Arsip Kategori: POLITIK

postingan tentang politik

Soal Fadli Zon dan Fahri Hamzah Dapat Bintang Mahaputra Nararya

Terkait FZ dan FH telah menerima Bintang Mahaputera Nararya dari Presiden Jkw oleh karena ‘ berjasa ‘ pernah menjadi Pimpinan DPR RI

Foto : Novel Bamukmin Waketum TPUA (Tengah) bersama Damai Hari Lubis, Sekjen TPUA (kanan)

Oleh : Damai Hari Lubis.

Politikus Gerindra Fadli Zon dan Fahri Hamzah mendapat penghargaan Bintang Mahaputra Nararya dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pertanyaan dari kami Mujahid 212 ( Para Aktivis TPUA, AAB & KORLABI ) apa hasil kritikan dari mereka berdua ada yang diterima dalam artian didengar, kemudian dituruti oleh Jkw ? Koq Fadli Dzon Dan Fachri Hamzah malah nampak senang hati, riang gembira , menerima gelar Maha Putera Nararya ? Yang kebetulan sound-nya ( Pernah ) sama dengan kami, para pengikut IB HRS.

Sedangkan khusus terkait permintaan FZ agar Tokoh Ulama ( Imam Kami HRS ) tidak didzolimi oleh Pemerintah RI, faktanya Jkw selaku Penguasa Tertinggi negeri ini sampai dengan saat ini, tetap tidak menghiraukannya, buktinya IB HRS tetap tidak dapat kembali ke Tanah air, tetap dilanggar HAM nya, tetap diasingkan ?

Belum lagi terhadap kritikan keduanya ( FH & FZ ) terkait kebijakan Penegakan Hukum Penguasa yang Penuh Ketimpangan. Oleh sebab itu, Kami cukup heran, gak habis fikir, begitu bahagianya , mereka berdua begitu semangatnya menerima pemberian Gelar Mahaputera Nararya tersebut. Walau materi kritikan mereka selama menjadi Pimpinan DPR. RI, selaku wakil rakyat tidak juga diperdulikan sampai saat pemberian Gelar Tanda Jasa oleh Jokowi.

*Novel Bamukmin

Sikap PA 212 Soal Prabowo Subianto Jabat Ketum Gerinda Kembali

Sikap PA 212 Soal Prabowo Jabat Ketum Gerinda Kembali

Foto: Novel Bamukmin

Menanggapi tentang terpilih kembalinya Prabowo Subianto menjadi ketum Gerindra dan kembali mengagenda menjadi capres di tahun 2024, banyak masyarakat yang bertanya-tanya bagaimana tanggapan PA 212, karena tak bisa dipungkiri pada masa plipres tahun 2019 lalu, PA 212 memberikan dukungan penuh dan mengajak rakyat indonesia untuk memilih PS karena telah menyanggupi dan menanda tangani fakta integritas dengan 17 poinnya itu.

Namun dengan terpilihnya kembali PS sebagai Ketum Gerindra dan digadang gadang maju lagi sebagai capres 2024 maka sampai saat ini untuk PA 212 belum menentukan sikap mendukung atau tidaknya PS menjadi presiden karena masih terlalu jauh, buat kami untuk urusan yang berhubungan dengan PS dan Partainya jelas sudah selesai.

Eks GAM Bakal Tuntut Pemerintah Indonesia

Kami tidak ada urusan lagi dan tidak ada sangkut pautnya lagi dan saat ini masih banyak PR yang harus dibenahi yaitu masih belum surutnya virus corona yang terus menghantui bangsa Indonesia, bahkan terus meningkat juga.

