Arsip Kategori: EKONOMI

Kartu GAAS Bakal Jadi e-money

Jakarta, BintangEmpat.Com – Akhirnya Tim Formatur Gerakan Advokat & Aktivis (GAAS) berhasil menyelesaikan rumusan AD/ART GAAS pada Sabtu(8/8/2020) sore di Resto Rasa Rasa, Jalan Panjang, Jakarta Barat.

Ketua Umum GAAS Advokat Rudy Silfa SH menyatakan rasa syukur atas kelancaran agenda terakhir dari Tim Perumus yang sebelumnya Rapat dilakukan di Grha Pena 98, Jalan Kemang Utara, Jakarta Selatan pada Sabtu (25/7/2020) lalu.

Begitu terharunya Ketua Umum GAAS Advokat Rudy Silfa SH sehingga detail perjalanan hidupnya pun ia ceritakan dengan gamblang. Bagaimana ia pernah sukses secara materi hingga terpuruk minus, namun masih bisa membangun sebuah ormas baru.

“Yang saya syukuri, ternyata dalam keadaan kesulitan saat ini pun saya dipercaya oleh kawan-kawan untuk membangun sebuah ormas baru, GAAS. Kita hadir dari keprihatinan untuk membantu masyarakat yang ingin mencari keadilan di negeri ini” kata Rudy.

Oknum Perhutani Lumajang Kalap

Kepercayaan yang diberikan oleh kawan-kawan akan ia pegang teguh dengan prinsip cukup 1 kali periode saja (2020 – 2025) menjabat sebagai Ketua Umum. Setelah itu Munas harus menentukan pimpinan baru.

” Untuk memperkuat organisasi ini, maka kami tawarkan agar kartu anggota dapat dipakai sebagai e-money untuk bayar tol, trans Jakarta, kapal ferry, dan lainnya seperti yang sudah kami buktikan saat Top Up Indomart beberapa waktu lalu,” Lanjut Rudy.

Eks GAM Bakal Tuntut Pemerintah Indonesia

Peserta rapat setuju untuk pembuatan kartu anggota plus baju seragam dengan kontribusi Rp. 300.000 yang berlaku selama 5 tahun. Ini merupakan bentuk Solidaritas sesama anggota. Dalam 1 hari ketetapan rapat, terkumpul 50 orang pemesanan yang mana akan diproduksi pada akhir batas waktu pemesanan Sabtu (15/8/2020). *Hans

Dianggap Tidak Sah, Bara JP Minta ‘Tahanan Pesanan’ Dibebaskan

BintangEmpat, Probolinggo (22/4/2020) – HS, 44 tahun warga desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo ditangkap kemudian ditahan di ruang tahanan Mapolsek Maron atas dugaan membuat keonaran di rumah tempat dirinya tinggal sejak lahir.
Adalah As, kakak kandung HS yang berdomisili di Bondowoso bertindak selaku pelapor.

Personil piket Polsek Maron menerangkan bahwa HS merupakan “Titipan” atas permintaan kakaknya, As. (21/4/2020)

Kepada media, HS mengatakan bahwa ia dilaporkan ke Polsek Maron oleh kakak kandungnya (As) atas tuduhan telah melakukan tindak kekerasan terhadap Ct, yang tidak lain adalah keponakannya sendiri.
Selain itu, HS juga dilaporkan atas perbuatan dugaan pengrusakan CCTV milik kakak iparnya (Al) yang terpasang di rumah milik orang tua HS yang sudah almarhum belasan tahun silam.

“As yang masukkan aku ke sini (ruang tahanan Mapolsek Maron), aku ini mau disingkirkan dari rumah kediaman orang tuaku sendiri. Sudah enam hari aku di sini, mulai hari Kamis kemaren.” (16/4), kata HS.

HS mengaku tidak kenal dengan anggota Polsek Maron yang menjemputnya.
HS mengatakan “As yang lapor ke Polisi, ..Polisi sini (Polsek Maron). Yang jemput aku, aku ndak tau sapa namane. (tidak tahu siapa nama petugas)”, ungkap HS kepada media.

