Jakarta – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunggah foto sketsa dirinya saat duduk bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di gerbong MRT. Dia mengunggah foto itu melalui akun Instagram di penghujung tahun 2019.
Dalam unggahan, Prabowo menyertakan kalimat ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selama ini berusaha menjaga perdamaian. Ratusan ribu akun menyukai unggahan Prabowo tersebut.
“Di penghujung tahun 2019 ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah berpartisipasi dalam upaya menjaga perdamaian dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucap Prabowo.
Foto: Screenshot Prabowo Unggah Foto Jokowi
“Setiap patriot memiliki hak yang sama untuk berjuang demi Bangsa dan Negaranya akan tetapi harus senantiasa menjaga jangan sampai terjadi perpecahan di antara kita semua,” tambahnya.
Dalam foto sketsa yang diunggah, Prabowo dan Jokowi duduk berdampingan. Prabowo, sambil tersenyum, menatap Jokowi yang tengah melihat ke arah depan. Sketsa tersebut juga hitam putih.
Momen Prabowo dan Jokowi bertemu di MRT terjadi pada 13 Juli lalu atau setelah Pilpres 2019 selesai dilaksanakan. Keduanya terlihat akrab meski baru saja bertarung.
Prabowo dan Jokowi berbincang di dalam gerbong MRT yang melaju dari stasiun Lebak Bulus menuju Senayan. Setelah itu, mereka menyantap makan siang di FX Senayan.
Pertemuan Prabowo dan Jokowi itu seolah menjadi penutup rivalitas keduanya yang bertarung di Pilpres 2014 dan 2019. Pertarungan mereka hingga membuat pembelahan di masyarakat.
Pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin resmi memenangkan Pilpres 2019. Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dinyatakan kalah meski sempat menggugat hasil penghitungan suara KPU ke Mahkamah Konstitusi.
Prabowo Unggah Foto Jokowi
Waktu terus berjalan. Hingga kemudian, Prabowo masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju yang dibentuk Jokowi. Prabowo dipercaya menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Redaksi BintangEmpat.Com, – Sampai saat ini para pendukung Prabowo nampak masih sabar dan percaya menunggu hasil positif manuver politik yang sedang dimainkan. Prasangka baik masih cukup kuat.
Meskipun langkah “zigzag” nya kadang mengkhawatirkan. Pertemuan dengan Jokowi di Lebak Bulus, bermesra politik dengan Megawati, bersepakat dengan Hendropriyono, entah agenda apalagi yang akan dibuat.
Dukungan besar pada Prabowo dilihat dari sisi lain adalah keinginan agar Presiden bukan Jokowi. Rakyat, sekurangnya pendukung, berharap Prabowo dapat menumbangkan Jokowi yang dinilai mengabaikan atau membahayakan kepentingan rakyat dan bangsa. Ada prediksi Pemerintahan Jokowi sudah dan akan terus amburadul. Dukungan besar untuk Prabowo merupakan perlawanan dan harapan bagi perubahan.
Ketika Prabowo dikalahkan oleh KPU dan MK secara kontroversial rakyat pendukung tetap solid membela dengan berbagai upaya dan kemampuan. KPU dan MK dikritisi tajam sebagai bagian dari “kecurangan politik”. Prabowo adalah simbol ketegaran dan pemimpin yang diharapkan rakyat. Ketika pemimpin “digugurkan” seperti Habib Riziq, Kivlan Zein, Bahtiar Nasir, Eggi Sudjana, dan lainnya, Prabowo masih berdiri tegar.
Rakyat mulai merasa kehilangan Prabowo sejak “manuver rangkulan” dengan lawan hingga saat rakyat berteriak dan berjuang terhadap ketidakadilan dan keanehan Pemerintahan Jokowi. Kenaikan iuran BPJS, rencana pindah Ibukota, mobil Cina Esemka, kerusuhan Papua, revisi UU KPK, hingga kebakaran hutan rasanya tak ada penampilan dan teriakan Prabowo yang menyegarkan hati rakyat.
