Arsip Tag: novel

Ade Armando Sebut Din Syamsuddin ‘Dungu’, Novel: Bikin Gaduh, Din: Saya Tidak Tertarik

screenshot status Facebook dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando

BintangEmpat.Com – Beredar screenshot status Facebook dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando yang menyindir tokoh senior Muhammadiyah, Din Syamsuddin yang juga menjabat Ketum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DNPIM).

 

Status tersebut pun mendapat pro dan kontra. Dalam status tersebut, Ade menyesalkan Din Syamsuddin mencatut organisasi sekelas Muhammadiyah dalam isu pemakzulan Presiden Joko Widodo lewat webinar nasional bertemakan ‘Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19’.Status tersebut diunggah, Senin (1/6/2020).

 

Ade juga mengunggah foto webinar nasional tersebut yang diikuti sejumlah pemateri seperti Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun, hingga mantan Menkumham Denny Indrayana.

 

“Isu pemakzulan Presiden digulirkan Muhammadiyah. Keynote Speakernya Din Syamsudin, si dungu yang bilang konser virtual corona menunjukkan pemerintah bergembira di atas penderitaan rakyat,” tulis Ade dalam status media sosialnya.

 

Dilansir dari kumparan, Ade membenarkan status Facebook tersebut dibuatnya. Ia menyebut, Din Syamsudin membawa-bawa Muhammadiyah dalam isu pemakzulan Presuden Jokowi.
“Benar itu status saya,” kata Ade saat dihubungi, Senin (1/6/2020).
“Saya bilang dia keynote speaker sebuah diskusi yang menggulirkan isu pemakzulan Presiden yang diselenggarakan sebuah organisasi yang membawa nama Muhammadiyah,” tambah Ade.
Ade tidak mempermasalahkan bila ada pihak yang tidak setuju atas pernyataan tersebut. Ia juga mempersilakan pihak yang tersinggung untuk melaporkannya ke polisi.
“Kalau mereka mau laporkan, ya laporkan saja. Memang salah saya apa?” ujar Ade.
Menanggapi itu, Din Syamsuddin ketika dihubungi BintangEmpat.Com, tidak tertarik menanggapinya.
“Wah saya tidak tertarik menanggapi pernyataan seperti itu, karena forum yang saya hadiri adalah forum ilmiah. Sebagai dosen saya mengajarkan mahasiswa saya untuk berpikir akademis yaitu menanggapi pikiran ilmiah secara ilmiah pula. Biarlah para mahasiswa yang menilainya, mana yang ilmiah dan mana yang sampah. Saya sedang menghadapi banyak agenda keumatan dan kebangsaan strategis, serta agenda organisasi internasional yang saya pimpin. Maka tidak tertarik menghadapi isu ecek-ecek dari orang yang sedang mencari sensasi”, kata Din Syamsuddin ketika dihubungi BintangEmpat.Com, (1/6/2020).
Foto: Novel Bamumin (kiri)
Beda halnya dengan Novel Bamumin, yang menjabat sebagai Ketua Media center PA 212 dan Praktisi hukum Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Sekjen Korlabi, Humas IKAMI, dan Wakil Ketua TPUA), dia geram dengan sikap Ade Armando yang dianggap telah menghina ulama.
“Ade Armando itu memang spesialis sebagai penggonggong yang kerjanya diduga dibayar untuk itu membuat kegaduhan di negara ini dan diduga juga memakai gaya-gaya komunis untuk selalu mengadu domba para ulama makanya sangat kurang ajar sekali kepada ulama, bahkan menghina ulama, bahkan tidak tanggung-tanggung Prof KH Din Syamsuddin pun dihina dengan perkataan dungu”, kata Novel ketika dihubungi BintangEmpat.Com.

“Jelas tindakan tersebut sudah masuk unsur pidana, yang seharusnya Prof KH Din Syamsuddin mau laporkan sehingga bisa dijerat dengan UU ITE no 11 tahun 2008 juga pasal 310 dan 311 KUHP tentang penghinaan serta pencemaran nama baik dengan total ancaman penjara 6 tahun”, terang Novel.