HS bercerita bahwa ia merasa direndahkan atau diremehkan oleh keponakannya (Ct) dengan cara menghardik serta mengusirnya ketika ia sedang makan.
Atas perbuatan yang dilakukan oleh keponakannya tersebut, HS merasa tersinggung lantas mendorong keponakannya itu.

Kanit Reskrim Polsek Maron, Aipda Dadang Priyanto SH menerangkan bahwa HS ditahan lantaran berbuat keonaran di toko milik kakaknya di Maron (As). Lantaran dikuatirkan HS mengulangi perbuatannya, maka dilakukan tindakan penahanan terhadap HS.

Baca juga : Pasutri Nikah Palsu Dipidanakan

Kepada media, Ketua Federasi Indonesia Bersatu (FIBER) Jatim, Veronika mengatakan “Kami berharap aparat penegak hukum dapat bersikap professional, ndak menyimpang, apalagi salah prosedur. Saya ndak setuju dengan adanya istilah titipan. Jika benar tahanan itu (HS) terbukti bersalah agar sekiranya diproses sesuai prosedur. Tapi jika diketahui ndak cukup bukti, sebaiknya dipulangkan kembali ke rumahnya.”, tegasnya. (21/4/2020)

Veronika menambahkan “Kami belum tau surat penangkapan dan surat penahanannya, kami belum tau pasal apa yang dikenakan. Menurut kami, dia (HS) ndak akan melarikan diri, apalagi menghilangkan alat bukti atau justru membahayakan. Kalaupun penangkapan dan penahanan itu sifatnya hanya shock theraphy, saya sangat ndak setuju dengan cara shock theraphy seperti itu yang mana hingga hari ini terhitung enam hari lamanya dia dikurung dalam ruang tahanan.”, ungkapnya.

Adapun HS telah dikurung dalam ruang tahanan Mapolsek Maron sejak hari Kamis (16/4/2020) hingga berita ini diunggah (Rabu, 22/4/2020) HS masih berada di dalam ruang tahanan Mapolsek Maron.

Aktifis Bara JP Probolinggo, Muhammad Hafid mengatakan, “Selama dikurung dalam ruang tahanan, seharusnya HS diberitahukan haknya sebagai warga Negara dan itu sifatnya wajib.
Setelah itu, segera dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, bukannya dibiarkan saja tanpa diproses, sehingga berlarut-larut tanpa kepastian hukum.”, ujarnya.

Baca juga : Dugaan Pungli PTSL di Ponorogo Resahkan Warga

Veronika mengutarakan, “Saya pribadi berpendapat, permasalahan ini ndak perlu ditarik ke ranah hukum. Tapi andai mau ditarik ke ranah hukum, harus juga ditempuh dengan cara yang baik dan tepat, professional dan sesuai prosedur. Semua warga Negara Indonesia kan asasnya equality before the law, atas dasar itu muncullah pertanyaan kritis saya kenapa terlapor yang telah ditangkap dan dilakukan penahanan selama enam hari belum juga diperiksa. Kami akan sampaikan permohonan penangguhan penahanan kepada Kapolres Probolinggo. Semoga beliau berkenan menangguhkan penahanan atas dasar kemanusiaan.”, ungkapnya.

Terakhir, Veronika menekankan pentingnya aparat Kepolisian membuktikan objektivitas dan berpijak pada landasan hukum, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang asalkan masih berpijak pada landasan hukum dan sesuai prosedur, tindakan penangkapan dan penahanan hendaknya benar-benar diletakkan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan dan bukan hanya sekedar titipan.

Kanit Reskrim Polsek Maron, Aipda Dadang Priyanto SH menerangkan melalui pesan WhatsApp, bahwa yang menitipkan HS di Polsek adalah keluarganya. HS dititipkan di Polsek Maron dalam rangka pembinaan karena menurut keluarganya, HS di rumah mengamuk dan merusak barang-barang di toko Mamiku, milik kakaknya.
Dan yang kedua, HS menganiaya keponakannya (Ct).
Dadang menambahkan “Hari ini (22/4/2020), saya suruh keluarganya jemput untuk dibuatkan surat pernyataan damai.”, pungkasnya.

