrasi, regenerasi, tour of area dan dalam rangka mengoptimalkan kinerja organisasi,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi. (*)
BintangEmpat.Com – BintangEmpat.Com, Jakarta – Sidang pembacaan eksepsi Mayor Jenderal Purnawirawan TNI, Kivlan Zen, berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2020).
Terdakwa kepemilikan senjata api ilegal dan peluru tajam ini telah hadir di ruang sidang Kusuma Admadja 3 lantai 1, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pukul 10.00 WIB.
Kivlan Zen tampak mengenakan seragam TNI Angkatan Darat.Bahkan lengkap dengan topi baret dan segala macam atribut TNI lainnya.
Saat awak media bertanya tentang kesehatannya, Kivlan Zen tersenyum.
Lihat youtubenya
“Sudah mendingan, doakan saja supaya lebih sehat,” kata Kivlan Zen.
Diberitakan sebelumnya, Kivlan Zen tak lagi menggunakan kursi roda. “Saya mau belajar jalan, harus kuat,” kata Kivlan saat ditanya Wartawan, di PN Jakarta Pusat, Kamis (14/1/2020).
Hari ini, Kivlan Zen akan melakukan pembacaan eksepsi sebanyak 22 lembar.
Kivlan Zen juga menyatakan minta doa untuk kelancaran sidang serta kesehatan dirinya.
“Jangan sakit terus, mudah-mudahan saya bisa sembuh. Minta doanya ya agar saya sembuh,” ujar Kivlan Zen kepada Wartawan, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Sanggup Bacakan 16 Lembar Eksepsi
Terdakwa kepemilikan senjata api dan peluru tajam, Kivlan Zen, dihadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020).
Kivlan Zen bertindak sebagai pembaca eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
Di lokasi, Kivlan Zen mampu membaca 16 lembar dari 22 lembar eksepsi.
Kendati begitu, suara Kivlan Zen terdengar serak.
Terkadang batuk-batuk.
Tepat pada pukul 12.00 WIB, sidang ini pun dihentikan. Tersisa enam (6) lembar eksepsi yang belum dibacakan.
Berdasarkan hasil sidang, Majelis Hakim pun memutuskan pembacaan 6 lembar eksepsi ini akan dilanjutkan pada Rabu (22/1/2020).
Kivlan Zen menyatakan keberatan menyoal dakwaan jaksa penuntut umum, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020).
Dalam isi dakwaan, Kivlan Zen disebut sebagai terdakwa kepemilikan senjata api dan peluru tajam.
Sebagai orang kelahiran Kota Langsa, Aceh, Kivlan Zen menyatakan telah memaknai hidup di wilayah ibu kota Jakarta.
“Sebagai putra Minang kelahiran Aceh, sekarang ini telah memaknai istilah masyarakat, yaitu kejamnya ibu tiri ternyata lebih kejam ibu kota,” ucap Kivlan Zen, membacakan eksepsi atau nota keberatan, di ruang Kusuma Admadja 3, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2o20).
Lebih lanjut, dia menyatakan informasi yang beredar di masyakarat ihwal dalang makar demonstrasi 21-22 Mei 2019, Kivlan membantah.
“Luar biasa para petinggi negara untuk melakukan hembusannya melalui press conference terhadap diri saya, sehingga harus tidur di lantai berlapis kasur usang di Rutan Narkoba Tahiti Polda Metro Jaya,” kata Kivlan.
“Sempat terbesit dalam diri saya, akan dijebak dengan narkoba, sehingga dengan meminta kepada kuasa hukum saya untuk selamatkan saya,” lanjut Kivlan.
Sementara itu, Kivlan menyatakan penuntut umum tak cermat saat menjelaskan isi dakwaan terhadap dirinya.
“Usia 73 tahun dalam keadaan sakit, maka saya juga menyatakan keberatan terhadap isi dakwaan a quo, dengan menyatakan penuntut umum dalam menguraikan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap,” kata dia.
Minta Tito Karnavian hingga Wiranto Hadir pada Sidang Lanjutan
Kivlan Zen, meminta Mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian hadir pada sidang lanjutan pembacaan eksepsi.
Kivlan Zen juga meminta mantan Menkopolhukam Wiranto hadir pada sidang lanjutan tersebut.
Sebabnya, menurut Kivlan, mereka diduga telah mencoreng nama baik atas dugaan makar pada demonstrasi 21-22 Mei 2019.
