Arsip Tag: Mahfud md

Amerika Tawarkan Bantuan di Laut Natuna

Amerika Tawarkan Bantuan di Laut Natuna, Ini Kata Menko Polhukam

 

BintangEmpat.Com – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan mendapat tawaran AS untuk bekerja sama di perairan Natuna setelah kapal-kapal China melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Kapolres Jember Jadi Figur Teladan Yang Di Cintai Rakyat Kecil

Akan tetapi, Mahfud MD menolak tawaran yang disampaikan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R Donovan Jr saat berpamitan di Kantor Kemenko Polhukam pada Jumat (24/1) itu.

Kapolres Jember Jadi Figur Teladan Yang Di Cintai Rakyat Kecil

“Dia bertanya soal Laut China Selatan, apa yang bisa dikerjasamakan. Saya bilang tidak perlu kerja sama dengan AS,” tegas Menkopolhukam dalam diskusi panel “Harapan Baru Dunia Islam: Meneguhkan Hubungan Indonesia-Malaysia” di Gedung PBNU, Jakarta, Sabtu (25/1).

Kakek 60 Tahun Lumpuh 5 Tahun Kisahnya Sungguh Memilukan

Menurut Mahfud MD, apabila Indonesia menerima tawaran kerja sama AS di perairan Natuna, berarti Indonesia akan turut berperang dengan China dan terjebak dalam perang proxy antara AS dan China.

Kasus Mega Korupsi Disorot Ulama

Apalagi, menurut Menko Polhukam ini, bahwa posisi Indonesia terkait perairan Natuna sudah jelas dan tidak dapat diganggu gugat, berbeda dengan Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Vietnam yang berperkara secara multilateral melawan China.

17 Penasihat Kapolri

“Indonesia tidak pernah berperkara karena kita tidak pernah menganggap China punya hak atas daerah perairan kita yang saat ini jadi masalah. Kalau datang usir saja. Kita tidak perang,” jelas Mahfud.

Tak Ingin Disebut Kebanjiran Pemkot Surabaya Sebut Hanya Genangan Air

Sebelumnya, saat menerima kunjungan Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian, Mahfud mengatakan Indonesia tidak bernegosiasi atau tawar menawar mengenai perairan Natuna yang diatur hukum internasional. (ant/genpi)

Kasus Korupsi Asabri Rp 10 T Jadi Perhatian Prabowo

Mahfud: Kasus Korupsi Asabri Rp 10 T Jadi Perhatian Prabowo

 

Foto: Prabowo Subianto dan Mahfud MD. (Rmol)

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud Md, kembali angkat bicara perihal kasus dugaan korupsi di PT Asabri (Persero). Menurut dia, kasus yang diduga merugikan keuangan negara lebih dari Rp 10 triliun itu akan menjadi perhatian Menteri Pertahanan, Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto.

Bapak Sekap Anak Kandung Di Kandang Ayam Gegerkan Kota Jember

“Memang secara proposional harus begitu. Nanti kita akan secepatnyalah,” kata Mahfud, di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (13/1/2020), seperti dilansir detik.com.

Kapal China Masih Berdatangan Pasca Kunjungan Jokowi Ke Natuna Istana Nilai Wajar

Secara pribadi, Ia mengaku prihatin lantaran kasus serupa pernah terjadi pada 1999. Saat Mahfud menjadi Menhan pada 2001, kasus itu dibawa ke pengadilan.Sudah ada memakan korban. Sudah ada terpidananya juga swasta dan ABRI aktif. TNI aktif waktu itu,” ujarnya.

Soal Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan adalah Keturunan PKI

Pihak yang dimaksud, yaitu mantan Dirut Asabri Mayor Jenderal TNI (Purn) Subarda Midjaja. Subarda dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp 30 juta subsider 6 bulan kurungan. Subarda juga dihukum membayar uang pengganti kurang lebih Rp 33 miliar.

Duh… Nenek 65 Tahun Diperkosa Malah Masuk Penjara

Di kasus itu, Subarda tidak sendirian. Ia menggocek uang yang dibobol ke pengusaha Henry Leo. Akhirnya Henry dihukum 6 tahun penjara.

“Sekarang kalau terjadi lagi, sesudah negara mengeluarkan uang untuk prajurit dan tentara itu, terjadi lagi,” ujar Mahfud.Lebih lanjut, eks ketua Mahkamah Konstitusi itu menilai ada kesamaan antara kasus dugaan korupsi di Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Ada Apa KPU di KPK?

“Iya, modus operasinya sama, bahkan ada mungkin beberapa orangnya yang sama. Tapi nantilah. Yang penting itu akan dibongkar karena itu melukai hati kita semua,” kata Mahfud.

Sebelumnya, Mahfud mengaku mendengar ada isu korupsi di Asabri. Pernyataan itu disampaikan di kantornya, Jumat (10/1/2020).

KPK OTT Bupati Sidoarjo

“Mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp 10 triliun itu,” kata Mahfud.