Meski sebagian pendukung masih “wait an see” dengan langkah yang ditempuh namun sebagian lagi mulai khawatir dan berfikiran buruk. Jangan jangan Prabowo hanya sedang bermanuver untuk partai yang dipimpinnya saja. Tidak berjuang untuk kepentingan rakyat banyak. Jangan jangan ia sedang “bermain” hanya sekedar jabatan Menteri, Pimpinan MPR/DPR, jabatan di BUMN, atau posisi lainnya. Sementara rakyat ditinggalkan atau tertinggal.
Langkah kritis pada Pemerintah distop sementara.Jika yang terakhir ini yang terjadi maka wajar jika rakyat pendukung kecewa. Merasa dikhianati dan telah merasa kehilangan “pemimpin” lagi.
Prabowo memang bukan “ayam jago” tetapi “ayam sayur”. Para aktivis memikirkan apa dan bagaimana langkah juang “tanpa Prabowo” ke depan. Prabowo tak jauh beda dengan rezim. Dapat begitu asumsinya.
Sulit mencari pemimpin yang tahan banting yang menurut pepatah Belanda kuno “leiden is lijden” (memimpin itu menderita).
Pemimpin kini lebih banyak berfikir dan bekerja untuk kepentingan pendek dan berhitung untung rugi. Berkorban jiwa dan harta menjadi barang langka. Menjadi penakut dan ambivalen. Lebih suka pada pencitraan dan penghargaan.
M. Rizal Fadillah
Pemerhati Politik (rmol) (*)
Ditulis oleh: Hendarsam Marantoko, Advokat/Wakil Ketua ACTA dan Penasehat Hukum BintangEmpat.Com.
Kewenangan MK sebagaimana termaktub dalam pasal 24 ayat (1) UU 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum pada tingkat pertama dan terakhir;
Dalam putusan Sengketa Pilpres 2019 , MK membatasi dirinya hanya mengurus masalah hitung-hitungan dengan fokus mengadili masalah Kuantitatif dan dapat mengadili hal yang bersifat Kualitatif sepanjang lembaga sebelumnya belum menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal ini yang tentunya berlaku juga untuk sengketa Pileg;
Nah, hari ini tangal 6 agustus 2019, saya mengikuti sidang MK sebagai Pemohon dalam sengketa Pileg di ruang Sidang utama (Panel 1), sangat menggelitik melihat bahwa seluruh permohonan dari yang berperkara pada saat itu TIDAK ADA YANG DIKABULKAN, dengan variasi PENOLAKAN berlandaskan alasan formil maupun materiil yang mengingatkan saya pada Putusan Pilpres 2019 dimana seluruh bukti yang diajukan oleh Pemohon satu persatu ditolak dengan berbagai macam alasan penolakan sehingga terbersit di hati Saya…masa iya…satupun bukti dan argumentasi mengenai kecurangan dll tidak ada yang terbukti??
Dalam putusan hari ini, macam-macam alasan MK dalam memberikan pertimbangan putusan, dari Kuasa Hukum pemohon yang dianggap tidak hadir (padahal Kuasa Hukum Pemohon hadir bahkan membacakan permohonan) sehingga permohonan menjadi gugur sampai dengan permohonan di anggap kabur dan tidak jelas (Obscuur Libels) yang membuat beberapa lawyer Lintas Partai mengerenyitkan dahi mendengar pertimbangan hukumnya sehingga saya menyimpulkan Spirit MK patut di duga memang ingin menolak permohonan para pencari keadilan dan alasan hukum tinggal di cari saja;
Jika praktek ini terus berlanjut, MK akan kehilangan kepercayaannya dari mereka yang merasa di rugikan dalam proses Pemilu dikarenakan mereka akan hopeless dalam memperjuangkan hak konstitusinya mengingat persentase yang sangat kecil (bahkan hamoir tidak ada) untuk memenangkan perkara dan kesan yang timbul, lebih baik habis-habisan curang pada saat sebelum pemilu, toh ujungnya jika di bawa ke MK permohonan dari lawan akan ditolak, sangat tidak mendidik! Sebelum terlambat, saya berharap MK akan memberikan putusan dan pertimbangan hukum yang dinamis dan tidak kaku dalam sisa hari di jadwal Putusan pileg ini sehingga MK dapat menjadi garda terakhir bagi Konstitusi dan cahaya pengharapan bagi para mereka yang dahaga akan keadilan;
BintangEmpat.Com, Beredar info di media sosial FaceBook (FB) Prabowo-Sandi Bakal Dilantik jadi Presiden Indonesia 2019-2024 oleh akun @ibho.adji, begini narasinya,
*Rapat Terakhir di MPR Mengenai Pelantikan berdasarkan UUD45*
_”Jokowi atau Prabowo, presiden RI ?”_
Jkw menang di pilpres 2019 tapi gak otomatis bisa dilantik. _*Kenapa?*_
Karena *Pasal 6 UUD 1945* mengharuskan agar pemenang pilpres harus menang di 50% wilayah provinsi dan tidak boleh ada suara di wilayah provinsi yang di bawah 20 persen.