Kami masih harus menghadapi resesi ekonomi, terlebih masalah penegakan hukum yang mandul, menghadapi kasus hukum Budi Djarot yang bertanggung jawab atas demo di depan DPR RI pada 27 Juli 2020 lalu, telah membuat gaduh bangsa ini, dan sampai saat ini tidak diproses, padahal sudah ada beberapa laporan yang masuk termasuk dari TPUA sendiri, saya sebagai Waketumnya serta bangkitnya neo pki melalui RUU HIP yang diganti RUU BPIP, serta kriminalisasi ulama dan maraknya para penista agama, baik yang dilakukan oleh oknum-oknum tokoh maupun yang dibawahnya, bahkan direzim ini sudah tidak berdaya dengan penjajahan gaya baru yang dilakukan oleh aseng.

Heboh… Polisi Temukan Batu Meteor dan Batu Kristal ‘Gatot Kaca’

Apa yang saya sebutkan diatas menjadi PR yang tidak terselesaikan direzim ini padahal dua kubu yang berseteru di pilpres 2019 sudah sebagian bergabung dalam koalisi pemerintahan saat ini, namun sepertinya Indonesia malah semakin semrawut dengan berbagai krisis multi dimensi, makanya buat bangsa ini dan siapapun yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dalam membela agama, ulama, bangsa dan pancasila tentunya kami akan dukung nanti ketika pada masa pilpres mendatang pada tahun 2024 atau bisa saja saat ini terjadinya pergantian rezim dengan cara yang konstitusional dan beradab dengan legowonya Jokowi mengundurkan diri, karena telah gagalnya memimpin bangsa ini untuk menjadi lebih baik atau para wakil rakyat di MPR bisa menggelar sidang istimewa dengan melengserkan Jokowi, tentunya dengan dorongan dan dukungan dari rakyat, serta ulama yang selalu setia mengawal NKRI ini, yang sudah lebih dari 400 tahun dari masa penjajahan Belanda sampai saat ini.

Dan saat ini kami umat islam beserta para ulama yang istiqomah masih setia mengawal NKRI ini dari segala macam penjajahan gaya baru dan tentunya saat ini kami mengikut komando para ulama kembali dan khususnya komando imam besar Habib Rizieq Syihab.

Ditulis oleh: Novel Bamukmin.

Lihat Chanel Youtube kami

 

Eks GAM Bakal Tuntut Pemerintah Indonesia

MoU Bukan Seremonial, Eks GAM Siap Tuntut Pemerintah Pusat

Foto: Misbahuddin Ilyas alias Marcos

BintangEmpat.Com, Lhokseumawe – Momentum MoU Helsinki, 15 Agustus 2020 diharapkan bukan sekedar seremonial belaka. Karena momentum tersebut merupakan hari bersejarah untuk Aceh dan bangsanya.

“Rakyat Aceh harus bersatu dalam rangka terwujudnya pemerintahan rakyat Aceh sesuai dengan amanat MoU Helsinki,” ujar mantan kombatan GAM Wilayah Samudera Pase, Misbahuddin Ilyas alias Marcos, melalui rilis persnya, Sabtu, 8 Agustus 2020.

Gempar… Budi Djarot Angkat Bicara Soal Poster Habib Rizieq

Menurut Marcos, semua rakyat Aceh tahu bahwa kewenangan Indonesia di Aceh hanya enam bagian saja, selebihnya milik Aceh secara penuh. “Maka dari itu semua pihak harus bertanggung jawab terhadap apa yang selama ini tidak berjalan di Aceh sesuai MoU Helsinki tapi Pemerintah Indonesia tidak serius dalam perjanjian internasional di Helsinki,” ujarnya.

Sebut Marcos lagi, para kombatan berharap juru runding harus bersatu dulu agar semua cita-cita bangsa Aceh tercapai. Selain itu, katanya, diplomat Aceh jangan bercerai-berai, jika ingin persoalan Aceh terlaksana sesuai isi perjanjian internasional.

“Juga, sekali lagi kami himbau pada Pemerintah Indonesia untuk betul-betul serius dalam merealisasikan butir perjanjian internasional ini. Kalau pemerintah Indonesia juga masih mempersulit masalah isi perjanjian internasional maka kami generasi bangsa Aceh akan melaporkan persoalan ini pada dunia internasional,” ungkapnya.