 

“Dan Ade Armando itu harus segera ditangkap karena sudah lama menjadi tersangka dan saya sebagai saksi fakta atas kasus Ade Armando terhadap dugaan penghinaan terhadap agama yang sempat kasusnya di sp3, namun saya dan kawan-kawan advokat sudah mengugat kembali sp3 itu lewat pra peradilan di PN Jaksel dan alhamdulillah sudah menjadi tersangka kembali dan segera harusnya ditangkap agar tidak mengulangi lagi, namun karena tidak ditangkap makanya dia sudah merasa kebal terhadap hukum dan terus diduga menghina ulama dan mengadu domba rakyat Indonesia lagi”, imbuh Novel Bamumin, yang juga menjabat sebagai penasihat hukum BintangEmpat.Com.

 

“Adapun UI seharusnya memecat dosen yang membuat gaduh terus bangsa ini, karena krakternya bukan memcerminkan dosen tapi sudah seperti preman berjas almamater saja dan diduga jabatan rektor UI-nya pun sarat dengan kepentingan politik sehingga perlu memasang dosen gaduh itun”, pungkas Novel.

*Red.

Pelapor Sukmawati Diperiksa Polisi

Foto: dari kiri Ratih Puspa Nusanti dan Novel Bamumin.

Redaksi BintangEmpat.Com, Polda Metro Jaya (PMJ) memanggil Ratih Puspa Nusanti sebagai pelapor pertama kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Sukmawati Soekarno Putri.

Ratih Puspa Nusanti dipanggil Polda Metro Jaya pada 25 November 2019, pukul 14.00 Wib guna dimintai keterangannya. Hal ini dibenarkan oleh Sekjen Kordinator Pelaporan Bela Islam (Korlabi), Novel Bamumin, yang juga sebagai saksi sekaligus mendampingi Ratih.

Korlabi
Pengurus Korlabi.

“Tadi sifatnya hanya undangan klarifikasi untuk bisa diambil data diri pelapor, sehat dan bisa siap memberikan keterangan belum masuk kedalam bahasan pokok yaitu berkenaan barang bukti yang dilaporkan karena juga barang bukti kita belum lengkap dan apa yang kita serahkan juga belum terkodinir dengan sempurna sehingga pemeriksaan harus dilanjutkan pada hari kamis (28/11) guna menyiapkan alat bukti termasuk alat bukti baru yaitu tayangan video, kalu memang diminta oleh penyidik,” terang Novel ketika dikonfirmasi oleh Bintangempat.com ke WhatsApp (WA) nya.

Berita terkait: Bandingkan Nabi Muhammad Dengan Soekarno, Sukmawati Dilaporkan Korlabi

Novel menambahkan, “Karena waktu pelaporan kita hanya memberikan bukti dari kutipan print out beberapa media online, karena waktu itu kita dapatkan video Sukmawati dan juga belum ada di youtube baru setelah kita laporkan baru ada di youtube”.

Sebelumnya pada Jum’at 22 November 2019 Korlabi mendatangi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dijalan Jl. Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat guna beraudiensi terkait kasus Sukmawati Soekarnoputri yang membandingkan antara Nabi Muhammad dengan Soekarno, namun Novel menyayangkan belum ada pernyataan sikap resmi dari MUI.

Baca juga: Reuni 212 Bakal Digelar Desember, Habib Rizieq Bakal Hadir

“Dan sampai saat ini kami juga belum mendapatkan kepastian pernyataan sikap resmi tertulis dari MUI karna sampai hari ini saya kontak dengan pengurus DPP MUI di MUI Pusat belum tuntas pembahasan kasus Sukmawati, Padahal keterangan itu sangat kami perlukan,” terang Novel (26/11/2019).

*(Red)

Lihat Cuplikan Pidato Sukmawati Soekarnoputri

 

 

 

 

Aksi Mujahid 212 Kapitra Malu, Ini Tanggapan Novel

Foto: Kapitra Ampera

Redaksi BintangEmpat.Com, Jakarta – Tokoh Alumni 212, Kapitra Ampera mengatakan, Aksi Mujahid 212 yang berlangsung di depan Istana Merdeka pada Sabtu kemarin, terkesan seperti melampiaskan dendam lama pascakekalahan Pilpres 2019.
Sebab, demonstrasi tersebut menyuarakan tuntutan yang bermacam-macam, mulai dari pembatalan sejumlah Rancangan Undang-undang (RUU), turunkan Jokowi, sampai bicara soal khilafah.