Prabowo tidak menang secara De Jure (menurut KPU dan MK) tetapi Paslon 02 menang di 26 Provinsi dan tidak ada perolehan suara di bawah 20 persen.
Dengam demikian maka Prabowo menang 2 point Versi *UUD 1945* dan Jokowi menang hanya 1 poin.
Solusinya.. pertama, MPR harus bersidang untuk melantik PRABOWO bukan melantik jokowi. Kalau melantik Jokowi berarti melanggar UUD.
Bila dipaksakan Jokowi dilantik, maka ada 26 Provinsi yang melawannya.
Kedua, pemilihan ulang. Banyak rakyat tidak mau pilpres ulang karena mereka yakin bahwa PEMENANG PILPRES adalah Prabowo Sandi. Jadi tidak ada alternatif lain kecuali MPR harus melantik Prabowo-Sandi sebagai Presiden dan Wapres RI 2019-2024.
_*UUD 1945 hanya bisa dirubah melalui Amandemen dlm Sidang Umum MPR dan DPR. Skenario apa yang akan ditempuh oleh KUBU 01 ?*_,” unggah akun Facebook Ibho Adji atau @ibho.adji, Senin (22/7).
Unggahan akun Facebook Ibho Adji atau @ibho.adji yang bertajuk “OKTOBER 2019 PRABOWO-SANDI DILANTIK” adalah keliru atau tidak benar. Faktanya Jokowi – Ma’ruf memenangi Pilpres 2019 yang berkompetisi dengan Prabowo – Sandi sesuai dengan aturan MK No.50/PUU-XII/2014 terkait kemenangan pasangan capres dan cawapres dengan dua pasang calon, suara terbanyak dan satu putaran.
Ini Jurus Megawati Tundukkan Prabowo
Pernyataan @ibho.adji yang mengatakan pasangan Prabowo – Sandi menang di 26 provinsi juga salah. Faktanya Prabowo – Sandi menang di 13 provinsi, sementara Jokowi – Ma’ruf menang di 21 provinsi. Kemenangan Jokowi – Ma’ruf dengan suara terbanyak pun telah ditetapkan KPU setelah putusan MK yang menolak gugatan Prabowo – Sandi.
Diketahui Prabowo – Sandi berencana menghadiri pelantikan Jokowi – Ma’ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2019 -2024 oleh MPR pada 20 Oktober nanti.
Penjelasan:
Akun Facebook Ibho Adji atau @ibho.adji membuat unggahan yang melampirkan foto Prabowo Subianto dengan tulisan yang bertajuk “*OKTOBER 2019 PRABOWO-SANDI DILANTIK*.” Pada akhir tulisan, melalui beberapa pendapat atau penilaian, dikatakan tidak ada alternatif lain kecuali MPR harus melantik Prabowo – Sandi sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019 – 2024.
Namun, setelah ditelusuri, faktanya terdapat kekeliruan dalam tulisan yang diunggah akun @ibho.adji termasuk kesimpulannya.
Pertama, akun Facebook @ibho.adji mengatakan pada “Pasal 6 UUD 1945 mengharuskan agar pemenang pilpres harus menang di 50% wilayah provinsi dan tidak boleh ada suara di wilayah provinsi yang di bawah 20 persen.”
