Arsip Tag: korlabi

Mujahid 212 Tolak Ahok

Mujahid 212 Tolak Ahok Jabat Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara

BintangEmpat – Presiden Joko Widodo akan segera menunjuk kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara. Dasar hukum penunjukkan sang CEO adalah peraturan presiden (perpres) yang bakal ditandatangani dalam waktu dekat.

Pada Senin (2/3/2020), Jokowi sudah mengumumkan empat kandidat yang bakal menduduki kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara.

Baca Dugaan Pungutan Liar Di Samsat Jember

Mereka adalah Komisaris Utama PT Pertamina (persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok alias BTP, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Tumiyana, dan Bupati Banyuwangi Azwar Anas.

Diantara ke-empat kandidat yang paling disorot publik adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Seperti Koordinator Laporan Bela Islam (Korlabi) dan Mujahid 212 yang dengan keras menolak Ahok.

Menurut Ketua Korlabi, Damai Hari Lubis yang disampaikan oleh Sekretarisnya Novel Bamukmin, Mujahid 212 tetap menolak Ahok untuk menjabat CEO Ibu Kota Negara RI berdasarkan fakta hukum dan temuan hukum BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Korlabi mengatasnamakan Para Mujahid 212 menolak Ahok tidak atau bukanlah berdasarkan benci atau apalagi dendam, sebab Ahok telah menjalankan hukumannya oleh karena perbuatannya menistakan bagian dari Kitab Suci Ummat Muslim Al Quran Surah Al Maidah Ayat 51.

Baca Indonesia Dicoret Dari Negara Berkembang

“Korlabi menolak Ahok untuk diangkat atau ditetapkan oleh Presiden Jokowi disebabkan oleh karena Ahok tidak memenuhi beberapa unsur dari pada asas – asas umum pemerintahan yang baik selaku penyelenggara negara. Hal ini secara jelas dinyatakan secara konstitusi didalam kitab perundang-undangan RI sebagai hukum positif”, ujar Sekretaris Korlabi, Ust Novel Bamukmin.

Asas – Asas Umum sebagai persyaratan utama atau prinsip tersebut terdapat pada UU.RI. No. 28 Tahun 1999 Tentang Pejabat Penyelenggara Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dari kiri Damai Hari Lubis dan Novel Bamukmin
Dari kiri Damai Hari Lubis dan Novel Bamukmin.

 

“Korlabi selaku mengatasnamakan Para Mujahid 212 merasa Ahok sudah termasuk melanggar dari beberapa asas atau landasan hukum yang tercantum didalam hukum positif tersebut, adapun keseluruhan asas dimaksud
asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi atas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas”, jelas Novel.

“Maka beberapa asas tersebut faktanya telah dilanggar oleh Ahok diantaranya adalah asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan dan asas akuntabilitas”, imbuhnya.

Mujahid 212 Tolak Ahok

“Pelanggaran terhadap ke tiga asas dimaksud menurut Korlabi sudah cukup tergambar melalui pertama fakta vonis hukum yang telah dijalani Ahok, dan kedua terkait temuan sah audit oleh BPK tentang penyimpangan faktor pengelolaan dan atau penggunaan keuangan negara ( Pemerintahan Daerah DKI ) yang saat itu dirinya (Ahok) adalah Kepala Pemerintahan DKI atau Gubernur Ibukota Negara RI dan hingga saat ini BPK tidak pernah mencabut temuan hukumnya melalui hasil audit selaku lembaga negara negara”, pungkas Novel ketika dihubungi BintangEmpat.Com, di Jakarta, (11/3/2020).  (Red).

Mujahid 212 Tolak Ahok Jadi CEO IKN

Press release

MUJAHID 212 MENOLAK AHOK MENJADI PEMIMPIN IKN BARU

MUJAHID / PEJUANG 212 Menolak Kepindahan Ibu Kota Negara (IKN) RI, dari Jakarta Ke Kabupaten Penajam Paser Utara Dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur

 

Oleh karena selain anggaran biayanya akan spektakuler atau luar biasa dan diasumsikan akan kembali berhutang dengan meminjam kebutuhan pembangunan Ibu Kota melalui kreditor China Tiongkok.

