Arsip Tag: kuhp

Polemik Pasal Penganiaya Novel Baswedan

Foto: Novel Baswedan

“Penganiaya Novel Baswedan Semestinya Dijerat UU Tipikor”

Bukan hanya pasal tentang penganiayaan, pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan semestinya dijerat pula oleh UU Tipikor.

Jakarta – Pasal yang dikenakan polisi terhadap RM dan RB, dua tersangka penyiraman air keras penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, bagi Alghiffari Aqsa, terlampau ringan.

Semestinya keduanya dikenakan pasal yang lebih berat. Dua tersangka ini, yang membuat mata kiri Novel rusak berat, dijerat Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan subsider Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

Pasal 170 ayat 2 KUHP menyebut pelaku terancam hukuman penjara paling lama 7 tahun jika kekerasan menyebabkan luka, 9 tahun jika menyebabkan luka berat, dan 12 tahun jika menyebabkan kematian. Sementara Pasal 351 KUHP menyebut pelaku terancam penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda Rp450 ribu.

Evi Pengidap Tumor Tulang Ganas Akankah Diamputasi

Jika mengakibatkan luka berat, ancamannya jadi 5 tahun penjara. “Tidak tepat karena pasal tersebut ancamannya ringan dan tidak sesuai dengan fakta hukum atau tindakan pelaku,” kata Alghif, berstatus pengacara Novel, saat dihubungi Selasa (31/12/2019) siang.

Ancaman yang lebih sesuai, kata Alghif, adalah Pasal 352-353 KUHP tentang penganiayaan berencana yang memiliki ancaman hukuman maksimal 12 tahun.

Keduanya juga semestinya dijerat Pasal 21 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena terindikasi menghalangi penyidikan.

Dalam pasal tersebut pelaku diancam kurungan maksimal 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp600 juta. Alghif mengatakan semestinya KPK turun tangan membuka penyidikan atas pelanggaran pasal 21 itu.

Mantan direktur LBH Jakarta ini tahu kedua tersangka menyangkal keterlibatan pihak lain. RB, salah satu tersangka yang berstatus polisi aktif, mengaku melakukan itu atas inisiatif sendiri dengan dalih Novel pengkhianat.

Menyentuh Hati Ibu Cacat Fisik Diumrohkan Polres Jember

 

Dia dan RM, juga polisi aktif, ditangkap Kamis (26/12/2019) lalu Depok, Jawa Barat. Sebagai informasi, Novel adalah lulusan Akademi Polisi pada 1998. Dia pensiun dini pada 2014 lalu. Beberapa kasus korupsi di kepolisian yang diusut oleh Novel adalah proyek simulator SIM pada 2012 lalu; lelang pengadaan simulator; dan penetapan tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan pada 2015 lalu.

Alghif enggan begitu saja mempercayai pernyataan bahwa tak ada siapa pun di balik dua tersangka itu. Novel dan kedua tersangka tidak saling mengenal, karenanya janggal jika RM dan RB bergerak sendiri, jelas Alghif.

Alghif semakin yakin alasan “dendam” terlalu mengada-ada karena berdekatan dengan waktu Novel diserang, KPK tengah menyidik perkara Buku Merah atau dugaan suap terkait izin impor daging oleh pengusaha Basuki Hariman.

Kapolda Metro Jaya saat itu, Tito Karnavian, disebut turut menerima kucuran uang haram dari Basuki–yang sudah dibantah oleh Tito, kini menjabat Menteri Dalam Negeri.

Novel memang tidak tergabung dalam satgas yang menangani kasus itu. Namun, Alghif menyebut, Novel pernah menyelamatkan seorang penyidik kasus tersebut yang hendak diserang.

Darurat Sampah Kapolres Ubah Sampah Jadi BBM

Novel juga sempat bertemu Tito yang menjabat sebagai Kapolri pada 4 April 2017. Dalam pertemuan itu Novel mengklarifikasi dugaan adanya nama Tito sebagai penerima aliran dana dari Basuki Hariman.

Novel disiram air keras seminggu setelah pertemuan itu, tepatnya pada 11 April 2017. “Karenanya perlu diungkap betul motif dan siapa yang menyuruh melakukan penyiraman sehingga jelas pasal yang dikenakan,” kata Alghif.

