Sikap PA 212 Soal Prabowo Jabat Ketum Gerinda Kembali
Foto: Novel Bamukmin
Menanggapi tentang terpilih kembalinya Prabowo Subianto menjadi ketum Gerindra dan kembali mengagenda menjadi capres di tahun 2024, banyak masyarakat yang bertanya-tanya bagaimana tanggapan PA 212, karena tak bisa dipungkiri pada masa plipres tahun 2019 lalu, PA 212 memberikan dukungan penuh dan mengajak rakyat indonesia untuk memilih PS karena telah menyanggupi dan menanda tangani fakta integritas dengan 17 poinnya itu.
Namun dengan terpilihnya kembali PS sebagai Ketum Gerindra dan digadang gadang maju lagi sebagai capres 2024 maka sampai saat ini untuk PA 212 belum menentukan sikap mendukung atau tidaknya PS menjadi presiden karena masih terlalu jauh, buat kami untuk urusan yang berhubungan dengan PS dan Partainya jelas sudah selesai.
Kami tidak ada urusan lagi dan tidak ada sangkut pautnya lagi dan saat ini masih banyak PR yang harus dibenahi yaitu masih belum surutnya virus corona yang terus menghantui bangsa Indonesia, bahkan terus meningkat juga.
Kami masih harus menghadapi resesi ekonomi, terlebih masalah penegakan hukum yang mandul, menghadapi kasus hukum Budi Djarot yang bertanggung jawab atas demo di depan DPR RI pada 27 Juli 2020 lalu, telah membuat gaduh bangsa ini, dan sampai saat ini tidak diproses, padahal sudah ada beberapa laporan yang masuk termasuk dari TPUA sendiri, saya sebagai Waketumnya serta bangkitnya neo pki melalui RUU HIP yang diganti RUU BPIP, serta kriminalisasi ulama dan maraknya para penista agama, baik yang dilakukan oleh oknum-oknum tokoh maupun yang dibawahnya, bahkan direzim ini sudah tidak berdaya dengan penjajahan gaya baru yang dilakukan oleh aseng.
Apa yang saya sebutkan diatas menjadi PR yang tidak terselesaikan direzim ini padahal dua kubu yang berseteru di pilpres 2019 sudah sebagian bergabung dalam koalisi pemerintahan saat ini, namun sepertinya Indonesia malah semakin semrawut dengan berbagai krisis multi dimensi, makanya buat bangsa ini dan siapapun yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dalam membela agama, ulama, bangsa dan pancasila tentunya kami akan dukung nanti ketika pada masa pilpres mendatang pada tahun 2024 atau bisa saja saat ini terjadinya pergantian rezim dengan cara yang konstitusional dan beradab dengan legowonya Jokowi mengundurkan diri, karena telah gagalnya memimpin bangsa ini untuk menjadi lebih baik atau para wakil rakyat di MPR bisa menggelar sidang istimewa dengan melengserkan Jokowi, tentunya dengan dorongan dan dukungan dari rakyat, serta ulama yang selalu setia mengawal NKRI ini, yang sudah lebih dari 400 tahun dari masa penjajahan Belanda sampai saat ini.
Dan saat ini kami umat islam beserta para ulama yang istiqomah masih setia mengawal NKRI ini dari segala macam penjajahan gaya baru dan tentunya saat ini kami mengikut komando para ulama kembali dan khususnya komando imam besar Habib Rizieq Syihab.
BintangEmpat.Com – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, mengunjungi lokasi observasi di Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (5/1/2020).
Kedatangan Prabowo dengan rombongan Bus, disambut para WNI dengan teriakan dan lambaian tangan. “Prabowo.. Indonesia…” , teriak para WNI, seolah ingin dipeluk.
Prabowo meminta maaf kepada 237 WNI dan 1 WNA karena tak bisa berinteraksi langsung dengan mereka ketika mengunjungi lokasi observasi di Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (5/1/2020).
Dalam rombongannya di dalam bus, ada kejadian menghebohkan, pasalnya tiba-tiba Prabowo hendak mau turun dalam rombongan bus.
“Saya mau turun, kasihan, mereka butuh dukungan fisik, psikologis dan moril”, ujar Prabowo.
“Tapi tentu saja karena aturan dari WHO, demi kesehatan-kemanan juga satu dan lain hal, sehingga Menhan tidak diperbolehkan turun dan mendekat kepada para mereka yang di observasi” , ujar Terawan.
Kemudian Prabowo lanjut bertanya.