“Semua rekayasa, jadi saya minta Wiranto dan Tito dihadirkan, saya menunutut keadilan,” ucap Kivlan saat diwawancarai Wartawan, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020).
Selain kedua nama tersebut, Kivlan juga meminta Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir.
Begitu juga nama-nama yang disebut Kivlan di antaranya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dan Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan, Gories Mere.
“Iwan mengatakan, saya malah mau dibunuh Wiranto dan Luhut, Goris dan Budi Gunawan. Saya tanya kenapa saya mau dibunuh,” ucap Kivlan.
“Saya tidak takut, tapi sekarang dibalik, saya yang dikira mau bunuh mereka, ini rekayasa, Luhut saya minta hadir, Tito dan Iqbal kadiv humas Mabes Polri,” lanjutnya.
Kivlan menegaskan, semua nama-nama tersebut diminta hadir pada sidang lanjutanpembacaan eksepsi pada Rabu (22/1/2020), di PN Jakarta Pusat.
“Saya minta keadilan, ini rekayasa dari aparat negara, saya dituduh semuanya dan sidang ini ditunda sampai Rabu depan datang lah, saya buktikan,” ujar Kivlan.
Kivlan Zen Sebut Tuduhan Tito Karnavian dan Wiranto Rekayasa
Kivlan Zen menyatakan dirinya telah dituduh hal yang tidak benar oleh mantan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan mantan Menkopohukam Wiranto.
Kivlan menjelaskan, semula dirinya dituding sebagai dalang makar saat demonstrasi 21-22 Mei 2019. Kivlan menyebut dirinya juga dituduh sebagai otak di balik penembakan sembilan orang.
“Awalnya saya dituduh dalam 21-22 Mei dan pembunuhan penembakan sembilan orang,” ujar Kivlan, setelah melakukan sidang pembacaan eksepsi, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020).
“Tapi dakwaaan, saya dituduh kepemilikan senjata dan terlibat mengadakan persenjataan dengan menyuruh Iwan. Dari pernyataan awal, saya ditegaskan tak ada rekayasa,” lanjutnya.
Dia menyimpulkan, Tito dan Wiranto sebaiknya bertanggung jawab atas tuduhan tersebut.
“Jadi, sudah dirubah perubahan ini. Artinya ada tanggung jawab Tito dan Wiranto yang menuduh saya dalang 21-22 Mei dan pembunuhan yang diviralkan,” ujar Kivlan.
Kivlan juga angkat bicara menyoal berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibacakan Tito dan Wiranto beberapa waktu lalu.
“Kan itu rahasia BAP, tapi diumumkan dalangnya saya. Tapi saya dituntut bukan dalang itu, malah dibilang memiliki dan menyuruh beli senjata,” jelas Kivlan.
“Tapi nyatanya, saksi-saksi menyatakan saya tidak ada suruh beli senjata. Pun saya belikan uang, bukan beli senjata yang Rp155 juta itu. Semua rekayasa,” ujarnya. (*).
Kapolri Terbitkan Arahan Penanganan Korupsi Dana Desa dan Pemda
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, foto: kompas
Jakarta – Kapolri Jenderal Pol Idham Azis menerbitkan surat telegram berisi arahan penanganan tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah.
Surat bernomor ST/3388/XII/HUM.3.4./2019 tersebut ditujukan untuk seluruh kapolda.
Telegram yang diterbitkan pada 31 Desember 2019 itu ditandatangani oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono membenarkan telegram tersebut.
“Itu arahan internal kepolisian. Silahkan saja disampaikan garis besarnya,” ungkap Argo ketika dihubungi, Sabtu (4/1/2020).
Salah satu pertimbangan diterbitkannya telegram tersebut adalah instruksi Presiden Joko Widodo untuk menjaga iklim investasi demi mendukung program pemerintah.
Terdapat kutipan surat tiga poin besar yang dijabarkan ke dalam 15 arahan Kapolri tersebut yaitu:
A. Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah agar Para Kapolda Melaksanakan Langkah-langkah:
Mengedepankan upaya koordinatif dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sesuai MoU dan perjanjian kerja sama.
Dalam hal Polri menerima aduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah agar terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan telaah sebelum dimulainya penyelidikan.
Apabila hasil verifikasi dan telaah sebagaimana dimaksud poin dua di atas, ditemukan adanya dugaan kerugian negara maka Polri dapat melaksanakan penyelidikan dengan mengedepankan koordinasi kepada APIP atau BPKP dalam rangka audit.