Selain pinjaman kepada investor China Asing dan Aseng, biaya pasti sangat besar bagi Presiden untuk mendapatkan persetujuan dari DPR RI.

Maka Kami atas nama Mujahid 212, menghimbau kepada Presiden Jokowi sebelum menghadap ke DPR RI oleh karena dikhawatirkan banyaknya partai yang berafiliasi atau yang mendukung partai pendukung pemerintah/ presiden, dan biasanya sesuai data emperis, para legislator akan koor tanda setuju, bila dimintakan persetujuan terhadap apa yang diusulkan oleh pemerintah penguasa.

Maka Presiden Jokowi wajib dan patut minta atau mendengarkan sebelumnya saran dan masukan dari sejumlah Tokoh Nasional yang kredibel, yakni Para Tokoh Agama dan Tokoh Nasional, serta Tokoh – Tokoh Mantan TNI/ Abri, oleh karena menyangkut terkait tingkat kerawanan dari sisi politis dan strategi pertahanan Ibu Kota Negara RI, sehingga membutuhkan kajian yang serius serta mendalam, terutama seandainya mendapatkan serangan dari luar ( musuh negara ).

Selain itu dibutuhkan juga anggaran spektakuler lainnya, yaitu kewajiban untuk melakukan kajian ilmiah ( seminar ) untuk merevisi terhadap beberapa perundang-undangan yang berlaku, antara lain ;

(UU) nomor 29 tahun 2007 tentang pemerintah provinsi ibukota Jakarta sebagai ibu kota NKRI, UU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah ;

Khusus terkait kepala daerah, tentunya Plresiden tidak dapat serta merta memilih sekehendak hati atau suka – suka Jokowi saja, asas legalitas mesti ada, bukan sekedar kehendak suka – suka lalu kemudian legitimated ( pengakuan atas kebijakan yang dipaksakan ).

Bahwa oleh karena ada issue yang tersebar dari pemberitaan media, bahwa ada bakal semacam kebijakan presiden untuk memilih candidad CEO IKN, dan yang akan ditunjuk salah satu calon kuatnya adalah Ahok, maka
Kami butuh sampaikan statemen, bahwa apabila DPR RI sebagai wakil rakyat menyetujui kepindahan ibukota negara ini, dan sebagai calon Kepala Daerahnya adalah Ahok, maka Kami katakan dan nyatakan secara tegas, kami menolak keras Ahok , lantaran fakta-fakta pribadi Ahok merupakan seorang jati diri yang memiliki banyak masalah.

Ahok perlu kejelasan hukum atas masa lalunya selaku wagub dan gub . DKI periode sebelum Anis
( referensi laporan Ahok oleh Marwan Batubara ke KPK maupun statemen lewat media termasuk orasi – orasi ke publik ).

Oleh karena reputasi Ahok terpapar issue karakter dan trust. Tentunya trust ini urgent dan vital bila dihubungkan kelak dengan cost pengelolaan anggaran pembangunan seluruh pasilitas ibukota baru, kepentingan menyangkut pengadaan tanah dan gedung milik negara / keuangan negara

Sementara Ahok jelas pribadi yang rawan, karena faktor trust yang banyak melilit dirinya. Bahkan issue untrusting dimaksud adalah terkait dengan lembaga anti rasuah alias KPK bersumber dari bukti autentik, bukti yang dikeluarkan oleh lembaga negara ( BPK ) ;

Bahkan data tak terbantahkan salah satunya biografi Ahok, dirinya berstatus eks Napi, karena fakta hukum Ahok dolus menistakan Al Qur’an , Kitab Suci Ummat muslim, ummat mayoritas negeri ini, dengan modus ‘ menghina ‘ Surah Al Maidah ayat 51.

Sebagai penutup sebelum permasalahan issu korupsi Ahok terselesaikan secara transparan kepada publik, kami nyatakan Kami menolak Ahok tidak terbatas CEO IKN, melainkan juga termasuk minta agar Erick Thohir mencopot Ahok dari posisi Komisaris Pertamina!.

#Disampaikan oleh: Sekretaris Korlabi, Novel Bamumin, pada Diskusi Publik Indonesia Lawyer Forum, di hotel Sofyan, Tebet, Jakarta Selatan

#Ketua Korlabi: Damai Hari Lubis.