Orasi Emak-emak Getarkan Aksi M 212

“Saya lihat, memang sudah enggak jelas nih. 212 kok jadi latah. Tidak substantif. Kesannya, kok ada dendam lama. Harusnya kan, yang disuarakan itu RUU yang masih berkolerasi dengan tuntutan mahasiswa,” kata Kapitra, dikutip dari vivanews, Minggu 29 September 2019.

Baca Jokowi Disebut Minta Diajukan Hari Pelantikan
Mantan pengacara Habib Rizieq Shihab ini mengatakan, tidak semua hal bisa diminta pertanggungjawabannya pada Presiden Jokowi. Misalnya saja, soal kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

“Masak, hutan kebakaran Jokowi juga yang tanggung jawab? Apa kerja yang lain dong? Kalau dijadikan dasar untuk menggulingkan Jokowi, enggak relevan lah,” katanya.
Soal spanduk ‘TAP MPR RI No 6/Tahun 2000’ yang dibawa pendemo, Kapitra juga merasa malu dan tertampar. Dia menilai, demonstrasi itu tidak ada substansinya dengan tuntutan mahasiswa.

Baca Dua Mahasiswa Tewas Polres Pasuruan Gelar Shalat Ghaib

“Ditambah lagi, dengan spanduk itu. Saya ini mujahid asli 212, jadi malu, tertampar saya. Enggak jelas agendanya apa, tetapi ada hiddenagenda, ada agenda terselubung,” ujarnya.

“Saya pikir, ini hanya cari perhatian saja, dan saya yakin itu bukan mujahid 212 yang sesungguhnya,” lanjutnya.

Orasi Aksi M 212 Selamatkan NKRI

https://youtu.be/PQ0w8kiXjdU

Kapitra juga menilai, aksi Mujahid 212 sudah mempolitisasi agama. “Dibawa ke jalan, sumpah-sumpah. Kapan ya, agama Islam diajarin seperti ini? Saya enggak pernah itu diajari seperti itu. Gerakan ini justru memperburuk image (Islam),” ujarnya.

Massa aksi ‘Mujahid 212 Selamatkan NKRI’ berdoa supaya Presiden Joko Widodo rela mundur dari jabatannya sebagai kepala negara. Doa dipanjatkan di akhir aksi yang diselenggarakan di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, serta dipimpin Muhammad Al Khaththath.

Rusuh, Din Syamsuddin Pesan Kepada Pemerintah

Doa Al Khaththath dijawab dengan seruan ‘Aamiin’ dari massa yang jumlahnya ribuan. Menurut Al Khaththath, rakyat juga sudah tidak suka dengan Jokowi yang memimpin sejak 2014.

Foto: Novel Bamumin.

 

Sanggahan

Menurut Ketua Media Center PA 212 dan Tokoh PA 212, Novel Bamumin menanggapi penyataan Kapitra, begini isinya

“Jadi Kapitra harus menjelaskan dimana bikin malunya karena kami sudah berjilid-jilid membuat aksi melawan kedzoliman, dari sebelum pilkada sampai pilpres yang permasalahan itu tidak selesai satupun, justru malah menjadi besar permasalahan yang akan menjadi bom waktu, yang Indonesia dijurang kehancuran dengan pertikaian anak bangsa, ditambah meruncing, sebagian sudah meledak oleh kecurangan TSMB yang memakan korban petugas KPPS kurang lebih 700 wafat, diduga tak wajar,  juga 10 orang korban tragedi berdarah di depan bawaslu bahkan 4 anak dibawah umur wafat.”

Baca Demo RKUHP Dua Mahasiswa Akhirnya Meninggal Dunia

“Dan kerusuhan makar di Papua, dan saat ini mahasiswa dan pelajar turun aksi sampai mereka juga menjadi korban nyawa dan pembantaian di Wamena, maka jelas kami terus akan turun, dari sebelum ada gejolak mahasiswa sampai mahasiswa serta pelajar pun turun.”