Faktanya pada UUD 1945 terkait kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dituliskan akun @ibho.adji bukanlah pada Pasal 6, tetapi Pasal 6A Ayat 3. Berikut bunyi lengkap pasal tersebut:
“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.”
Meski begitu, dalam konteks Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dengan kompetisi dua pasang Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres), Jokowi – Ma’ruf dan Prabowo – Sandi, maka sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.50/PUU-XII/2014 ditegaskan bahwa Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres bersifat inkonstitusional bersyarat━sepanjang pilpres hanya diikuti dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden.
Penetapan putusan ini punya arti: apabila Pilpres hanya diikuti dua pasang calon, maka yang akan resmi dilantik oleh KPU adalah yang memperoleh suara terbanyak. Dengan begitu, Pilpres dipastikan berlangsung hanya satu putaran dan mengambil mekanisme suara terbanyak━sehingga syarat persentase persebaran suara juga jadi tidak berlaku.
Putusan MK lantas dimasukan dalam Peraturan KPU No. 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
Kedua, akun Facebook @ibho.adji juga menuliskan bahwa Pasangan 02 Prabowo – Sandi memperoleh kemenangan di 26 provinsi dalam Pilpres.
Faktanya, hasil akhir rekapitulasi suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan calon nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin unggul di 21 provinsi, sedangkan pasangan Prabowo-Sandi unggul di 13 provinsi.
Ketiga, akun Facebook @ibho.adji menyimpulkan bahwa “MPR harus bersidang untuk melantik PRABOWO bukan melantik jokowi. Kalau melantik Jokowi berarti melanggar UUD.”
Faktanya, setelah gugatan Prabowo – Sandi terkait hasil perolehaan suara Pilpres ditolak MK, KPU menyatakan Jokowi – Ma’ruf adalah pemenang Pilpres 2019.
“Menetapkan pasangan calon nomor urut 01 saudara Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dengan perolehan suara 85.607.362 suara atau 55,50% dari total suara sah nasional sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih 2019-2024,” ujar Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik saat membaca berita acara penetapan di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Minggu (30/5).
Komisioner KPU R,I Wahyu Setiawan pun mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam mempersiapkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada 20 Oktober nanti. “Ya nanti berkoordinasi antara KPU dan MPR. Persiapannya kami berkoordinasi, tetapi karena pelantikan di MPR dan yang melantik adalah MPR sehingga sebenarnya sebagian besar menjadi ranahnya MPR,” katanya di Gedung KPU RI, Jakarta, Minggu (30/5).
Diketahui juga eks Juru Bicara Bidang Hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi Hendarsam Marantoko mengatakan bahwa Prabowo – Sandi dipastikan bakal hadir dalam pelantikan Jokowi – Ma’ruf sebagai Presiden dan Waki Presiden terpilih di MPR, Oktober 2019 mendatang.
“Insyaallah, Prabowo dan Sandi hadir dalam pelantikan Presiden terpilih di MPR, Oktober nanti,” kata Hendarsam, Senin (1/7).
Terakhir, MPR menyatakan jadwal dan undangan untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 akan ditentukan oleh keanggotaan MPR yang baru. Anggota MPR periode 2019-2024 baru akan dilantik pada 1 Oktober 2019 mendatang.
“Karena urusan pelantikan (presiden) itu kan harus didahului dengan pelantikan MPR dulu kan tanggal 1 Oktober. Jadi saya kira agenda-agenda untuk membahas soal jadwal (pelantikan presiden) dan lain-lain nanti setelah keanggotaan yang baru,” kata Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono, Selasa (2/7).
BintangEmpat.Com, Jakarta (08 Juli 2019) – Hasil pemantauan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), telah menemukan bahwa Pelecehan Seksual sebagai salah satu jenis kekerasan seksual tidak hanya terjadi secara fisik, melainkan juga non fisik. Temuan tersebut muncul dari kasus-kasus yang diadukan langsung ke Komnas Perempuan dan ke berbagai lembaga pengada-layanan di Indonesia.