Poster Habib Rizieq Tak Mempan Dibakar Malah Dipampang Di Markas FPI

Maka dari itu, kata Marcos, Pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab atas pembunuhan umat muslim Aceh dalam beberapa dekade sebelumnya.

“Kami akan menuntut Indonesia ke mahkamah internasional berdasarkan bukti bahwa tidak komit dengan perjanjian internasional,” tuntutnya.

Kedua, pihaknya juga akan menuntut Indonesia atas pembunuhan muslim Aceh beberapa dekade sebelumnya ke mahkamah internasional.

“Jika Indonesia tidak komit dengan perjanjian internasional dan berlarut-larut maka kami tidak bertanggung jawab jika kondisi Aceh memburuk dan itu murni kesalahan Indonesia atas ketidakpastian terhadap perjanjian internasional untuk Aceh,” pungkasnya. (MU).

Lihat Chanel Youtube kami

Tommy Soeharto Minta Sktruktur Front Nasional Berkarya Sampai Ke Daerah

BintangEmpat.Com – Upaya Front Nasional Berkarya menjadi tulang punggung Partai Berkarya terus bergulir, dalam penyampaian Ketua Umum Partai Berkarya, Tommy Soeharto, di Saung Berkarya Hambalang Bogor, pada hari Sabtu 25 Juli 2020 menyampaikan beberapa hal sebagai Taujih atau arahan bagi segenap kader organisasi sayap di Front Berkarya.

“Tentu harus ada target-target, Pembentukan juga di tingkatan Provinsi dan seterusnya”, ujar Tommy Soeharto.

Front Nasional Berkarya bukanlah ormas baru Partai Berkarya tapi sebagai Wadah Koordinasi antar organ sayap Partai Berkarya. “Jangan sampai kemudian menjadi ormas baru tapi sebagai wadah koordinasia ormas”, ujar Hutomo Mandala Putra.

Sementara itu Tri Joko Susilo menegaskan bahwa Ormas Berkarya kalau perlu sampai jejaringnya bukan saja sampai desa tapi juga TPS.

“ketika sktruktur kita terus berusaha sampai paling bawah berupa TPS, bukan saja desa, itulah perjuangan kita menjadi Tulang Punggung Partai yang juga tulang punggung bagi berlanjutnya cita-cita pemimpin terbaik bangsa Almarhum Jendral Soeharto yang teruji secara dashyat memberikan perubahan sampai tingkat desa”, ujar Tri Joko Susilo, Ketua Front nasional Berkarya yang juga Ketua Umum DPP Perisai Berkarya (Patriot Organisasi Pagar Negeri Berkarya)

Tri Joko Susilo menegaskan bahwa Organ sayap Partai Berkarya menganggap upaya menyebar sktruktur ke setiap jengkal tanah republik ini akan mendapat dukungan millenial dan rakyat karena wajah Partai Berkarya adalah nasionalis, religius dan merupakan pelanjut ide Pak Harto yang menjadi Presiden paling disukai rakyat.

“Teruji walau Partai Berkarya paling muda dan baru berusia satu tahun waktu itu mampu menyalip partai lain seperti Hanura, Perindo, PSI”, ujar Tri Joko Susilo, Ketua Umum DPP Perisai Berkarya.

Tri Joko Susilo menambahkan akan terus melakukan perkaderan Bela Negara Partai Berkarya bersama segenap organ sayap Partai Berkarya terutama dikalangan generasi muda.

“Kami ada rencana basic training dan itu karena kami sangat serius melanjutkan ide-ide Pak Harto, ini bukan jargon semata, bukan kampanye, bukan slogan, tapi diatas itu semua, kami sangat serius melanjutkan ide-ide Pak Harto karena Pak Tommy Soeharto, Partai Berkarya dan segenap organ sayap partai Berkarya sangat mencintai bangsa ini”, ujar Tri Joko Susilo, Ketum DPP Perisai Berkarya sekaligus Ketua Front nasional berkarya. *Timbul P.