“Dan pelajar pun paham bobroknya kepemimpinan saat ini yang jelas gagal dan mereka murni meneriakan jokowi harus turun, dan mahasiswa sejati berjuang tuntas dan iklas yaitu mereka alumni 212 dengan teriakan revolusi dan Jokowi turun
Sedang oknum mahasiswa yang diduga bayaran jelas hanya turun untuk kepentingan kelompok tertentu yang malah menuduh aksi mujahid 212 menunggangi aksi mereka.”

Baca Rezim Jokowi Bakal Didemo Sampai Tumbang, SBP: “Tolak Pelantikan Jokowi !!!”

“Adapun mungkin yang disebut malu adalah masalah spanduk tertulis TAP MPR RI No 6/Tahun 2000 itu adalah kesalahan cetak dan hal yang lumrah, namun yang sangat fatal memalukan adalah seorang profesor dengan segudang pengalaman dan jabatan seperti Mahfud Md pun tak luput dari kesalahan penyebutan tahunnya dan sangat viral itu tentang TAP MPR RI No 6/Tahun 2000, padahal tahun 2001 apalagi seorang Presiden bahwa Kabupaten Kendari itu berada di Sulawesi Tengah, sangat memalukan.”

“Dan Kapitra telah menyebar fitnah, gerakan ini adalah mempolitisi agama adalah salah besar karena gerakan ini murni yang diawali dari pembelaan terhadap Alquran, yang masih jauh dari pilkada.”

Baca OKTOBER 2019 PRABOWO-SANDI DILANTIK

“Katanya Kapitra alumni 212 kok ga tau sih gerakan kita dari awal masalah apa?”

“Dan masalah penistaan agama malah bertambah parah lebih dari 20 kasus tidak diproses satu pun bahkan ulama yang dikriminalisasi, katanya Kapitra bisa pulangkan Habib Rizieq malah Kapitra yang tenggelam dalam politik mungkar.”

*(Sanggahan ini ditulis oleh Novel Bamumin ke Redaksi BintangEmpat.Com pada 29/9/2019).

 

Kasus Habib Rizieq Berbau Politik

Redaksi, Jakarta – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kapitra Ampera meminta agar pemerintah bertanggung jawab untuk memulangkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab dari Arab Suadi ke Indonesia.

“Pemerintah berkewajiban kalau ada warga negara‎ yang tidak bisa pulang, bukan karena dia melanggar hukum, di negara tempatnya dituju, pemerintah harus bertanggung jawab memulangkannya,” kata Kapitra, Minggu (28/7/2019).

Berita Terkait: Pemerintah Wajib Pulangkan Habib Rizieq, Pengacara Pertanyakan Pencekalannya

Habib Rizieq sendiri saat ini masih berada di Arab Saudi. Pihak kuasa hukum menyebut Habib Rizieq terhambat untuk pulang ke Indonesia. ‎Imam Besar FPI tersebut juga disebut harus membayar denda Rp110 juta karena overstay atau telah melewati batas tinggalnya di Arab.

Senada juga disampaikan oleh Sekjen Koordinator Pelaporan  Bela Islam (KORLABI), Novel Bamukmin, “Saya pribadi menilai apa yang diucapkan Kapitra Ampera memang benar dan beliau pernah tahu kasus atau posisi HRS sebenarnya karena beliau pernah menjadi lawyernya HRS. “

BACA: KORLABI LAPORKAN MENAG DAN BUPATI MADANI KE BAWASLU

Lanjut Novel, “Saya bersama kapitra memang pernah satu wadah di GNPF MUI waktu itu dan upaya itu sudah dari awal kapitra memegang kasus HRS sudah melakukan pendekatan politik, karena kasus ini tidak murni kasus hukum dan harus dituntaskan oleh jalur diplomasi yang baik agar pemerintah bisa menjalankan kewajibannya sebagai penyelenggara negara agar bisa memulangkan HRS, ” imbuh Novel.