Pelecehan seksual non fisik diantaranya adalah intimidasi, ancaman, dan ujaran yang bersifat seksual baik secara langsung ataupun menggunakan media sosial, yang berakibat pada kerugian/penderitaan korban (rasa terhina dan direndahkan martabat kemanusiaannya). Dampak psikis tersebut dengan serta merta dapat mempengaruhi kondisi fisik korban, bahkan dapat berlanjut kepada dampak secara ekonomi dan sosial, jika korban tidak dipulihkan.
Hanya sedikit korban yang berani melaporkan bentuk kekerasan seksual ini, karena minimnya perlindungan hukum dan masih kuatnya budaya yang menempatkan pelecehan seksual sebagai sebuah kewajaran. Situasi ini menyebabkan korban pelecehan seksual (terutama non fisik) rentan dikriminalkan atas upayanya mengungkap kejahatan.
Baiq Nuril (BN) adalah salah satu korban yang dimaksudkan di atas. BN mencoba dan berupaya keras mencari keadilan atas pelecehan seksual yang dialaminya, termasuk dalam hal ini merekam pelecehan seksual yang dilakukan terhadap dirinya, karena dia tahu untuk melaporkan tindakan kekerasan, dibutuhkan pembuktian, apalagi jika pelaku memiliki kekuasaan dan berkuasa atas dirinya. Ketika rekaman tersebut disebarluaskan oleh pihak lain yang menjanjikan membantu BN mengadukan pelecehan seksual yang dialaminya ke DPR, BN dilaporkan melanggar UU ITE. Sementara pihak lain yang menyebarluaskan rekaman tersebut, tidak dilaporkan.
Meski pengadilan tingkat pertama menyatakan BN tidak bersalah, namun Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia menetapkan BN bersalah dan menghukumnya dengan penjara 6 bulan dan denda 500 juta rupiah. Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan BN-pun harus kandas, ditolak oleh lembaga peradilan tertinggi di Indonesia itu.
Meski menghargai keputusan MA sebagai kewenangan peradilan yang tidak boleh di intervensi, Komnas Perempuan menyesalkan tidak digunakannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 (PERMA 3/2017) tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan denga Hukum, dalam menjatuhkan putusan kasasi dan menolak Peninjauan Kembali kasus BN ini. Padahal, PERMA 3/2017 adalah sebuah langkah maju dalam sistem hukum di Indonesia dalam mengenali hambatan akses perempuan pada keadilan. PERMA ini adalah sebuah langkah afirmasi dalam menciptakan kesetaraan (seluruh warga negara) di hadapan hukum.
Komnas Perempuan juga menyesalkan POLRI (dalam hal ini POLDA NTB) atas dihentikannya penyidikan kasus perbuatan cabul yang dilaporkan BN, karena ketidakmampuan menerjemahkan batasan perbuatan cabul dalam KUHP ke dalam penyidikan kasus BN ini. Ketika POLRI hanya memahami perbuatan cabul seharusnya perbuatan yang dilakukan dengan kontak fisik, maka korban dari kasus-kasus kekerasan seksual, terutama pelecehan seksual non fisik, tidak akan pernah terlindungi.
Pengabaian atas penggunaan PERMA 3/2017 oleh Mahkamah Agung dan ketidakmampuan POLRI dalam mengenali pelecehan seksual non fisik sebagai bagian dari perbuatan cabul, telah mengakibatkan hilangnya hak konstitusional seorang perempuan warga negara Indonesia untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kondisi ini juga disebabkan keterbatasan sistem hukum dalam mengenali kekerasan seksual sehingga memberikan peluang untuk mengkriminalkan perempuan korban kekerasan seksual.
Keterbatasan sistem hukum ini bukan saja dari sisi materil tetapi juga formil (Hukum Acara) sebagai standar yang harus dijalankan peradilan, sejak dari penerimaan laporan hingga persidangan. Termasuk dalam hal ini, keterbatasan sistem pembuktian dan ketersediaan sumber daya yang memadai bagi penghapusan diskriminasi hukum di Indonesia. Tampak adanya kedangkalan pemahaman konsep hukum yang seharusnya memberikan perlindungan atas kompleksitas pola-pola kekerasan seksual yang menyasar khususnya kepada perempuan.
