Arsip Tag: Kgp

KGP Maju ke MK Siap Jadi Presiden Bangsa Indonesia

Pendaftaran uji materil UU nomor 7 Tahun 2017 sudah diregistrasi 19 Mei 2020

BintangEmpat.Com – Ini adalah revolusi pemikiran Ki Gendeng Pamungkas (KGP) mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) terkait Undang-Undang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi. Adapun dalam PUU tersebut mantan paranormal kondang menunjuk Andita’s Law Firm sebagai kuasa hukumnya dengan surat permohonan nomor 04/ALF-KGP/PUU-0520 tertanggal 08 Mei 2020.

Adalah Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH dari Andita’s Law Firm yang menjadi kuasa hukum Ki Gendeng Pamungkas. Ia mengatakan bahwa hak konstitusi yang melekat pada warga negara Indonesia maka dirasakan perlu meminta kepastian kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi melalui Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk diperiksa, diadili dan dijatuhkan jaminan Konstitusi dalam suatu putusan PUU berdasarkan permohonan yang diajukan.

“Pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang tanggal diundangkan 16 Agustus 2017 antara lain Pasal 1 angka 28, pasal 221,pasal 222,pasal 226,Pasal 226 ayat(1),Pasal 230 ayat (2),Pasal 234,Pasal 269,427 ayat (4),” kata Tonin melalui siaran persnya, Jumat (22/5) pagi.

Kuasa Hukum meyakini bahwa pengujian undang-undang terhadap UUD’45 terdapat pada pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji undang undang terhadap undang undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang undang dasar, memutuskan pembiaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

“Kedudukan hukum legal standing Pemohon Ki Gendeng Pamungkas dilihat dari dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal Konstitusi (The guardian of Constitution). Sehingga apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh atau pun per pasalnya,” terang Tonin.

Untuk itu, lanjut Tonin, Ki Gendeng Pamungkas menyatakan kesiapan dirinya tampil sebagai Presiden Bangsa Indonesia untuk periode berikutnya.

”Baik secara normal maupun bila negara dalam kondisi krisis akibat perubahan kepemimpinan yang terjadi di luar perkiraan manusia,” tegasnya.

Selain Toni Tachta, Andita’s Law Firm juga mengutus Advokat H. Elvan Gomes SH, Advokat Ananta Rangkugo SH, Advokat Hendri Badiri Siahaan SH, Advokat Julianta Sembiring SH, Advokat Nikson Aron Siahaan SH, dan Advokat Suta Widhya SH untuk bertarung dalam pengujian undang-undang tersebut.

Sementara itu Suta Widhya SH mengatakan bahwa pendaftaran uji materil UU nomor 7 Tahun 2017 sudah diregistrasi 19 Mei 2020 dan sah untuk dilakukan persidangan awal pada pertengahan Juni 2020 pasca Idul Fitri

“Idealnya kami menunggu lahirnya kesiapan 7 capres independen, sehingga menunggu 6 orang lainnya yang siap menggantikan Presiden yang ada saat ini pada 2024,” jelas Suta, yang juga penasihat hukum BintangEmpat.Com ini.

Dirinya merasakan animo masyarakat Indonesia yang mulai melihat keresahan mekanisme pemilihan presiden yang selama ini didominasi oleh partai politik. Sehingga agar mengakomodasi persamaan hukum dan hak menyatakan pendapat sesuai pasal 27 dan 28 UUD’45, maka Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga resmi untuk menguji hak dipilih menjadi Presiden.

“Berkas yang diserahkan dan dibuat tanda terima oleh Staf Piket saat Rabu 13/5 bersidang di MK, baru 19/5 diregistrasi oleh Panitera Mahkamah Konstitusi”, tutup Suta.

Salam Pancasila! Jawabannya: Komunis No!

Pungutan Liar Di Samsat Disorot LBH PETA

BintangEmpat.Com – Front Pribumi sejak 1972 sudah ada sebelum ada Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang disosialisasikan 1978.

Sehingga wajar komunitas Front Pribumi tidak heran bila ada yang ingin mengampanyekan “Salam Pancasila” sebagai salam berbangsa dan bernegara. Karena sudah disiapkan jawaban yang tepat, “Komunis No!”

Jokowi Setujui Terowongan Penghubung Masjid Istiqlal ke Gereja Katedral

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (disingkat P4) atau Eka Prasetya Pancakarsa adalah sebuah panduan tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. Panduan P4 dibentuk dengan Ketetapan MPR no. II/MPR/1978.