Indonesia Corruption Watch (ICW) pun pernah menyinggung perkara pasal yang dikenakan terhadap tersangka. Menurut salah satu peneliti mereka, Wana Alamsyah, “kasus itu harus dilihat lebih komprehensif sehingga pasal yang dikenakan jauh lebih bijak.”

Baginya apa yang terjadi kepada novel bukan semata penganiayaan karena “telah terjadi pengkondisian… ada prasyarat terlebih dahulu… sehingga konteks perencanaan pembunuhan harus didalami.”

30 Tahun Idap Kusta Kapolres Jember Datangi Nenek Sumirah

KPK Ogah 

Desakan  agar KPK mengusut dugaan merintangi penyidikan terkait kasus Novel telah mengemuka jauh sebelum penetapan dua tersangka. Desakan, misalnya, datang dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) lewat rekomendasi yang dikirim ke KPK pada awal 2019.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menilai jika itu dilakukan, maka bisa jadi preseden positif untuk menangani teror ke personel KPK lainnya. Alghif pun mengaku sudah menyampaikan permintaan ini langsung ke komisioner KPK era Agus Rahardjo cs.

Namun ketika itu para komisioner enggak mengabulkannya dengan alasan menghargai polisi yang menangani kasus ini dari awal. Alghif semakin pesimistis hal itu akan dilakukan komisioner KPK yang baru terpilih–Firli Bahuri cs.

Kekhawatiran Alghif tampaknya akan jadi nyata. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengaku enggan membuka penyidikan baru karena menghargai kerja polisi.

Menurutnya KPK hanya berwenang menyidik tindak pidana korupsi dan pencucian uang hasil tindak pidana korupsi. “Penyerangan terhadap siapa pun, baik warga biasa sampai pimpinan KPK, itu wilayah pidana umum, wewenang Polri,” kata Ghufron.

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar pun mengaku pimpinan tak pernah membicarakan penyidikan obstruction of justice terkait kasus Novel Baswedan. KPK menyerahkan seluruh penanganan perkara itu kepada polisi.

Alasan ini dikritisi pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Ficar Hadjar. Ia menilai sepanjang terdapat indikasi penyerangan Novel dilakukan agar dia tidak bisa melakukan tugas sebagai penyidik, maka KPK bisa membuka penyidikan obstruction of justice. “Fakta yang sama bisa memenuhi unsur pasal yang berbeda, bergantung pada fakta yang menunjukkan motivasi,” kata Ficar saat dihubungi Selasa (31/12/2019).

Ibu Hamil Duel Dengan Jambret Kapolres Beri Penghargaan

*(Tirto)

Demo DPR Hari Ini, Jokowi: Jangan Rusuh

 

Gambar: Screeshot Foto Massa menaiki kendaaraan untuk menuju Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (30/9/2019). Massa gabungan dari elemen mahasiswa dan pelajar mulai memenuhi akses menuju Gedung DPR untuk menyuarakan penolakan Rancangan Undang-Undang KUHP dan Revisi Undang-Undang KPK. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho).

 

Redaksi BintangEmpat.Com, Jakarta – Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama mahasiswa sejumlah perguruan tinggi lainnya akan kembali menggelar aksi unjuk rasa pada Senin (30/9/2019) siang.

Aksi unjuk rasa akan kembali digelar di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan.
Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Sultan Rivandi mengatakan, tuntutan mahasiswa masih sama dengan aksi sebelumnya.
Namun, ada satu tuntutan tambahan yang akan mereka sampaikan.

Baca Aksi Mujahid 212 Kapitra Malu, Ini Tanggapan Novel

“(Tuntutan) masih sama, tapi ada tambahan soal kemanusiaan. Kami menuntut pemerintah untuk bertanggung jawab atas korban-korban aksi,” ujar Sultan, dikutip dari Kompas.com, Senin pagi.

Sultan menyampaikan, ada sekitar 500 mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang akan mengikuti aksi unjuk rasa pada hari ini. Dema UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sudah berkoordinasi dengan badan eksekutif mahasiswa (BEM) perguruan tinggi lain soal aksi hari ini.

Baca Dua Mahasiswa Tewas Polres Pasuruan Gelar Shalat Ghaib

“(Demonstrasi) sama di DPR juga. (Mahasiswa UIN Jakarta) sekitar 500 orang, titik kumpul di kampus,” kata Sultan.