Kasus Korupsi Asabri Rp 10 T Jadi Perhatian Prabowo

 

“Asabri itu punya orang kecil. Itu punya prajurit. Polisi, tentara yang pensiun-pensiun yang pangkatnya kecil. Itu kan banyak yang nggak punya rumah, nggak bisa keluar. Karena itu milik negara, Asabri itu yayasan milik negara, dan jumlahnya besar, dalam waktu tidak lama saya akan mengundang Bu Sri Mulyani sebagai penyedia dana dari negara dan Pak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN karena itu masuk BUMN Asabri itu.” (*)

Nenek 80 Tahun Hidup Sebatangkara Di Rongsokan

(CNBC Indonesia)

Kapal China Di Laut Natuna Langgar ZEE RI

Menlu Retno Marsudi dan jajaran menteri lainnya menyikapi perkembangan Laut Natuna
Menlu Retno Marsudi dan jajaran menteri lainnya menyikapi perkembangan Laut Natuna. (Dilansir dari detikcom)

“Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut pada tahun 1982 atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)”

Lihat Videonya Kapal Indonesia Usir Kapal China Nyaris Perang

Jakarta – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi, mengatakan pemerintah Indonesia akan mengambil langkah tegas terkait Laut Natuna yang diklaim China sebagai teritorial mereka.

Retno menegaskan kapal China telah melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI.

Catatan Akhir Tahun Polres Jember

“Bahwa kami baru saja melakukan rapat koordinasi untuk menyatukan dan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menyikapi situasi di Perairan Natuna,” ujar Retno usai mengikuti rapat koordinasi di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020).

Retno kemudian menegaskan ada 4 sikap yang diambil Indonesia terkait pelanggaran yang dilakukan China di Perairan Natuna, Kepulauan Riau itu.

Retno menegaskan bahwa kapal ikan China telah melakukan pelanggaran di wilayah NKRI.

Menyentuh Hati Ibu Cacat Fisik Diumrohkan Polres Jember

“Di dalam rapat tersebut kita menekankan kembali. Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok (China) di wilayah ZEE Indonesia,” kata dia.

Retno mengatakan bahwa Perairan Natuna adalah wilayah ZEE Indonesia. Hal itu telah ditetapkan pada Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut pada tahun 1982 atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

“Kedua wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui UNCLOS 1982,” ujarnya.

Retno menyebut China adalah anggota dari UNCLOS 1982. Sehingga Retno meminta China untuk menghormati hukum tersebut.

Evi Pengidap Tumor Tulang Ganas Akankah Diamputasi

“Ketiga, Tiongkok merupakan salah satu part (anggota) dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati, implementasi dari UNCLOS 1982,” tegas Retno.

Lebih lanjut, Retno menegaskan Indonesia tidak akan mengakui klaim 9 Garis Putus-putus atau Nine-Dash Line sebagai batas teritorial laut Negeri Tirai Bambu itu. Menurut Retno Nine-Dash Line tidak memiliki dasar hukum internasional.

“Keempat Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine-Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum Internasional terutama UNCLOS 1982,” ujarnya.

Natalius Pigai: El Nino, La Nina Dan Cincin Api

Rapat koordniasi itu dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Mahfud Md. Beberapa pejabat negara turut hadir dalam rapat itu. Seperti, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Kapal China Langgar ZEE RI

Hadir pula Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Siwi Sukma Adji, Kepala Bakmla RI, Laksdya Achmad Taufieqoerrochman, dan Kabaharkam Polri, Komjen Agus Andrianto. 

[sg_popup id=”14448″ event=”onLoad”][/sg_popup]

Jakarta Banjir Anies Baswedan Dihadang Warganya

(*)

Pesan Pigai Kepada Prabowo, Hati-hati Dengan Mahfud

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut Indonesia berhak mengambil semua langkah untuk mempertahankan Papua.
Hal ini dikatakannya terkait tuntutan referendum Papua untuk menentukan nasib sendiri dengan referendum atas nama hukum internasional.

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menuai kritik dari Natalius Pigai, Mantan Koordinator Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM.

Dua Tahun Idap Tumor Ganas Kapolres Jember Ulurkan Tangan

“Tolong sampaikan ke Mahmud, jangan langgar HAM! Papua disebut ‘Diaspora Afrika’ (Balck Bratherhood), keluarga besar bangsa Papua Ada 79 negara: 53 di Afrika, 14 di Pasifik dan 11 di Caribia. Bangsa ini tidak punya Kawan dan keluarga dipanggung Dunia, ” tulis Pigai via WhatsAppnya ketika dikonfirmasi BintangEmpat.Com, (17/12/2019).

Sebagai Menteri Koordinator, langkah yang dilakukan Mahfud, juga patut diperhatikan oleh menteri di bawahnya, agar tak menelan mentah-mentah langkah Menkonya. Termasuk salah satunya Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Baca Nenek 65 Tahun Diperkosa

“Saya minta Jenderal Prabowo harus hati-hati dengan langkah Mahfud MD. Tunjuk diri sebagai patriotik, tapi Mahfud itu politisi ‘bisa saja’, giring Prabowo dalam jebakan HAM di Papua,” tulis Pigai, via WA nya. (19/12).