“Sekali lagi saya katakan, bila anda disapa dengan ‘Salam Pancasila!’ Maka jawabnya,
“Komunis No!” Kata Presiden Front Pribumi Ki Gendeng Pamungkas, Sabtu (29/2) pagi di Bogor.

“Rencana akan kami daftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM segera. Kuatir dibajak oleh orang lain,” Kata Ki Gendeng Pamungkas lebih lanjut.

Namun menurut KGP lebih lanjut, setelah yel “salam Pancasila” tetap saja diikuti dengan ucapan sesuai 1 agama yang dianutnya, atau agama yang diyakininya, tanpa nengok ucapan salam agama yang lain. Misalkan, ia beragama Islam, ya cukup mengucapkan “Assalamualaikum warahmatullah wa Barakatuh”. Dan yang beragama Kristen mengucapkan “Salam Sejahtera” . Demikian seterusnya. Yang bukan Islam tidak perlu mengucapkan salam yang bernafaskan Islam.

Prabowo Jenguk Observasi WNI Di Natuna, Ada Kejadian Menghebohkan …

“Bukankah keragaman agama dan keyakinan sudah diwakili oleh “salam Pancasila” dan “komunis no” sebagai jawaban persatuan sesuai isi Pancasila?” Demikian penjelasan KGP untuk jalan tengah yang tidak perlu diributkan.

KGP selama ini mengamati apa yang terjadi di lapangan. Menurutnya ada pihak-pihak yang menjalin hubungan mesra dengan Komunis, mereka akan menghalalkan segala cara, untuk mencapai tujuannya, dikuatirkan orang-orang yang berpaham Komunis kelak mencalonkan diri jadi Calon Presiden atau jadi calon wakil Presiden di tahun 2024.

Intelijen pasti resah melihat keadaan sekarang dan melihat Indonesia ke depan.

Pemilu Langsung Terbuka biaya mahal melanggar Pancasila:

1.Uang sudah menjadi syarat mutlak, kebenaran, Tuhan dan Agama tidak dibutuhkan. Ini MELANGGAR SILA kesatu.

2.Janji-janji tidak bisa dipenuhi, MELANGGAR SILA kedua.

3 Masing-masing Pendukung calon bermusuhan, MELANGGAR sila ketiga.

4.Pemilu Langsung Terbuka adalah VOTING, sedangkan PANCASILA musyawarah, MELANGGAR SILA keempat.

5.Akibat Biaya Pemilu mahal, Aset negara dikorupsi, MELANGGAR SILA kelima.

Guntur Sebut ‘Goblok’, Ini Jawaban Anies

Dengan pemilu langsung terbuka, melanggar sila keempat dan kebenaran diserahkan kepada orang banyak, artinya seluruh orang dianggap benar.

Solusi:

Kembali ke sistem musyawarah, rakyat memilih partai, jadi Parpol berusaha lebih baik dari parpol yang lain. Dengan sendirinya Lembaga survey BUBAR, TNI KUAT. POLISI dan Institusi negara lainnya terpaksa NETRAL.

“Kami menghimbau seluruh Rakyat yang cinta dengan Indonesia dan Prajurit TNI yang memahami Sapta Marga no satu no dua dan no tiga, Kalau aturan tidak, sesuai dengan Pancasila, JANGAN DIPATUHI !!Salam Dasyat K6P di Bogor” Tutup KGP. (Hans Suta).

Duuh… Dandim 0824 Jember Datangi Polres Jember

Polemik KPK, Harun Masiku Hingga Kompol Rosa, Ki Gendeng Angkat Bicara

Save KPK! Rezim Semakin Tidak Jelas Terhadap Korupsi
Ki Gendeng Pamungkas (KGP)
Ki Gendeng Pamungkas (KGP)

BintangEmpat.Com – Presiden Front Pribumi Ki Gendeng Pamungkas (KGP) menilai Komisi Pemberantasan Korupsi Firli membuat polemik baru di tubuh KPK.

Pasalnya ia memecat sepihak penyidik Kompol Rosa Purbo Bekti dan mengembalikan ke instansi asalnya. Ini dinilai KGP dinilai merusak KPK.

“Terang benderang masyarakat tahu bahwa Kompol Rosa merupakan salah satu penyidik yang menangani kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) caleg PDIP Harun Masiku.” Kata Ki Gendeng Pamungkas, Kamis (6/2) pagi di Bogor.