Fenomena Komunikasi Politik Bupati Lumajang Terkesan Over Acting

Bintangempat.com, Lumajang – Bermula dari inspeksi mendadak atau sidak ke lokasi permasalahan agar selalu menemukan solusi nyata.Biasa di lakukan oleh pemimpin dalam tingkat pengambilan keputusan, dalam hal itu tak  terkecuali setingkat Bupati.

Beberapa Minggu ini beredar Video Pendek, bupati Lumajang melakukan sidak namun mendapat perlawanan dari warga.

 

Seperti yang terjadi saat melakukan sidak ke lokasi tambak udang PT Luis, Pasirian.

Pria berbaju oranye tampak kesal.Dan beberapa satuan pengamanan Bupati mencoba menghalang halangi langkahnya agar tidak mendekat kepada Bupati.

“Kalau mau menyelesaikan masalah jangan disini,selalu cari panggung,cari masalah” ujar pria berbaju oranye.kamis (8/7/20)

Akhirnya media ini langsung menuju ke lokasi untuk memastikan siapa pria berbaju oranye tersebut karena memang memakai masker.

Tak lain tak bukan pria berbaju oranye adalah Imam kresek,Kepala Keamanan Tambak udang PT Luis.

” Video itu kejadiannya tadi, gak tau apa yang dilakukan Bupati,sudah datang kapan hari, datang lagi ” ujar imam (8/7/20)

Sempat media ini mencari tahu siapa Imam Kresek. Pria kelahiran kelurahan Tompokersan, termasuk salah satu tokoh dunia kicauan Lumajang.

“Salah satu tokoh masyarakat di sini,dan sering membantu masyarakat sekitar sini, memang kritis orangnya, banyak warga yang datang meminta tolong,karena mas imam memang ringan tangan” ujar warga tompokersan.

Baca juga : Praktek Illegal Pegadaian Kartu Jakarta Pintar

Fenomena komunikasi politik lewat inspeksi mendadak menjadi banyak pilihan pejabat publik, sejak dipopulerkan oleh Presiden Joko Widodo.

*Keterangan foto andalan: Imam Kresek. (Wan)

Oknum Anggota DPRD Lumajang Disomasi

BintangEmpat.com, Lumajang -Kuasa Hukum dari H. Amari Mahmud, SH melayangkan somasi pada oknum anggota DPRD Lumajang berinisial TR. Ia meminta TR mengembalikan aset milik H. Amari, yang sebelumnya dikatakan untuk membayar ganti rugi dugaan pencurian udang di PT Bumi Subur.

“Saya diminta oleh H. Amari, mengambil semua aset, meminta supaya dikembalikan yang sudah diserahkan ke Pak TR,” katanya pada wartawan, Kamis (25/6/2020).

Baca juga : Anggota DPRD Lumajang Terancam Di Penjara

Ia menegaskan, ada beberapa hal yang mendasari somasi ini. Pertama, Ia masih bingung posisi TR dalam perkara dugaan pencurian udang di PT Bumi Subur. “Itu kan ditangani oleh TR, saya juga bingung, TR posisinya dimana? Di satu sisi kita semua tahu beliau anggota dewan,” ucapnya.

“Di sisi lain katanya mendapat kuasa dari Direktur PT Bumi Subur, Pak Hendra. Di sisi lain, katanya mau bantu H. Amari menyelesaikan persoalan ini. Saya bingung posisi beliau ini dimana, anggota dewan kah, kemudian mewakili perusahaan kah, atau mewakili H. Amari, ini tidak jelas,” lanjutnya.

Mahmud menegaskan, dari ketidakjelasan sejak awal ini, kliennya sudah nmerasa sangat dirugikan. Misalnya, dulu TR berjanji akan membantu menyelesaikan perkara dugaan pencurian udang tersebut. Serta berani menjamin perkara itu tidak jalan.