Penyelidik memberikan tembusan SP2D hasil verifikasi/telaah dan tembusan SP2D hasil penyelidikan kepada pelapor dan APIP.
Mencatat seluruh aduan masyarakat dan melaporkan rekapitulasi pengelolaan aduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Bareskrim Polri dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi.
Bersama-sama dengan pemerintah daerah menyusun SOP/petunjuk teknis terkait pola koordinasi dan evaluasi berkala antara Polri dan APIP.
B. Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Dana Desa:
Mengedepankan upaya preventif melalui koordinasi dengan APIP atau BPKP.
Dalam hal Polri menerima aduan masyarakat atau temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi dalam dana desa agar terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan telaah sebelum dimulainya penyelidikan.
Apabila hasil verifikasi dan telaah sebagaimana dimaksud poin dua di atas, ditemukan adanya dugaan kerugian negara maka Polri mengedepankan koordinasi dengan APIP atau BPKP dalam rangka audit terlebih dahulu dan memprioritaskan upaya pemulihan.
Dapat meneruskan ke tahapan selanjutnya apabila upaya pemulihan tidak dapat dilakukan atau ditemukan fakta-fakta perbuatan pidana lainnya.
Penyelidik memberikan tembusan SP2D hasil verifikasi/telaah dan tembusan SP2D hasil penyelidikan kepada pelapor dan APIP.
Mencatat seluruh aduan masyarakat, hasil pemulihan kerugian negara, dan penyelesaian perkara dan melaporkan rekapitulasinya kepada Bareskrim Polri dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi.
C. Melaksanakan Upaya Pencegahan, Penyelidikan, dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang Lebih Profesional dan Berintegritas:
Tidak meminta atau menerima pemberian terkait penyelenggaraan proyek atau pekerjaan apapun sehubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah dari pemprov, kabupaten, kota, dan pihak lain yang terkait.
Tidak melakukan intervensi, intimidasi dalam rangka memengaruhi keputusan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemprov, kabupaten, kota.
Tidak melakukan persengkokolan atau permufakatan dengan pemprov, kabupaten, kota, terkait proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang melanggar peraturan perundangan atau etika profesi. (*)
BintangEmpat.Com, Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta Polri segera mengumumkan hasil investigasi tindak kekerasan terhadap Novel Baswedan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kemarin, Senin (9/12/2019), Jokowi sudah mendapat laporan langsung dari Jenderal Polisi Idham Azis Kapolri, mengenai update penanganan kasus tersebut, di Istana Kepresidenan Jakarta.
Presiden bilang, dalam laporannya Kapolri menyebut tim investigasi mendapatkan temuan petunjuk baru, dan upaya peyelidikan sudah menuju tahap kesimpulan.
“Kemarin sore sudah saya undang Kapolri, saya tanyakan langsung ke Kapolri. Saya juga ingin mendapatkan sebuah ketegasan apakah ada perkembangannya atau tidak? Dijawab, ada temuan baru yang sudah menuju kepada kesimpulan. Oleh sebab itu, saya enggak kasih waktu lagi, saya bilang secepatnya segera diumumkan siapa pelakunya,” ucapnya di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (10/12/2019).
Maka dari itu, Jokowi minta Polri mengumumkan kepada publik, siapa pelaku yang menyiram Novel Baswedan dengan air keras, dalam hitungan hari.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, tidak memberikan waktu tambahan sampai berbulan-bulan lamanya kepada Polri, untuk mengungkap kasus penyerangan yang menimpa aparat pemberantas korupsi.
“Saya tidak berbicara masalah bulan. Kalau sudah saya bilang secepatnya, berarti dalam hitungan hari,” tegasnya.
Seperti diketahui, Selasa (11/4/2017), Novel Baswedan jadi korban serangan orang tidak dikenal, sesudah Sholat Subuh di masjid dekat rumahnya, kawasan Kepala Gading, Jakarta Utara.
Akibat siraman air keras, mata dan hidung Penyidik KPK itu mengalami cedera serius, sehingga harus menjalani serangkaian operasi medis.
Tapi, sampai sekarang, lebih dari 2,5 tahun berlalu, Polri dan tim gabungan pencari fakta belum bisa mengungkap siapa pelaku serta motif penyerangan.