KGP heran mengapa seorang penyidik yang sedang mengungkap skandal korupsi PAW di KPU dan belum selesai masa jabatannya di KPK, secara serta merta diberhentikan dari KPK dan dikembalikan ke Polri.

Uniknya, pihak Polri sebelumnya menegaskan bahwa Kompol Rosa tetap bisa bekerja di KPK. Masyarakat heran dalam 100 hari kinerja Firli tapi penuh kontroversi yang dilakukan.

Kapolri Sindir Anggotanya Dapat Jabatan dengan Cara ‘Menghadap’

“Kami menilai di era Firli tidak lebih baik daripada yang ditunjukkan oleh Taufiqurrahman Ruki dulu saat pimpin KPK, ” sambung KGP.

KGP menilai KPK akan semakin hancur di tangan Firli Bahuri. Sehingga dirinya minta agar masyarakat turun tangan menyelamatkan KPK.

“Bila begini terus gaya Firli memimpin KPK niscaya semakin hancur karena kepercayaan publik pada KPK akan semakin merosot tajam. Dan ini membuat kami dari Front Pribumi mengingatkan kepada Firli agar kembali pada sumpah jabatannya,” tegas KGP.

Saking cintanya dengan KPK, dua mobil kesayangan KGP dicoret-coret dengan tulisan SAVE KPK
Saking cintanya dengan KPK, dua mobil kesayangan KGP dicoret-coret dengan tulisan SAVE KPK

“Seperti kita tahu nasib Rosa terkatung-katung, karena ia tidak ditarik Mabes Polri, tapi sudah tak lagi mendapat akses masuk ke kantor KPK. Sementara itu kasus suap pengurusan PAW PDIP masih belum ada titik terang. Aneh kan?” , lanjut KGP.

“Sejak PDIP dan Jokowi berkuasa demokrasi di negara ini mati suri. Baik itu demokrasi, politik, ekonomi, budaya, sosial dan bermufakat mengeluarkan pendapat. Rakyat dibuat takut dan panik karena rezim sangat membenci kritik” kritik KGP.

Tiru Pembangunan Zona Integritas Polres Lumajang Terima Kunjungan Tim ZI Polres Jember

“Ini membuat rakyat terpecah belah atas demokrasi konyol yang tengah dimainkan penyelenggara negara partai politik Polri dijadikan bumper kekuasaan yang anti kritik” , sambung KGP.

“Berbeda sekali dengan era SBY yang begitu bebas rakyat dengan seenak udel mengritik tidak ditangkap. SBY dihina dengan dikomparasikan dengan kerbau pun ia tetap santun menghadapi rakyatnya. Dahulu kebijakan kenaikan TDL BBM DAN sembako yang membuat tangisan kaum tangisan munafik kaum merah untuk mengambil simpatik rakyat masih terngiang di telinga” banding KGP.

Lecehkan Meme HRS Dan Prabowo Dipolisikan

“Tidak tahunya mereka bromocorah atau mungkin pelacur politik. Kalau ada anggapan partai merah kokoh dan tangguh, bisa jadi esok akan hancur berantakan atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Masalah Dewan Pengawas KPK sebaiknya membubarkan diri agar tidak menghabiskan uang rakyat. Dan Kepala daerah atau kepala negara yang tidak mau dikritik sebaiknya pensiun dini saja secara terhormat sebelum mati! ” Tutup KGP.

(Hans Suta).

Jokowi Setujui Terowongan Penghubung Masjid Istiqlal ke Gereja Katedral

Tangani Kasus Harun Masiku, Nasib Kompol Rosa Dipimpong KPK-Polri

Sebelumnya diberitakan, nasib penyidik KPK Kompol Rosa Purbo Bekti saat ini tidak jelas. Di satu sisi, KPK menyatakan sudah mengembalikan Rosa ke institusi awalnya, Polri.

Sementara pernyataan Polri berubah-ubah soal Rosa, awalnya menyangkal, kemudian mengakui, namun belakangan membatalkan penarikan Rosa ke institusi Polri.

Rosa merupakan salah satu tim yang turut terlibat dalam penyelidikan kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan oleh politikus PDIP Harun Masiku.