Baginya, langkah Mahfud yang hendak menghalalkan segala cara bisa merugikan pihak-pihak yang terlibat. Khusus untuk Menhan, Pigai berpandangan, pernyataan mantan Ketua MK itu bisa menghambatnya dalam karier politik jika menuruti arahan Menko Polhukam.

” Operasi militer skenario hambat peluang Prabowo jadi Presiden 2024 dengan kasus HAM,” tandas Pigai.

Sebelumnya, Mahfud menyebut, tak ada opsi referendum bagi Papua. Hal itu didasarkan pada dua dasar hukum. Yakni, pertama, konstitusi Indonesia, yang menyatakan Papua bagian sah dari Indonesia. Kedua, hukum internasional, yakni keputusan Majelis Umum PBB Nomor 2405 pada tahun 1969, yang sudah secara sah menyatakan, Papua bagian dari Negara Republik Indonesia.

“Dan berdasarkan ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights/Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), setiap negara yang sudah berdaulat atas satu wilayah boleh melakukan semua langkah untuk mempertahankan kedaulatannya atas wilayah dan daerah itu dengan segala daya yang dimiliki,” ujarnya, dalam acara Konferensi Pembangunan Papua di Hotel JW Marriot, Jakarta, Selasa (17/12).

Dari situ, dia menyebut setiap upaya untuk memisahkan Papua dari Indonesia, harus dianggap sebagai perlawanan terhadap pemerintahan yang sah.

“Papua adalah bagian yang sah dari Republik Indonesia. Sehingga, asumsi dari seminar ini adalah bagaimana kita berpikir bahwa membangun Papua adalah membangun Indonesia,” ujar Mahfud, yang saat itu bicara mewakili Presiden Joko Widodo.

Pihaknya hanya memberi lampu hijau untuk rencana pemekaran Papua dan Papua Barat. Hal ini, kata dia, akan diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

“Kemungkinan itu dalam waktu yang tidak lama, terus akan dibicarakan. Kemungkinan iya apa tidak itu nanti Mendagri tentunya akan menentukan,” ujar Mahfud.
Kendati demikian, Mahfud menilai usulan tersebut masih belum matang dan masih diinventarisasi permasalahannya.

“Masih dalam proses inventarisasi. Usul-usul itu kan masih belum matang. Masih mentah dan sedang terus dibicarakan,” ujar Mahfud.

Pesan Pigai Kepada Prabowo, Hati-hati Dengan Mahfud

Sebelumnya juga, Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda, menyatakan siap bertemu Jokowi, untuk membahas Papua. Namun, tokoh separatis Papua itu, mengajukan sejumlah syarat untuk dipenuhi.

Salah satunya adalah pertemuan itu harus membahas “tuntutan lama rakyat Papua Barat untuk menggelar referendum kemerdekaan atau penentuan nasib sendiri.” *Red

Polemik Referendum Papua, Pigai: Mahmud, Jangan Langgar HAM!

 

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut Indonesia berhak mengambil semua langkah untuk mempertahankan Papua.

Hal ini dikatakannya terkait tuntutan referendum Papua untuk menentukan nasib sendiri dengan referendum atas nama hukum internasional.

Mahfud menyebut, tak ada opsi referendum bagi Papua. Hal itu didasarkan pada dua dasar hukum. Yakni, pertama, konstitusi Indonesia yang menyatakan Papua bagian sah dari Indonesia.

BACA Pemulihan Trauma Pasca Gedung Sekolah Ambruk

Kedua, hukum internasional, yakni keputusan Majelis Umum PBB Nomor 2405 pada tahun 1969 yang sudah secara sah menyatakan Papua bagian dari Negara Republik Indonesia.

“Dan berdasarkan ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights/Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), setiap negara yang sudah berdaulat atas satu wilayah boleh melakukan semua langkah untuk mempertahankan kedaulatannya atas wilayah dan daerah itu dengan segala daya yang dimiliki,” ujarnya, dalam acara Konferensi Pembangunan Papua di Hotel JW Marriot, Jakarta, Selasa (17/12).

Dari situ, dia menyebut setiap upaya untuk memisahkan Papua dari Indonesia, harus dianggap sebagai perlawanan terhadap pemerintahan yang sah.

BACA Penyiksaan Muslim Uighur Oleh Cina

“Papua adalah bagian yang sah dari Republik Indonesia. Sehingga, asumsi dari seminar ini adalah bagaimana kita berpikir bahwa membangun Papua adalah membangun Indonesia,” ujar Mahfud, yang saat itu bicara mewakili Presiden Joko Widodo.

Pihaknya hanya memberi lampu hijau untuk rencana pemekaran Papua dan Papua Barat. Hal ini, kata dia, akan diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

BACA Cara Undang Menteri Bappenas Tak Beretika

“Kemungkinan itu dalam waktu yang tidak lama, terus akan dibicarakan. Kemungkinan iya apa tidak itu nanti Mendagri tentunya akan menentukan,” ujar Mahfud.

Kendati demikian, Mahfud menilai usulan tersebut masih belum matang dan masih diinventarisasi permasalahannya.

“Masih dalam proses inventarisasi. Usul-usul itu kan masih belum matang. Masih mentah dan sedang terus dibicarakan,” ujar Mahfud.

