Arsip Tag: Samsat

Pungutan Liar Di Samsat Surabaya Utara, Warga Net Menjerit

BintangEmpat.com, Surabaya – desas-desus Pungutan liar (pungli) di Samsat Surabaya Utara, jalan Kedung Cowek, bukan menjadi rahasia umum. Praktek-praktek pungli tiap hari terjadi di Samsat Surabaya Utara, korbannya lagi-lagi para wajib pajak.

Seperti halnya yang terjadi pada seorang warga net mengeluahkan pelayanan Samsat Surabaya Utara, Kedung Cowek, Surabaya, saat mengurus biaya mutasi dan balik nama.

Keluhan warga net itu diungkapkan di media sosial Facebook. Akun Facebook atas nama Muhammad Abdul Muid Alchoiri itu merasa di tipu oleh oknum yang diduga calon di Samsat setempat, yang diunggah pada 26 Juli 2020, pukul 06.13 Wib.

Screenshot

Berikut isi postingan akun Muhammad Abdul Muid Alchoiri di salah satu Facebook grup Surabaya:

(Penipuan/calo)
pagi saya datang ke SAMSAT KEDUNG COWEK SURABAYA. Saya parkir di depan kemudian saya di tawarin tukang parkir mau bantu pengurusan mutasi dan balik nama. Awalnya saya tidak mau berhubungn dengan dia.
Saya mau urus sendiri ,kmudian dia bilang 20rb aja mas buat makan saya ibah..yauda mas ayok.
Kemudia tukang parkir ngarain ktemenya (calo/nanda) mreka bilang dbagi dua 10rbn tiap org , saya ikut lah sama temenya. Diminta formulir 125rb dan biyaya mutasi 950rb. (Dengan perjanjian ada kuitansi yg resmi dr samsat,saya kira ini biyaya pembuatan bpkb+stnk baru) dan calony bilang iya itu biyaya nya…ok saya kasi lah..
Sya kira aman. Ternyata dikasilah kuintasi palsu dengan ditulis sendri si calo (nanda) tersbut..
Saya mulai curiga mau tanya bagian dalam informasi biyayany ternyta mutasi hanya 250rb..
Calony marah dan saya marah merasa ditipu jg.kemudian berdebat dengan (calo/nanda) dan dia ngajak teman2ny saya mau dkroyok dengan smua calo. Kmudian sya mengalah karena saya juga salah percya

NB : modusnya bantu cmn byar 20rb buat makan (tentunya ibah) .kemudian biyaya membengkak dengan jaminan kuintansi resmi dari samsat ternyata palsu .

Saya share bukan untuk menyudutkan pihak samsat tapi tolong pihak samsat di perketat lagi internalnya..dan di tempat sana lebih banyak calo dari pada pengunjungnya..semoga masyarakat belajar dari kesalahan saya. (Apalagi jaman skrng susa cari uang) smga bermanfaat 🙏

Bukti kuintansti yg dbengkakaan (palsu)..yg seharusnya kena 2.150 menjadi 3.235 (pajakstnk+mutasi).

Menanggapi keluhan warga net tersebut, tim investigasi BintangEmpat.Com berusaha mencari tanggapan dari pengelola data pelayanan perpajakan (PDPP) atau yang sering disebut Adpel dan Kanit Reg Ind (KRI) Samsat Surabaya Utara tersebut. Pemberitaan ini masih sepihak belum terkonfirmasi ke Adpel dan KRI. Kami akan mengupayakan secapat mungkin agar berimbang dan terungkap kebenarannya.

Dugaan Pungli Milyaran Di Samsat Jember Dan Sekitarnya

BintangEmpat.Com – Tim Investigasi BintangEmpat.Com telah banyak menerima informasi dari masyarakat sejak tahun 2018, terkait dugaan pungutan liar (Pungli) di Samsat Jawa Timur, diantaranya Samsat Jember, Banyuwangi, Benculuk, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Kraksan.