Soal Pemulangan WNI Eks ISIS, Jokowi: Saya akan bilang tidak

Kini nasib Kompol Rosa pun seakan tak jelas, masih di KPK atau kembali ke Polri. Terlebih saat ini Rosa sudah tak mendapat akses masuk ke markas lembaga antirasuah. Berikut ini ulasannya:

Polri Menyangkal Tarik Rosa

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Raden Prabowo Argo Yuwono pada Rabu (29/1) pernah menyangkal tidak menarik salah seorang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke instansi.

“Jadi kemarin ada Pak Rosa ya, itu kita tidak tarik ya. Dia tetap di KPK karena masih sampai September abis,” tutur Argo di PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (29/1).

Awalnya, Polri masih mengkaji penarikan kembali Kompol Rosa dari posisinya sebagai penyidik KPK.

Polemik Yayasan Imam Syafii Polisi Tinjau Lokasi

“Masih dalam pengkajian dan dikoordinasikan,” tutur Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Asep Adi Saputra, Jakarta Selatan, Selasa 28 Januari 2020.

Ketua KPK Tegaskan Rosa Dikembalikan ke Polri

Ketua KPK Firli Bahuri memastikan jika penyidik yang bernama Rosa sudah bukan lagi pegawai lembaga antirasuah. Rosa sudah dikembalikan ke institusi awalnya, Polri.

“Penyidik atas nama Rosa sudah dikembalikan (ke Polri) tanggal 22 Januari 2020, sesuai dengan surat keputusan pemberhentian pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK sesuai keputusan pimpinan KPK,” ujar Firli saat dikonfirmasi, Selasa (4/2).

Risma: Kalau Saya Kodok Berarti Ayah Dan Ibu Saya Kodok

Firli mengatakan hal tersebut sekaligus menanggapi kabar soal Rosa yang sudah tak mendapat akses masuk ke Gedung KPK. Menurut Firli, pengembalian seorang penyidik ke lembaga asalnya adalah hal wajar.

“Surat keputusan pemberhentian ditandatangani oleh Sekjen KPK dan petikan ditandatangani Karo SDM,” kata Firli.  (*)

Demo Bayaran Ngluruk Balai Kota DKI Jakarta, KGP: Jangan Jadi Sampah Yang Dibuang ke Kali Ciliwung

Demo Bayaran Ngluruk Balai Kota Jakarta
KGP: Jangan Jadi Sampah Yang Dibuang ke Kali Ciliwung
Cina Sudah Lancang di Natuna KGP: Jangan Jadi Sampah Yang Dibuang ke Kali Ciliwung
KGP: Jangan Jadi Sampah Yang Dibuang ke Kali Ciliwung

Jakarta – Presiden Front Pribumi Ki Gendeng Pamungkas (KGP) berang melihat kenyataan demo bayaran yang ngluruk Balai kota DKI Jakarta pada Selasa (14/1) siang tanpa informasi awal yang cukup.

Orasi Dewi Tanjung dan Abu Janda

Mereka dinilainya seakan sampah yang dilempar warga ke kali Ciliwung dan terkumpul di bantaran pelampung plastik sebelum datang petugas kebersihan kali untuk mengangkutnya ke truk sampah yang disiapkan di bantaran kali.

“Kami tidak melarang mereka berdemo siapa pun di negeri ini. Itu hak konstitusi yang dijamin oleh UUD 1945 asli. Tapi, hendaknya mereka berpikir dulu dengan komparasi data jelas dari data 2012 sampai tahun 2020 ini. Bila patut didemo, maka silakan demo,” jelas KGP, Rabu (15/1/2020) pagi di Bogor.

Emak-emak Demo Anies 

KGP menduga para pendemo diinisiasi oleh munafikun dan kafirun yang dimodali komunis cina. Atau bisa jadi mereka yang biasa menyebut dirinya Pancasila padahal tidak mengerti makna Pancasila.

Nenek 80 Tahun Hidup Sebatangkara Di Rongsokan

” Jangan karna kalian kafir kalian benci Arab dan Muslim dan jangan pula karena kalian takut Komunis Cina sehingga kalian bangga jadi babu Cina di negeri sendiri,” Sindir KGP.

Demo Pro – Kontra Anies

Apa yang dikatakan KGP merupakan sindiran nasionalisme yang tidak diajarkan di Lemhannas maupun BPIP sekalipun. Kedua lembaga ini dinilai KGP merupakan jantung utama mendidik rakyat Indonesia untuk mengamalkan Pancasila.