“Bagaimana makanan mereka, Apakah cukup?, Bagaimana fasilitas toilet, air bersih, tempat mencuci, sarana olahraga, tv, tempat tidur,
selimut, dan kebutuhan pendukung lainnya?” , tanya Prabowo kepada menteri Kesehatan.
Prabowo meminta agar para WNI yang di observasi diperhatikan semua kebutuhannya.
“Pastikan semua terpenuhi tidak kekurangan suatu apapun, saya akan terus cek secara berkala”,
ucap Pak Prabowo.
Naluri seorang pemimpin yang lahir dan tumbuh besar bersama prajurit memang tak diragukan, selalu memikirkan dari hal yang terkecil hingga hal yang umum.
Virus Corona Ini menjadi perhatian khusus karena virus ini mempinyai daya hancurnya sama dengan peperangan fisik, bahkan WHO sudah mengeluarkan status gawat darurat virus corona.
Diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Anung Sugihantono memastikan WNI yang diobservasi di Natuna dalam keadaan sehat.
Menurut Anung, dari pemeriksaan rutin warga yang diobservasi, tidak menujukkan gejala-gejala terjangkit virus corona.
“Dilakukan pemeriksaan suhu tubuh dan kondisi kesehatan secara umum sejauh ini tidak ada peningkatan suhu tubuh yang terdeteksi dan keluhan yang berkaitan dengan sesak napas yang ada diduga ada hubungannya dengan novel corona virus infection,” kata Anung saat telekonferens di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (5/2/2020). *Red.
Menlu Retno Marsudi dan jajaran menteri lainnya menyikapi perkembangan Laut Natuna. (Dilansir dari detikcom)
“Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut pada tahun 1982 atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982)”
Lihat Videonya Kapal Indonesia Usir Kapal China Nyaris Perang
Jakarta – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi, mengatakan pemerintah Indonesia akan mengambil langkah tegas terkait Laut Natuna yang diklaim China sebagai teritorial mereka.
Retno menegaskan kapal China telah melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI.
“Bahwa kami baru saja melakukan rapat koordinasi untuk menyatukan dan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menyikapi situasi di Perairan Natuna,” ujar Retno usai mengikuti rapat koordinasi di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020).
Retno kemudian menegaskan ada 4 sikap yang diambil Indonesia terkait pelanggaran yang dilakukan China di Perairan Natuna, Kepulauan Riau itu.
Retno menegaskan bahwa kapal ikan China telah melakukan pelanggaran di wilayah NKRI.
“Di dalam rapat tersebut kita menekankan kembali. Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok (China) di wilayah ZEE Indonesia,” kata dia.
Retno mengatakan bahwa Perairan Natuna adalah wilayah ZEE Indonesia. Hal itu telah ditetapkan pada Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut pada tahun 1982 atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).
“Kedua wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui UNCLOS 1982,” ujarnya.
Retno menyebut China adalah anggota dari UNCLOS 1982. Sehingga Retno meminta China untuk menghormati hukum tersebut.
“Ketiga, Tiongkok merupakan salah satu part (anggota) dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati, implementasi dari UNCLOS 1982,” tegas Retno.
Lebih lanjut, Retno menegaskan Indonesia tidak akan mengakui klaim 9 Garis Putus-putus atau Nine-Dash Line sebagai batas teritorial laut Negeri Tirai Bambu itu. Menurut Retno Nine-Dash Line tidak memiliki dasar hukum internasional.
“Keempat Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine-Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum Internasional terutama UNCLOS 1982,” ujarnya.
Rapat koordniasi itu dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Mahfud Md. Beberapa pejabat negara turut hadir dalam rapat itu. Seperti, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.
Kapal China Langgar ZEE RI
Hadir pula Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Siwi Sukma Adji, Kepala Bakmla RI, Laksdya Achmad Taufieqoerrochman, dan Kabaharkam Polri, Komjen Agus Andrianto.
Jakarta – Perairan Natuna diklaim China sebagai teritorialnya. Kapal pencari ikan dan Coast Guard dari China bahkan masuk ke perairan Indonesia itu. Ini sikap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar-Lembaga Menteri Pertahanan RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan sikap Prabowo terhadap perkembangan isu di Perairan Natuna-Laut China Selatan.
“Sejalan dengan nota protes yang sudah dikirimkan oleh Menlu, dan Pak Prabowo seperti sudah menyampaikan pada pertemuan ADMM di Bangkok, menyatakan bahwa pembicaraan code of conduct (CoC) terkait sengketa Laut China Selatan harus dilakukan dan dituntaskan,” kata Dahnil kepada wartawan, Kamis (2/1/2020).