BACA: Meme HRS Dan Prabowo

“Upaya Kapitra tentunya harus didukung untuk bisa menyelsaikan persoalan bangsa ini agar kondisi perpolitikan di Indonesia bisa berjalan sehat tidak ada lagi yang dizolimi karena perhelatan akbar pemilu sudah selesai dan juga semua bisa kembali menjalankan tupoksinya masing masing dengan baik dan benar berdasarkan Pancasila dengan mengamalkan unsur Ketuhanan, Kemanusiaan dan Keadilan, ” tulis Novel melalui Chat WhatsApp (29/7/2019).

*Red.

Novel Menduga ‘Mereka’ Tahu Siapa Pelakunya

 

Presiden Indonesia, Joko Widodo
Presiden Indonesia, Joko Widodo.

BintangEmpat.Com, Jakarta –

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Polri mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Dia memberi waktu tiga bulan ke Polri agar mampu membuka tabir misteri siapa pelaku teror yang terjadi pada 11 April 2017.

Polri diminta harus bisa menangkap pelaku dari temuan-temuan yang dilakukan oleh tim gabungan pencari fakta yang dibentuk Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

“Saya sampaikan tiga bulan tim teknis harus bisa menyelesaikan apa yang kemarin diselesaikan. Kita harapkan dengan temuan yang ada sudah menyasar ke kasus-kasus yang sudah terjadi,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (19/7/2019).

Jokowi mengapresiasi kinerja dari tim gabungan pencari fakta dalam kasus tersebut yang selama enam bulan telah bekerja guna mengungkap kasus tersebut. Meski gagal mengungkap pelakunya.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada TPF sudah sampaikan hasilnya dan hasil itu mesti ditindaklanjuti oleh tim teknis untuk menyasar dugaan-dugaan yang ada,” paparnya.

BACA:Kasus Novel Baswedan Polisi Periksa Mantan Kapolda Metro Jaya

 

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol M Iqbal
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol M Iqbal.

Tanggapan Polri

Tim Pencari Fakta (TPF) menduga kasus penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan berkaitan dengan setidaknya 6 kasus high profile yang ditangani korban. Oleh karena itu TPF mendorong agar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian membentuk tim teknis guna mengungkap kasus ini. Karena kapasitas TPF dinilai belum mampu menangani kasus ini.

Selain itu rekomendasi ini juga berdasarkan adanya fakta satu orang tidak dikenal mendatangi rumah Novel pada 5 April 2017. Ditambah pada sehari sebelum peristiwa penyiraman ada dua orang tidak dikenal yang duduk di dekat tempat wudhu Masjid Al-Ikhsan tempat Novel melaksanakan salat subuh saat penyerangan terjadi.

“Tim Pencari Fakta merekomendasikan kepada Kapolri untuk melakukan pendalaman terhadap fakta (dua temuan tersebut) dengan membentuk tim teknis berkemampuan spesifik,” ujar Juru Bicara Tim Pakar, Nurkholis dalam konferensi pers di gedung Bareskrim Polri, Rabu (17/7).

Usulan ini dianggap penting lantaran TPF tidak memiliki kewenangan seperti tim teknis. TPF hanya sebatas mencari fakta atas kejadian yang terjadi pada 11 April 2017 itu.

Sementara itu, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol M Iqbal memastikan usulan tersebut akan dijalankan Polri. Kabareskrim Polri Komjen Pol Idham Azis telah ditunjuk untuk memimpin tim ini. “Tim teknis ini melibatkan satgas yang sangat profesional seperti tim investigator, tim lapangan, INAFIS, bahkan Densus 88 diturunkan. Ini (bukti) kami sangat serius (menangani perkara Novel),” kata Iqbal.

Mantan Wakapolda Jawa Timur itu menjelaskan, tim teknis akan bekerja secara tertutup. Berbeda dengan TPF yang bekerja terbuka. Namun, tidak dijelaskan pasti kenapa tim teknis ini bekerja secara tertutup. Begipula dengan dipilihnya Idham Azis sebagai pemimpinnya.

“Publik juga harus paham bahwa kasus ini minim alat bukti. Kami terus bekerja, jajaran Polda Metro Jaya sudah memeriksa 74 saksi, mewawancarai 40 orang, mengecek 38 CCTV yang melibatkan kepolisian negara luar, juga memeriksa 114 toko bahan kimia,” jelas Iqbal.