#Atas Nama Para Mujahid 212

Korlabi Buka Suara Soal Salam Pancasila

Foto: dari Kiri ke kanan: Novel Bamukmin, Yusuf Martak, Habib Muhsin Alatas, Damai Hari Lubis, Egi Sujana dan KH Asep Syarifudin

BintangEmpat.Com – Isu berkembang, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) hendak mengganti salam muslim assalamualaikum dengan salam Pancasila, baca berita terkaitnya Klik.

Isu tersebut ditanggapi oleh Koordinator Pelaporan Bela Islam (Korlabi).

Salah Paham Oknum TNI Dengan Polisi Sempat Cabut Pistol

Pernyataan resmi KORLABI sebagai tanggapan terhadap Kepala BPIP Yudian Wahyudi atas 2 Statemen gaduhnya, bahwa :

1. Agama Musuh Pancasila.

2. Assalamualaikum diganti Salam Pancasila.

Peringkat Kepuasan Publik Terhadap Polri Dan TNI

Maka saran penting dari Korlabi kepada Yudian, sebaiknya Yudian Wahyudi bekerja cari solisi bagaiman Pancasila dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat:

1. Membuka banyak lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran.

2. Meningkatkan perekonomi negara sehingga masyarakat bangsa Indoesia sejahtera.

3. Meningkatkan kesadaran nasionalisme yang tinggi, sehingga pejabat2 tidak melakukan korupsi.

4. Tegakan hukum yang adil berdasarkan Pancasila.

5. Bagaimana mencanangkan kesadaran bangsa indonesia bahwa Komunisme, Kapitalisme, Liberalisme, Leninisme, serta Marxisme, adalah bahaya laten dan musuh bersama.

Ditulis oleh:

Sekretaris, Ust. Noval Bamumin

Ketua Korlabi: Damai Hari Lubis.

*Red

Pelapor Sukmawati Diperiksa Polisi

Foto: dari kiri Ratih Puspa Nusanti dan Novel Bamumin.

Redaksi BintangEmpat.Com, Polda Metro Jaya (PMJ) memanggil Ratih Puspa Nusanti sebagai pelapor pertama kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Sukmawati Soekarno Putri.

Ratih Puspa Nusanti dipanggil Polda Metro Jaya pada 25 November 2019, pukul 14.00 Wib guna dimintai keterangannya. Hal ini dibenarkan oleh Sekjen Kordinator Pelaporan Bela Islam (Korlabi), Novel Bamumin, yang juga sebagai saksi sekaligus mendampingi Ratih.

Korlabi
Pengurus Korlabi.

“Tadi sifatnya hanya undangan klarifikasi untuk bisa diambil data diri pelapor, sehat dan bisa siap memberikan keterangan belum masuk kedalam bahasan pokok yaitu berkenaan barang bukti yang dilaporkan karena juga barang bukti kita belum lengkap dan apa yang kita serahkan juga belum terkodinir dengan sempurna sehingga pemeriksaan harus dilanjutkan pada hari kamis (28/11) guna menyiapkan alat bukti termasuk alat bukti baru yaitu tayangan video, kalu memang diminta oleh penyidik,” terang Novel ketika dikonfirmasi oleh Bintangempat.com ke WhatsApp (WA) nya.

Berita terkait: Bandingkan Nabi Muhammad Dengan Soekarno, Sukmawati Dilaporkan Korlabi

Novel menambahkan, “Karena waktu pelaporan kita hanya memberikan bukti dari kutipan print out beberapa media online, karena waktu itu kita dapatkan video Sukmawati dan juga belum ada di youtube baru setelah kita laporkan baru ada di youtube”.

Sebelumnya pada Jum’at 22 November 2019 Korlabi mendatangi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dijalan Jl. Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat guna beraudiensi terkait kasus Sukmawati Soekarnoputri yang membandingkan antara Nabi Muhammad dengan Soekarno, namun Novel menyayangkan belum ada pernyataan sikap resmi dari MUI.