BN adalah korban berlapis dari kekerasan seksual yang dilakukan atasannya, dan dari ketidakmampuan negara melindunginya. Kriminalisasi pada BN menjadi preseden buruk bagi hilangnya rasa aman bagi perempuan dan absennya negara dalam melindungi perempuan korban kekerasan seksual, khususnya pelecehan seksual.
*Untuk itu Komnas Perempuan meminta:*
1. DPR RI dan Pemerintah untuk segera membahas dan mensahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, dengan memastikan ke sembilan jenis kekerasan seksual termasuk Pelecehan Seksual dalam RUU tersebut tetap dapat dipertahankan;
2. Presiden RI untuk memberikan Amnesti kepada BN sebagai langkah khusus sementara atas keterbatasan sistem hukum pidana dalam melindungi warga negara korban dari tindakan kekerasan seksual (belum memberikan kesetaraan perlindungan), sebagaimana prinsip afirmasi yang dimungkinkan dalam Konstitusi dan prinsip due dilligence yang ada dalam Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1984;
3. Hakim Pengawas Mahkamah Agung (MA) mengoptimalkan fungsi pengawasan atas pelaksanaan PERMA 3/2017 di lingkup pengadilan, sejak dari pengadilan tingkat pertama sampai dengan MA;
4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KPPPA) dan Dinas PPPA setempat mengupayakan pemulihan dan pendampingan kepada BN, khususnya kepada keluarga dan anak-anaknya yang masih kecil;
5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud) untuk mengeluarkan kebijakan zero tolerance kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual di lingkup Kemendikbud; dan merekomendasikan kepada para pendidik pada institusi formal dan non formal untuk meningkatkan edukasi pencegahan kekerasan seksual.
BintangEmpat.Com, Jakarta – Pembina Persaudaraan Alumni 212 ( PA 212 ) Habib Rizieq Syihab (HRS) sampai saat ini belum menyatakan sikap apa pun terkait hasil keputusan MK dan penetapan hasil pilpres oleh KPU.
Ketua Umum PA 212, Slamet Ma’arif
Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum PA 212, Slamet Ma’arif, ” Beliau sedang mempertimbangkan masukan dari berbagai Ulama diberbagai daerah tentang perlunya digelar Ijtima Ulama 4 untuk musyawarah menyikapi berbagai perkembangan terakhir agar bisa menjadi pegangan buat umat. Jadi, kita sabar dulu menunggu sikap beliau, ” jelas Ketum PA 212, (1/7/2019).
Video Sandiaga Uno Sebut Ucapan Selamat Budaya Barat
Ma’arif melanjutkan, ” DPP Persaudaraan Alumni 212 ( DPP PA 212 ) sendiri akan menggelar rapat bersama antara dewan penasehat dan pengurus DPP pada Selasa malam ( 2/7/2019 ) untuk mengevaluasi dan mengambil sikap serta langkah langkah ke depan, ” pungkasnya.
VIDEO ANGGOTA TNI DIKEROYO EMPAT ORANG, SATU PECATAN POLISI
BINTANGEMPAT.COM, Jakarta – Setelah Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman menolak seluruh gugatan Prabowo terkait sengketa pilpres 2019 pada 27 Juni lalu, Beredar Foto Screenshot pada hari ini, Minggu (30/6/2019), dengan judul ‘ Hakim MK Anwar Usman Diperiksa KPK ‘ yang diberitakan detiknews.
Foto screenshot yang beredar di media sosial itu mengundang komentar yang membuat para pendukung Prabowo Sandiaga Uno semakin kecewa, bahkan dikomentari dengan bumbu-bumbu yang kurang sedap.
Menurut investigasi, kami mencoba menelusuri laman detiksnews, memang benar Anwar Usman diperiksa kpk tapi statusnya Anwar Usman diperiksa sebagi saksi untuk tersangka Patrialis Akbar pada 14 Februari 2017.