Viral Foto Kapolri Pakai Sandal Jepit

” Kedua lembaga yang mulia tersebut, baik Lemhannas dan BPIP bertanggung jawab penuh mendidik rakyat Indonesia sebagai yang di cita-citakan Bung Hatta agar bangsa ini tidak tenggelam ke dasar lautan di bumi nusantara ini.” Lanjut KGP.

Baca : Soal Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan adalah Keturunan PKI

Hari ini kita mempunyai beban yang besar untuk memperbaiki bangsa, bukan untuk kita, tetapi untuk masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita yang lebih baik.

Kita memiliki beban untuk membuka dan menciptakan lapangan kerja baru dan lapangan kerja yang selama ini diambil alih oleh TKA-TKA ilegal maupun legal dari Cina.

Lumajang Darurat Aids

Kita memiliki beban yang besar untuk membangun perekonomian yang menguntungkan rakyat.

Kita memiliki beban untuk membebaskan rakyat dari kemiskinan dan kesulitan akan kehidupan sehari-hari.

Kita memiliki beban untuk merekatkan kembali tangan baik sesama generasi maupun antar generasi untuk Indonesia yang lebih baik, kini dan masa depan.

Jokowi Sapa Sandiaga Uno, “Hati-hati 2024”

“Beban sejarah hari ini adalah meneriakan dan menggelorakan keberanian diri dan rakyat untuk menyuarakan ini semua. Sekali kita tidak peduli dengan keadan bangsa hari ini, maka selamanya kita akan menjadi warga negara yang di kutuk sejarah…salam k666” , tutup KGP. Red.

KGP : Siapa Bilang Jokowi Pancasilais?

 

BintangEmpat.Com, Jakarta- Saat ini trending topic yang mengemuka adalah pernyataan Rocky Gerung terhadap Presiden Jokowi, yang dianggap tidak paham Pancasila dalam acara televisi pada Selasa (2/12/2019) malam.

Mencermati pernyataan Rocky Gerung terhadap Jokowi, tidak ada yang salah anggapannya terhadap sosok Jokowi. Demikian dikatakan Ki Gendeng Pamungkas alias KGP Rabu (11/12) pagi di Bogor.

Baca: Polres Jember Raih WBBM 2019

“Menurut kami, Jokowi sangat layak dimakzulkan, bila ia dianggap telah menyeleweng dari Pancasila dan UUD 1945, yang diakui secara Konstitusional pada Sabtu 18 Agustus 1945 dan masuk dalam lembaran negara. Ia sulit dikatakan seorang Pancasilais bila dibanding dengan Soekarno dan Soeharto sekalipun,” pendapat KGP.

Baca: Polres Jember Sabet Suara Rakyat Award Tahun 2019

Hanya saja, kata KGP, lembaga yang tepat untuk memakzulkan seorang Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan syarat minimalis sekian anggota legislatif tersebut, kemudian bersidang dan mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan dasar bahwa Presiden sudah tidak sesuai dengan sumpah jabatannya yang dibacakan sendiri pada 20 Oktober 2019.

Baca: Anggota TNI Bacok Polisi Di Pamekasan

“Rakyat Indonesia tidak perlu menunggu 5 tahun lagi untuk mendapatkan Presiden Republik Indonesia yang baru, cukup dasar tuduhan bahwa Presiden hasil Pemilu 2019 sudah menyeleweng dari sumpah jabatan, dan bisa dibuktikan di Persidangan maka niscaya _mandataris rakyat_ ini sudah bisa dicabut.” tambah KGP antusias.

KGP : Siapa Bilang Jokowi Pancasilais?

Dirinya menghimbau agar masyarakat mampu menafsirkan penjelasan yang disampaikan Rocky Gerung, Syahganda Nainggolan dan para pengamat politik hukum yang ada saat ini.

Baca: Zulkifli : Apakah Negara Ini Taat Hukum?

” Mudah saja caranya untuk melanjutkan gagasan yang disampaikan para pakar, pemerhati masyarakat di atas tadi. Rakyat sendiri yang harus bergerak simultan untuk membedah aspek konstitusi yang tengah berlangsung saat ini. Gugatan nomor 592 di PN jakarta pusat oleh Dokter Zulkifli, adalah indikasi masyarakat yang sadar adanya penyelewengan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan saat ini, ” tutup KGP. *Hans.