Baca juga: Reuni 212 Bakal Digelar Desember, Habib Rizieq Bakal Hadir

“Dan sampai saat ini kami juga belum mendapatkan kepastian pernyataan sikap resmi tertulis dari MUI karna sampai hari ini saya kontak dengan pengurus DPP MUI di MUI Pusat belum tuntas pembahasan kasus Sukmawati, Padahal keterangan itu sangat kami perlukan,” terang Novel (26/11/2019).

*(Red)

Lihat Cuplikan Pidato Sukmawati Soekarnoputri

 

 

 

 

Mabes Polri Digeruduk Korlabi

 

Tahlil dan doa untuk alm Bj Habibi dipimpin oleh Hb Idrus Alhabsi.

Redaksi, Jakarta – Hari ini tepatnya Jum’at (13/9/2019), bada sholat Jum’at di Masjid Alazhar, alumni 212 turun dengan aksi damai kembali longmarch ke depan Mabes Polri jln. Trunojoyo, Jakarta Selatan.

Aksi damai ini di pimpin oleh Korlab, Damai Hari Lubis, Wakorlap 1 Ust Subhan dan wakorlap 2 Novel Bamukmin.

Baca: Angel Hamil Kades Lecari Dipolisikan

Sedangkan yang menyelenggarakn aksi damai ini adalah Korlabi (Kordinator Pelaporan Bela Islam) yang diketuai oleh Damai hari lubis, serta Sekjen korlabi Novel Bamukmin.

Adapun agenda yang dijalankan tadi sore adalah tahlil, zikir dan sholawat untuk almarhun Prof Bj Habibi, juga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan membaca Pancasila dipimpin oleh ust Haris dan dilanjutkan dengan Sholat Asar berjamaah.

Tampak delegasi yang bertatap muka dengan Kabid Humas Mabes Polri . Dari kiri Damai hari lubis , Ust Maman , Ust Eka Jaya , H Basir , Nurdiyati Akma , Hb Idrus , Ust Joban serta Ust Abd kadir..

Menurut Novel Bamumin, “Pada aksi damai kali ini tuntutannya adalah polisi segera memproses hukum para pemberontak/ perusuh Papua yang juga telah mengibarkan Bendera Bintang Kejora, serta usut persekusi bendera tauhid yang dilakukan oleh oknun aparat kepolisian, serta stop kriminalisasi ulama yang saat ini mengarah kepada ulama kami yaitu KH Ahmad Sobri Lubis selaku ketum FPI dan juga usut tuntas tragedi berdarah 21-22 mei 2019, ” pinta Novel.

BACA: Ketum FPI Dipanggil Polisi

Delegasi 12 orang dari perwakilan ormas serta elemen keumatan yaitu:
1. Ust slamet maarif ketum PA 212
2. Hb idrus alhabsi ketua LDF FPI
3. Ust Abd Kadir, Dpp Fpi
4. Kh Sahid Joban Lc bidang dakwah DPP FPI
5. Jawara 411
6. Ust Maman, Panglima LPI
7. Damai Hari lubis, Korlap
8. Dr Nurdiati Akma
9. Ust Eka Jaya dari Bang Japar
10. Ust Basyir dari Brigade 212.

Sholat Ashar berjamaah dipimpin oleh Ust Haris Ubaidilah.

Novel melanjutkan, “Alhamdulillah diterima di dalam gedung mabes polri dan disambut baik oleh Polisi, ” ujarnya.

Video Jokowi Tidak Setuju KPK

Peserta aksi ini kurang lebih diikuti seribuan orang termasuk Emak-emak militan.
Aksi membubar diri persis pukul 16.00 Wib, sesuai jadwal yang sudah ditentukan. (*).

 

 

Kasus Habib Rizieq Berbau Politik

Redaksi, Jakarta – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kapitra Ampera meminta agar pemerintah bertanggung jawab untuk memulangkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab dari Arab Suadi ke Indonesia.

“Pemerintah berkewajiban kalau ada warga negara‎ yang tidak bisa pulang, bukan karena dia melanggar hukum, di negara tempatnya dituju, pemerintah harus bertanggung jawab memulangkannya,” kata Kapitra, Minggu (28/7/2019).