Diantara informasi yang diterima Tim Investigasi BintangEmpat.Com terkait:

  1. Dugaan Pungli buka blokir jual yang dinominalkan sekira Rp.600.000, /unit

  2. Dugaan Pungli Tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dinominalkan sekira Rp.250.000, /unit.

  3. Dugaan Pungli Fee untuk Unit Kendaraan Baru, Roda dua Rp.128.000, /unit dan Roda empat Rp.140.000, /unit.

  4. Dugaan Pungli mutasi Keluar Rp.450.000, /unit, sedangkan untuk mutasi Masuk Rp.650.000, /unit.

  5. Dugaan Pungli untuk mempercepat BPKB segera jadi Rp.300.000.

  6. Dan masih banyak lagi dugaan pungli yang masih proses investigasi.

Menanggapi informasi dugaan Pungli itu, ketika dikonfirmasi kepada para Administrator Pelaksana (Adpel), Kanit Reg Inden (KRI) dan perwakilan dari Samsat itu (Red-Samsat Jember, Banyuwangi, Benculuk, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Kraksan), mereka (Red-Adpel/KRI) tidak membenarkan adanya informasi pungli itu.

Hingga saat ini (30/3/2020), Tim Investigasi BintangEmpat.Com masih terus mendapatkan informasi terkait dugaan pungli dari masyarakat.

“Untuk mutasi Keluar Rp.450.000, /unit, sedangkan untuk mutasi Masuk Rp.650.000, /unit, agar berkas cepat selesai, sedangkan untuk mempercepat BPKB segera jadi, tambah lagi Rp.300.000”, kata masyarakat yang mewanti-wanti agar namanya tidak disebut.

Pungli
Foto Selfi: dari kiri Refly Harun, (Pakar ilmu tata negara dan Penasihat Kapolri) dan Ziwa (Pimred Bintangempat.Com)

Menanggapi dugaan pungli itu, Kepala Tim Investigasi BintangEmpat.Com, Hadi S yang akrab disapa Ziwa ini buka suara.

“Syah-syah saja Adpel, KRI, Masyarakat menyampaikan Informasi dan hak jawab, namun untuk membuktikan kebenaran kita akan buatkan Dumas ke Tim Satgas Saber Pungli Mabes, biarlah Tim Saber Mabes Polri yang turun”, ujar pria yang gemar melaporkan korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi ini.

Kpk
Foto: Tanda Bukti Pelaporan yang disampaikan Ziwa kepada KPK atas dugaan Korupsi para Bupati.

“Kami yakin Tim Saber Mabes Polri mampu membongkar dugaan pungli ini, pasalnya jika diakumulasikan dan dijumlahkan maka ada dugaan aliran dana Milyaran tiap bulannya yang beredar di tiap-tiap Samsat”, lanjut Ziwa, pria yang gemar olah raga pencak silat ini.

“jika dugaan itu benar, lantas kemanakah uang milyaran itu beredar?, kita tunggu saja kabar baik dari Tim Saber Pungli Mabes Polri, sekarang polisi masih fokus ke wabah virus civid 19, Insya Allah akan secepatnya terbongkar”, ungkap Ziwa, yang juga Pimpinan Redaksi BintangEmpat.Com.

“Kami akan terus mengawasi Samsat Jawa Timur, karena sebagai pers, sudah sepatutnya kita menjadi kontrol sosial publik untuk masyarakat, jangan sampai masyarakat dirugikan oleh oknum-oknum bermental Korup, kemarin sudah kami sampaikan ke Kapolri, Kapolda dan Gubernur Jatim. Bahkan Presiden Jokowi pun bakal ‘gebuk’ jika ada oknum yang melakukan Pungli”, tegas Ziwa ketika dihubungi via seluler.

Bongkar Dugaan Pungli Di Samsat Surabaya Utara, Segera Turunkan Tim Saber Pungli

Dia mengakui jika pelayanan Samsat di Jawa Timur sangat bagus.

“Masyarakat mengakui jika pelayanan wajib pajak sangat cepat, mudah dan memuaskan namun disayangkan masih saja terdengar berita miring terkait dugaan pungli, pungli kan gak pakai kwitansi”, jelas pria berambut gondrong ini.