“Artinya selesai secara kekeluargaan di Polres, dan sampai hari ini ternyata janjinya tidak sesuai. Karena kemarin ada beberapa orang dipanggil sebagai saksi, nah ni kan sebagai indikasi bahwa pekara jalan terus. Sedangkan H. Amari sudah mengeluarkan sejumlah uang atau aset. Sudah tidak sesuai dengan janjinya,” terangnya.

Baca juga : Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Lumajang Dianggap Kurang Tegas

Namun, kata dia, dari perhitungan Amari, Ia mengalami rugi banyak. “Dari mobil Yaris itu dulu dibeli Pak Aman, adiknya H. Amari dari TR seharga Rp 225 juta, pembayaran dalam kurun waktu 5 tahun. Dan sudah masuk uang Rp 125 juta. Akan tetapi ketika diserahkan ke TR, itu hanya dihargai Rp 75 juta, ini sudah rugi Rp 50 juta,” katanya.

“Kemudian, sebidang tanah, yang dulu, atau 3 tahun lalu dibeli Rp 1,3 miliar. Kalau misalnya dijual sekarang, Rp 1,5 miliar mungkin laku. Akan tetapi saat diserahkan ke TR, katanya dibeli sendiri, itu hanya dihargai Rp 1 miliar. Coba bayangkan berapa ruginya Pak Amari itu. Ditambah lagi jaminan sebidang tanah sebesar Rp 675 juta. Ini gak jelas untuk apa,” ucapnya.

Kemudian alasan lain, kenapa harus menarik semua aset Amari dari TR, Mahmud menegaskan, selama ini Amari tidak pernah menerima tanda bukti penyerahan apapun. “Baik sejumlah uang, penyerahan sebidang tanah, penyerahan jaminan, tidak ada itu,” terangnya.

“Misal uang tunai Rp 425 juta sudah diserahkan ke TR. Itu tidak ada tanda bukti penerimanya. Apakah sudah diserahkan ke Pak Hendra selaku Direktur PT Bumi Subur, atau diserahkan ke penyidik, pakai uang titipan, ini tidak jelas. Atau mungkin masih disimpan sendiri oleh TR, ini H. Amari tidak tahu,” ungkapnya.

Baca juga : Dinas Lingkungan Hidup Bungkam Soal Amdal PT Bumi Subur

Tak hanya itu, waktu yang diberikan pada Amari untuk membayar kerugian tersebut dinilai terlalu singkat. Amari harus membayar sekitar Rp 4 miliar hanya dalam kurun waktu 2 bulan saja.

“Misalnya, ketentuannya, sebelum lebaran itu sudah harus mengembalikan Rp 2 miliar, setelah lebaran yang Rp 2 miliar atau Rp 1,8 miliar. Ini harus diselesaikan pada akhir bulan Juni,” kata dia.

Mahmud manyampaikan, ada juga perbedaan perlakukan pada Amari dalam perkara dugaan pencurian udang ini. “Maksud saya begini, ini kan dugaan kasus pencurian, akan tetapi barangnya itu dijual, katanya tidak ada kejahatan penadah. Loh padahal dari segi kecurigaan, perusahan tidak penah jual ecer pada masyarakat sekitar,” tegasnya.

“Jadi kan lucu, Pak amari diduga melakukan pencurian, tapi barangnya dijual secara sah. Padahal kan masyarakat sekitar tahu, bahwa yang berhak menjual itu hanya perusahaan. Apalagi ini sampai senilai katanya Rp 15 miliar. Ini kan kan luar biasa,” pungkasnya.

*Wan

Diduga Penyelewengan Dana BLT-DD Desa Sentul

BintangEmpat.com, Jawa Timur – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kabupaten Lumajang sudah masuk tahap kedua. Namun di Desa Sentul Kecamatan Sumbersuko diduga ada penyelewengan dalam penyaluran BLT-DD. Pasalnya data penerima pada tahap pertama dan kedua diduga ada perbedaan.