Benny Wenda)
Aktivis pro-kemerdekaan Papua Benny Wenda menuntut referendum. (Dok. The Office of Benny Wenda)

Sebelumnya, Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda, menyatakan siap bertemu Jokowi, untuk membahas Papua. Namun, tokoh separatis Papua itu, mengajukan sejumlah syarat untuk dipenuhi.

BACA Remaja Mabok Dihukum Istigfar Berjamaah

Salah satunya adalah pertemuan itu harus membahas “tuntutan lama rakyat Papua Barat untuk menggelar referendum kemerdekaan atau penentuan nasib sendiri.”

Papua
Natalius Pigai, Mantan Koordinator Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM.
Polemik Referendum Papua

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menuai kritik dari Natalius Pigai, Mantan Koordinator Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM.

“Tolong sampaikan ke Mahmud, jangan langgar HAM! Papua disebut ‘Diaspora Afrika’ (Balck Bratherhood), keluarga besar bangsa Papua Ada 79 negara: 53 di Afrika, 14 di Pasifik dan 11 di Caribia. Bangsa ini tidak punya Kawan dan keluarga dipanggung Dunia, ” tulis Pigai via WhatsAppnya ketika dikonfirmasi BintangEmpat.Com, (17/12/2019). (Red)

SOROT Proyek Asal Jadi TP4D Paluta Dituding Terima Upeti

Prediksi Habib Rizieq Bakal Calon Presiden 2024

 

Habib rizieq
Foto: Hadi Siswanto (Siwa), Pimpinan Redaksi BintangEmpat.Com.

Ditulis Oleh: Hadi S (Siwa).

BintangEmpat.Com, Surabaya – Pemilihan Presiden 2019 telah selesai, Jokowidodo-Maruf Amin terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 atas rivalnya Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Tahun 2024 masih jauh namun isu yang berkembang di masyarakat tentang bakal calon presiden sudah dihembuskan, kami mencoba membuat prediksi sementara siapa saja nama-nama yang hangat dibicarakan.

Baca Dua Tahun Idap Tumor Ganas Kapolres Jember Ulurkan Tangan

Berikut 12 Politisi maupun Negarawan yang diprediksi BintangEmpat.Com akan bakal mencalonkan diri sebagai presiden Indonesia pada tahun 2024:

1. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

2. Sandiaga Salahuddin Uno.

3. Ridwan Kamil.

4. Tri Rismaharini.

5. Khofifah Indar Parawansa.

6. Anies Baswedan.

7. Ganjar Pranowo.

8. Mahfud MD.

9. Tuan Guru Bajang.

10. Gatot Nurmantyo.

11. Habib Rizieq Syihab.

12. ?.

Ini jejak digital mereka yang kami ulas secara singkat dan padat:

1. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)

Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah digadang-gadang menjadi kekuatan yang akan bersaing dengan Jokowi-Prabowo pada Pilpres 2019. Terlebih, ketika AHY memilih pensiun dini dari dunia militer dan lebih fokus meneruskan kekuasaan dinasti Cikeas dalam dunia politik.

Bagi AHY, tersungkur pada Pilgub DKI Jakarta 2017 bukanlah akhir dari perjuangan. Dengan usia yang relatif muda, ia dikenal pandai berdiplomasi. Terlebih telah memiliki Partai Demokrat sebagai kendaraan politik yang akan menghantarkannya sebagai figur capres pada tahun 2024.

2. Sandiaga Salahuddin Uno

Nama Sandiaga Uno mulai mencuat dikenal publik kala mencalonkan diri sebagai wakil Gubernur DKI mendampingi Anies Baswedan. Di luar prediksi, pasangan itu mampu mementahkan prediksi pengamat politik dan berbagai lembagai survei yang meramalkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (BTP)-Djarot Saiful Hidayat melenggang mudah menjadi DKI 1.

Sandi sering menggaungkan program andalannya, One Kecamatan One Center of Enterpreneurship (OK OCE) untuk membuai masyarakat sesegera mungkin melahirkan usaha mikro kecil menengah (UMKM), demi membuka lapangan kerja seluas-luasnya yang akan dinikmati juga oleh orang banyak.

Saat ini, pria kelahiran Riau itu maju sebagai calon wakil presiden mendamping calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto walaupun tersungkur. Dengan usia yang tergolong muda, bukan tidak mungkin apabila Sandi memilih bermanuver pada Pilpres 2024 mendatang.

Baca Polemik Referendum Papua, Pigai: Mahmud, Jangan Langgar HAM!

3. Ridwan Kamil

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) juga memiliki kans besar untuk maju menjadi capres Indonesia tahun 2024. Kang Emil, sapaan akrabnya, popularitasnya mulai melejit di masyarakat semenjak ia menjabat sebagai Walikota Bandung, yang memberikan banyak perubahan di sana.

RK dikenal sebagai pejabat non partai yang tampaknya melirik kursi calon presiden. Untuk memenangi Pilgub Jabar 2018, kala itu RK diusung oleh Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kontrak RK sebagai Gubernur Jawa Barat akan habis pada tahun 2023, tepat satu tahun menjelang pilpres 2024.