BintangEmpat.Com, Jakarta – Koalisi Indonesia Adil Makmur pengusung calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno resmi dibubarkan pada hari ini Jumat, ( 28/6 ).
Pertemuan terakhir itu dihadiri oleh seluruh sekjen partai koalisi di antaranya Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Mustafa Kamal, Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, dan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso.
Kesepakatan itu diputuskan dalam pertemuan terakhir antar pimpinan partai politik koalisi yang digelar di kediaman Prabowo di Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (28/6).
Dalam pidatonya, Ahmad Muzani, mengatakan, “Sejak hari ini, beliau (Prabowo) mengucapkan terimakasih dan Koalisi Adil Makmur selesai, dan kemudian juga dengan BPN, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi selesai, ” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani didampingi empat sekjen partai Gerindra.
“Pak Prabowo merasa dalam pemilihan umum presiden yang berlangsung bisa menjadi besar suaranya karena dukungan yang teramat besar dari masyarakat dan partai-partai koalisi sehingga beliau menyampaikan terima kasih yang berulang-ulang kepada partai koalisi,” ujar Muzani.
” Pak Prabowo menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada partai koalisi, kepada para pendukung pasangan 02 yang sampai detik kemarin dukungannya begitu besar. Harapannya begitu besar, tetapi kemudian MK mengatakan seperti yang kita sudah tahu semuanya,” tuturnya.
Bintangempat.com, Jawa Timur – Melihat fenomena yang terjadi usai hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), Presiden Front Pribumi Ki Gendeng Pamungkas – – sering disingkat KGP – menjadi tertarik untuk memprediksi Indonesia ke depan.
Menurut pengakuan KGP, ia merenung dan membayangkan bagaimana kecewa leluhur bangsa dan para pendiri bangsa yang utama,
seperti Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, dan Sjahrir sedih melihat kondisi bangsa ini.
Video Pidato Prabowo Atas MK
Mereka tentu akan menanyakan pada Tuhan Yang Maha Kuasa agar bangsa ini diselamatkan dari kehancuran.
Presiden Front Pribumi Ki Gendeng Pamungkas kali ini merujuk pada Serat yang ditulis Sri Aji Joyoboyo yang disebut memiliki ratusan ramalan soal masa depan Nusantara. Dimana Joyoboyo meramal Nusantara dari masa runtuhnya Kerajaan Kediri hingga sekarang. Di antara ratusan itu, ada delapan ramalan yang relevan dengan peristiwa di Tanah Air saat ini.
Kedelapan ramalan tersebut adalah Murcaning Noyogenggong Sabdopalon, Semut Ireng Anak-anak Sapi, Kebo Nyabrang Kali, Kejajah Saumur Jagung Karo Wong Cebol, Pitik Tarung Sak Kandang, Kodok Ijo Ongkang-ongkang, Tikus Pithi Anoto Baris dan Reinkarnasi Noyogenggong Sabdo Palon.
Ramalan yang menyebut ‘Pithik jago tarung sak kandang’ (Ayam jantan berkelahi satu kandang). Isyarat dari ramalan sang pujangga waktu itu agar masyarakat mewaspadai akan adanya ancaman disintegrasi atau perpecahan bangsa.
Bila kemudian ramalan tersebut dihubungkan dengan terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G 30 S) bisa relevan kan?
“Saat ini bukan lagi pertarungan antara pendukung 01 melawan pendukung 02.” Hal itu dikatakan KGP pada Jumat (28/6) pagi di Malang.
“Namun saat ini adalah pertarungan antara nasionalis sejati dan melawan anti nasionalis. Sejarah selalu berulang, ” Kata KGP.
Menurut KGP, ” Yang dimaksud sebagai anti Nasionalis adalah sikap yang ditunjukkan oleh siapa pun mereka dengan ciri tidak mandiri sebagai bangsa yang merdeka dan lebih suka menjadi kuli bagi bangsa lain alias mau enaknya saja makan rente bank dengan bekerja dikit tapi untung besar alias mental calo “.
KGP melanjutjan, ” Kondisi ke depan akan terjadi kemarahan, perlawanan dan apatisme masyakarat yang meluas di seluruh tanah air. Mereka tidak percaya lagi pada lembaga hukum yang tujuan dasarnya adalah mencari keadilan “.