Sebelum menutup perbincangan, dirinya mengatakan masih ada informasi dugaan pungli di Samsat Madura (Bangkalan, Sumenep, Pamekasan, Sampang).

“Ya, ada informasi yang kami terima terkait dugaan pungli di Samsat Madura, modusnya hampir sama dengan Samsat Jember dan sekitarnya, ditunggu aja ya… “, pungkas pria kelahiran Soto Lamongan. (Tim).

*Hak tolak, hak koreksi, hak ralat: Sumber tidak berkenan untuk ditampilkan nama dan jabatannya.

Pungli Di Samsat Pacitan

 

 

Redaksi, Jawa Timur – Masih saja terdengar isu miring di Samsat Pacitan, menurut penelusuran Tim Investigasi BintangEmpat.Com pada bulan Mei 2019 sampai sekarang, didapat informasi dari masyarakat atau wajib pajak (wp).

Masyarakat memberikan informasi bahwa ada dugaan praktek pungutan liar (Pungli) di Samsat Pacitan.

“Untuk Fee kendaraan baru roda dua (R2) Rp 128.000, dan untuk Roda empat (R4) Rp 140.000, ” ujar masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya.

BACA JUGA: Cettar.. Bayar Pajak Kendaraan Cukup Datang Ke Indomaret

Tidak hanya itu, ada dugaan pungli terkait buka blokir jual dan persyaratan tanpa KTP yang dinominalkan dengan kisaran ratusan ribu rupiah.

“Silahkan dicek mas, buka blokir jual dinominalkan oleh oknum-oknum dengan kisaran ratusan ribu, kan paling gampang ngecek ini, tinggal buka komputer, terus cari nama WP yang dibuka blokirnya, ” terang masyarakat lainnya kepada tim investigasi media ini yang juga mewanti-wanti jangan sampai namanya disebut.

Menanggapi informasi itu, kami mencoba konfirmasi kepada Ismianto Adi, Administrator Pelaksana (Adpel) yang sekarang menjadi Pengelola Data Pelayanan Perpajakan (PDPP). Namun sayangnya konfirmasi kami ke WhatsAppnya hanya dibaca saja, pada senin (9/9/2019) dan terkesan diabaikan.

Dari kiri, Khofifah Indar Parawansa (jilbab pink) ketika diwawancarai Siwa (Baju biru)

 

Padahal Gubernur Jawa timur, Khofifah Indar Parawansa, ketika menjabat awal, mengajak silaturahmi pimpinan redaksi dari berbagai media yang meliputi media cetak, tv dan online se-Jawa timur, bertempat di gedung negara Grahadi jalan Gubernur Suryo, No.07 Surabaya Jawa timur, pada bulan lalu.

“Ini adalah langkah awal kami untuk menggandeng seluruh jurnalis dari berbagai media, baik dari cetak, tv ataupun online. Mata dan telinga Pemprov sangat terbatas tetapi mata dan telinga jurnalis sangat tajam, maka dari itu tidak ada salah nya jika kita bergandengan tangan,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar parawansa.

Dari kiri, Siwa berjabat tangan dengan Purnomo Sidi.

 

Sebelumnya juga, Kabid Pajak Pemprov Jawa Timur, Purnomo Sidi juga berang jika melihat para Adpel yang malas bekerja, tidak mengikuti arahan dari pimpinan. Purnomo Sidi pun mengingatkan para Adpel. “Jika ada Adpel yang melakukan pungli laporkan pada kami, akan kami beri sangsi tegas, ” ucapnya pada bulan lalu di kantor Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur, ketika ditemui Pimpinan Redaksi media ini.

Hadi yang akrab disapa Siwa ini yang juga Pimpinan Redaksi BintangEmpat.Com buka suara. “Jika Adpel sudah tidak bersemangat kerja atau memperkaya diri, maka sudah sepantasnya dijadikan staff biasa dan jika terbukti melakukan pungli maka sangsi tegas harus diberikan, ” terang pria kelahiran Lamongan ini.