4. Tri Rismaharini

Nama Tri Rismaharini masuk dalam bursa cawapres Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo berdasarkan survei Litbang Kompas. Risma, panggilan akrab Wali Kota Surabaya ini, mengaku menolak. Bagi dia, jabatan merupakan tanggung jawab besar.

Tak hanya itu, kader PDIP ini bahkan sempat dikaitkan dengan beberapa pilkada, diantaranya Pilgub DKI dan Pilgub Jatim, namun ia enggan meninggalkan jabatannya sebelum masa baktinya habis.

Risma menegaskan amanah merupakan rahasia Tuhan dan tidak bisa dihindari. “Jadi nanti Tuhan yang atur, amanahku opo aku tidak tahu. Yang jelas harus nolak karena berat, karena itu berat tanggung jawabe,” katanya.

Baca Karir Dijegal BAPETEN Terindikasi Ada Pemalsuan

5. Khofifah Indar Parawansa

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj memberikan sambutan dalam acara Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 di Kota Banjar. Dalam pembukaan pidatonya, Aqil kembali menyapa Khofifah Indar Parawansa.

“Rekan-rekan badan otonom, Muslimat, ketua umumnya yang terhormat, Ibu Indar Parawansa, yang sekarang, Ibu Khofifah Indar Parawansa, yang sekarang menjabat Gubernur Jawa Timur, insyaallah capres ’24-’34,” ujar Said Aqil di Ponpes Miftahul Huda Al-Azhar, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu 27 Februari 2019.

Sejak 13 Februari 2019, Khofifah menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Selain itu, ia juga pernah menduduki kursi Menteri Sosial Indonesia ke-27 yang menjabat sejak tanggal 27 Oktober 2014 hingga 17 Januari 2018.

6. Anies Baswedan

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Anies Baswedan belum cukup pengalaman jika harus maju sebagai calon presiden 2019. Namun, menurutnya Anies baru layak maju sebagai calon presiden di pemilihan presiden berikutnya.

“Saya bilang ke yang muda-muda, Masa Anda adalah 2024,” kata Kalla pada media di kantor Wakil Presiden di Jakarta, 2 Juli 2018.

Kalla ingin Anies menuntaskan masa jabatannya hingga tuntas sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurut dia, jika Anies sukses memimpin Jakarta, maka prestasi itu akan menjadi modal besar untuk maju sebagai calon presiden tahun 2024 mendatang.

Baca Kelompok Mujahiddin Serbu Polisi Satu Anggota Brimob Tewas

7. Ganjar Pranowo

Pilpres 2019 menjadi kesempatan Jokowi untuk memperkenalkan capres yang layak ia telurkan untuk menjadi capres selanjutnya pada pilpres 2024 mendatang. Spekulasinya, terdapat nama Ganjar Pranowo untuk duduk sebagai RI 1.

Kader PDIP ini sekarang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah yang menjabat selama 2 periode. Pertama kali ia diangkat menjadi orang nomor 1 Jateng sejak 23 Agustus 2013 hingga 23 Agustus 2018. Dengan kemenangan kedua ini, ia digadang-gadang siap tempur menjadi RI 1 pada tahun 2024.

8. Mahfud MD

Mahfud pada Pilpres 2019 sempat dispekulasikan menjadi calon wakil presidennya Joko Widodo. Namun, prediksi pengamat dan berbagai lembagai survei menjadi mentah saat Jokowi lebih memilih KH Ma’ruf Amin sebagai cawapresnya.

Mahfud MD dapat dikategorikan sebagai mantan birokrat yang sudah kenyang jabatan mengabdi di tubuh pemerintahan. Tercatat, ia pernah bertugas di lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif negara.

Sebagai eksekutif, ia dipilih menjadi Menteri Pertahanan oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada periode 2000-2001. Saat itu, Mahfud juga merangkap sebagai Menteri Kehakiman dan HAM di masa jabatan Abdurrahman Wahid.

Dalam kursi legislatif, Mahfud terpilih sebagai anggota legislatif dari PKB untuk periode periode 2004-2009. Di penghujung masa jabatan, pada 2008, Mahfud mengikuti uji kelayakan calon hakim konstitusi (yudikatif). Ia lolos seleksi dan terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) untuk periode 2008-2013.

Nama Mahfud MD layak diperhitungkan untuk Pilpres 2024, karena ia memiliki reputasi yang baik sebagai mantan birokrat negara.

9. Tuan Guru Bajang

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai, dukungan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) terhadap kepemimpinan dua periode Presiden Jokowi bukanlah sikap mendadak.

Menurut Ray, TGB juga berupaya membuka peluang untuk ikut pada Pilpres 2024 mendatang nanti setelah menyatakan akan mendukung Jokowi pada Pilpres 2019.

Lebih lanjut menurutnya, masyarakat juga mulai mempertimbangkan TGB bisa maju sebagai calon presiden atau wakil presiden pada pilpres 2024.

“Mengapa 2024? Sebab merebut posisi capres atau cawapres saat ini jelas jauh melompat. Butuh satu tangga lagi. Yakni tangga kabinet untuk dapat jadi figur nasional,” jelasnya.

