Arsip Tag: Pemkab Lumajang

FORKOM 3L Lumajang Tegaskan Akan Tempuh Jalur Hukum

BintangEmpat.com, Lumajang-Merebak nya isu Corona,tak menyurutkan isu terkait penyalahgunaan
dana hibah Dari pemerintah pusat ataupun pemerintah kabupaten Lumajang kepada LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat atau kepada Ormas ( organisasi masyarakat).

Salah satu ormas yang mempunyai massa akar rumput Lumajang di isukan menyalahi aturan terkait pengambilan dana hibah di Bank Jatim.

FORKOM 3L atau forum komunikasi lintas lembaga LSM dan ormas adalah bentukan atau kepanjangan tangan dari Badan kesatuan kebangsaan dan politik atau yang biasa disingkat Bangkesbangpol dalam mengawasi, memonitor,serta mengaudit kegiatan dari LSM atau ormas yang tergabung atau terdaftar dalam naungan
Bangkesbangpol.

Virus Corona, Harga Masker Naik Tajam, Ini Kata Dinkes Lumajang

Ketua FORKOM 3L periode 2019-2020 Lumajang Dodik Purwanto,Sp. Menjelaskan kepada media melalui telepon seluler nya.

“Kita selalu mengacu prosedural,jika semua sudah melalui mekanisme yang ada dan sesuai dengan prosedur maka tidak ada masalah. Kita juga tidak menginginkan jika LSM atau Ormas menutup diri dengan kita artinya tidak berkoordinasi terkait semua kegiatannya, maka akan kita audit sesuai dengan fungsi kita. Apabila ditemukan bukti yang arahnya melanggar hukum, maka kita akan tempuh jalur hukum” Kamis (19/03/20)

Sejatinya pemerintah pusat mendukung keberadaan LSM atau Ormas.Dengan memberikan Dana Hibah atau Bantuan Sosial. Hal tersebut diatur dalam Permendagri no 13 tahun 2018 Perubahan dari no 32 tahun 2011.

Sementara saat di klarifikasi media ini Abu Hasan selaku Ka Bidang Ormas dan Politik satuan dari Bangkesbangpol Kabupaten Lumajang menjelaskan di ruang kerjanya.

Heboh… Polisi Temukan Batu Meteor dan Batu Kristal ‘Gatot Kaca’

“Semua sk (surat keputusan) terdaftar disini,lalu jika ada perubahan SK tanpa melaporkan ke kita ,maka yang salah adalah Ormas tersebut,”ujarnya Kamis (19/03/20)

“Bahwa semua kegiatan ormas gak mungkin kita gak tahu, termasuk pencairan dana hibah,” tambahnya Kamis, (19/03/20)

Bank Jatim adalah bank yang menjadi favorit pemerintah kabupaten Lumajang dalam melakukan kegiatan keuangan
Baik tentang pencairan dana hibah atau dana dana lainya.

Ketika diklarifikasi oleh media ini Pihak Bank Jatim cabang Lumajang yang di wakili oleh direktur operasional Asri menjelaskan.

“Bahwa jika semua sudah sesuai dengan speciemen maka tidak ada alasan kami menahan dana tersebut ” Kamis (19/03/20)

Bersambung..

 

*wan

‘Omong Kosong’ Kebijakan Pemkab Lumajang

 

 

1 September, Truck Pasir Lewat Jalan Tambang, ‘Omong Kosong’

Redaksi, Jawa Timur – Lumajang,
Pernyataan Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Kepala Bakesbangpol Lumajang, Drs. Basuni, diakhir bulan Agustus 2019 lalu, yang menyatakan bahwa mulai tertanggal 1 September 2019 semua armada pengangkut hasil tambang Desa Jugosari Kecamatan Candipuro sampai Desa Bago Kecamatan Pasirian harus melalui jalan alternatif tambang dan tarikan Portal dilakukan satu titik melalui pengelola perawatan jalan tambang sebesar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah).

BACA: Modus Investasi Bodong Umi Salmah Dibongkar Polres Lumajang

Namun pada kenyataannya hingga saat ini, (kemarin, red), Kamis (5/9/2019), Armada bermuatan hasil tambang pasir dan batuan, tetap saja melewati jalan-jalan desa sepanjang Desa Gondoruso, Desa Bades, dan Desa Pasirian. Tentu saja kejadian ini menjadi penilaian negatif bagi masyarakat terhadap pemerintahan Kabupaten Lumajang, yang dianggap kebijakannya hanya bualan belaka karena realisasi dari kebijakan tersebut tidak disertai upaya tegas dari pemerintah untuk mewujudkan kebijakannya.

BACA: Modus Penipuan QNet Dibongkar Polres Lumajang, Korbannya Jual Harta Benda Sampai Hutang Rentenir

“Katanya mulai tanggal 1 September 2019, truck pasir sudah tidak boleh melaui jalan desa, namun kenyataannya sampai saat ini truck bermuatan pasir masih saja lewat jalan desa, ” ujar Junaedi, salah seorang warga desa Kalibendo Kecamatan Pasirian yang juga sebagai Kasi Pemerintahan Desa Kalibendo, Kamis (5/9/2019).

Selain jalan desa yang semakin tambah rusak, debu dan getaran lalu lalang kendaraan bermuatan tambang juga sangat meresahkan warga sekitar, disisi lain, masih menurut Junaedi, tidak adanya perhatian dari pemerintah kabupaten Lumajang untuk melakukan perbaikan ataupun melakukan pengalihan lajur Armada tambang ke jalan Khusus tambang.