“Masyarakat sudah mengakui bahwa pelayanan Samsat sejatim memang bagus,mudah dan cepat. Namun hanya karena ulah Adpel seperti itu maka akan menjadi rusak Samsat itu,” puji Siwa, pria yang mempunyai rambut gondrong ini.

Lanjut Siwa, “Jika sehari ada 200 kendaraan unit baru, maka tinggal menjumlahkan saja, maka akan didapat jumlah yang fantastis hampir tembus satu milyar, ” Siwa mengandaikan.

“Belum lagi buka blokir, tinggal mengalikan saja,” pungkas Siwa ketika dikonfirmasi melalui selulernya.

*(Tim).

 

Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Cukup Ke Indomart

BintangEmpat.Com, Gresik, Jawa Timur – Meningkatkan pelayanan pembayaran pajak sangatlah penting seperti inovasi-inovasi diantaranya Implementasi Layanan E-Samsat Jawa Timur pembayaran pajak kendaraan bermotor diseluruh Gerai atau Galeri Indomaret Se-Jawa Timur.

Gresik Zero Komplain

Para wajib pajak dimanjakan pelayanannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor, bisa membayar pajaknya di Gerai, Galeri atau outlet-outlet Indomaret di seluruh Jawa Timur. Animo, Antusias dan Apresiasi datang dari masyarakat, hingga menjadi perbincangan viral di tengah masyarakat.

Seorang wajib pajak asal Gresik, Indahwati 25 tahun, seorang ibu rumah tangga, menuturkan “kami apresiasi Samsat Gresik karena bayar pajak tidak usah repot-repot, cukup datang ke Indomaret terdekat rumah kita, jadi tidak ada kata terlambat membayar pajak,” ucapnya sambil tersenyum.

Hal Senada juga disampaikan Joko, pria berusia 40 tahun, warga Gresik Kota, “pelayanan Samsat sangat bagus dan memuaskan, kita tidak usah repot-repot datang ke Samsat, cukup datang ke Indomart”, ucap pegawai pabrik ini, (9/4/2019).

Masih menurut para Wajib Pajak (WP), Agus, pria berusia 45 tahun, warga Gresik juga, “waaah.. inovasi ini luar biasa, yang jelas inovasi ini sangat membantu dan meringankan masyarakat, semisal warga yang tinggal dipelosok desa, jadi cukup datang ke Indomart bisa bayar pajak sambil belanja, tahun depan istri saya cukup yang datang ke Indomart” , pungkasnya girang.

*Siwa

Jokowi : Pembuatan Sertifikat Di Pungli Laporkan

Baca Pungli Di Samsat Jatim Disorot JCW Dan BPNRI

Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo

*Biaya Pembuatan Serifikat Tanah, Jokowi: “Tidak mahal koq, seratus lima puluh ribu”.*

 

 

Jakarta (25/1/2019) – Sertifikat tanah merupakan hal mendasar untuk menyelesaikan berbagai sengketa lahan.

 

Dilansir dari CNN Indonesia,

Presiden Joko Widodo membagikan sertifikat tanah gratis sebanyak 40.172 sertifikat kepada masyarakat di kawasan Pondok Cabe, Tangerang, Banten. (25/1/2019)

Lalu Presiden Jokowi membagikan lagi sertifikat tanah di kawasan industri Jababeka, Cikarang, Jawa Barat sebanyak 3.500 sertifikat.

Baca LBH PETA Sorot Pungli Di Samsat

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara menjawab keluhan-keluhan yang masih berdatangan soal biaya sertifikat tanah.

Ia mendengar ada sejumlah oknum yang meminta masyarakat membayar biaya pengurusan sertifikat tanah hingga 3 juta Rupiah, padahal tarif normal hanya 150 ribu Rupiah saja.

 

“Tidak mahal kok, seratus lima puluh ribu. Laporkan saja kalau ada yang seperti itu. Laporkan ke Saber Pungli atau Polisi. Tidak benar kalau seperti itu,” ucapnya ketika melakukan kunjungan ke kota Bekasi, Jawa Barat. (25/1/2019).