Ikuti kami:

Facebook

Tweetter

KGP: Kami Dukung Jokowi Tembak Mati Koruptor

  • Ki Pegel Pamungkas Presiden Pribumi

BintangEmpat.com Jakarta – Bukan Ki Gendeng Pamungkas (KGP) namanya bila tidak punya ide _brilian_ terkait hukuman yang layak diberikan kepada para koruptor. Menurut KGP koruptor tidak layak diberikan hukuman penjara.

“Buat apa negara kampanye pemberantasan korupsi dengan melahirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Sudah gitu memberikan pula remisi dan pengurangan hukuman. Ini namanya basa-basi,” Kata KGP Senin (9/12) sore di Jakarta.

Baca: KGP : Firli Bahuri Wajib Bongkar Korupsi Transjakarta

Sejalan dengan Hari Anti Korupsi sedunia, 9 Desember Presiden Jokowi melontarkan nada setuju agar koruptor dihukum mati, asal dikehendaki oleh masyarakat. Dan KGP sebagai tokoh masyarakat yang sudah lama mengampanyekan hukuman mati bagi para koruptor sangat setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi.

Baca: KGP: “Cina Sengkek Taipan 9 Naga Diduga Bakar Hutan”

“Front Pribumi menjadi elemen masyarakat terdepan yang menyambut persetujuan Presiden Jokowi untuk menghukum mati para koruptor setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ( _inkracht van gewijsde_). Mereka (koruptor) tidak usah dihukum penjara atau menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Dan seluruh kekayaannya dan kekayaan yang dikuasai oleh keluarga dirampas oleh negara,” Lanjut KGP.

Lihat YouTube kami

 

KGP: Kami Dukung Jokowi Tembak Mati Koruptor

Presiden Front Pribumi KGP pun bersedia menjadi eksekutor menembak mati para koruptor yang pertama diputus oleh Pengadilan. Dengan syarat pengadilan itu berjalan cepat tidak bertele-tele dan sudah pasti pengadilan harus bersih dari mafia suap.

Baca: KGP: MK Diuji Oleh Ma’ruf Amin

“Artinya, kita butuh hakim dan jaksa yang bersih. Jauh dari indikasi terkontaminasi kepentingan partai politik atau kekuatan kekuasaan lainnya. Bila syarat ini dipenuhi, niscaya para koruptor pun ikhlas untuk dihukum mati bila terbukti bersalah di Pengadilan,” Tutup KGP.

*Ziwa

KGP : Firli Bahuri Wajib Bongkar Korupsi Transjakarta

Foto: Kgp

Redaksi BintangEmpat.Com, Hingga hari ini Front Pribumi mengherani mengapa hanya dua orang pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta yang dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung pada kasus pengadaan bus Transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) yang berkarat dan jadi bangkai di luar Jakarta.

Baca Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto Dipanggil Puspomal

“Pengadaan barang dan jasa di atas Rp 1 triliun pasti diketahui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau minimalis diketahui oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Mana mungkin proses tender sebesar itu tidak diketahui Jokowi dan Ahok?” Tanya Presiden Front Pribumi Ki Gendeng Pamungkas, Sabtu (28/9) di rumahnya, Bogor.

Baca KGP: “Cina Sengkek Taipan 9 Naga Diduga Bakar Hutan”

Korupsi yang ditangani KPK ini tidak menyentuh Jokowi yang kemudian menjadi Presiden tahun Oktober 2014, dan lengsernya Ahok tahun 2017 digantikan oleh Anies.

VIDEO Aksi Mujahid 212 Selamatkan NKRI

Apakah KPK yang sekarang akan dipimpin oleh Irjen Pol. Firli Bahuri akan membuka kasus korupsi moda angkutan Trans Jakarta? Itu semua tergantung desakan masyarakat.

Baca Mahasiswa Randi Tewas Terkena Tembakan Peluru Senpi

Menurut Ki Gendeng Pamungkas pengadaan bus Transjakarta dan BKTB masih meninggalkan misteri kelam. Program unggulan ibu kota Jakarta ini sekarang sudah ditiban oleh masuknya bus-bus berkualitas sekelas Volvo bukan bus – bus buatan Cina yang kualitas kurang bagus.

Baca Demo RKUHP Dua Mahasiswa Akhirnya Meninggal Dunia

“Saya lihat Jokowi-Ahok waktu itu membiarkan proses tender berjalan tidak normal, ini merupakan pembiaran perbuatan melanggar hukum. Bayangkan saja, pengadaan bus tergesa – gesa dengan jumlah bus yang sangat banyak. Bayangkan saja untuk tahun 2013-2014, Jokowi-Ahok ngorder hingga 1.000 unit dan BKTB 3.000 unit. Proses pengadaan bus yang mendesak terlihat tidak sempurna sehingga terjadi penyalahgunaan anggaran, ” jelas Ki Gendeng.