*red

Tambang Pasir Bikin Pemkab Lumajang ‘Panik’

 

Bintangempat.com – Setelah beberapa hari media lokal memberitakan tentang permasalahan tambang pasir di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, maka pemerintah daerah dari
kalangan eksekutif dan legislatif melakukan show up. Dengan melakukan aksi sidak atau dikenal dengan inspeksi mendadak.

Lihat Youtubnya

Perwakilan dari Eksekutif Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, (09/03/20) Desa Pandanarum Tempeh, menemukan pelanggaran terkait SKAB (Surat Keterangan Asal Barang) yang dijual tidak sesuai ketentuan.

Pada waktu yang bersamaan Trisno, Ketua Komisi C DPRD Lumajang, juga melakukan (inspeksi mendadak) sidak, di Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, (09/03/20), dengan menemukan truck muatan pasir yang tidak dilengkapi dengan SKAB.

Mochamad Badrul Huda
Mochamad Badrul Huda

Walau penilaian dari beberapa kalangan yang menilai tindakan Trisno menyalahi wewenang sebagai perwakilan rakyat daerah, dengan kata-kata menjustifikasi seseorang dengan menerapkan pasal 55 dan 480 KUHP pada sopir.

Mochamad Badrul Huda, Ketua Perkumpulan Advokasi dan Lawyer, Cabang Jawa Timur juga
Pemerhati Kota Lumajang dan juga pria kelahiran kota pisang ini, sering memperhatikan isu-isu yang berkembang di kota yang dicintainya.

“Ini adalah dugaan bentuk kepanikan dari Pemerintah Kabupaten Lumajang akibat dari target pajak daerah dari sektor tambang akan sulit diraih, dan ini mimpi di siang bolong, target 37 Milliar akan jadi isapan jempol saja”, bebernya.

Pemerintah Pusat PAD Kabupaten Lumajang Tahun 2018
Pemerintah Pusat PAD Kabupaten Lumajang Tahun 2018

Sementara data bersumber dari Pemerintah Pusat
PAD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 dari
pendapatan pajak daerah terealisasi sebesar Rp.66,7 Milyar, sementara dari Pendapatan restribusi daerah 44 Milyar.

“Sudah sepatutnya untuk merubah sistem pencatatan pajak yang manual, berubah menjadi e-pajak yang transparan dapat di akses kapan saja dan update selalu”, ujarnya.

Sorot : Mahasiswa dan Petani Demo Bupati Jember Berakhir Ricuh

Dalam penjelasan singkatnya lewat telepon selulernya, pengacara muda ini menjelaskan bahwa kegiatan tambang ini mempunyai multiplier effect.

” lJelaslah angka pengganguran dapat di tekan, semua lapisan masyarakat akan terkena imbasbl manisnya pasir Semeru yang tidak akan pernah habis, yang pasti meningkatkan angka kemakmuran, tidak seperti sekarang yang menikmati kalangan investor saja, belum lagi terkait masalah tunggakan pajak oleh pengusaha, sementara rakyat kecil hanya dapat debunya saja”, pungkasnya. (Wan).

Sorot : Dugaan Pungutan Liar Di Samsat Jember

Raja Belanda Kunjungi Indonesia

BintangEmpat.com – Jakarta – Raja Belanda Willem Alexander melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 9-13 Maret 2020. Dalam kunjungan ini, Willem akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada 10 Maret 2020.

Pertemuan kedua kepala negara direncanakan akan membahas kerja sama bilateral dibidang ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia. Selain bertemu Jokowi, Raja Belanda juga akan mengunjungi kota Jakarta, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Danau Toba.