 

Lebih lanjut ia mengatakan pemerintah sebenarnya terus berusaha memberikan percepatan dan keringanan bagi masyarakat. Salah satunya dengan pembagian sertifikat tanah secara gratis.

 

Sayangnya, masih saja ada oknum-oknum yang menjegal perbaikan layanan pemerintah.

 

“Ini biasa, pasti ada oknum yang ambil manfaat dalam setiap program.”, ucapnya.

 

Sejak awal pemerintahannya, Jokowi memang sudah memulai kebijakan reformasi perizinan dan pengurusan administrasi bagi masyarakat. Misalnya dengan reformasi melalui berbagai paket kebijakan.

 

Sementara pada tahun-tahun sebelumnya, pemerintah menerbitkan 500 ribu sertifikat per tahun. Sedangkan mulai 2017, pemerintah menerbitkan sertifikat gratis sebanyak 5 juta. Lalu, pada 2018 sebanyak 9 juta dan tahun ini targetnya juga 9 juta.

 

Presiden Joko Widodo meminta masyarakat melapor kepada Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) jika dipaksa membayar administrasi dalam pembuatan sertifikat tanah.

(TW)

Pungutan Liar Di Samsat Disorot LBH PETA

BintangEmpat.com, Jawa Timur, (18/1/2019) – Hak jawab terkait pemberitaan dengan judul “Dugaan Pungli Di Samsat Ponorogo, Madiun Kab dan Madiun Kota” atau dengan link Klik link ini terkait dugaan pungutan liar (pungli).

Informasi dari masyarakat yang berkembang terkait Dugaan-dugaan pungli sejak bulan Agustus 2018, diantaranya,

Buka Blokir Jual yang diduga dipungut Rp.100.000 sampai Rp.600.000, dari calo yang kerjasama dengan oknum Dipenda

Baca juga Pungli Di Samsat Katang

Persyaratan yang seharusnya menggunakan KTP, namun tanpa KTP diduga dipungut Kisaran Rp.100.000 hingga Rp.250.000 dari Calo dengan kerjama dengan oknum Dipenda

Diduga Pungutan Fee atau Fon dari Leasing atau Dealer atau Biro Jasa (BJ), Untuk R2 Fon nya 128.000 dan R4 Fon nya 140.000 untuk oknum Dipenda.

Menurut Heri, Pengelola Data Pelayanan Perpajakan atau yang sering disebut Adpel Madiun Kota, saat wartawan bertanya tentang dugaan pungli tersebut, Heri menanggapi.

“Tenang ae sam ..madiun kondusif berita hoax”, tulisnya dalam chat WhatsApp (WA) ke salah satu wartawan (13/1/2019).

Ditemui ditempat Redaksi BintangEmpat.com, Pasuruan, Pimpinan Redaksi BintanEmpat.com, Hadi Siswanto mengatakan, menyesalkan tanggapan dari Adpel Samsat tersebut.

“Informasi yang berkembang dari masyarakat tentang dugaan-dugaan pungli ini harus nya dijawab oleh Adpel, namun bukan nya dijawab malah menyebut HOAX”, ujar pria yang akrab disapa Ziwa ini.

Ziwa yang juga Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pembela Tanah Air (LBH PETA, Verifikasi) Pasuruan, menganggap Adpel tersebut tak layak jadi pimpinan.

“Menurut kami, Heri ini tak layak jadi pemimpin, seharusnya dia memberikan hak jawabnya ke media ini, BintangEmpat.com, bukan-nya malah menyebar berita HOAX”, kata Ziwa.

Baca juga Pungli Di Samsat Jember

“Bapenda Prov Jatim seharunya selektif dalam mencari pemimpin, Samsat itu Intansi yang besar karena melibatkan 3 Intansi, ada Polri dan Jasa Raharja, tugas Bapenda sekarang adalah harus melakukan audit data base terkait buka blokir jual, disitu kan akan tampak Wajib Pajak (WP) yang dibuka blokir nya, datangi para WP dan tanyai dengan baik”, imbuhnya.