Sebelumnya Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Idham Azis sudah menyampaikan laporan penanganan kasus penyiraman air keras ke Novel Baswedan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Idham dan Jokowi bertemu sekitar 20 menit, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/12) sore.
Namun, usai pertemuan Idham langsung meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Idham meminta Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Muhammad Iqbal menjelaskan kepada wartawan hasil pertemuan dengan Jokowi.
“Terus saat ini Pak Kapolri sudah meninggalkan Kompleks Istana, untuk melaksanakan tugas-tugas yang lain,” kata Iqbal kepada wartawan di Istana.
Iqbal menyatakan dalam pertemuan tadi, Jokowi secara umum menanyakan perkembangan kasus salah satu penyidik senior KPK itu. Ia menyebut Idham melaporkan bahwa penyerang Novel belum terungkap sampai saat ini.
Jenderal polisi bintang dua itu mengatakan bahwa Idham sendiri juga sudah menunjuk Kepala Bareskrim Polri baru, yakni Inspektur Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“(Sampai) detik ini, dan sebelumnya (belum terungkap), dan insya Allah nanti ke depan, tim teknis akan terus bekerja maksimal untuk mengungkap kasus ini,” ujarnya.
Seperti yang sudah pernah disampaikan, Iqbal menyatakan tim teknis sudah menemukan alat bukti dan petunjuk yang signifikan dalam kasus ini. Pihaknya sudah memeriksa sekitar 37 saksi, 114 toko bahan kimia, hingga 38 titik CCTV.
“Bahkan CCTV itu kita periksa secara laboratorium forensik di Mabes Polri maupun di Australia. Itu adalah salah satu bukti kita sangat serius,” katanya.
Iqbal meminta semua pihak untuk sabar dalam penyelidikan kasus penyiraman air keras Novel. Ia mengklaim dalam waktu yang tidak lama lagi, tim teknis akan mengungkap pelaku penyiraman air keras ke Novel.
“Sabar saja, tidak akan berapa lama lagi, tim teknis akan segera mengungkap kasus ini. Kita sudah menemukan alat bukti dan petunjuk yang sangat signifikan,” ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi memberi tenggat waktu kepada Idham untuk mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan sampai awal Desember 2019.
“Saya sudah sampaikan ke Kapolri yang baru, saya beri waktu sampai awal Desember (2019). Saya sampaikan awal Desember,” kata Jokowi ketika berdialog dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11) lalu.
Tidak Akan Lama Lagi Polisi Ungkap Pelaku Penyiraman Novel Baswedan
Tapi, sampai sekarang, lebih dari 2,5 tahun berlalu, Polri dan tim gabungan pencari fakta belum bisa mengungkap siapa pelaku serta motif penyerangan. (*)
Redaksi BintangEmpat.Com, Jakarta – Komisi III DPR menggelar rapat pertama dengan Kapolri Idham Azis dan seluruh Kapolda di Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).
Rapat tersebut diawali dengan perkenalan antara Komisi III dan Kapolri. Rapat kerja itu dipimpin oleh Ketua Komisi III Herman Hery dan didampingi oleh Wakil Ketua Komisi III lainnya yaitu Desmond J Mahesa, Mulfachri Harahap dan Ahmad Syahroni.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Idham Azis didampingi oleh Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmonto, Kabarhakam Irjen Firli Bahuri, Kadiv Humas Polri Irjen Muhammad Iqbal dan seluruh Kapolda di Indonesia.
Kemudian, Idham memaparkan hasil kinerja Kapolri lima tahun terakhir. Berikut ini fakta-fakta dalam rapat perdana Idham Azis :
1. Larangan perut buncit
Ada yang menarik dalam rapat kerja pertama Idham Azis di DPR.
Saat anggota dewan diizinkan menyampaikan masukan kepada jajaran kepolisian, anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan meminta Kapolri tak hanya menggeluarkan surat edaran terkait larangan hidup mewah.
Trimedya meminta Kapolri mengimbau semua anggota kepolisian untuk tidak berperut buncit.
“Lihat kapolda, kapolres yang perutnya buncit itu suruh kurusin, jangan cuma soal kemewahan,” ujar Trimedya.
Selain itu, mantan Ketua DPP PDIP ini menyarankan agar seragam polisi dimasukkan agar terlihat rapi.
2. Alasan mutasi Kapolres Kampar
Idham kemudian mengungkap alasannya memutasi Kapolres Kampar AKBP Asep Darmawan.