Diketahui, TPF ini terbentuk atas banyaknya desakan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk TGPF kasus Novel yang tak kunjung terungkap. Namun, Jokowi tak kunjung mengabulkannya. Hingga akhirnya Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian membentuk tim pakar yang kemudian berubah menjadi tim pencari fakta pada 8 Januari 2019.

Tim ini dibentuk berdasarkan surat Nomor: Sgas/3/I/Huk.6.6./2019 dan beranggotakan 65 orang. 52 di antaranya anggota Polri, 6 orang dari perwakilan KPK, dan 7 pakar dari luar kepolisian. Dengan masa keeja selama 6 bulan, tepatnya berakhir pada 9 Juli 2019.

TPF menduga ada 6 kasus high profile yang ditangani Novel, diduga berkaitan dengan penyerangan ini. Yakni kasus e-KTP, kasus mantan ketua Mahkamah Konstitusi Aqil Mochtar, kasus Sekjen Mahkamah Agung, kasus bupati Buol Amran Batalipu, kasus wisma atlet, dan kasus penanganan sarang burung walet Bengkulu.

BACA JUGA: KPK Segera Tangkap Menteri Perdagangan

 

Penyidik KPK, Novel Baswedan
Penyidik KPK, Novel Baswedan.

Jeritan Novel Baswedan

Novel menyayangkan 6 kasus high profile yang ditanganinya, ketika ditanya, Apakah Anda merasa jika teror air keras itu terkait enam kasus besar yang Anda tangani? Novel menjawab, “Bisa saja. Tapi fokus saja menangkap pelaku lapangan. Baru bicara motif. Tentang enam kasus itu, masih ada satu kasus yang tidak mereka sampaikan.

Yaitu kasus impor daging yang ada skandal buku merahnya. Kenapa kasus itu enggak disebutkan?, ” jawab Novel di rumahnya, Jalan Deposito, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat malam (19/7/2019).

Ini adalah kisah yang sebagian besar dari kita sudah tahu, Novel Baswedan disiram air keras dan matanya rusak. Kini, setelah operasi beberapa kali, mata Novel belum kunjung pulih. Sama dengan kasusnya, yang belum kunjung ada kemajuan.

“Kalau ikuti perasaan, saya sebenarnya sangat marah,” kata penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.

Kasus Novel memang masih teka-teki. Alih-alih tambah terang, kini malah jadi tambah saru. Novel, yang notabene korban, justru dituding melampaui kewenangannya sebagai penyidik KPK.

Pernyataan itu disuarakan tim gabungan bentukan polisi pekan lalu. Selain menyampaikan motif di balik kasus Novel, mereka juga merekomendasi pembentukan tim (lagi)–untuk menindaklanjuti temuan yang ada. 

“Pernyataan mereka soal melampaui batas kewenanganitu mengolok-olok saya,” ujar Novel.

Novel pun mengaku kecewa, meski Presiden Joko Widodo sudah merespons soal kasusnya. Presiden memberi waktu tiga bulan bagi tim teknis untuk ungkap kasus ini.

Tapi, Novel tak mau terlalu ngarep, karena merasa sudah tahu hasilnya akan bagaimana. “Bisa jadi seperti kasus Munir,” kata pria berusia 42 tersebut. 

Selama hampir dua jam Novel bicara ditemani teh jahe. Seperti biasa, nada bicaranya datar, meski sedang jengkel atas pernyataan tim gabungan itu. Namun, ia langsung mesem-mesem saat ditanya kasus buku merah yang diduga melibatkan petinggi negara.

Berikut perbincangan tanya jawab dengan Novel:

Presiden Jokowi beri waktu tiga bulan bagi Kapolri untuk ungkap pelaku. Sesuai harapan Anda? Menurut saya itu berlarut-larut. Tim gabungan kan sudah kerja enam bulan. Kemudian malah merekomendasi pembentukan tim lagi.
Tim teknis ini apa bedanya dengan penyidik polisi.