” Apatisme itu sulit dicari siapa yang mempeloporinya? Tidak ada provokator yang bisa dituduh sebagai penggerak. Inilah gaya perlawanan rakyat kedepan, setidaknya selama setahun ini, ” imbuh KGP.
KGP menambahkan, ” Mereka yang marah, berang dan apatis bukan hanya rakyat biasa tapi juga akan melingkupi pada para pegawai, tentara, dokter, guru dan Aparatur Sipil Negara lainnya ” .
” Mereka yang punya dana berlebih akan bergaya hidup sangat hedonistik, makan dan minum dalam kemewahan. Sedangkan yang hidup dalam kesulitan hanya melihat itu semua sebagai tontonan yang menyakitkan. Yang kaya tidak tahu apakah yang diperbuatnya salah atau tidak, sedangkan yang kurang beruntung hanya memendam kekecewaan dan kemarahan melihat kondisi disparitas yang sangat lebar.
Sebagai umat Islam tentu meyakini adanya Firman Allah
_”Katakanlah (Muhammad), Wahai Tuhan Pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu ” .
(QS. Ali ‘Imran 3: Ayat 26)
” Begitulah nasib umat Islam Indonesia yang punya ciri sebagai berikut: Pertama, suka menutup mesjid padahal ada yang ingin itikaf, ingin dhuha, ingin mesjid menjadi sentra pendidikan di luar rumah tangga: baik pra sekolah maupun selagi masa bersekolah. Mesjid seakan milik pribadi dan mirip museum dengan memberlakukan jam buka dan tutup.
Kedua, umat Islam sulit dan atau tidak bisa bersatu. Terlihat sesama anggota kelompok komunitas bergesekan sehingga sibuk bersaing demi menonjolkan dan menolak apresiasi di antara sesama kawan.
Ketiga, mayoritas umat bhakil dalam berbagi, bersedekah dan berwakaf karena sebagian ada yang hanya ingin terlihat sebagai alim individu bukan alim sosial. Kealiman atau kesalehan diri lebih suka ditunjukkan dengan pergi haji berkali-kali ke Mekah padahal tetangga sekitar atau saudara kalian ada yang patut kalian perhatikan.
Keempat, umat Islam lebih toleran pada etnis pembohong bahkan bangga bila jadi babu mereka, padahal kalau saja umat mengamalkan Sila ketiga dari Pancasila maka umat dari kaum pribumi akan jauh lebih maju dari Malaysia, Korsel, Jepang bahkan Cina sekalipun.
Kelima, umat saat ini tidak belajar dari sejarah. Mereka tidak paham kata-kata dari Buya Hamka (soal *kerja*), Haji Agus Salim (soal *tuan rumah*), Bung Hatta (soal *tenggelam ke dasar laut*), Tan Malaka (soal *Aksi Massa*), Sjahrir (diplomat ulung), dan Bung Karno (soal *musuhmu adalah dari Bangsamu sendiri yang _koruptif_*), jelas KGP.
Front Pribumi dan KGP sudah sejak 1972 berjuang menyuarakan nasionalisme. Melakukan pencerahan lewat budaya, baik melalui musik, gerakan renovasi Surau, dan pemasangan spanduk dan penyebaran kaos yang mengingatkan bahaya penjajahan modern lewat Proxy war.
Perlawanan Rakyat Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi
Menurut KGP sebagai penutup, musuh bangsa ini sesungguhnya adalah pribumi sampah para jongos cina. ” Sebentar lagi kira-kira setahun berjalan bangsa ini akan mendadak nasionalis. Mereka akan mencari pemimpin yang asli yang bisa membawa ke arah perubahan sesuai pancasila dan UUD 1945. Perlawanan rakyat sebentar lagi. Setahun berjalan berjalan, tidak lama lagi. Dan bangsa ini tengah mempersiapkan untuk mendadak kaget agar tidak terlihat dungu, ” pungkasnya.
*Red
Media Investigasi Hukum dan Kriminal, Terpercaya dan Berimbang