Diketahui sebelumnya, Idham memutasi Asep karena mengobrol ketika Kapolri itu memberikan kata sambutan dalam acara apel.
Idham menjelaskan, Asep memiliki masalah yaitu, terlambat datang ke acara apel kepala satuan wilayah (kasatwil) dan masalah etika.
“Di situ juga terselip masalah etika, sebagai kapolres, sebagai kasatwil dia adalah teladan dan harus ditindak. Bagi saya, satu keteladanan lebih baik daripada 1.000 nasihat,” kata Idham dalam rapat kerja di ruangan Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).
3. Tangkap 74 terduga teroris
Terkait terorisme, Idham mengatakan, pascabom bunuh diri di Mapolres Medan, pihaknya berhasil mengamankan 74 orang terduga jaringan teroris di 10 wilayah.
“Yaitu Sumatera Utara 30 orang, Jabar 11 orang, Jateng 11 orang, Pekanbaru 5 orang, Banten 5 orang, Kaltim 4 orang, DKI Jakarta 3 orang, Aceh 2 orang, Jatim 2 orang, Sulsel 1 orang,” kata Idham dalam rapat kerja bersama Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).
Menurut Idham, para pelaku terduga teroris itu merupakan kelompok dari bagian Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafisliasi pada
Idham berharap, kejadian itu dapat memberi pelajaran kepada Kapolres lainnya agar memberikan contoh yang baik pada anggota polisi lainnya.
Dihadapan seluruh anggota Komisi III, Idham Azis menyampaikan komitmennya bahwa, ia tak akan mencopot Kapolda dan Kapolres jika meminta jatah proyek ke pemerintah daerah setempat.
Hal ini disampaikan, menyusul imbauan dari anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan agar kapolda dan kapolres tak menyusahkan kepala daerah dengan meminta jatah proyek.
Idham mengatakan, ia tak akan ragu mencopot 10 sampai 15 Kapolda dan Kapolres, jika ketahuan meminta jatah proyek ke pemerintah daerah.
“Ini memang bukan rahasia umum, saya pernah dinas di luar wilayah ya harus kita tindak, obatnya cuma satu, kita tindak. Saya kira kita mencopot 10 atau 15 kapolres itu tidak goyang organisasi,” kata Idham di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).
Foto: Kapolri jenderal Idham Azis (kiri) berjabat-tangan dengan Mendagri Tito Karnavian.
Redaksi BintangEmpat.Com, Jakarta – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Idham Azis menyebut banyak kepala kepolisian resor (kapolres) yang meminta-minta proyek kepada pemerintah daerah (pemda).
Lihat Video Jokowi Berang
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Idham mengatakan para kapolres itu menghambat proses pembangunan di daerah. Padahal kata Idham kepolisian seharusnya ikut andil mengamankan pembangunan.
“Saya minta para kapolres tidak (jadi) bagian dari permasalahan yang ada di daerah. Karena juga bukan rahasia umum kapolres itu kalau dia minta proyek, nah ini bagian masalah, bagian konspirasi,” kata Idham di Rakornas Indonesia Maju di Sentul International Convention Center, Bogor, Rabu (13/11).
Idham memerintahkan bawahannya untuk berkomitmen mengamankan visi Jokowi. Ia mengatakan kapolres harus menjadi rekan pemerintah daerah dalam proses pembangunan.
Dia menegaskan akan mencopot jajaran kepolisian yang menghalang-halangi upaya pemda melakukan pembangunan. Idham bahkan membuka diri jika ada kepala daerah yang melaporkan kapolres korup.
“Kalau dia (kapolres) begitu, silakan gubernur, wali kota, silakan hubungi saya, nanti saya carikan pemain cadangan. Yang paling penting menyongsong periode kedua Pak Presiden, mengamankan pembangunan sesuai track-nya,” pesan Idham.
Idham pun mengatakan pihaknya tak bisa sendirian menyukseskan pembangunan. Ia mengajak pemda dan TNI untuk sama-sama menjaga agenda pembangunan dari oknum aparat.
“Terutama masalah pencegahan, kita upaya semaksimal mungkin kerja sama agar proses pencegahan tidak terjadi pemborosan terhadap anggaran dan bisa kita lakukan,” ujarnya.
*(RED/CNNI)
Media Investigasi Hukum dan Kriminal, Terpercaya dan Berimbang