Berita Terkait: Pemerintah Wajib Pulangkan Habib Rizieq, Pengacara Pertanyakan Pencekalannya

Habib Rizieq sendiri saat ini masih berada di Arab Saudi. Pihak kuasa hukum menyebut Habib Rizieq terhambat untuk pulang ke Indonesia. ‎Imam Besar FPI tersebut juga disebut harus membayar denda Rp110 juta karena overstay atau telah melewati batas tinggalnya di Arab.

Senada juga disampaikan oleh Sekjen Koordinator Pelaporan  Bela Islam (KORLABI), Novel Bamukmin, “Saya pribadi menilai apa yang diucapkan Kapitra Ampera memang benar dan beliau pernah tahu kasus atau posisi HRS sebenarnya karena beliau pernah menjadi lawyernya HRS. “

BACA: KORLABI LAPORKAN MENAG DAN BUPATI MADANI KE BAWASLU

Lanjut Novel, “Saya bersama kapitra memang pernah satu wadah di GNPF MUI waktu itu dan upaya itu sudah dari awal kapitra memegang kasus HRS sudah melakukan pendekatan politik, karena kasus ini tidak murni kasus hukum dan harus dituntaskan oleh jalur diplomasi yang baik agar pemerintah bisa menjalankan kewajibannya sebagai penyelenggara negara agar bisa memulangkan HRS, ” imbuh Novel.

BACA: Meme HRS Dan Prabowo

“Upaya Kapitra tentunya harus didukung untuk bisa menyelsaikan persoalan bangsa ini agar kondisi perpolitikan di Indonesia bisa berjalan sehat tidak ada lagi yang dizolimi karena perhelatan akbar pemilu sudah selesai dan juga semua bisa kembali menjalankan tupoksinya masing masing dengan baik dan benar berdasarkan Pancasila dengan mengamalkan unsur Ketuhanan, Kemanusiaan dan Keadilan, ” tulis Novel melalui Chat WhatsApp (29/7/2019).

*Red.

Grace Natalia Dan Immanuel Ebenezer Dilaporkan Ke Bareskrim

 

Baca Kapolri Peringatkan Kapolres

Poto (Kanan), Novel Bamukmin bersama Korlabi
Poto (Kanan), Novel Bamukmin bersama Korlabi di Bareskrim

Bintangempat.com, Jakarta – Dugaan adanya perbuatan delik atau tindak pidana oleh 2 orang oknum/ subjek hukum melalui media ( TV , Yutube,dan MOL. Dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri.

 

Menurut Damai Hari Lubis SH MH, Ketua KORLABI dan H Novel Bamu’min SH, Sekjen KORLABI, Sesuai bukti-bukti, Pernyataan lisan GRACE NATALIA (Ketum PSI) Perihal Melarang Poligami, Melanggar UU.RI No.  40/ 2008 Ttg. Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 16. Dan pernyataan IMMANUEL EBENEZER Perihal Kelompok 212 adalah Penghamba Uang, melanggar UU.RI No.  19/ 2016 Tentang Perubahan UU. NO. 11/ 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat ( 2 ).

Poto Immanuel Ebenezer diambil dari media sosial.

Dalam pernyataan Press Release Kadivhum PA 212 berbunyi bahwa Pengurus PA 212 dan salah seorang Anggota Korlabi atas nama golongan atau kelompok ummat muslim yang merasa keberatan dan ketersinggungan dikarenakan adanya pernyataan yang menistakan kepercayaan golongan ummat terhadap kitab sucinya atau  menghinakan dan atau kata – kata yang dikuti dengan fitnah sehingga menimbulkan rasa benci dari sebuah kelompok kepercayaan atau golongan  tertentu.

Poto diambil dari media sosial, Grace Natalia, Ketua Umum PSI,
Poto diambil dari media sosial, Grace Natalia, Ketua Umum PSI.

Ditempat yang sama, H Novel Bamukmin mengatakan, “Untuk itu kami akan melaporkan dan atau mendampingi pelaporan, di Bareskrim Mabes Polri terhadap, GRACE NATALIA ( Ketum PSI ), dan IMMANUEL EBENEZER dengan membawa barang- barang bukti terkait materi objek pelaporan perkara, sesuai uraian singkat tersebut”, jelas Novel, senin (4/2/2019).