Pertemuan ADMM di Bangkok yang dimaksudkan Dahnil adalah Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN pada 18 November 2019. Nota protes yang disebut Dahnil adalah yang dilayangkan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI ke Beijing, diumumkan pada 30 Desember 2019.
Prabowo berpendapat, masalah Natuna-Laut China Selatan harus diselesaikan lewat pembicaraan dua belah pihak.
“Agar tidak mengganggu hubungan perdagangan dan diplomatik antarnegara, termasuk dengan negara ASEAN lain. Dan tentu posisi Indonesia seperti yang telah disampaikan Menlu mempertahankan kedaulatan di Zona Ekonomi Eksklusif tersebut sebagai wilayah laut Indonesia,” kata Dahnil.
Kapal pencari ikan China dilaporkan telah masuk ke Perairan Natuna dan melakukan kegiatan pencurian ikan. Kapal Coast Guard China juga masuk ke Perairan Natuna. Itulah yang membuat Kemlu RI protes ke China.
Apakah akan ada pengerahan pasukan tambahan ke Natuna?
“Beliau (Prabowo) akan berkoordinasi dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan TNI AL terkait hal tersebut,” kata Dahnil.
Sebelumnya, juru bicara Kemlu RRC, Geng Shuang, telah menyampaikan tanggapan atas dipanggilnya Dubes RRC oleh Kemlu RI, juga atas nota keberatan RI ke China soal sengketa di Natuna.
Perairan Natuna diklaim China
Menurut Geng, perairan di sekitar Kepulauan Nansha (Spratly Islands) masih menjadi milik China. Dubesnya di Jakarta juga menegaskan itu ke Kemlu RI.
[sg_popup id=”14448″ event=”inherit”][/sg_popup]
Kemlu RI telah merilis siaran pers pada Rabu (1/1/2020) kemarin, isinya adalah bantahan atas klaim China. Indonesia kembali menegaskan penolakannya terhadap klaim historis China di Perairan Natuna. Menurutnya, klaim China adalah klaim sepihak (unilateral). * (detik)
Di Pengadilan Tinggi Jakarta, hakim mengurangi masa hukuman menjadi 1 tahun saja. Tapi Dhani belum puas dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. MA menolak kasasi Dhani pada Agustus 2019, memperkuat putusan PT Jakarta. Pencipta lagu ‘Kangen’ ini sempat protes karena ditahan saat tengah mengajukan banding.
Menurut dia, seseorang baru bisa ditahan setelah kasusnya sudah diputus sampai tingkat kasasi. “Seperti Buni Yani, setelah kasasi,” katanya di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (12/2/2019).
Dhani bebas setelah hampir satu tahun menjalani hukuman. Pengacara Dhani, Hendarsam Marantoko, mengatakan kliennya bebas lebih cepat karena mendapatkan remisi hari kemerdekaan satu bulan. “Dhani Ahmad dibebaskan karena telah habis menjalani masa pidana… dan mendapatkan remisi umum susulan 2019 sebesar 1 bulan,” tambah Kabag Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Permasyarakatan Ade Kusmanto, dikutip dari Antara.
Apakah Dhani menyesal? Jika menyimak pernyataannya setelah bebas, jawabannya adalah tidak. Ia bahkan mengatakan masa-masa di penjara adalah “anugerah yang luar biasa” untuknya.
Sampaikan kepada pelapor, polisi, jaksa, dan hakim: saya mengucapkan terima kasih sekali karena telah membuat saya dipenjara,” kata Dhani di rumah besarnya di Pondok Indah, Jakarta Selatan.
Belum Sepenuhnya Bebas, Dhani bebas untuk satu kasus, tapi tidak kasus lain. Ia harus menanggung hukuman untuk kasus ujaran kebencian yang kali ini dilakukan di Surabaya, Jawa Timur, pada hari yang sama setelah bebas.
Dhani dilaporkan oleh kelompok yang bernama Koalisi Bela NKRI, karena dianggap menyampaikan ujaran kebencian dalam vlog pada 26 Agustus 2018. Pada hari itu, sebelum deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya, Dhani terekam menyebut ‘idiot’ kepada orang-orang yang tidak setuju dengan gerakan ganti presiden.