Kementan Ajak Tokoh Masyarakat Bantu Kendalikan Kasus Kematian Babi

“Selama kunjungan Raja Willem akan didampingi istrinya, Ratu Maxima, tiga menteri dan hampir 200 pengusaha,” seperti dikutip dari pers rilis, Kementerian Luar Negeri, Jumat, 6 Maret 2020.

Belanda adalah investor Eropa terbesar Indonesia dari kawasan Eropa. Total investasi RI di Negeri Kincir Angin 210 Juta Euro, sementara investasi Belanda di Indonesia 4,2 Miliar Euro (2018).

“Kunjungan kenegaraan menegaskan hubungan dekat antara kedua negara dan akan diarahkan untuk kerja sama di masa depan. Program ini akan fokus pada ekonomi, konservasi alam, budaya, ilmu pengetahuan dan ikatan antara masyarakat Indonesia dan Belanda,” terang Kemenlu.

Kabar baik dari kunjungan tersebut, lebih dari 200 ribu warga Belanda kelahiran Indonesia akan bisa segera mewujudkan impian dan cita-cita mereka untuk bisa pulang balik lagi ke tanah tempat kelahiran mereka bahkan meninggal di Indonesia.

Polsek Telukjambe Timur Dipraperadilankan

Terutama para senior generasi pertama yang tiba di Belanda awal tahun 1950, mereka sangat ingin sekali untuk bisa pulang kembali buat selamanya ke Indonesia.

Seperti yang diutarakan oleh Alfons Manuhutu (76 th), “Saya tiba di Belanda ketika berusia 16 tahun, namun hinggga saat ini saya tidak pernah merasakan seperti warga Belanda asli, sebab pikiran maupun hati saya selalu berada di Indonesia.”

“Oleh sebab itulah merupakan cita-cita dan keinginan saya yang terbesar sebelum saya meninggal dunia ialah bisa pulang balik ke tanah dan tinggal disana sampai dengan akhir hayat saya,” ujarnya.

Pemerintah Belanda sendiri mendukung sepenuhnya keinginan mereka. Apabila pulang balik ke Indonesia, mereka akan tetap bisa menerima uang pensiun mereka seutuhnya, minimum Euro 1.500 atau sekitar Rp 25 juta per bulan.

*Red)

Presiden Minta Pengentasan Kemiskinan Terkonsolidasi, Terintegrasi, dan Tepat Sasaran

BintangEmpat.Com – Presiden Jokowi didampingi Wapres dan Seskab saat memasuki ruang Rapat Terbatas, Rabu (4/3/3020), di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta strategi percepatan pengentasan kemiskinan betul-betul terkonsolidasi, terintegrasi, dan tepat sasaran, sehingga siapa yang melakukan apa harus jelas.

Gibran Temui Wali Kota Surabaya

”Kita tahu merujuk dari data BPS kita telah berhasil menurunkan angka kemiskinan yang pada 2015 di angka 11,22% menjadi 9,22% di September 2019. Angka di bawah 10 persen ini adalah capaian yang sangat baik, namun pekerjaan besar kita belum selesai dalam rangka menurunkan angka kemiskinan kita,” tutur Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas (ratas) tentang Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Rabu (4/3), di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Presiden, masih ada 24,7 juta jiwa yang harus dientaskan dari kemiskinan karena itu perlu bekerja lebih fokus lagi untuk menyasar penduduk yang sangat miskin.

Berdasarkan standar angka kemiskinan internasional yang digunakan oleh Bank Dunia, sambung Presiden, jumlah penduduk sangat miskin saat ini sebanyak 9,9 juta jiwa atau 3,371 dari jumlah penduduk Indonesia.

”Oleh sebab itu kita bisa fokus menangani terlebih dahulu yang 9,91 jiwa ini. Karena itu data tentang siapa dan dimana warga kita ini harus betul-betul akurat, sehingga program bisa disasarkan tepat pada kelompok sasaran yang kita inginkan. Dan kita harapkan nanti di 2004, untuk kemiskinan ekstrem ini bisa kita berada pada posisi 0 (nol),” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Presiden menyampaikan bahwa saat ini intervensi dari kementerian atau lembaga dari sisi program juga semuanya menyasar, baik yang berkaitan dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu sembako.