Baca Kapolri Copot Tiga Kapolda

Menurut catatan anggaran pengadaan bus itu 2 persen dari total Rp. 50,1 triliun APBD DKI 2013, atau sekitar Rp. 1 triliun lebih. Untuk itu KGP minta Kejagung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru nantinya menyidik lebih dalam kasus tersebut.

Baca Pungli Di Samsat Pacitan

“Untuk kasus korupsi yang nilainya lebih dari Rp 1 triliun tidak mungkin hanya dilakukan pejabat eselon III atau Eselon II. Jadi, agen tunggal pemegang merek (ATPM) dan makelar proyek ditengarai sebagai tim sukses Jokowi waktu 2014 juga harus diperiksa. Irjen Pol Firli Bahuri sanggup lakukan itu, ”  terang KGP.

“Masyarakat berharap Firli Bahuri Wajib Bongkar Korupsi Transjakarta,” pungkas KGP.

*Hans.

KGP: “Cina Sengkek Taipan 9 Naga Diduga Bakar Hutan”

Keterangan Foto: Ki Gendeng Pamungkas.

Redaksi BintangEmpat.Com, Jakarta – Kebayangkah anda dengan janji Presiden yang akan Copot Kapolda dan Pangdam bila tidak mampu menangani Karhutla di mana pun? Ternyata janji tidak ditepati. Kebakaran tetap merebak dimana-mana, dan janji tinggal janji.

Bongkar Pungli Di Samsat Pacitan

“Kenapa takut ? Gimana gak takut karena di perusahaan pembakar hutan ada Taliban. Siapa Taliban ? Taliban adalah para bromocorah politik yang bermain di lingkaran KLH. Dan istana juga sama di KPK yang dimaksud Taliban adalah bromocorah politik para makelar politik dan kasus. ” Kata Presiden Front Pribumi Ki Gendeng Pamungkas (KGP), Sabtu (21/9) sore di Bogor.

Elite Partai Komunis China Bertemu Prabowo

Menurut KGP yang sering mondar-mandir mendikte KPK dan nangkring di istana itu adalah orangnya itu itu saja. Mereka bisa disebut _markus_ alias makelar kasus. Mereka lebih jahat daripada teroris dan bandar narkoba karena berdaya rusak cukup tinggi.

Baca Kapolda Gagal Tangani Karhutla Bakal Dicopot

“Jadi, kalau ada pihak yang mengatakan taliban di KPK dan nyasar ke Novel itu salah besar ! Ini semua karena ada indikasi krabat Jokowi diduga ikut bermain di masalah pajak dan ada anak manis terduga korupsi di daerah yang sekian triliun dari partai top negeri ini, ” ujar KGP.

Baca Tanah Diserobot Perusahaan Kelapa Sawit, Masyarakat Tagih Janji Jokowi Cabut Konsesinya

“Belum lagi menteri agama yang sudah disebut terima duit suap dari jual beli jabatan…jadi prinsipnya di KPK tidak ada Taliban, namun yang ada bromocorah politik yang merangkap makelar kasus!” tegas KGP.

Yang dikatakan KGP mendekati kebenaran. Tetapi anehnya, tindakan hukum hanya menyentuh pelaku di lapangan. Tidak pernah hukum menyentuh siapa dalang kebakaran hutan yang sebenarnya. KGP menduga pelaku kebakaran hutan adalah oknum cina sengkek ST.

Utusan Presiden China Senang Bertemu Jokowi

KGP berharap bila jadi ada periode kedua pemerintahan Jokowi hendaknya ia lebih bijak menghadapi kritik. Tanah-tanah yang dikuasai cina dirampas untuk negara.