Hakim lantas memvonis Dhani 1 tahun penjara. Sama seperti kasus pertama, dia mengajukan banding. Pengadilan Tinggi Jawa Timur lantas meringankan hukuman Dhani, menjadi hukuman pidana tiga bulan penjara dan percobaan selama 6 bulan.
Lantaran hukuman tak lebih dari satu tahun, Dhani tak perlu kembali ke balik jeruji besi, kecuali melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir. Kini Dhani bisa kembali berbaur dengan pengagum dan pendukungnya.
Mungkin dia akan menggelar konser, atau sekadar jalan-jalan bersama anak-anaknya. Satu hal yang jelas, dia tak akan berhenti berkecimpung dalam dunia politik, meskipun capres pilihannya saat itu, Prabowo Subianto, kini sudah menjadi bawahan Presiden Joko Widodo.
Lebih spesifik, dia tetap akan mendukung Prabowo menjadi presiden. “Langkah ke depan saya adalah, saya tetap dalam dunia politik mendukung Bapak Prabowo menjadi presiden di masa depan,” kata Dhani. (*)
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut Indonesia berhak mengambil semua langkah untuk mempertahankan Papua.
Hal ini dikatakannya terkait tuntutan referendum Papua untuk menentukan nasib sendiri dengan referendum atas nama hukum internasional.
Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menuai kritik dari Natalius Pigai, Mantan Koordinator Sub Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM.
“Tolong sampaikan ke Mahmud, jangan langgar HAM! Papua disebut ‘Diaspora Afrika’ (Balck Bratherhood), keluarga besar bangsa Papua Ada 79 negara: 53 di Afrika, 14 di Pasifik dan 11 di Caribia. Bangsa ini tidak punya Kawan dan keluarga dipanggung Dunia, ” tulis Pigai via WhatsAppnya ketika dikonfirmasi BintangEmpat.Com, (17/12/2019).
Sebagai Menteri Koordinator, langkah yang dilakukan Mahfud, juga patut diperhatikan oleh menteri di bawahnya, agar tak menelan mentah-mentah langkah Menkonya. Termasuk salah satunya Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.
“Saya minta Jenderal Prabowo harus hati-hati dengan langkah Mahfud MD. Tunjuk diri sebagai patriotik, tapi Mahfud itu politisi ‘bisa saja’, giring Prabowo dalam jebakan HAM di Papua,” tulis Pigai, via WA nya. (19/12).
Baginya, langkah Mahfud yang hendak menghalalkan segala cara bisa merugikan pihak-pihak yang terlibat. Khusus untuk Menhan, Pigai berpandangan, pernyataan mantan Ketua MK itu bisa menghambatnya dalam karier politik jika menuruti arahan Menko Polhukam.
” Operasi militer skenario hambat peluang Prabowo jadi Presiden 2024 dengan kasus HAM,” tandas Pigai.
Sebelumnya, Mahfud menyebut, tak ada opsi referendum bagi Papua. Hal itu didasarkan pada dua dasar hukum. Yakni, pertama, konstitusi Indonesia, yang menyatakan Papua bagian sah dari Indonesia. Kedua, hukum internasional, yakni keputusan Majelis Umum PBB Nomor 2405 pada tahun 1969, yang sudah secara sah menyatakan, Papua bagian dari Negara Republik Indonesia.
“Dan berdasarkan ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights/Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), setiap negara yang sudah berdaulat atas satu wilayah boleh melakukan semua langkah untuk mempertahankan kedaulatannya atas wilayah dan daerah itu dengan segala daya yang dimiliki,” ujarnya, dalam acara Konferensi Pembangunan Papua di Hotel JW Marriot, Jakarta, Selasa (17/12).
Dari situ, dia menyebut setiap upaya untuk memisahkan Papua dari Indonesia, harus dianggap sebagai perlawanan terhadap pemerintahan yang sah.
“Papua adalah bagian yang sah dari Republik Indonesia. Sehingga, asumsi dari seminar ini adalah bagaimana kita berpikir bahwa membangun Papua adalah membangun Indonesia,” ujar Mahfud, yang saat itu bicara mewakili Presiden Joko Widodo.
Pihaknya hanya memberi lampu hijau untuk rencana pemekaran Papua dan Papua Barat. Hal ini, kata dia, akan diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
“Kemungkinan itu dalam waktu yang tidak lama, terus akan dibicarakan. Kemungkinan iya apa tidak itu nanti Mendagri tentunya akan menentukan,” ujar Mahfud.
Kendati demikian, Mahfud menilai usulan tersebut masih belum matang dan masih diinventarisasi permasalahannya.