”Bagaimana intervensi dari sisi program untuk income generating warga miskin, baik itu yang namanya KUR, Mekaar, Bank Wakaf Mikro, Dana Desa, UMi saya kira semuanya bisa disasar ke sana,” urai Presiden.

Kepala Negara juga mengingatkan tentang pengentasan kemiskinan lewat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga Corporate Social Responsibility (CSR) swasta.

”Juga yang berkaitan dengan BUMN dan swasta. Ada BUMN PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), ada CSR sektor swasta semuanya harus diarahkan ke arah ini. Kalau ini betul-betul bisa kita lakukan terkonsolidasi, saya yakin angka nol tadi akan bisa kita lakukan,” pungkas Presiden.

Turut hadir dalam ratas tersebut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Maritim dan Investasi Luhut B Pandjaitan, Seskab Pramono Anung, Mensesneg Pratikno, KSP Moeldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri BUMN Erick Thohir, Mendikbud Nadiem Makarim, Mensos Juliari P Batubara, Menaker Ida Fauziah, Mentan Syahrul Yasin Limpo, Menkes Terawan Agus Putranto, dan Menkominfo Jhonny G Plate, serta para Eselon satu di lingkungan Lembaga Kepresidenan.

Turut hadir dalam ratas tersebut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Maritim dan Investasi Luhut B Pandjaitan, Seskab Pramono Anung, Mensesneg Pratikno, KSP Moeldoko, Mendagri Tito Karnavian, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri BUMN Erick Thohir, Mendikbud Nadiem Makarim, Mensos Juliari P Batubara, Menaker Ida Fauziah, Mentan Syahrul Yasin Limpo, Menkes Terawan Agus Putranto, dan Menkominfo Jhonny G Plate, serta para Eselon satu di lingkungan Lembaga Kepresidenan.

(Sela)

Menkeu Pantau Dampak Virus Korona

 

BintangEmpat.Com – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menyatakan bahwa saat ini sedang memantau dampak ekonomi Virus Korona masih terus berlangsung karena akan mempengaruhi baik di sisi permintaan, konsumsi, investasi, dan juga dari sisi produksinya, terkait adanya disruption yang terjadi di Wuhan, Hubei.

Baca BintangEmpat.Com Laporkan Korupsi Ke Polda Jatim

“Wuhan, Hubei merupakan salah satu sumber produksi industri manufaktur yang cukup besar terhadap pasokan-pasokan yang lain sehingga kita mengantisipasi bahwa pengaruhnya ini akan mempengaruhi baik dari sisi permintaan maupun dari sisi supply,” tutur Menkeu menjawab pertanyaan wartawan usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Halaman Istana Kepresidenan, Provinsi DKI Jakarta, Senin (2/3/2020).

Menurut Menkeu, Pemerintah terus melakukan koordinasi dari sisi sektor keuangan seperti mingggu lalu, yang terjadi gejolak cukup tinggi di semua pasar-pasar modal, pasar keuangan, dan surat berharga negara.

Baca : Dianggap Tidak Transparan Ketua DPC F SPTI-K Didesak Mundur

“Kita berkoordinasi dengan Bank Indonesia, dengan OJK, dengan LPS untuk meneliti apakah dinamika itu adalah masih di dalam range yang sama dengan polanya dengan negara-negara lain,” ujar Menkeu.

Pemerintah, lanjut Menkeu, juga tidak akan melakukan over reaction, tapi mengamati sangat detail, teliti, dan menyiapkan semua langkah-langkah sehingga jangan sampai pergerakan market akan disalahgunakan oleh siapa saja untuk mengambil keuntungan sesaat.

“Namun, kita melihat mekanisme pasarnya akan tetap dijaga agar stabilitas atau dalam hal ini mekanisme penyesuaiannya berjalan se-smooth mungkin,” tuturnya.