BACA: Proyek Peningkatan Jalan Jurusan Dugabe-Minang Mahimbau Resahkan Warga

“Buktinya Truck Pasir masih lewat jalan desa, ini sangat mengganggu warga mas, apalagi bagi anak-anak yang hendak berangkat sekolah, jalan tambah rusak, dan tidak ada upaya dari pemerintah kabupaten untuk memperbaikinya, ” keluhnya.

Junaedi
Junaedi, Kasi Pemerintahan Desa Kalibendo.

 

Lebih jauh Junaedi menyayangkan adanya Portal, yang melakukan penarikan uang Rp 10.000/Truck tiap kali jalan, dan anehnya penarikan Portal tersebut dikoordinir oleh Koordinator Demo penutupan jalan desa yang dilewati Armada Tambang pada beberapa waktu lalu.

“Uang portal yang dikoordinir oleh Thoyib, Pemerintahan Desa Kalibendo sampai saat ini tidak tahu menahu dikemanakan, dan dibuat apa saja, ” terangnya.

Bahkan Portal yang notabenenya itu adalah Pungutan Liar (Pungli) sejak beberapa yang lalu malah bertambah, Junaedi juga mengancam jika Armada muatan Tambang masih terus melewati jalan desa, Masyarakat yang bukan dikoordinir Thoyib bakal melakukan aksi penutupan jalan bagi lalu lalang armada pasir.

BACA: Polisi Tangkap Pengibar Bendera Bintang Kejora

“Sekarang Portalnya malah nambah di daerah Dusun Basehan Desa Bades dan saya mendengar Thoyib juga dapat jatah, lihat saja nanti jika Truck Pasir masih saja lewat jalan desa, maka warga yang lain akan melakukan aksi penutupan jalan, ” ancamnya.

Sementara itu Thoyib yang disebut-sebut sebagai koordinator tarikan Pungli Portal Armada Pasir saat dihubungi lewat telpon genggamnya, nomornya sudah tidak aktif, sedangkan Kepala Kesbangpol Drs Basuni, saat dikonfirmasi terkait Armada Tambang yang tetap melewati jalan desa, pihaknya mengatakan itu sudah menjadi wewenang Dishub dan Satpol PP.

“Pak Bupati sudah memerintahkan Dishub dan Satpol PP, untuk berjaga dilokasi, ” pungkasnya. (bas).

Pemkab Kalah Di PTUN, Bupati Menang Di Perbup

BintangEmpat.com, Lumajang. Diduga tidak puas dengan putusan PTUN terkait sengketa Pemkab Lumajang dengan Vision Viesta (V2) Karaoke yang dalam putusan terakhir tertanggal 14 dimenangkan oleh pihak penggugat yaitu V2, Bupati Lumajang H. Thoriqul Haq, M. ML., langsung terbitkan Peraturan Bupati Nomor 14 Februari Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Karaoke.

Baca Juga : Layani Pijat Alat Vital, Miracle SPA

Dalam mensosialisasikan perbup tersebut, Jumat (15/2/2019) malam, Bupati Lumajang mengundang seluruh wartawan untuk mengadakan Jumpa Pers di ruang Kantor Bupati Lumajang, Cak Thoriq begitu nama akrab Bupati Lumajang sempat membacakan beberapa poin dalam perbup yang juga ditetapkan tertanggal pada hari itu juga.

Diantaranya pada BAB III tentang Penyelenggaraan Karaoke pada pasal 5 Penyelenggara karaoke harus mematuhi dan memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditetapkan dalam perbup tersebut.

“Penyelenggara Karaoke tidak boleh memfasilitasi pelanggan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol dilokasi karaoke”, Ujar Bupati Saat membacakan salah satu poin aturan yang sudah di perbupkan.

Bukan hanya itu saja, dalam poin selanjutnya, menyatakan Penyelenggara Karaoke juga tidak boleh menyediakan pemandu lagu atau memfasilitasi hadirnya pemandu lagu didalam ruang Karaoke, selain itu juga tidak boleh ada toilet didalam ruangan atau kamar karaoke.

“Untuk toilet harus diluar bilik atau kamar karaoke dan itu harus dipisahkan antara toilet pria dan wanita”,Tambahnya.

Bahkan dalam perbup tersebut juga mengatur pencahayaan didalam ruang karaoke harus menggunakan lampu yang terang dan permanen, serta pintu ruangannya juga harus terbuat dari kaca transparan dengan harapan dapat terlihat aktifitas pengunjung dari luar ruangan.

“Untuk jam oprasionalnya, Senin sampai jumat dimulai pukul 15.00 wib sampai pukul 21.00 wib, dan untuk hari Sabtu dan Minggu boleh buka mulai pukul 13.00 wib sampai pukul 22.00 wib”,Tegasnya.

Sedangkan pada hari besar keagamaan apapun tidak boleh beroprasi terlebih pada bulan Ramadhan harus tutup selama sebulan penuh.

“Pihak penyelenggara Karaoke wajib memastikan Kelompok konsumen tersebut adalah benar-benar keluarga, dan penyelenggara wajib membuatkan formulir surat pernyataan yang ditandatangani oleh konsumen tersebut, bahkan lebih bagus lagi juga mengisi nomor hp”,Pungkasnya.

Bahkan Bupati juga tidak mau tau tentang tempat karaoke yang sudah ada toiletnya didalam ruangan karaoke, pihaknya meminta untuk harus tetap dibongkar, selain itu untuk menghadapi pengusaha karaoke yang melanggar bakal di beri Surat Peringatan (SP) satu, dua, dan tiga. (bas).