“Masih dalam proses inventarisasi. Usul-usul itu kan masih belum matang. Masih mentah dan sedang terus dibicarakan,” ujar Mahfud.
Pesan Pigai Kepada Prabowo, Hati-hati Dengan Mahfud
Sebelumnya juga, Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda, menyatakan siap bertemu Jokowi, untuk membahas Papua. Namun, tokoh separatis Papua itu, mengajukan sejumlah syarat untuk dipenuhi.
Salah satunya adalah pertemuan itu harus membahas “tuntutan lama rakyat Papua Barat untuk menggelar referendum kemerdekaan atau penentuan nasib sendiri.” *Red
BintangEmpat.Com , Jakarta – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, memang berpikir keras untuk secepatnya membangun kekuatan pertahanan maksimal di penjuru tanah air.
Maka dari itu, Menhan Prabowo ingin memaksimalkan produksi dalam negeri, salah satunya adalah dengan melihat perkembangan PT Pindad.
Prabowo sempat mencoba kendaraan taktis (rantis) Komodo hingga memegang senjata yang diproduksi Pindad.
Kegiatan Prabowo selama kunjungan tersebut diunggah di akun Instagram resmi Kementerian Pertahanan RI, @kemhanri, Rabu (6/11/2019).
Prabowo tampak menutup sebelah matanya sambil mengangkat senjata seperti sedang membidik target. Dalam video yang diunggah akun tersebut, Prabowo juga terlihat sedang memegang senjata. Jika melihat Menhan Prabowo mengangkat senjata, maka nostalgia Prabowo Subianto beserta pasukan elitenya untuk memburu presiden Fretilin, Nicolao Lobato pun seolah terkuak kembali.
Dilansir dari buku ‘Jenderal M Jusuf Panglima Para Prajurit’ karya Atmadji Sumarkidjo. Prabowo Subianto beserta pasukannya dikerahkan, setelah TNI menerjunkan pasukan gabungan yang dinamai Batalyon Parikesit.
Prabowo Subianto, beserta pasukannya diterjunkan untuk membantu misi pasukan gabungan Yon Parikesit yang berisikan prajurit dari kesatuan elit seperti Kopassandha (Kopassus), Marinir serta Kopasgat (Paskhas).
Pasukan elite pimpinan Kapten Prabowo Subianto bernama Nanggala-28, diterjunakn bersamaan dengan Kompi Yonif Linud 700 Kodam XIV, satu kompi Yonif Linud 401 Banteng Raiders dan Batalyon 744 Somodok pimpinan Mayor Yunus Yosfiah.
Pada 30 Desember 1978, Kapten Prabowo melapor pada Mayor Yusuf Yosfiah jika anggotanya ada yang memergoki pergerakan sejumlah besar pasukan Fretilin ke arah Selatan. Dugaan kuat pasti Lobato ada ditengah-tengah mereka.
Kapten Prabowo juga diberi tugas mengkoordinasikan pengepungan dengan seluruh kekuatan yang ada.
Prabowo Subianto beserta pasukan elitenya kemudian meluncur ke lokasi pengepungan.
Mereka langsung menghujani Lobato dan pasukannya dengan timah panas.
Prabowo Angkat Senjata Presiden Kabur
Adu tembak silih berganti antar kedua belah pihak, sejumlah pengawal Lobato tewas.
Akan tetapi Presiden Fretilin itu tak mau menyerah. Ia mencoba melarikan diri bersama sisa pengawalnnya. Namun pelariannya berhasil dicegat oleh Yon 744 Somodok pada 31 Desember 1978.
Dikutip dari buku ‘Timor Timur The Untold Story’ karya Kiki Syahnakri, pelarian Lobato berakhir setelah ia ditembak oleh Sertu Jacobus Maradebo, seorang prajurit ABRI asli Timor Timur tepat di dadanya. (*)
Redaksi BintangEmpat.Com, Jakarta – Gaya Menhan Prabowo Subianto memamerkan persenjataan Indonesia luar biasa. Dandanannya santai. Bertopi koboi, safari coklat. Tapi, yang dipertontonkan ke publik dijamin bikin ngeri.
Di arena terbuka, Menhan memajang berbagai produk dan sistem industri pertahanan swasta nasional. Semuanya keren. Semuanya canggih.
Dari mulai kapal selam, pakaian prajurit, drone, misil, dan tank hingga kendaraan tempur buatan industri pertahanan dalam negeri, semua diperlihatkan ke publik.