Hal yang sama juga dilakukan, menurut Menkeu, oleh OJK dan BI entah itu di pasar saham, pasar surat berharga, maupun nilai tukar, yang masing-masing punya instrumen intervensi.

Baca Rumah Wartawan Dibakar, DPR RI Desak Dewan Pers Bentuk Satgas Anti Kekerasan Jurnalis

“Tujuannya adalah agar market itu bereaksi secara relatif lebih rasional terhadap kemungkinan dampak Virus Korona itu secara global,” jelas Menkeu.

Kalau sekarang melihat dari sisi proyeksi perekonomian seperti di RRT (Republik Rakyat Tiongkok), sambung Menkeu, production dari industri manufakturnya turun sangat dalam sampai di level 35 dan itu pasti akan diantisipasi pengaruhnya kepada sektor produksi.

Sekarang kita lihat di sektor produksi bahan-bahan baku, entah itu dari sisi plastik, tekstil, alas kaki, kemudian steel atau baja, chemical, itu semuanya pengaruh dari RRT sangat besar.

Karena mereka hampir 20-30% bahkan untuk industri tertentu bisa 50% bahan bakunya berasal dari RRT,” jelasnya. Kalau RRT mengalami delay atau pengunduran atau penundaan produksi karena masalah Korona, menurut Menkeu, pasti akan mempengaruhi kepada Indonesia.

“Jadi, kita juga akan lihat langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mendukung percepatan import bahan baku yang sekarang ini mungkim sudah dalam posisi agak menipis di berbagai industri manufaktur,” sambung Menkeu.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua jajaran menteri untuk mempermudah impor bahan baku, contohnya seperti importir yang bereputasi tinggi (reputable importir) sekitar 500 itu.

“40% dari import kita itu mestinya dibebaskan untuk melakukan pengadaan bahan baku agar mereka tidak terhalang perizinan surat dan yang lain-lain. Pokoknya mereka import sehingga production-nya tetap bisa berjalan secara baik,” imbuh Menkeu.

Para pengusaha, lanjut Menkeu, meminta restitusinya dipercepat dan Pemerintah akan terus melakukan untuk perbaikan dan percepatan restitusi itu sehingga poin mengenai bahan baku itu bisa segera dilakukan.

“Kita masih akan berkoordinasi terus. Menteri Industri nanti akan bertemu dengan kami, dengan Menteri Perdagangan kita lihat peta dari industri manufaktur yang terkena dampak paling besar,” imbuhnya.

Baca Dianggap Tidak Serius Tangani Kasus Dugaan Korupsi Dinas Perkim Paluta, Kejatisu Didemo 8 Kali

Kalau ke APBN seperti yang pernah dsampaikan, Menkeu menyampaikan kalau nanti pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, harga minyak, dan nilai tukar yang sekarang ini bergerak.

“Jadi, kita di dalam posisi ini fokus kita adalah APBN menempatkan diri sebagai instrumen untuk menjaga agar stabilitas sektor keuangan dan daya tahan sektor, sektor ekonomi dan sektor keuangan kita itu tetap bisa terjaga,” urai Menkeu.

Pemerintah, menurut Menkeu, tidak sendirian, maka dari itu terus-menerus berkoordinasi dan bersinergi dengan Bank Indonesia, OJK, dan dari sektor riil bersama Menko Perekonomian.

Soal Anggaran, Menkeu menyampaikan bahwa Menteri Kesehatan (Menkes) telah melakukan langkah-langkah untuk pertama mengidentifikasi, mendeteksi, kemudian melakukan containment atau mencegah penyebarannya.

“Itu semuanya akan kita dengar dari Pak Menteri Kesehatan. Anggaran yang dibutuhkan, anggaran yang mereka miliki, anggaran tambahan, nanti kita akan lihat. Jadi sampai hari ini akan menunggu dari Menteri Kesehatan,” sambung Menkeu.