Presiden Mahasiswa Trisakti Dinno Ardiansyah sebelumnya mengatakan, Aliansi BEM Seluruh Indonesia akan melanjutkan aksi demo di depan Gedung DPR pada Senin ini. Aksi demo tersebut bertepatan dengan rapat paripurna terakhir anggota DPR periode ini.

Untuk itu, mahasiswa akan mengawal dan tetap menyampaikan penolakan terhadap RKHUP dan revisi UU KPK.

Baca Rusuh, Din Syamsuddin Pesan Kepada Pemerintah

“Tuntutan kami sama kayak kemarin iya, kita menolak RUU bermasalah dan kita tetap menolak UU KPK yang telah disahkan,” ujar Dinno, Sabtu lalu.

Dinno berharap, aksi demo di depan Gedung DPR itu nantinya dapat memberikan tekanan psikologi bagi pemerintah dan DPR agar segera mengambil keputusan Perppu untuk mencabut UU KPK.

Terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak masalah mahasiswa kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak UU KPK baru dan sejumlah tuntutan lainnya. Jokowi meminta peserta aksi tidak bertindak rusuh.

Baca Gagalkan Pelantikan Presiden Bakal Berhadapan Dengan TNI

“Nggak apa, konstitusi kita kan memberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Yang paling penting jangan rusuh, jangan anarkis, sehingga menimbulkan kerugian,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9/2019), dikutip dari detik.com.

Dia berharap tak ada kericuhan yang terjadi hingga membuat kerusakan fasilitas umum. Jokowi mengatakan pihaknya sangat mendengar aspirasi yang disampaikan mahasiswa.

Baca Rezim Jokowi Bakal Didemo Sampai Tumbang, SBP: “Tolak Pelantikan Jokowi !!!”

“Jangan sampai ada yang merusak fasilitas-fasilitas umum. Yang penting itu,” ujar Jokowi.

“Kita mendengar kok, sangat mendengar. Bukan mendengar, tapi sangat mendengar,” sambungnya.

Pada hari ini, mahasiswa rencananya kembali menggelar demo di DPR. Selain itu ada juga demonstrasi mahasiswa yang digelar di Kendari, Malang, Makassar, hingga Banjarmasin.

Seperti di Makassar, mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo. Mahasiswa menyuarakan penolakan sejumlah RUU termasuk menolak UU KPK hasil revisi.Mahasiswa juga kembali beraksi di Kalimantan Selatan. Tuntutan mereka masih sama, yaitu meminta Jokowi mencabut UU KPK yang baru.

Baca Demo RKUHP Dua Mahasiswa Akhirnya Meninggal Dunia

Aksi mahasiswa ini digelar di gedung DPRD Kalsel, Jl Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Senin (30/9), dimulai sejak pukul 10.00 WIB. Massa mahasiswa duduk di jalan hingga mengakibatkan jalan utama di Kota Banjarmasin itu ditutup. (*)

 

 

 

Polsek Mulyorejo Bekuk Bandit Berbahaya

BintangEmpat.Com, Surabaya.-Polrestabes Surabaya, Polsek Mulyorejo berhasil menumpas kasus  kejahatan jalanan yang dibilang Sangat bahaya bagi masyarakat Surabaya untuk melakukan aktivitas umum yang dimana Terjadi Pada Sang Korban yang bernama Risky Oktaviyanti Sujino (20) , seorang mahasiswa yang beralamat di Jln. Juwingan, Surabaya, yang mengalami Kejadian perampasan dan kekerasan dijalan Raya Manyar Kertoarjo Surabaya (depan Kantor SAMSAT Surabaya Timur) Senin (21/01/2019) Pukul 22.00 WIB malam hari.

Kejadian ini pelaku  berjumlah 2 orang laki-laki, masing-masing atas nama Tomi Anugerah Lusianto, Laki-laki (25) Tahun Alamat Jln. Jojoran III-A Blok 5 No. 2 Surabaya (tertangkap tangan). HK alias GD (berhasil melarikan diri dalam pengejaran).