Semua dipajang saat pameran produk dan sistem pertahanan yang dikembangkan industri pertahanan swasta nasional di Kantor Kementerian Pertahanan, di Jakarta Pusat, Selasa lalu.
Tak ada satu pun ang terlihat ecek-ecek. Semua terlihat menakutkan.
Gaya Menhan Prabowo Subiatno terlihat seperti promosi. Tidak perlu teriak-teriak, dunia internasional langsung tahu kalau Indonesia punya banyak industri pertahanan yang keren.
Kwalitasnta pun mumpuni.
Cerminannya bisa dilihat dari senjata produksi Pindad. Senjata produksi Pindad sukses mengantarkan Indonesia menjadi juara umum lomba tembak internasional Australian Army Skill at Arms Meeting (AASAM) dan ASEAN Armies Riffle Meet(AARM). Teknologinya dijamin paten. Sudah disesuaikan dengan generasi perkembangan kesenjataan masa kini.
MU5 HPBT A1/A2 kaliber 5,56 mm, MU2-TJS A1 kaliber 7.62 mm, dan MU1-JHP A1 kaliber 9 mm memiliki tingkat akurasi yang tinggi.
Prabowo pun bangga dengan kemampuan anak bangsa yang berhasil membuat produk dan sistem pertahanan nasional.
“Saya minta mereka datang untuk memamerkan kemampuan, sangat membanggakan. Kita sudah punya kemampuan-kemampuan yang sangat bagus,” kata Menhan Prabowo.
Prabowo mengaku telah mendapatkan tugas dari Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan peran industri pertahanan dalam negeri.
“Dalam pengadaan alutsista untuk kepentingan pertahanan kita. Selama ini saya dengan Wakil Menhan sedang keliling dan untuk mempercepat proses kita undang industri pertahanan swasta,” katanya. (*)
Hasil Lengkap BPN Prabowo – Sandi Ungkap Fakta Kecurangan Pemilu 2019 Di Hotel Sahid Jakarta
Bintangempat.com, Jakarta – Selasa, 14 Mei 2019 pukul 14. 45 wib s.d 17.48 Wib di Sahid Jaya hotel, Jl. Jend. Sudirman No. 96 Jakarta Pusat dilaksanakan kegiatan mengungkap Fakta Fakta Kecurangan Pilpres 2019, yang diselenggarakan oleh Masyarakat Peduli Pemilu Bersih dan Berintegritas (MPPBB) yang dihadiri sekitar 800 orang. Dedi “Miing” Gumelar sebagai MC.
Acara dimulai dengan menyanyikan lagu indonesia raya. Dedi Miing Gumelar (MC) sebagai pembuka acara itu.
” Saat ini pikiran diadili, ada tim asistensi menkopolhukam yang kerjaannya nyatet-nyatet omongan orang. Tetap semangat dan yakin bahwa kita akan menang. Tidak perlu ada keributan di negeri ini apabila dipimpin melalui cara yang benar dan adil “.
Sandiaga Uno.
Selanjutnya Sambutan dari Sandiaga Salahudin Uno, dia mengatakan, ” Kita perjuangkan banyak orang, kepentingan rakyat, kepentingan umat untuk memberikan yang terbaik bukan hanya untuk negara tetapi untuk keadilan masyarakat. Hari ini paparan para ahli yang peduli terhadap bangsa ini, “.
Simak video detik-detik Sandiaga bernada tinggi.
Lanjutnya, ” Semakin nyata pilpres 2019 kali ini memprihatinkan, yang pertama adalah lebih dari 600 petugas pemilu wafat dan 3000 yang masih terbaring sakit. Disini hadir salah satu korban ibu Eti yang ayahnya (Umar Hadi) wafat, ” kata Sandi.
Sandi melanjutkan, ” Kita mencium politik uang yang tajam, salah seorang tim kampanye 01 yang tertangkap dengan barang bukti ribuan amplop yang dipersiapkan untuk Serangan fajar, Gelombang tsunami money politik yang bukan hanya oleh tim pemenangan tetapi juga aparat keamanan. Kami mengakui mencari bukti, tapi ini benar terjadi, ” ciumnya.