Menkeu Pantau Dampak Virus Korona

Di akhir wawancara, Menkeu menegaskan kembali bahwa Pemerintah masih akan lihat terus, nanti kuartal satu akan terlihat di seluruh dunia terutama di RRT dan pengaruhnya ke dunia, kemudian pengaruhnya ke Indonesia sendiri yang dalam beberapa bulan ke depan pasti langsung ada datanya. (Sela)

Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Lumajang

BintangEmpat.Com – Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Komisi C, Lumajang, Jawa Timur, yang membidangi mineral dan batubara (minerba), mempunyai tugas pokoknya menyoroti kegiatan pemerintah daerah yang berkaitan dengan minerba, dari pengelolaan, hingga aturan dan konstruksi hukum pajaknya.

Trisno anggota DPRD ketua komis C Minerba Saat ditemui BintangEmpat Com, saat menghadiri Apel siaga bencana di Rowo Kangkung, memberikan komentarnya terkait tambang.

KPK Lakukan Penyelidikan Di Jember

“Pelaku tambang harusnya sekarang saling bahu membahu, untuk menyamakan visi dan misi meningkatkan PAD Lumajang, yang tentunya akan berdampak taraf kesejahteraan masyarakat Lumajang meningkat”, ujar pria yang mengaku penggemar kicauan ini. selasa (3/03/20).

Saat ini perlu diketahui menurut data PAD Lumajang yang paling besar didapat dari hasil pajak Kekayaan Alam Lumajang.

Hingga berita ini di turunkan masih ada beberapa tambang illegal di beberapa titik yang masih beroperasi.

“Nanti kita akan lakukan edukasi, kepada mereka tentang pentingnya berijin, karena kajian AMDAL (analisa dampak lingkungan) akan terpenuhi, sebagai contoh eksplorasi satu lokasi tambang yang berijin akan dikepalai oleh ketua teknik tambang, yang akan mengawasi kegiatan eksplorasi sesuai standar AMDAL, atau pun dari segi safety work, keamanan dalam bekerja” tambahnya.

Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Lumajang

Menurut pasal 1 Undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Indonesia Dicoret Dari Negara Berkembang

KTT (ketua teknik tambang ) adalah seseorang yang memiliki posisi tertinggi dalam struktur organisasi lapangan pertambangan yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya operasional pertambangan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik.(Wan)

Diduga Jadi ‘Sapi Perah’ Bank Pasar Lumajang Terus Disubsidi

Pungutan Liar Di Samsat Disorot LBH PETA

Bintangempat.com – Perusahaan Umum Daerah Bank Pasar Lumajang seharusnya menjadi sumber potensi pendapatan asli daerah, karena kegiatan usaha baik sisi permodalan ataupun keberadaanya mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah.

Berdasarkan data yang ada, kerugian yang dialami Bank Pasar sebesar sembilan milyar rupiah dalam laporan keuangan tahun 2018, menjadikannya perusahaan yang mengalami kerugian paling besar.

Mochamad Badrul Huda SH
Mochamad Badrul Huda SH

Direktur operasional, Erna, ketika di konfirmasi terkait besaran kerugian Selasa (25/02/20).

“Adalah angka kerugian akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya, termasuk kasus yang menimpa Anton”, ujarnya.

Sementara terkait penyajian data di neraca Bank Pasar total besaran piutang per tahun 2018 sebesar 12.3 milyar ( sumber) website perumda Bank pasar.

Soal Jasad Balita Ditemukan Tanpa Organ Tubuh

Sebagai Praktisi muda yang menduduki jabatan sebagai head manager pada salah satu perusahaan Finance swasta dan juga Lawyer, Mochamad Badrul Huda,SH mengomentari.