“Kami harap Bapenda Jatim segera mengganti para Adpel-apel yang tidak layak itu dengan mengganti Adpel yang tidak bermental korup, rusak nanti Samsat ini, yang selama ini sudah diapresiasi masyarakat dan menyabet penghargaan”, pintanya.

“Samsat Jember, Ponorogo, Madiun, Trenggalek, katang, dan Magetan sudah menjadi soroton LBH PETA, ini sudah kami koordinasikan dengan DPW LBH PETA Jawa Timur”, pungkanya mengakhiri.

(Jn).

Layanan Samsat Dan Satpas Polres Bojonegoro Tutup

Kapolres Bojonegoro, AKBP Ary Fadli, SIK., MH., Si “Layanan Satpas Polres Bojonegoro Tutup Pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 1 Januari 2019”.

BintangEmpat.com, Bojonegoro – Sat Lantas Polres Bojonegoro memberikan sebuah pengumuman kepada masyarakat Bojonegoro yang membutuhkan layanan penerbitan SIM di kantor Satpas Sat Lantas Polres Bojonegoro serta layanan Samsat di Kantor Bersama Samsat Bojonegoro yang berkaitan dengan administrasi kendaraan bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 dan Selasa 1 Januari 2019 akan diliburkan terkait pelayanan penerbitan SIM kepada masyarakat pemohon SIM serta layanan Samsat yang berkaitan dengan administrasi kendaraan.

Seperti yang dikatakan Kapolres Bojonegoro, hal senada juga disampaikan Kasat Lantas Polres Bojonegoro AKP Aristianto BS, SIK., SH., MH, menerangkan bahwa berkaitan dengan layanan Satpas Sat Lantas Polres Bojonegoro akan tutup sementara tidak memberikan pelayanan penerbitan SIM kepada masyarakat pemohon SIM serta layanan berkaitan dengan administrasi kendaraan. Tidak adanya layanan SIM di Satpas Sat Lantas Polres Bojonegoro serta administrasi kendaraan di kantor Samsat Bojonegoro berkaitan adanya pengumuman Pemerintah tentang hari libur cuti bersama jelang tahun baru. Dengan adanya hari libur bersama tersebut, bank persepsi Pemerintah yang merupakan bank mitra Polri untuk penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Satpas Sat Lantas Polres Bojonegoro dan Samsat Bojonegoro juga tutup tidak ada pelayanan.

“Seiring bank mitra Polri untuk penyetoran PNBP tutup, kami juga sementara akan tutup untuk pelayanan Satpas dan Samsat”, terang Kasat Lantas. Kepada masyarakat Kasat Lantas juga menambahkan bahwa bagi masyarakat yang masa berlaku SIM dan pajak kendaraannya habis pada tanggal 31 Desember dan 1 Januari 2019, Kasat Lantas mengatakan bahwa seluruh kantor layanan Satpas Sat Lantas Polres Bojonegoro dan Samsat Bojonegoro akan buka lagi pada tanggal 2 Januari. Khusus bagi pemohon SIM yang masa berlaku SIMnya habis pada tanggal tersebut, Kasat Lantas juga mengatakan bahwa masyarakat bisa memanfaatkan masa tenggang pengurusan SIM pada tanggal 2 hingga 9 Januari 2019 nanti.

“Kepada pemohon SIM bisa memanfaatkan masa tenggang waktu pengurusan SIM”, imbuh Kasat Lantas. Selain itu Kasat Lantas juga menghimbau kepada masyarakat yang pajak kendaraan bermotornya akan segera habis masa berlakunya, agar segera mengurus pembayaran pajak kendaraan sebelum hari libur bersama tersebut di kantor Samsat Bojonegoro karena untuk pajak kendaraan pada sebelumnya telah diberikan toleransi dengan adanya pemutihan pajak dari Gubernur Jatim selama 3 bulan sebelumnya. “Untuk pajak kendaraan, kami himbau agar membayar sebelum hari libur bersama”, himbau Kasat Lantas. (Pim).