” Sepanjang kampanye dan pungut suara banyak kejanggalan dan ketidakadilan yang terjadi, DPT bermasalah, Kotak suara dari kertas yang gampang sekali hancur, 6.5 juta tidak memilih dan pengusiran serta intimidasi 02. Sulitnya perijinan, Pemda memberikan tempat kampanye yang susah dijangkau. Dikumpulkannya instrumen kontrol atau Media. Ada upaya penggembosan suara 02 dengan kriminalisasi Ulama, penangkapan cerdik pandai, bahkan dibentuknya Tim Asistensi Hukum yang dibentuk Menkopolhukam. Sistem yang menyuguhkan kesalahan-kesalahan Situng KPU masih tetap dilakukan, ” jelasnya.
Sandi melanjutkan, ” Legitimasi pemerintah yang diperoleh melalui kecurangan pasti akan menyisakan masalah, makanya kita harus jaga kedaulatan rakyat, lawan kecurangan sampai titik darah penghabisan, ” pungkasnya sembari Takbir disambut riuh pendukungnya, bahkan ada yang sampai meneteskan air mata melihat Sandi yang biasanya lemah lembut sekarang bernada agak tinggi.
Selanjutnya Danhil Azhar Simanjuntak, dalam pidatonya dia mengatakan,
” Sejak awal BPN sudah mendeteksi potensi kecurangan, antara lain temuan DPT Tuyul, kami bolak balik ke KPU, namun kita dapat komitmen dari KPU bahwa akan segera diperbaiki, faktanya seperti apa?, selanjutnya adalah Banyaknya keterlibatan aparat negara, BUMN, Bupati, Gubernur dan Polri, di setiap daerah dilaksanakan protes keras, tapi ada komitmen dari pimpinan Polisi akan netral, tetapi kenyataannya? , ” ungkapnya kecewa.
Selanjutnya pidato Rizal Ramli, dia mengatakan,
” Tahun 2014 sebetulnya ada kecurangan, memang skalanya relatif kecil, pak Prabowo dulu legowo, bromo, tidak protes tetapi kali ini tidak akan pernah, lawan, ” tegasnya.
Rizal melanjutkan, ” Dari Pra pemilu adanya DPT abal-abal 16,5 juta, tahun 2014 Jokowi populer. Pemilu kali ini dirancang Jokowi menang 56%, salah input KPU sampai 13%. Ada tangan-tangan dibelakang (back hand) komputer yang mengotak atik surat suara. Maka itu kami minta dilakukan Digital forensik IT, tetapi mereka tidak mau, karena kekurangannya pasti akan terang benderang dan terbuka. Apakah kita akan pilih pemimpin yang curang seperti itu, sementara pemerintahan memble, ekonomi memble tapi maksa 2 periode. Kita harus rebut kedaulatan rakyat yang dicuri dan dikhianati ini, ” tudingnya.
Agus Maksum yang juga memberikan sambutan, dalam sambutannya, ” Kekacauan seiring dimulai dari DPT yang sudah kita protes berkali-kali, DPT tidak pernah final sampai dengan pelaksanaan Pilpres. Ada 16.5 juta DPT tuyul dan ada 1.117 ada KK manipulatif. Artinya KPU tidak pernah ada coklit dan terverifikasi. Selanjutnya adanya KTP palsu. Dalih dan alasan KPU adalah salah ketik, dan ini tidak mungkin karena banyaknya kesalahan itu dibawa saja 19 juta. Bahkan sistem KPU tidak memenuhi ISO 9000, tanpa security system IT, ” duganya.
Agus melanjutkan, ” Persoalan entry data ini merupakan bukan data yang sebenarnya. Cukup banyak cacat yang kita tahu dan ketika viral muncul disclaimer yang disebutkan akan benahi system entry data dan akan dilakukan penghitungan berjenjang. Disclaimer ini merupakan bentuk pernyataan sikap bahwa adanya kekacauan system IT di KPU. Harusnya bisa diantisipasi dalam lroses design program. Bisa dipastikan ada intruder dalam system ini. System mainan, yang harga programnya hanya puluhan juta, tidak butuh harga triliunan, ” pungkas Agus kesal.
Ir. Haerul Anas juga menyampaiakan aspirasinya dalam pidato, ”
Dalam situng KPU tidak realtime, ada jeda lebih kurang 15 menit. Tidak validasi terhadap kesalahan entry, sehingga ditemukan 13 ribu lebih kesalahan itu. Tidak ada verifikator di pusat hanya ada di KPU dan itu diakui KPU dan belum diperbaiki”.
