Press release

MUJAHID 212 MENOLAK AHOK MENJADI PEMIMPIN IKN BARU

MUJAHID / PEJUANG 212 Menolak Kepindahan Ibu Kota Negara (IKN) RI, dari Jakarta Ke Kabupaten Penajam Paser Utara Dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur

Oleh karena selain anggaran biayanya akan spektakuler atau luar biasa dan diasumsikan akan kembali berhutang dengan meminjam kebutuhan pembangunan Ibu Kota melalui kreditor China Tiongkok.

Selain pinjaman kepada investor China Asing dan Aseng, biaya pasti sangat besar bagi Presiden untuk mendapatkan persetujuan dari DPR RI.

Maka Kami atas nama Mujahid 212, menghimbau kepada Presiden Jokowi sebelum menghadap ke DPR RI oleh karena dikhawatirkan banyaknya partai yang berafiliasi atau yang mendukung partai pendukung pemerintah/ presiden, dan biasanya sesuai data emperis, para legislator akan koor tanda setuju, bila dimintakan persetujuan terhadap apa yang diusulkan oleh pemerintah penguasa.

Maka Presiden Jokowi wajib dan patut minta atau mendengarkan sebelumnya saran dan masukan dari sejumlah Tokoh Nasional yang kredibel, yakni Para Tokoh Agama dan Tokoh Nasional, serta Tokoh – Tokoh Mantan TNI/ Abri, oleh karena menyangkut terkait tingkat kerawanan dari sisi politis dan strategi pertahanan Ibu Kota Negara RI, sehingga membutuhkan kajian yang serius serta mendalam, terutama seandainya mendapatkan serangan dari luar ( musuh negara ).

Selain itu dibutuhkan juga anggaran spektakuler lainnya, yaitu kewajiban untuk melakukan kajian ilmiah ( seminar ) untuk merevisi terhadap beberapa perundang-undangan yang berlaku, antara lain ;

(UU) nomor 29 tahun 2007 tentang pemerintah provinsi ibukota Jakarta sebagai ibu kota NKRI, UU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah ;

Khusus terkait kepala daerah, tentunya Plresiden tidak dapat serta merta memilih sekehendak hati atau suka – suka Jokowi saja, asas legalitas mesti ada, bukan sekedar kehendak suka – suka lalu kemudian legitimated ( pengakuan atas kebijakan yang dipaksakan ).

Bahwa oleh karena ada issue yang tersebar dari pemberitaan media, bahwa ada bakal semacam kebijakan presiden untuk memilih candidad CEO IKN, dan yang akan ditunjuk salah satu calon kuatnya adalah Ahok, maka
Kami butuh sampaikan statemen, bahwa apabila DPR RI sebagai wakil rakyat menyetujui kepindahan ibukota negara ini, dan sebagai calon Kepala Daerahnya adalah Ahok, maka Kami katakan dan nyatakan secara tegas, kami menolak keras Ahok , lantaran fakta-fakta pribadi Ahok merupakan seorang jati diri yang memiliki banyak masalah.

Ahok perlu kejelasan hukum atas masa lalunya selaku wagub dan gub . DKI periode sebelum Anis
( referensi laporan Ahok oleh Marwan Batubara ke KPK maupun statemen lewat media termasuk orasi – orasi ke publik ).

Oleh karena reputasi Ahok terpapar issue karakter dan trust. Tentunya trust ini urgent dan vital bila dihubungkan kelak dengan cost pengelolaan anggaran pembangunan seluruh pasilitas ibukota baru, kepentingan menyangkut pengadaan tanah dan gedung milik negara / keuangan negara

Sementara Ahok jelas pribadi yang rawan, karena faktor trust yang banyak melilit dirinya. Bahkan issue untrusting dimaksud adalah terkait dengan lembaga anti rasuah alias KPK bersumber dari bukti autentik, bukti yang dikeluarkan oleh lembaga negara ( BPK ) ;

Bahkan data tak terbantahkan salah satunya biografi Ahok, dirinya berstatus eks Napi, karena fakta hukum Ahok dolus menistakan Al Qur’an , Kitab Suci Ummat muslim, ummat mayoritas negeri ini, dengan modus ‘ menghina ‘ Surah Al Maidah ayat 51.

Sebagai penutup sebelum permasalahan issu korupsi Ahok terselesaikan secara transparan kepada publik, kami nyatakan Kami menolak Ahok tidak terbatas CEO IKN, melainkan juga termasuk minta agar Erick Thohir mencopot Ahok dari posisi Komisaris Pertamina!.

#Disampaikan oleh: Sekretaris Korlabi, Novel Bamumin, pada Diskusi Publik Indonesia Lawyer Forum, di hotel Sofyan, Tebet, Jakarta Selatan

#Ketua Korlabi: Damai Hari Lubis.

#Atas Nama Para Mujahid 212