Dari pantauan media BintangEmpat.com Kanit Reskim Polsek Mulyorejo  Ipda Jumeno Warsito, SH, menuturkan Bahwa  Pelaku ini mengambil handpone milik korban secara paksa dengan kekerasan sambil menodongkan sebilah pisau kepada wajah korban dengan nada  yang tinggi sambil mencoba merampas barang milik korban tuturnya.

Polsek Mulyorejo Kompol  Drs. Bagus Dwi Rusiawan SH S.I.K juga menambahkan kronoligis tertangkap nya tersangka ketika itu korban berhenti di TKP dan masih dalam posisi di atas sepeda motornya untuk menelepon customernya, secara tiba-tiba didatangi oleh 2 orang laki-laki yang dimana (pelaku) naik spd motor dan salah satu pelaku (yang di bonceng) turun dari sepeda montor dan langsung melancarkan aksinya dengan meminta paksa handphone milik korban sambil menodongkan sebilah pisau, mengetahui hal itu korban pun terkejut dan secara spontan korban berusaha mempertahankan handphone miliknya hingga korban terjatuh dari sepeda motornya, sedangkan pelaku terus menodongkan pisaunya, pada akhirnya handphone milik pelapor berhasil diambil oleh pelaku, dan kedua pelaku itu  langsung melarikan diri ke arah timur, seketika itu juga korban berteriak minta tolong dengan  berteriak sekencang-kencang nya dengan mengatakan Jambret…jambret, kebetulan Tim Anti Bandit Polsek Mulyorejo ada disekitar jln kertajaya yang akan melaksanakan Cipta kondisi dijalan Menur, kemudian tim anti bandit melakukan pengejaran terhadap para pelaku, dan salah satu pelaku yang ambil Handphone korban terjatuh, selajutnya berhasil ditangkap oleh Tim Anti Bandit, sedangkan satu orang pelaku lainnya berhasil melarikan diri (dlm pengejaran atau Dpo).

Alhasil Barang bukti yang dapat disita :

  1. 1 (satu) buah Handphone merk iPhone 6 No. Panggil : 0895342025xxx.
  2. 1 (satu) bilah Pisau bergagang kayu.

Untuk mempertanggung-jawabkan kini pelaku dijerat Pasal 365 KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun  pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta

(Sya)

Kader PBB Dikeroyok, Diduga YIM Terlibat

BintangEmpat.com, Jakarta – Ali Wardi (46), pria  berdarah Padang, yang bertempat tinggal di Bogor ini telah melaporkan Yosep Ferdinan alias Sinyo, yang diduga Bodyguardnya Yusril Izha Mahendra (YIM) di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (21/1) sekira pukul 14.55 wib atas dugaan pengeroyokan.

Ali datang ke Polres Metro Jaksel didampingi Tim Advokat PAS Lantang yang diketuai oleh Ismar Syafrudin dan sudah diperiksa Polisi dengan nomor laporan Nomor : LP / 173 / K / I /2019 / KMJ / Restro Jaksel, pasal yang diterapkan  170 KUHP.

Ali Wardi yang berprofesi sebagai Advokat sekaligus juga seorang Kader dari Partai Bulan Bintang (PBB) ini, mengalami nasib yang buruk, pasalnya sebagai Kader  PBB dia harus mengalami Pengeroyokan di DPP PBB yang diduga dilakukan Sinyo Cs Bodyguard-nya YMI.

Lihat disini kronologi pengeroyokannya

Peristiwa pengeroyokan yang mengakibatkan Ali Wardi mengalami luka-luka yang cukup serius itu terjadi pada  Sabtu 19 Januari 2019 sekira sore pukul 19.00 wib, saat Rapat Pleno DPP PBB berlangsung di DPP PBB Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Novel Bamukmin, SH, Salah satu Caleg yang juga dari PBB mengutuk aksi tersebut, dia mengatakan, “Yusril (YIM) harus bisa mengontrol loyalis-nya yang ternyata sebelum-nya bahwa korban sudah mendapat teror (ancaman) dari oknum-oknum loyalis YIM yang mengacam korban ingin digebuki dan dikarungi. Polisi harus usut tuntas kasus ini, YIM Harus diperiksa karena yang melakukan ancaman adalah orang dekat-nya sebagaimana dikatakan korban tadi saat wawancaranya dibeberapa media”, ucap Novel yang akrab disapa Habib ini. (Hadi / Siwa).