 

“Demikian Pers Release ini kami buat, untuk diketahui teman-teman pers dan publik umumnya, serta untuk menjaga kesimpaang siaran informasi terkait pelaporan ini”, Pungkas Novel.

(Siwa).

KORLABI LAPORKAN MENAG DAN BUPATI MADANI KE BAWASLU

BintangEmpat.com, Jakarta – Damai Hari Lubis, SH, MH, Ketua Koordinator Pelaporan  Bela Islam (KORLABI), hari ini, sabtu 12 januari 2019, pukul 11.00 wib, rencana akan melaporkan Menteri Agama, Lukman Hakim Saefudin dan Bupati Madani Sumatera Utara, Dahlan Hasan Nasution ke Bawaslu Pusat, Jl HM Husni Thamrin  Jakarta Pusat.

Mendengar kabar tersebut, Redaksi BintangEmpat.com mencoba mengkofirmasi kebenarannya kepada Sekjen KORLABI, H. Novel Bamu’min, SH.

Hal Tersebut dibenarkan oleh Novel Bamu’min melalui chat WhatsApp (WA), “KORLABI akan melaporkan Menteti Agama Lukman Hakim Saefudin dan Bupati Madani Sumut Dahlan Hasan Nasution ke Bawaslu Pusat yang diduga terlibat kampanye mendukung Capres dan Cawapres No 01 yang mana mereka diduga melanggar undang undang pemilu pasal 547 no 7 tahun 2017 yang telah sangat meresahkan dan ancaman keutuhan bangsa”, tulis Novel kepada kami didalam Chat WA.

 

Dari kiri , Arvid SH , Damai Hari lubis SH MH , Azam Khan SH dan Novel Bamu'min SH
Dari kiri , Arvid SH , Damai Hari lubis SH MH , Azam Khan SH dan Novel Bamu’min SH

“Untuk Khofifah Indah Parawansa Gubernur Jawa Tmur (belum dilantik) dan Kepala Daerah di Sulawesi Barat Insya Allah nanti akan kami laporkan juga ke BAWASLU, tunggu giliran”, imbuh Novel.

Novel menambahkan, “bagi rekan-rekan wartawan untuk datang pada hari sabtu, 12 januari 2019, di Bawaslu Pusat, Jl HM Husni Thamrin  Jakarta Pusat, Pukul 11.00 sampai  selesai”, pungkasnya. (Red).

Ular Pyton 4 Meter, Gigit Tangan Warga

Gubernur Jatim Bakal Dilaporkan Ke BAWASLU

BintangEmpat.com, Jakarta –  Aliansi Anak Bangsa (AAB) dan Koordinator Pelaporan  Bela Islam (KORLABI) telah melaporkan Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat, Hanif Dakhiri Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dan 10 Kepala daerah di Daerah Riau ke BAWASLU, kemarin (9/1).

Dari kiri , Arvid SH , Damai Hari lubis SH MH , Azam Khan SH dan Novel Bamu’min SH

Dalam Press Release tadi malam (9/1) di Dunkin Donuts menteng, Jl Cokroaminoto depan Taman Menteng Jakarta Pusat, AAB dan KORLABI menyampaikan kepada awak media bahwa telah melaporkan Ridwan Kamil, Hanif Dakhiri dan 10 Kepala Daerah di Riau, dan berlanjut pelaporan kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indah Parawansah (belum dilantik) dan Kepala Daerah di Sulawesi Barat ke BAWASLU RI yang rencananya hari ini.

Saat kami konfirmasi ke WA nya, Novel Bamu’min, SH, Sekjen KORLABI dan anggota AAB “rencana hari ini (10/1) kami laporkan ke BAWASLU tapi kami urungkan karena ada anggota yang masih ada urusan di Surabaya, ya ditunggu aja nanti, Insya Allah kami akan Laporkan mereka (red-Khofifah Indah Parawansah dan Kepala Daerah di Sulawesi Barat)”, tulisnya dalam chat WhatsApp (WA) .

Lanjut Novel, “mereka kami laporkan ke BAWASLU karena atas dugaan Pelanggaran Pemilu Pasal 547 UU. RI NO. 7 TAHUN 2017”. Pungkasnya di chat WA.

(Pimpinan Redaksi, Hadi Siswanto).