Sebut saja, salahsatu warga di sana, berinisial STI (60). Dia mengaku tidak menerima bantuan dampak pandemi Covid-19 tersebut pada tahap pertama. Baru kemudian di tahap kedua dirinya mendapatkan bantuan itu.

“Tidak, saya tidak menerima apa yang disebut tahap pertama. Saya hanya menerima tahap kedua. Itupun saya baru tahu setelah ada pemberitahuan jika ada pembagian langsung tunai. Namun setelah saya lihat pada surat undangan tertera BLT kedua,” ujarnya, Sabtu (20/6/20).

Sementara Kepala Desa Sentul Subur saat dihubungi oleh media ini, berjanji akan melakukan klarifikasi. Namun janji tersebut nampaknya hanya isapan jempol. Pasalnya dirinya maupun pihak pemerintah desa enggan menemui wartawan, Sabtu (27/06/20).

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang, Nur Hayati, ketika ditanya terkait ini, menegaskan, pihaknya bakal melakukan klarifikasi kepada pihak pemerintah desa. Komisi A ingin memastikan kebenaran informasi adanya warga yang hanya menerima bantuan tahap pertama saja.

“Jika ada laporan lalu kita melakukan penyelidikan dan terbukti maka kami komisi A akan menindak tegas,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di Balai Desa Gondoruso Kecamatan Pasirian, Kamis ( 25/06/20). *Wan.

Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Lumajang Dianggap Kurang Tegas

BintangEmpat.com, Jawa Timur -Dugaan aduan masyarakat tentang pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Lumajang, dan perangkat desa di Dusun Maleman, Desa Wotgalih, Kecamatan Yosowilangun, Lumajang, berbuntut panjang, pasalnya yang awalnya adalah delik aduan kini berubah menjadi laporan polisi hal ini disebabkan karena lewat jalur mediasi sesuai dengan peraturan Kapolri (perkap) no 16 tahun 2019 tidak menemui jalan tengah atau titik temu.

Baca juga : Anggota DPRD Lumajang Terancam Di Penjara

Mengingat yang terlapor adalah salah satunyanya menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Lumajang maka sudah selayaknya dan sepantasnya badan kehormatan merespon anggotanya melalu tindakan yang terukur dan sesuai dengan tugas pokok fungsinya.

Badan kehormatan mempunyai
Tugas dan Kewajiban. Tugasnya mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;

Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji;

Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih ;

Melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi kepada rapat paripurna DPRD. Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, klarifikasi pada Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Untuk melaksanakan tugas Badan Kehormatan berwenang : Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan.

Meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain; danenjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD.
Kewajiban

Baca juga : Pemerasaan Oknum Anggota DPRD Lumajang Mulai Di-BAP Polisi

a. memanggil Anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan. dan

b. meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihakpihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain.sumber website resmi DPRD kabupaten Lumajang.

Karnadi ketua badan kehormatan akhirnya mengomentari apa yang sedang menimpa teman sejawatnya.

” Kita sangat berhati-hati dalam mengambil sikap untuk masalah ini”, ujarnya lewat pesan singkat melalui WhatsApp, pada Selasa (23/06/20).

Tanpa penjelasan yang panjang Karnadi juga menjelaskan bahwa tindakan badan kehormatan harus sesuai dengan tata tertib.

” Sesuai dengan tata tertib pemanggilan dari badan kehormatan harus ada aduan dulu,” tambahnya.

Baca juga : Dugaan Pengalihan BLT Dana Desa Kalibendo

Melalui media ini TR diberikan kesempatan untuk memberikan hak sanggah atau hak jawab atas pemberitaan terhadap dirinya selama ini, namun sampai berita ini diturunkan hanya memberitahu kalau ada jumpa pers tapi untuk waktu dan tempat tidak diberitahukan

” Nanti akan ada jumpa pers dan akan kita kabari, kepada rekan media”, pungkasnya, pada Rabu (24/06/20). *Wan.