Maksud Anda lebih urgensi membentuk tim gabungan yang independen, langsung di bawah presiden. Begitu?
Iya. Tapi begini lah. Tim gabungan itu terlalu lama bekerja dan gagal. Kalau dikatakan ini kasus sulit, juga enggak tepat.
Kan ada saksi dan ada bukti. Buktinya pun banyak. Begitu juga saksinya.

Pelaku pembunuhan mahasiswa UI di danau juga belum ditemukan. Artinya ada juga kasus yang sulit diungkap kan?
Dalam kasus itu siapa saksinya? Gak ada. Pada kasus saya, ada lebih dari lima orang yang melihat pelaku. Tidak bisa dibandingkan.

Tapi kasus pembacokan anak polisi di Pasar Minggu juga belum terungkap. Saksinya ada. Bagaimana?
Saya gak tahu kasusnya. Tapi coba sorot pembunuhan Khashoggi di Turki, yang diduga melibatkan pejabat disuatu negara. Itu menarik.
Investigator Turki sigap memeriksa TKP. Rekaman CCTV dicek dan menangkap pelaku lapangan. Ndak berkutat pada pelaku intelektual dan motifnya saja. 

Menurut tim gabungan, beberapa rekaman CCTV tidak jelas. Sidik jari juga kurang sempurna. Sehingga sulit identifikasi pelakunya…
Soal CCTV dan sidik jari pernah disampaikan ke Komnas HAM. Komnas menduga ada abuse of processdalam penyelidikan kasus saya.

Tapi hal itu seperti tidak menarik bagi tim gabungan untuk memeriksanya.
Jadi, jangan gara-gara abuse of process itu, kemudian dengan enaknya mengatakan kasus ini sulit. Jangan begitu.

Kalau Anda menduga ada abuse of process oleh polisi, tim gabungan juga menduga Anda melakukanexcessive use of power. Anda merasa melampaui batas kewenangan? 
Yang dimaksud melampaui kewenangan itu apa. Harusnya mereka menggali fakta. Tidak penting kata-kata tadi untuk mengungkap suatu kasus.
Itu hanya untuk memprovokasi dan mengolok-olok saya saja.

Apakah Anda merasa jika teror air keras itu terkait enam kasus besar yang Anda tangani?
Bisa saja. Tapi fokus saja menangkap pelaku lapangan. Baru bicara motif. Tentang enam kasus itu, masih ada satu kasus yang tidak mereka sampaikan.
Yaitu kasus impor daging yang ada skandal buku merahnya. Kenapa kasus itu enggak disebutkan?

Yang Anda baca, kenapa mereka tidak menyebutkan kasus buku merah itu?
Saya menduga ada conflict of interest.

Karena aliran dana suapnya diduga mengalir ke Kapolri?
Sebenarnya saya ndak tertarik bicara motif. Tangkap saja dulu pelaku lapangan, baru bicara motif. Agar tidak keruh.

Yang saya mau ingatkan. Ketika dikatakan terkait enam kasus, saya kira kurang ya. Kasus buku merah harusnya disebut juga.

Anda selalu bilang ada jenderal yang diduga terlibat. Saat diperiksa tim gabungan, Anda sampaikan juga?
Yang jelas saya diminta mengatakan semua yang saya ketahui. Terkait dugaan, motif, termasuk siapa aktor intelektual.

Bisa saja saya katakan semua. Tapi itu tidak membuat terang perkara. Street crime itu dimulai dari TKP. Kalau dari motif, saya khawatir kasusnya jadi kabur.

Katanya Anda mengajukan syarat yang berat kepada tim gabungan saat dimintai petunjuk? 
Saya hanya minta agar polisi juga ungkap kasus kekerasan yang menimpa karyawan KPK yang lain. Itu saja.

Anda juga meminta syarat pembentukan TGPF oleh presiden?
Enggak. Idealnya memang di bawah presiden. Tapi saya enggak ajukan itu sebagai syarat.

Saya kira, meminta polisi ungkap kasus kekerasan terhadap penyidik KPK yang lain tidaklah berlebihan.

Artinya saat diperiksa tim gabungan, masih ada informasi yang Anda simpan?
Saya ini berpikir. Apakah ketika saya katakan semuanya bisa bantu pengungkapan? Gak juga kan.