Baca Proyek Di Paluta Dikerjakan Asal Jadi Dibackingi Tim TP4D

10. Gatot Nurmantyo

Nama Gatot Nurmantyo memang masuk di bursa Pilpres 2019. Sayang, saat itu, jenderal bintang empat ini belum memiliki tanda-tanda mendapat dukungan dari parpol untuk melawan capres petahana.

Kesulitan utama bagi Gatot adalah sama sekali belum berkecimpung di dunia politik praktis. Walau demikian, Gatot, telah pensiun sejak Maret 2018 dan memberikan sinyal siap maju di Pilpres 2024.

Gatot dinilai memiliki elektabilitas yang bagus terutama dikalangan umat Islam, yang banyak mendorongnya untuk nyapres pada tahun 2024 mendatang.

11. Habib Rizieq Syihab

Sepak terjang Habib Rizieq Syihab (HRS) salah satu tokoh agama yang fenomenal. Ketokohan Habib Rizieq telah teruji dengan kepemimpinannya di FPI. Berdiri sejak 17 Agustus 1998, FPI terus eksis dan berkembang hingga sekarang.

Eksistensi yang tidak dilalui dengan cara mudah. Benturan dan dukungan datang silih berganti. Dalam sejarahnya, FPI tidak pernah mundur dalam berkonfrontasi dengan pihak-pihak lain yang dinilai berseberangan.

FPI bertahan hingga usia 21 tahun. Bukan sebatas bertahan, cabang-cabang FPI kian menjamur diseluruh pelosok negeri. Kader-kader baru terus tumbuh bermunculan. FPI juga rajin mengelola pengajian, mengisi ceramah-ceramah, dan merawat jemaah.

Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 adalah 2 momentum besar terkait peran FPI dibidang politik.

Massa yang digerakkan FPI memberi andil besar atas kemenangan pasangan Anies Baswedan – Sandiaga Uno. Walau kalah di Pilpres 2019, FPI juga berada di barisan depan dalam pengumpulan massa pendukung Prabowo Subianto.

Perihal popularitas Habib Rizieq, ya jangan ditanya lagi. Sangat mungkin, hampir semua orang yang melek politik, mereka mengenal Habib Rizieq. Apalagi telah belasan tahun nangkring di judul-judul media massa. Populer dengan kontroversialnya.

Adapun HRS, dalam beberapa tahun terakhir, dia sudah memposisikan sebagai simbol perlawanan atas rezim Jokowi. Kepergiannya ke Arab Saudi bulan April 2017, oleh pendukungnya, dinilai akibat diperlakukan tidak adil oleh rezim Jokowi.

Dan walau berada diluar negeri, pengaruh Habib Rizieq tetap besar di tanah air. Seruan-seruannya mujarab. Semisal seruan agar ulama Islam menggelar itjima, seruan agar umat muslim mendukung Prabowo Subianto, juga ketika dia menyerukan perlawanan atas dugaan kecurangan Pilpres 2019.

Tantangannya adalah resistensi masyarakat terhadap Habib Rizieq juga sangat besar. Apalagi, Habib Rizieq pergi keluar negeri dengan membawa serta masalah hukum, yakni dugaan konten pornografi dan dugaan penghinaan Pancasila. Juga masih perlu dipertanyakan, kepastian Habib Rizieq memenuhi persyaratan menjadi Calon Presiden 2024.

Baca Kapolri Copot Kapolda Sumut Dan Papua Barat

12. ?

Politik memang unik dan Dinamis, dia bergerak dan berubah-ubah sesuai situasi dan kondisi, bisa siapa saja yang bakal menjadi Capres 2024, walaupun kontestasi politik masih jauh namun isu menjadi hangat jadi perbincangan di khalayak Nasional.

*Redaksi.

*Diambil dari berbagai narasumber.

SOROT Video Mesum Staf Kecamatan Di Malang

 

Separatisme Dalam Demokrasi Indonesia

Video MER-C Beberkan Pelanggaran HAM 22 Mei

 

 

 

Separatisme dalam Demokrasi Indonesia

Ditulis oleh: Wilson Lalengke, kepada Redaksi melalui WhatsApp.

Jakarta – Seorang Profesor Mahfud MD beberapa waktu lalu sempat menjadi bulan-bulanan, dibully sana-sini, karena pernyataan beliau yang sedikit pedas bagi sebagian orang. Statement Prof Mahfud soal _“hard liner province”_ atau provinsi garis keras yang menjadi basis kemenangan pasangan calon nomor 02 di Pilpres lalu telah memicu ketegangan sosial-politik di beberapa daerah yang tersentil. Bahkan, Senator DPD RI asal Aceh, Fachrul Razi, bersuara keras dan memaksa sang Profesor yang merupakan ‘ahlinya ahli’ hukum Indonesia itu meminta maaf kepada publik. Dengan rendah hati, Profesor itupun meminta maaf (https://news.detik.com/berita/d-4531490/ucapan-provinsi-garis-keras-disoal-mahfud-md-minta-maaf).