Prabowo Yang Hilang

“Rasanya kita tidak lupa dengan pernyataan konglomerat cina sengkek ST, bahwa Indonesia hanya Bapak Angkat dan Cina Ayah kandung. Kini masyarakat luas kembali dikagetkan video berdurasi 0.46 menit yang menunjukkan arogansi PT RAPP milik ST yang diduga oleh masyarakat dituding selama 19 tahun menjadi biang kerok kebakaran hutan di Bumi Lancang Kuning? Masyarakat tentu menunggu tindakan tegas Presiden Jokowi. Lebih parah lagi jutaan hektar lahan yang dikuasai oknum cina sengkek ini diduga akan dibayar ganti rugi oleh negara 19,666 triliun untuk Ibukota baru. Dari mana cina sengkek punya tanah HGU sebanyak itu? Ini konspirasi super jahat bila negara keluarkan ganti rugi tanah pada cina sengkek tersebut, ” tutup KGP. (Hans).

KGP: Kita Butuh Pemimpin Yang Menjalankan Amanah Proklamasi 1945

 

KGP: Kita Butuh Pemimpin Yang Menjalankan Amanah Proklamasi 1945

 

_Refleksi Kemerdekaan Indonesia yang ke-74 di mata seorang Ki Gendeng Pamungkas_

Redaksi, Jakarta – Ki Gendeng Pamungkas terlihat di depan mobil Fortuner hitam F 666 A dengan aneka coretan di badan mobil. Terlihat tulisan di plat nopol Republik Koruptor, di bawah nomor mobil.

Menurut KGP, apapun institusi atau lembaga untuk basmi koruptor gak bisa hilang kalau partai politik masih seperti ini adanya. Karena 99 persen parpol sejatinya sekolah para koruptor, hanya saja mereka belum tertangkap karena cerdas _loby_ para penegak hukum, sehingga gak ketangkap.

BACA JUGA:

Polisi Segera Tangkap Pria Pemakan Kucing Hidup-hidup

Suta: Hakim Merdeka Memutuskan Perkara

Menantu Jokowi Bakal Jadi Wali Kota Medan 2020

ICW Sorot Tiga Anggota Polri Capim KPK Bermasalah, Polri: Jangan Sebar Fitnah

KPK Bicarakan Tuntutan Hukuman Mati Bupati Kudus

Bila yang dikatakan Koordinator JAKI Yudi Samhudi Sayuti (seluruh persoalan hukum muaranya adalah kolonialisasi Ci**), adakah bisa dikomparasikan dengan Seluruh kesalahan penegakan hukum berasal dari putusan politik dari anggota Dewan dalam melahirkan UU bersama Presiden?.

Lihatlah negeri ini dipenuhi aneka kejahatan. Kamis (1/8) dinihari di TVOne ada berita _Diduga ada oknum penegakan hukum yang mengabaikan perdagangan sabu-sabu yang berjumlah 20 kg dalam waktu 10 hari selama Februari 2019.

UUD 45 dirusak oleh anggota DPR korup, sekarang mana tanggungjawab mereka kepada negara dan bangsa. Sudahi bicara koruptor peredaran sabu dan kesalahan presiden.

“Jauh sebelum “kampung tengah” teriak, saya sudah teriak…HANYA KARENA TAUNYA ORANG SAYA DUKUN SANTET makanya apa yang saya sampaikan dianggap main-main. ..Tapi sesungguhnya itulah kesan sufi yang tersirat,” kata KGP, Kamis (1/8) pagi di Bogor.

Sekarang bangsa dan negara tengah menunggu sosok berani merubah haluan arah negara dan bangsa ke arah yang sesuai dengan cita cita Proklamasi bahwa ini. Seperti keledai dungu dan lengah berdecak kaum seolah-olah para pembual politik berakal sehat.

“Tukang cendol juga sadar sabu dari cina. Kenapa Kapolri atau Presiden tidak perintahkan Densus atau kopasus serbu pabriknya ke Cina atau kirim alumni bom Bali 1. Ada 99 persen anggota DPR dan perangkat kerja negara seperti terlihat dungu!” Tambah KGP dalam penjelasannya.

“Sangat memalukan 74 tahun merdeka bangsa ini hanya bangga dengan perayaan panjat pinang dan balap karung, ironis kultural patriotik perjuangan dininabobokan oleh hal konyol. Sementara negara dan bangsa sudah dikuasai cina !!!” Tegas KGP lebih lanjut.

“Dan kepada semua yang telah tertipu sontoloyo karena mendukung Prabowo-Sandi sebaiknya segera sadar ikhlas bahwa yang namanya janji parpol 100 persen gombal, yang ada saja sama juga banyak gombalnya!” Tutup KGP terkait Refleksi 74 Tahun Kemerdekaan Indonesia yang akan diperingati oleh seluruh rakyat Indonesia pada 17 Agustus 2019. (*Hans)