“Dalam dunia keuangan ada istilah mirror effect artinya berkaca pada masa lalu, dimana kerugian yang dibukukan akibat dari besarnya piutang tak tertagih pada masa lalu jumlahnya sangat besar, sampai saat ini dibukukan kerugian sebesar sembilan milyar, seharusnya direktur operasional dapat mengambil posisi untuk menahan diri terhadap ajuan kredit pinjaman dan melakukan upaya perbaikan, baik dari sisi proses pinjaman sampai dengan menilai taksasi agunan hutang dengan memperhatikan asas manfaat dan pengenalan nasabah diharapkan bisa menekan NPL (non performing loan) atau Nett Losses (Risk-Management) yang nantinya menaikkan profit sesuai dengan tujuan dibentuknya bank daerah sebagai salah satu penyuplai ABPD daerah”, ujar pria kelahiran Lumajang.

Natalius Pigai: Hasto Batasi Hak Politik Saya

sementara dalam laporan rugi laba yang dirilis dari sumber resmi pemerintah pusat, keuntungan Bank Pasar Lumajang sebesar Rp 511.000.000 (2018).

Menanggapi hal itu ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Laskar Nusantara Dicky agung setyobudi,SE mengkritisi kecilnya angka keuntungan.

website perumda Bank pasar
website perumda Bank pasar tahun 2018

“Saya juga punya data keuntungan Bank pasar tahun 2017 sebesar lima ratus juta tak berbeda jauh angka nya dengan tahun 2018, lalu pertanyaannya, kok berani mengucurkan angka kredit sebesar itu, saya yakin, kerugian akan didepan mata pada laporan keuangan tahun depan, padahal Bank pasar punya pasar yang jelas dalam menyalurkan kreditnya lewat ASN di ruang lingkup Pemerintah Daerah, dan pedagang di pasar pasar yang di kelola Pemda Lumajang sehingga punya banyak pilihan agar tidak terjadi kreditur yang gagal bayar”, pungkasnya. (Wan).

Indonesia Dicoret Dari Negara Berkembang

“RI Dicoret dari Negara Berkembang, Target Jokowi Terancam”

Bintangempat.Com – Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  (Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut kebijakan AS mencoret Indonesia dari daftar negara berkembang akan berdampak kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Soal Assalamualaikum Diganti Salam Pancasila, Ini Kata BPIP

Keputusan yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump tersebut, menurutnya, akan menambah beban keuangan Indonesia. Beban tersebut muncul karena kenaikan status tersebut bakal berdampak pada peningkatan tarif fasilitas pinjaman Indonesia.

“Kalau sudah seperti itu (dicoret dari daftar negara berkembang), fasilitas seperti pinjaman tidak lagi murah. Itu berpengaruh ke RPJMN ya pasti,” jelasnya pada Senin, (24/2).

Warga Papua Ditembak Mati, Pigai Sebut Pembunuhan Makin Brutal

Meski demikian, ia belum menjelaskan secara rinci dampak yang dimaksudnya tersebut. Ia hanya mengatakan keputusan Presiden Trump tersebut bakal membuat kerja sama dengan AS di bidang ekonomi akan lebih berat.

Untuk itulah, ia mengatakan Indonesia harus mampu mencari peluang kerja sama ekonomi dengan negara di luar AS. Dia menyebut dengan pendapatan per kapita yang kini berada di kisaran US$4.000 per tahun, status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah memiliki peluang kerja sama dengan negara-negara di Afrika.

Korlabi Buka Suara Soal Salam Pancasila

“Kita punya inisiatif bekerja sama dengan Afrika,” sebut Suharso.

Presiden Donald Trump memutuskan mencabut status negara berkembang yang diberikan kepada Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Dengan pencabutan tersebut, fasilitas yang umumnya diberikan kepada negara-negara berkembang seperti pemotongan bea masuk terancam akan dihapus.

Pencabutan status tersebut juga berpotensi menghilangkan fasilitas Official Develompment Assistance (ODA). Fasilitas tersebut merupakan alternatif pembiayaan dari pihak eksternal untuk melaksanakan pembangunan sosial dan ekonomi.

Melalui ODA, negara-negara berkembang tidak hanya mendapatkan pendanaan dari pihak eksternal. Namun, mereka juga berpotensi mendapatkan bunga pinjaman yang rendah.

Lihat Video Kami, Tangis Warga Jember

(*)