 

BACA JUGA:

Rakyat Aceh Tuntut Referendum

Mantan Panglima GAM Dukung Jokowi

 

Tidak berhitung bulan, pernyataan Mahfud MD itu kini mewujud. Gaung genderang referendum, yang bagi pengusungnya hakekatnya adalah pernyataan keinginan merdeka, lepas dari keterikatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mulai ditabuh. Setidaknya, Aceh dengan ide Darul Nanggroe Aceh dan beberapa provinsi di Sumatera dengan ide Republik Andalas Merdeka, telah menjadi wacana yang tiba-tiba menyeruak di ruang baca kita. Pada tingkat tertentu, tentunya fakta itu dapat menjadi bukti pembenar atas apa yang disinyalir mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD akhir April lalu.

Ketika yang menjadi obyek ucapan Profesor Mahfud adalah keterkaitan _hard liners_ dengan paslon nomor 02, maka semestinya pernyataan itu juga mewakili fenomena _hard liners province_ tertentu lainnya dengan paslon nomor 01. Sebab, siapa yang bisa menduga sifat “garis keras” beberapa daerah pendukung paslon nomor 01 tidak bergolak jika junjungannya kalah atau dikalahkan pada Pilpres 17 April 2019 lalu? Sangat terbuka kemungkinan rakyat Sulawesi Utara meminta referendum (baca: merdeka) jika paslonnya dikalahkan. Demikian juga Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Belum lagi “garis keras” kelompok Nahdatul Ulama dengan Banser dan Anshor-nya, yang dapat saja berubah menjadi pembelot NKRI akibat jagoannya gagal. _Who knows?_

Pertikaian yang berujung ke pemisahan diri menjadi sebuah negeri yang berdaulat di jaman kerajaan di nusantara dan banyak bagian negara lainnya dahulu kala, umumnya dipicu oleh ketidakpuasan sekelompok rakyat dan pimpinan wilayahnya terhadap rajanya. Raja yang menjalankan pemerintahan absolut, otoriter, diktator, dan bahkan semau-pribadinya sendiri, telah menjadi faktor pendorong utama bagi rakyat untuk memperjuangkan kehidupan yang bebas dari pemerintahan raja tersebut. Sayangnya, muara dari hampir semua perjuangan itu adalah memisahkan diri ke dalam suatu negeri merdeka, berdaulat, yang tidak dalam lingkaran pemerintahan di kerajaan awalnya.

Revolusi Perancis (1789–1799) menjadi tonggak sejarah yang merupakan momok menakutkan bagi raja-raja di masa itu, terutama di daratan Eropa. Pemberontakan rakyat Perancis terhadap Raja Louis XVI telah melahirkan sebuah negara Republik Perancis pada Desember 1792. Pemikiran-pemikiran konservatif yang terkait dengan tradisi dan hierarki monarki, aristokrat, dan gereja, dihancurkan dan digantikan oleh prinsip-prinsip baru, yakni kebebasan, persamaan, dan persaudaraan (liberte, egalite, fraternite). Untuk meredam gejolak serupa terjadi di negara-negara kerajaan lainnya di Eropa, masing-masing raja menyusun strategi pemerintahan mereka sesuai dengan keinginan rakyatnya. Pada poin inilah, ide tentang demokrasi yang diperkenalkan oleh masyarakat Yunani kuno (Athena tahun 508 SM) mendapat tempat terhormat untuk dikaji dan diimplementasikan dalam kehidupan sosial-politik masyarakat modern.

Kota-kota di Yunani kuno yang disebut Polis, menyelenggarakan pemerintahannya dengan sistim demokrasi langsung. Pelibatan rakyat secara langsung dalam pemerintahan dilaksanakan melalui pemilihan umum yang substansinya sama dengan apa yang kita kenal sekarang sebagai referendum. Dalam sistim demokrasi langsung ala Polis Yunani kuno, rakyat hanya disuguhkan dua alternatif pilihan: “Ya” dan “Tidak”. Contoh, jika pemerintah kota ingin menerapkan aturan atau kebijakan untuk mengeksekusi mati seorang yang diduga penjahat, pemerintah akan mengundang rakyat untuk memberikan suaranya, dengan sebuah pertanyaan: apakah Anda setuju si A dieksekusi mati akibat dugaan kejahatan yang dilakukannya? Rakyat cukup menjawab “Ya” atau “Tidak”.

Pemikiran demokrasi kuno itu diadopsi oleh hampir seluruh negara kerajaan di Eropa untuk menjadi bagian dari sistim pemerintahannya. Ide demokrasi ini selanjutnya berkembang ke dalam bentuknya seperti yang dikenal saat ini, melalui pemilihan umum (pemilu). Sejak berakhirnya perang dunia kedua (1939-1945), sistem pemerintahan demokrasi dipandang sebagai sebuah sistem pemerintahan terbaik bagi sebuah negara. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa setiap negara baru yang lahir pasca 1945, hampir seluruhnya berbentuk pemerintahan republik.

Di Indonesia, awalnya pemilu dilaksanakan hanya untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan diberikan mandat memilih presiden dan wakil presiden, juga calon gubernur dan wakil gubernur, hingga seterusnya calon bupati/walikota dan wakilnya. Para wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu itu juga akan bertugas menjalankan fungsi-fungsi legislatif lainnya, yakni membuat undang-undang, mengawasi pelaksanaan undang-undang, dan membuat perencanaan anggaran negara. Dalam delapan kali pemilu (1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999), rakyat pemilih hanya masuk ke tempat pemungutan suara untuk memilih wakil-wakilnya (anggota DPR dan DPRD).