” Kejanggalan dari salinan C1 yang berubah, adanya penggelembungan suara. Perkawanan kita ada 3 hal antara lain data monitoring yaitu data diubah, perubahan diangka kehadiran dan C1 tidak lengkap, Adanya kesalahan entry. Tidak adanya sertifikat audit pada server atau aplikasi KPU dengan anggaran mencapai 24 Triliun maka kita hanya bisa bertanya-tanya. Selain itu, seluruh aplikasi tersebut berpotensi kena hack. Namun tetap saja lebih berat indikasi adanya penyusup yang mengganggu dari dalam KPU. Kita bisa artikan semua ini bahwa KPU tidak mau system ini aman dengan pembiaran adanya gangguan yang akan masuk. Kesimpulannya, IT KPU itu janggal dan mencurigakan, ” pungkas Anas.
Laode juga memberikan pernyataan sikapnya, ”
Sistem IT BPN SANDI dengan ini mengemukakan antara lain Surat suara berbasis C1 posisi kita di 54,24 % dengan data 444.975 TPS. Apabila ada pihak pihak yang meragukan mari kita adu data, data c1 tervalidasi yang sudah terkumpul 1.433.200 C1, dan saya berani mengatakan bahwa Prabowo Sandi menang dalam Pilpres 2019 “.
Laode melanjutkan, Hari ini kita, BPN dan Rakyat semua menyatakan keputusan ada ditangan Prabowo, ditangan Sandi, ” pungkasnya.
Hadir Djoko Santoso yang juga memberikan tanggapannya,
” Pemilu 2019 seharusnya dengan prinsip Jurdil Luber, kita telah mendengar, melihat dan memperhatikan serta mencermati yang telah dipaparkan para ahli, baik sebelum, saat dan setelah pencoblosan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massive “.
Lanjut Djoko, ” Kami BPN Prabowo Sandi bersama-sama Rakyat Indonesia yang sadar hak-hak demokrasinya menyatakan menolak hasil penghitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan. Kami telah bersifat ke KPU RI tanggal 01 mei 2019 tentang audit IT KPU serta menghentikan situng suara KPU, ” pungkasnya.
Prabowo Subianto.
Sambutan yang ditunggu-tunggu oleh para peseta yaitu sambutan dari Calon Presiden Prabowo Subianto, dalam pidatonya, ” Kita mengerti bahwa demokrasi adalah jalan yang terbaik dalam kehidupan berbangsa dan negara, tapi kita merasakan dan memiliki bukti dan mengalami rekan-rekan pejuang kita, pemerkosaan demokrasi di Indonesia ini. Setelah kita memperhatikan dengan saksama, mendengar dan meyakinkan diri dan Rakyat kita, bahwa kita telah memenangkan mandat dari rakyat. Kalau kita menyerah berarti kita menyerah kepada ketidakadilan dan Artinya kita berkhianat kepada bangsa, negara, rakyat dan pendiri bangsa, ” ucapnya.
heboh, Simak video Prabowo buat surat wasiat
Lanjut Prabowo, ” Setelah kegiatan ini saya akan kumpulkan ahli hukum di Kertanegara, akan saya buat surat wasiat saya, saya tidak bisa ditakuti dengan makar. Kita tidak makar, tapi kita membela Bangsa ini, jangan takuti kami dengan senjata yang dibeli oleh rakyat.
Sikap saya adalah kami masih menaruh secercah harapan, kami menghimbau insan insan di KPU, anak-anak indonesia yang di KPU masih dan masa depan bangsa Indonesia di Pundakmu, kau yang memutuskan dan harus mengatakan kebenaran dan keadilan keselamatan bangsa, apabila kau memihak ketidak adilan berarti membiarkan penjajahan atas bangsa.
Kami masih menaruh harapan ke KPU, tapi saya menolak hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran, saya dan sdr. Sandi tidak ada ambisi pribadi. Saya tidak akan meninggalkan rakyat indonesia, saya timbul dan tenggelam bersama rakyat, ” tegas Prabowo.
” Apabila pemerkosaan ini berjalan terus hanya rakyat yang menentukan, selama rakyat percaya dengan saya selama itu saya akan selalu bersama rakyat sampai titik darah penghabisan. Kita bela kebenaran, keadilan dan kejujuran sampai kemenangan berada ditangan rakyat, ” pungkas Prabowo disambut aplous.
Simak video robot tidak iklas bongkar situng KPU
Informasi yang kami dapat Pada hari kamis, 16 mei 2019 barisan emak emak akan melaksanakan unjuk rasa ke KPU.
*Siwa.
Media Investigasi Hukum dan Kriminal, Terpercaya dan Berimbang