Heboh… KPK Tetapkan 8 Tersangka Kasus Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 8 orang tersangka terkait dengan dugaan penerimaan hadiah dan janji oleh pajabat Kementerian Pekarjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR)

Bau Tidak Sedap Tercium Di Samsat Magetan Dan Ponorogo

“Setelah melakukan pemeriksaan 1×24 jam dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau janji oleh Pejabat di KemenPUPR terkait proyek-proyek Pembangunan SPAM di KemenPUPR Tahun Anggaran 2017-2018,” ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (30/12/2018) dini hari.

BintangEmpat.com, Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 8 orang tersangka terkait dengan dugaan penerimaan hadiah dan janji oleh pajabat Kementerian Pekarjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) dalam pelaksanaan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2017-2018.

Diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Direktur Utama PT WKE  (Wijaya Kesuma Emindo) Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, Direktur PT TSP (Tashida Sejahtera Perkasa) Irene Irma, dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo, sebagai tersangka. Kemudian diduga sebagai pihak penerima, ada Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggul Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Waro Kustinah, Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Saut menjelaskan, Anggiat, Meina, Nazar, dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait dengan proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Dua proyek Iainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

“Anggiat menerima Rp350 juta dan USD5000 untuk pembangunan SPAM Lampung dan Rp500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur,” jelas Saut.

Kemudian, Meina menerima Rp1,42 miliar dan SSD22.100 untuk pembangunan SPAM Katulampa. Nazar menerima Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. “Terakhir Donny menerima Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1,” ungkap Saut. Saut menerangkan, lelang diatur sedemikian rupa untuk dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP yang dimiliki oleh orang yang sama. PT WKE diatur untuk mengerjakan proyek bernilai di atas Rp50 miliar, PT TSP diatur untuk mengerjakan proyek bernilai di bawah Rp 50 miliar. Pada tahun anggaran 2017-2018, lanjut Suat, kedua perusahaan ini memenangkan 12 paket proyek dengan total nilai Rp429 miliar.

Proyek terbesar adalah Pembangunan SPAM Kota Bandar Lampung dengan nilai proyek Rp210 miliar. “PT WKE dan PT TSP diminta memberikan fee sebesar 10 persen dari nilai proyek. Fee tersebut kemudian dibagi 7 persen untuk Kepala Satuan Kerja, den 3 persen untuk Pejabat Pembuat Komitmen,” ujar Saut. “Praktiknya, dua perusahaan ini diminta memberikan sejumlah uang pada proses lelang, sisanya saat pencairan dana dan penyelesaian proyek,” imbuhnya.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Budi, Lily, Irene, dan Yuliana disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sebagai pihak yang diduga penerima, Anggiat, Meina, Nazar, dan Donny disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Pim).

#kpk

#spam

#kuhp

#pt wke

#pt tsp

#pipa

#lampung

#jatim

#pasuruan

 

*Sumber dari tribunnews.com. http://m.tribunnews.com/amp/nasional/2018/12/30/kpk-tetapkan-8-tersangka-kasus-suap-pembangunan-spam-pada-kementerian-pupr?page=2

 

KPK Tetapkan Dirut Perum Jasa Tirta II Tersangka

BintangEmpat.com, Jakarta, 7 Desember 2018. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan DS (Direktur Utama Perusahaan Umum Jasa Tirta II dan AY (Swasta) sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di Perum Jasa Tirta II Tahun 2017.

Penetapan keduanya sebagai tersangka setelah KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan.

Tersangka DS selaku Direktur Utama Perum Jasa Tirta II diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di Perum Jasa Tirta II Tahun 2017.

Setelah diangkat menjadi Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, DS diduga memerintahkan melakukan relokasi anggaran dan memerintahkan pelaksanaan pengadaan pengembangan SDM dan strategi korporat dengan menunjuk AY sebagai pelaksana kedua kegiatan tersebut. Kerugian keuangan negara setidak-tidaknya adalah Rp3,6 milyar yang merupakan dugaan keuntungan yang diterima AY dari kedua pekerjaan tersebut atau setidaknya lebih dari 66% dari pembayaran yang telah diterima.

Atas perbuatannya, DS dan AY disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pimred).

*sumber dari komisi pemberantasan korupsi (kpk).

#kpk

#perum jasa tirta II

#kuhp