Sejak pemilu 2004, berdasarkan UUD 1945 yang sudah diamandemen, pemilu juga dimaksudkan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Dalam 4 kali pemilu di orde reformasi, Indonesia telah melahirkan 2 presiden dengan latar belakang dan karakter kepemimpinan yang berbeda. Hal ini tentu saja menarik untuk dijadikan bahan perenungan, kajian, dan tulisan. Namun, mari kita kembali ke laptop, sesuai judul tulisan ini.

Hakekatnya, salah satu fungsi sistim pemerintahan demokrasi, baik untuk pemilihan perwakilan rakyat, pemilihan presiden, maupun penyampaian aspirasi melalui mekanisme demokrasi, adalah untuk meredam perpecahan dalam masyarakat sebuah negara berdaulat. Demokrasi dipandang sebagai sebuah sistim pemerintahan yang menyatupadukan rakyat melalui sebuah mekanisme penyaluran aspirasi yang sama, di saat yang sama, dengan pilihan-pilihan dan aturan yang disepakati bersama (egalite). Disamping persamaan, penyampaian aspirasi dilaksanakan secara langsung oleh masing-masing rakyat pemilih dengan kebebasan penuh, tanpa tekanan dan paksaan. Bahkan untuk tidak datang ke tempat pemungutan suarapun alias golput, semua rakyat bebas tanpa ancaman sanksi apapun (liberte).

Suara-suara sumbang bernuansa separatisme yang muncul usai momentum demokrasi dilaksanakan biasanya disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap hasil pelaksanaan demokrasi (baca: pemilu). Sekelompok rakyat pemilih yang kalah akan mengambil sikap skeptis terhadap hasil demokrasi yang dicapai, yang akhirnya memicu sistim berpikir komunalnya untuk lebih memilih sikap denial (penolakan) daripada memberikan endorsement (persetujuan).

Skeptisisme semacam ini umumnya berkembang di negara-negara yang rakyatnya terdiri atas berbagai bangsa. Kekecewaan atas hasil pemilu yang tidak sesuai harapan mayoritas sebuah komunitas dapat menjadi pemicu naiknya adrenalin separatisme yang tumbuh berkembang berbasis kebangsaan di komunitas tersebut. Menilik dari besarnya jumlah pemilih paslon 02 yang kecewa karena kekalahan paslon pilihannya di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat, termasuk daerah-daerah lain di sekitarnya, dapat kita maklumi bahwa genetika ke-Aceh-an bangsa Aceh, genetika ke-Minang-an masyarakat Minangkabau, genetika ke-Melayu-an bangsa Melayu, dan sejenisnya, mencuat ke permukaan menampakkan eksistensinya untuk tidak dipandang sebelah mata. Solusi reaktif yang muncul adalah berpisah dari NKRI melalui bahasa “referendum”. Hal serupa juga sangat mungkin terjadi jika paslon nomor 1 kalah, ego kebangsaan Minahasa, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua, dan bahkan Wong Solo dan Wong NU akan bereaksi dan memunculkan wacana beraroma separatisme.

Fenomena separatisme tersebut sesungguhnya kasat mata terjadi pada kasus perpecahan partai-partai politik di Indonesia selama ini. Para kandidat ketua partai bersama pendukungnya yang kalah dalam pemilihan ketua partai, lebih memilih memisahkan diri dari partainya dan mendirikan partai baru. Gerindra, misalnya, lahir setelah Prabowo gagal dalam Konvesi Capres Golkar 2004 dan Partai Nasdem didirikan setelah Surya Paloh digilas kalah oleh Aburizal Bakri saat pemilihan ketua partai Golkar tahun 1999. Termasuk juga, walau tidak persis sama, dengan Megawati yang mendirikan PDI-Perjuangan setelah kalah dalam Kongres PDI di Medan tahun 1996. Kasus serupa juga banyak terjadi di beberapa lembaga dan organisasi masyarakat, seperti Peradi yang pecah menjadi 3 organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia, PWI-Reformasi yang terpisah dari induknya, PWI, dan lain-lain. Sumuanya dipicu oleh kekalahan dalam proses pemilihan pemimpin organisasinya.

Jika ide demokrasi, yang terlahir kembali melalui Revolusi Perancis, dipandang sebagai sebuah sistem pemerintahan yang lebih baik dari sistem lainnya, mengapa hasil pemilu bisa menjadi trigger bagi munculnya ide pemisahan diri di kalangan kelompok yang kalah dalam pemilu? Jawabnya, karena ternyata pemilu kita hanya keras pada ide persamaan (egalite) dan kebebasan (liberte) dalam berdemokrasi, belum radikal pada ide persaudaraan (fraternite) yang harus melekat menyatu pada demokrasi itu sendiri. Mungkin hal ini yang lebih penting untuk diwacanakan oleh Profesor Mahfud MD dan para pemimpin bangsa kedepannya. (*Red)