Tapi kenapa kok dikejar-kejar terus. Jangan-jangan ada orang yang ingin menghapus jejaknya–atas dasar informasi dari saya.

Memangnya, pertanyaan apa dari tim gabungan yang enggak Anda jawab?
Semuanya saya jawab.

Apakah pernah merasa geregetan untuk menyelidiki kasus Anda sendiri?
He-he, iya. Kalau libatkan perasaan, saya ini marah dan jengkel. Tapi saya tahu, bekerja memberantas korupsi itu menimbulkan risiko.

Saya harus siap dengan segala risiko. Buktinya, saya kerja kembali dan ungkap beberapa perkara serius.

Saya enggak mau jatuh dan dikerjain perasaan. Kalau saya jatuh, tujuan pelaku penyerangan saya itu jadi tercapai.

Anda pernah mengatakan kepada saya hendak mundur dan ingin berdakwah saja. Pada titik ini Anda berpikir begitu?
Seandainya negara tidak berminat lagi memberantas korupsi, tentu saya akan ambil aktivitas yang lebih penting.

Tapi masa iya negara tega berhenti berantas korupsi. Saya kira Pak Jokowi bukan orang yang akan mengambil kebijakan seperti itu.

Presiden Jokowi bisa diharapkan untuk bisa mengungkap kasus Anda?
Pemimpin negara ini kan Pak Jokowi. Beliau punya tanggung jawab untuk itu. Kalau tidak berharap sama presiden, mau sama siapa lagi.

Kalau kasus ini tidak diungkap juga, kan memalukan.

Anda bisa bayangkan. Aparatur negara, sedang bekerja, kemudian diteror. Habis itu diolok-olok oleh tim gabungan.

Sepertinya Anda amat tersinggung dengan kata-kata excessive use of power yang diucapkan mereka ya?
Justru itu, kenapa kok saya disalahkan. Kasarnya, ada orang dirampok di jalan, kemudian orang itu dibilangin polisi untuk di rumah saja, jangan kemana-mana.

Premisnya, penyebab perampokan itu karena orang itu keluar rumah. Masa begitu. Kan enggak sopan.

Anda curiga ada konflik kepentingan dalam tim gabungan?
Saya duga sih mereka tahu siapa pelakunya. Semoga bisa diungkap. Apalagi Pak Jokowi sudah bicara. Saya apresiasi dengan Presiden karena komentar soal ini.

Di dalam tim gabungan itu kan ada lima orang KPK. Apakah keberadaan mereka tak bisa mendorong untuk ungkap pelaku?
Mereka enggak dilibatkan aktif. Cuma ikut rapat satu kali. Mestinya sih melibatkan tokoh-tokoh nasional agar lebih independen dan terbuka.

Tapi enggak jaminan juga kasus Anda akan terungkap dengan keterlibatan tokoh-tokoh itu?
Ini bukan perkara sulit. Tinggal masalah keberanian.

Mungkin gak kasus Anda ada kaitannya dengan isu polisi India dan polisi Taliban di tubuh KPK?
Isu itu dibuat-buat. Siapapun yang katakan itu, ucapannya amat tidak pantas. Seperti mengolok-olok.

Mengatakan penyidik KPK dengan sebutan polisi India adalah suatu penghinaan.

Apa respons teman-teman di KPK terkait rilis tim gabungan bentukan polisi itu?
Yang waras sih marah semua. Yang enggak waras ya enggak peduli.

Anda berminat datang jika mendapat undangan Pak Jokowi untuk bertemu?
Tentunya. Tapi saya paham beliau sibuk. Ya seandainya ada kesempatan, tentu dengan senang hati saya akan datang.

Jokowi, sebagai presiden terpilih, apakah sesuai dengan pilihan Anda saat pemilu he-he?
He-he. Rahasia dong.

Btw, ada ancaman yang datang lagi kepada Anda?
Baru saja. Saya diancam dibunuh oleh petinggi yang anak buahnya saya periksa.

BACA JUGA: Rubah Nama Kampung Jokowi Diprotes Warga

 

 

*diambil dari berbagai sumber.

*Sumber Redaksi